Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini memaparkan bagaimana negara ikut melegalisasi tindak kekerasan dan deskriminasi terhadap perempuan atas nama agama, adat dan morlaitas pasca penerapan otonomi daerah. budaya patriarkhi dalam praktik budaya adat dan agama masih memposisikan perempuan sebagai manusia kelas dua. perempuan dibebani segudang kewajiban dan minim hak. alih-alih perempuan sebagai simbol kesucian, ibu dari kehidupan, makhluk lemah yang perlu dilindungi dan dijaga.ini dijadikan basis argumentasi untuk mendomentifikasi peran perempuan dan tak jarang dibarengi dengan pemaksaan dan tindak kekerasan . pasca penerapan otonomi daerah 1999, pemerintah daerah aktif membuat peraturan dan kebijakan daerah terutama mengatur kehidupan perempuan dan kelompok-kelompok minoiritas . hasil pemantauan komnas perempuan ( komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan) sampai 17 agustus 2014 ada 365 kebijakan yang diskriminatif atas nama agama, adat dan moralitas."

"Judul yang diambil dalam penelitian ini adalah Orientasi Pemberitaan Hariam Ekonomi dalam Masalah Otonomi Daerah - Analisis Isi Pemberitaan Masalah Otonorni Daerah di Harian Ekonomi Bisnis Indonesia dan Harian Ekonomi Neraca Kumn Waktu Tahun 2000Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus (case study), dengan tipe peneliiian muIt:`ca.se-multilevel anaLIsis. Berita harian ekonomi Bisnis Indonesia dan Neraca selama kurun waktu Tahun 2000 yang memuat masalah otonomi daerah menjadi obyek atau kasus dalarn penelitian Analisis data dilakukan pada level teks (text), praktek wacana (aHscourse praom-e)(organisasifmdusu'i) dan level praktek sosiokultural (industri media cetak Indonesia).Hasil penelitian menunjukkan, meskipun proses dalam memproduksi berita yang dilakukan redaksi kedua media relatif sama, tetapi produk akhir yang dihasilkan berupa berita relatif berbeda. Hal ini temtama discbabkan oleh kebijakan media yang berlajnan serta tuntumn pasar pembaca yang tersegmentasi yang mengakibatkan perbedaan pada penampilan produk yang dihasiIkan. Dari seluruh produk yang diteliti sebanyak 224 item berita, dapat disimpulkan sebagai berikut :Pada tingkat teks, dilihat dari frekuensi pemuatan, Bisnfs Indonesia menampilkan 193 berita dan Nemca menampilkan 31 berita mengenai otonomi daerah selama kurun waktu Tahun 2000. Isu (tema) dominan yang ditampiikan Bisnis Indonesia adalah masalah dana atau kcuangan sedangkan Neraca mengenai masalah peraturan atau perundang-undangan. Mengcnai kualitas atau obyektiiitas pemberitaan 1) unsur faktualitas : Bisnis Indonesia dan Neraca cukup jelas dalam memisahkan fakta dan opini. 2) kescimbangan sumbsr : Bisnis Indonesia dan Neraca cendcrung iidak seimbang dalam penggunaan sumber berita 3) netralitas pemberitaan : kedua media menunjukkan sikap dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.Pada iingkat wacana dapat disimpulkan strulctur organisasi Bisnis Indonesia dan Neraca hampir sama, begin pula dcngan proscs induslri memproduksi produk berita. Namun karena kebiiakan redaksional berbeda, menjadikan penampilan kedua produk berbeda.Pada tingkat sosiokultural dapat disimpulkan sedikimya ada tiga fenomena yang dapat menjelaskan konteks sosiokultural pers Indonesia di masa otonomi daerah yaitu 1) makin luasnya medan wilayah liputan dan jumlah narasumber yang diberitakan 2) makin longgamya ketentuan legal tentang izin pencrbitan media cctak (SIUPP) 3) makin memusatnya pers di ibukota negara atau Pulau Jawa meskipun kebijakan otonomi daerah telah diundangkan.Dari hasil penelitian ini dirckomendasikan unruk mengadakan penelilian Ianjutan tentang manajsmen redaksional di harian ekonomi yang lain dengan menggunakan pendekatan konstruksi kategori yang berbeda, penelitian lanjutan tentang rnanajemen media ditinjau dari pengelolaan SDM, pasar pembaca, dil sorta pcnelitian lanjutan tentang induslri media cetak di Indonesia.

