Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan menjelang pemilihan gubernur tahun 2013 khususnya dalam aspek kesopanan berbahasa dan bagaimana hubungan antara budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan dengan maksim kesopanan berbahasa yang secara universal diikuti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Data dalam penelitian ini ialah data tertulis, yakni tuturan para calon gubernur Sulawesi Selatan yang diambil dari media cetak terbesar di Sulawesi Selatan, yakni Harian Fajar dan Tribun Timur selama 4 bulan, yaitu bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Data yang berupa tuturan para politisi dikaji berdasarkan maksim-maksim yang secara universal diikuti untuk menunjukkan kesopanan berbahasa terhadap lawan tuturnya. Dalam melakukan pemaknaan, peneliti juga memperhatikan konteks tutur budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Maksim-maksim yang digunakan adalah maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim pemufakatan, dan maksim simpati. Penelitian ini menemukan bahwa tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa cenderung mengikuti maksim penghargaan, tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang melanggar maksim kesopanan berbahasa cenderung mengikuti maksim kesederhanaan. Berdasarkan berbagai tuturan yang dianalisis, dapat dilihat bahwa tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan cenderung sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa. Beberapa tuturan yang diinterpretasikan dengan konteks budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa terdapat kesesuaian antara budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan dengan maksim kesopanan berbahasa yang peneliti gunakan.

---

The research looks into the Governor Candidate of South Sulawesi?s representation of speech acts leading up to the governor?s election in 2013, in particular into politeness and the relation between cultural speech acts in South Sulawesi society and universal politeness maxim. The research is qualitative with pragmatic approach. This research uses written data from the utterances of the South Sulawesi?s incumbent Governors printed in the biggest mass media in South Sulawesi?Harian Fajar and Tribun Timur?for 4 months, in April, May, June, and July. The data, in the form of utterances produced by the politicians, are analyzed based on maxims that are universally used to show politeness towards their addresses. In analyzing meanings, researchers also consider the cultural context in which speech acts occured in South Sulawesi society. The maxim involved tact maxim, generosity maxim, approbation maxim, modesty maxim, agreement maxim, and sympathy maxim. The research finds that the utterances by the incumbent Governors of South Sulawesi conform to politeness maxim in accordance with approbation maxim, while the utterances by the governor candidate of South Sulawesi that violate the politeness maxim tend to adhere to modesty maxim. Utterances that are analyzed show that the utterances produced by the governor candidate of South Sulawesi are more likely to conform to politeness maxim. Several utterances that are interpreted within South Sulawesi cultural context of speech acts show that there is appropriateness between cultural speech act in South Sulawesi society and maxim of politeness used in this research."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan menjelangpemilihan gubernur tahun 2013 khususnya dalam aspek kesopanan berbahasa dan bagaimana hubungan antara budayatutur masyarakat Sulawesi Selatan dengan maksim kesopanan berbahasa yang secara universal diikuti. Penelitian inimenggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Data dalam penelitian ini ialah data tertulis,yakni tuturan para calon gubernur Sulawesi Selatan yang diambil dari media cetak terbesar di Sulawesi Selatan, yakniHarian Fajar dan Tribun Timur selama 4 bulan, yaitu bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Data yang berupa tuturan parapolitisi dikaji berdasarkan maksim-maksim yang secara universal diikuti untuk menunjukkan kesopanan berbahasaterhadap lawan tuturnya. Dalam melakukan pemaknaan, peneliti juga memperhatikan konteks tutur budaya masyarakatSulawesi Selatan. Maksim-maksim yang digunakan adalah maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksimpenghargaan, maksim kesederhanaan, maksim pemufakatan, dan maksim simpati. Penelitian ini menemukan bahwatuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa cenderung mengikutimaksim penghargaan, tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang melanggar maksim kesopanan berbahasacenderung mengikuti maksim kesederhanaan. Berdasarkan berbagai tuturan yang dianalisis, dapat dilihat bahwa tuturancalon gubernur Sulawesi Selatan cenderung sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa. Beberapa tuturan yangdiinterpretasikan dengan konteks budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa terdapat kesesuaianantara budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan dengan maksim kesopanan berbahasa yang peneliti gunakan.The research looks into the Governor Candidate of South Sulawesi’s representation of speech acts leading up to thegovernor’s election in 2013, in particular into politeness and the relation between cultural speech acts in South Sulawesisociety and universal politeness maxim. The research is qualitative with pragmatic approach. This research uses writtendata from the utterances of the South Sulawesi’s incumbent Governors printed in the biggest mass media in SouthSulawesi—Harian Fajar and Tribun Timur—for 4 months, in April, May, June, and July. The data, in the form ofutterances produced by the politicians, are analyzed based on maxims that are universally used to show politenesstowards their addresses. In analyzing meanings, researchers also consider the cultural context in which speech actsoccured in South Sulawesi society. The maxim involved tact maxim, generosity maxim, approbation maxim, modestymaxim, agreement maxim, and sympathy maxim. The research finds that the utterances by the incumbent Governors ofSouth Sulawesi conform to politeness maxim in accordance with approbation maxim, while the utterances by thegovernor candidate of South Sulawesi that violate the politeness maxim tend to adhere to modesty maxim. Utterancesthat are analyzed show that the utterances produced by the governor candidate of South Sulawesi are more likely toconform to politeness maxim. Several utterances that are interpreted within South Sulawesi cultural context of speechacts show that there is appropriateness between cultural speech act in South Sulawesi society and maxim of politenessused in this research."