---

This research is done by using the case study methode, in the type of multicase-multilevel analysis. The object of research is The Bisnis Indonesia and Neraca Economy Newspaper during the 2000 decade which contained the district autonomy problem which being the object in this research. The analysis was done on the text level, discourse practise (organization/industri) and sosiocultural (Indonesia Press Media Industry).The result of the research shows that in the process of producing news, both of that editorial staff the same relatively. But news, as the result of the product is diiferent. It happened because of the media regulations of both editorial staif are diierent. Also the different of the market demand segmentation causes the different of the product. From 224 item of the news product which had been analyzed, it can be concluded as follow :On the manuscript level, seen from the contain frequency, Bisnis Indonesia has 193 news and Neraca gives 31 news about district autonomy in the year of 2000. The dominant issue or theme in Bisnis Indonesia news is the financial or fund problem, while Neraca contains the regulation of constitution. The quality or the objectivity ofthe issue:1. Factuality : Bisnis Indonesia and Neraca are clear enough in separation or fact and opinion.2. Balance of source 1 Bisnis Indonesia and Neraca intend unbalance in using the source of news.3. Neutrality of news : Both of daily news shows their support for the district autonomyOn text level, it can be concluded that the organization structure of Bisnis Indonesia and Neraca almost the same, also the industry process in producing news. But the editorial staff regulation are different, it makes their performance different.On the sosiocultural level can be concluded atleast there are 3 phenomena that can explain sosiocultural context of the Indonesia press in the decade of district autonomy, they are :1. Getting wider of the covering area and the amount of news source which are covered.2. Getting loser the legal regulation in publishing press.3. The press in the capital city or Java island is getting more centralize, even though the regulation of district autonomy has been declared.The result of the research, it is recommended to do the continuation of the research about the editorial staff management in the order economy newspaper, by using the different category construction theory. The research continuation about the media managment Rom the Human Resources Management, market reader, etc, and also the research continuation about the press industry in Indonesia generally."

"Keberadaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan sistem administrasi negara Indonesia, tidak hanya atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai “aturan simbolis”, tetapi juga berdasar atas desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Selama ini masih memunculkan adanya konflik dan krisis diantara tingkatan pemerintahan, institusiperwakilan masyarakat maupun dengan masyarakat itu sendiri mengatasi konflik-konflik tersebut, maka perlu diupayakan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ekses negatif terdapat konflik yang berakar pada tumpang tindih peraturan dan perundangundangan. mencegah terjadinya disharmoni peraturan dan perundang-undangan daerah danpusat maka perlu adanya langkah langkah Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan. Sangat penting adanya perbaikan pola komunikasi bagi masing-masing pihak, bersinergi dan selalu berkoordinasi agar terwujud hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harmonis."

"The development of democracy principles in Indonesia has promoted the policy of regional autonomy based on regional interest. The policy of regional autonomy needs to be supported by legal infrastructure in order to provide the certainty of the legal principle and justice value. In relation to the recent global development, the international relationship particularly in term of economic and business field is significantly developed to the sophisticated situation. Therefore, it is highly important to do in-depth research on the functions and the relations between the central and the regional authorities concerning on their competency to establish an international relationship.

Government of Indonesia itself has developed the administration system consist of Central Administration and Regional Administration which each has different competency as regulated in Law No. 32 Year 2004 on Regional Administration ("Law"). In conducting its competency, the central government is dealing with national scope matters, and the regional administration is handling the matters in the region or local area."