"Skripsi ini mengemukakan tema politik, terutama rekrutment calon anggota DPRRI dari kalangan preman oleh partai politik, sebagai sebuah persoalan politik yang dilakukan oleh sejumlah partai politik pada era reformasi. Partai Politik sebagai institusi yang melakukan rekrutment, menjadikan preman sebagai salah satu sumber rekrutmen calon anggota legislatif. Ormas kepemudaan sebagai salah satu sumber rekrutment caleg untuk diteliti, mengingat peran ormas kepemudaan sebagai tonggak dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan spirit militnasi yang tinggi serta proses kaderisasi yang terstruktur dan sistematis. Namun kemudian organisasi yang distigmakan sebagai organisasi preman tetap menjadi daya tarik bagi partai politik untuk menjadikannya sebagai sumber rekrutmen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara. Perilaku partai politik yang menjatuhkan sumber rekrutmen calon berasal dari preman, Peta dan kekuatan Preman dalam sejarah Indonesia, Preman-preman yang terpilih sebagai Anggota Legislatif, Dampak rekrutment dari pada preman bagi kinerja legislatif yang terpilih pada Pemilu Legisltif 2009.

---

This study proposes political theme, especially recruitment of RI Parliament Member Candidate by political parties as a political issue in the reformation era. Political party as an institution which conducts recruitment, makes civilian as a recruitment source candidate of legislative member. Civilian, as a recruitment source is an interesting one to study by considering that organization is the place for the civilian runs caderization process has a very important role in the history of the nation. But later on the organization that is stigmated as a civilian organization is alwasys interesting for political party to make it as a recruitment sources. This tudy uses qualitative method with descriptive design. Data obtained from literature study and interview. Political party behavior which determines source of candidate recruitment comes from civilian. The map and the power of civilian in Indonesia history, civilians elected from as the members of legislative. The effect of recruitment."

"Penelitian ini membahas gerakan politik yang diprakasai oleh masyarakat sipil dalam menentang pasangan calon tunggal yang memiliki afiliasi politik kepada keluarga politik lokal pada Pilkada 2018 di Kabupaten Lebak. Penelitian ini membahas kemunculan dari gerakan politik Kotak Kosong dan mekanisme yang dilakukan oleh oposisi yang tergabung ke Kotak Kosong dalam melawan hegemoni keluarga politik. Penelitian ini juga membahas cara petahana dalam membendung arus oposisi, agar secara skala dan teritorial politik kelompok oposisi tidak memperoleh kemenangan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan literatur Boundary Control (Gibson, 2012) dan demokratisasi subnasional dan gerakan sosial (Trix Van Mierlo, 2021). Hasil penelitian menunujukkan bahwa di satu sisi, petahana melakukan boundary closing untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mekanisme parokialisasi kekuasaan, pemborongan partai politik, dan patronase. Sedangkan, di sisi yang lain, kelompok oposisi melakukan boundary opening untuk menarik atensi elite nasional dalam Pilkada 2018. Kemunculan gerakan politik ini menjadi sesuatu yang baru di tengah hegemoni keluarga politik. Hasilnya, kemunculan gerakan politik ini karena struktur peluang politik yang tertutup dan oposisi mengalami kegagalan. Sebab, strategi yang digunakan tidak dilakukan secara komprehensif, melainkan hanya ada di wilayah tertentu, tidak adanya kandidat demokratis yang didukung, hanya mendukung Kotak Kosong sebagat alat politik, dan gerakan Barisan Juang Kotak Kosong yang tidak bisa membawa kepentingan elite nasional ke daerah.

---

This research discusses the political movement initiated by civil society in opposing a single candidate pairs who have political affiliations to local political families in the 2018 regional head election in Lebak Regency. This study discusses the emergence of the empty box political movement and the mechanisms carried out by the opposition who are members of the empty box in fighting the hegemony of the political family. This research also discusses the incumbent’s ways of stemming the flow of opposition, so that on a political scale and territory the opposition group does not win. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The author draws on the literature on Boundary Control (Gibson, 2012) and subnational democratization and social movements (Trix Van Mierlo, 2021). The results of the study show that on the one hand, incumbents do boundary closing to maintain their power with mechanisms of power parochialization, political party financing, and patronage. Meanwhile, on the other hand, opposition groups carried out boundary opening to attract the attention of national elites in the 2018 regional head elections. The emergence of this political movement is something new in the midst of superior political family hegemony. As a result, the emergence of this political movement was due to closed political opportunity structures and the opposition failed. This is because the strategy used was not carried out in a comprehensive manner, but only existed in certain areas, the absence of democratic candidates being supported, only supporting empty boxes as a political tool, and the empty box fighter group movement that cannot bring the interests of the national elite to the regions."

"Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan wadah bagi para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) untuk mengukur kompetensi dan kelayakannya sebagai orang nomor 1 dan 2 di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendapatkan perhatian, dukungan, dan kepercayaan warga DKI Jakarta, para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur melakukan hal yang disebut tindak tutur performatif dalam menyampaikan gagasan dan programnya ketika beradu pendapat. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis dan maksud tindak tutur performatif yang digunakan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Data penelitian ini adalah seluruh tuturan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada segmen empat, lima, dan enam dalam debat perdana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tindak tutur performatif dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan jenis asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi dengan maksud memosisikan penutur dalam kebenaran, memengaruhi mitra tutur untuk melakukan sesuatu, menunjukkan komitmen penutur pada masa mendatang, mengutarakan sikap perasaan penutur, dan mengetahui penyebutan suatu hal.

---

Jakarta Gubernatorial Election debate 2017 was a stage for governors candidates and vice governors candidates to show their competence and expediency as the number 1 and 2 in DKI Jakarta. To get interest, support, and trust from DKI Jakartas citizens, the candidates did acts in deliver their ideas and programs. This acts are called performative utterance. The purpose of the research is to identify kind and meaning of the performative utterance that the candidates used. The research data are the candidates utterance from segment four, five, and six of first Jakarta Gubernatorial Election debate. The research output are performative utterance in Jakarta Gubernatorial Election debate 2017, with kind assertive, directive, commisive, expressive, and declarative, with meaning to place the speaker as the truth, to influence audience to do something, to show speakers commitment in the future, to explain speakers sentiments attitude, and to know matters mentioning."