"Semua proses politik dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi. Perkembangan hukum dipengaruhi oleh masyarakat, yang berati hukum itu merupakan manifestasi dari filsafat hidup, tata nilai, rasa susila, rasa kesopanan dari masyarakat dimana hukum-hukum itu berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah desentralisasi dalam undang-undang otonomi daerah di era reformasi. Gagasan desentralisasi kerakyatan antara lain adalah ide mengenai legislasi kerakyatan. Sistem legislasi kerakyatan adalah sistem yang memeberikan ruang penuh bagi rakyat dalam menjalankan komunitas pemerintahan sendiri (self governing community). Partisipasi publik harus diberikan tidak saja dalam arti prosedural, tetapi juga harus dilembagakan sebagai hak-hak rakyat yang dijamin secara normatif. Partisipasi masyarakat memang menjadi isi yang terus berkembang dan diperbincangkan oleh banyak orang. Berbagai program pembangunan maupun program pemberdayaan baik yang dilakukan pemerintah maupun lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menekankan bahkan mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program baik pada perencanaan , pelaksanaan maupun evaluasi."

"Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, preferensi dan aspirasi daerah. Pembangunan kemandirian keuangan daerah salah satunya dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dalam menjalankan fungsinya dibebani oleh dua misi, yaitu misi pelayanan publik dan misi korporasi. Realisasi pencapaian BUMD dalam memaksimalkan penyertaan modal daerah masih tergolong lemah. Penelitian ini membahas tentang pengaruh penyertaan modal daerah dan good corporate governance terhadap kinerja BUMD DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel berupa random effect model. Kinerja BUMD diukur berdasarkan dua indikator, yaitu kinerja keuangan dan kinerja pelayanan publik. Variabel kontrol yang digunakan yaitu umur, total asset, kepemilikan saham, return on equity, return on asset, subsidi dan harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal daerah, good corporate governance, return on aset, umur dan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada indikator kinerja pelayanan publik, good corporate governance, umur dan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap BUMD. Pada sub level BUMD yang menerima penyertaan modal daerah, ditemukan return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Begitupula dengan subsidi yang juga berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik.

---

Regional autonomy and fiscal decentralization provides independence for the regions to develop their potential, preferences and regional aspirations. Development of regional finance independence, one of which is the local-owned enterprises (BUMD). BUMD in carrying out its functions is burdened by two missions, the finance performance and public service performance. The realization of BUMD achievements in maximizing capital participation of local governance is still relatively weak. This research discussed about the impact of capital participation of local governance and good corporate governance to performance of BUMD in DKI Jakarta. This research used quantitative methods with panel data regression using the random effect model. The performance of BUMD is measured by two indicators, financial performance, and public service performance. The control variables used are age, total asset, share ownership, return on equity, return on asset, subsidies, and price. The findings of this research showed that capital participation of local governance, good corporate governance, return on asset, age and total asset affect the BUMD financial performance. In public service performance, good corporate governance, age and total assets affect the BUMD. And the sub level that BUMD that receive capital participation of local governance, found that return on equity affect on financial performance, also subsidies affect the performance of public services."

"The article discusses institutional structure of Depok municipality as a consequence of Government Regulation number 22/1999's implementation. concerning current socio-economics condition of depok municipality, the institutional structured is framed around suburbanization process. the process is largely a consequence of Depok suburbanization of Depok toward Jakarta which in turn transform socio--economic condition of Depok into its current anatomical structure of Depok city, increase in population, and increase of economic activities. this dramatic change requires economy autonomy in order to facilitate government of Depok to efficiently manage the changes. this was further accommodated in structuring and strengthening executive structure of Depok municipality. the structure is an institutional effort made to improve Depok Municipality 's performance."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peran dan tantangan yang di hadapi Organisasi Bundo Kanduang Dalam Mendorong Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif Sumatera Barat. Penelitian ini adalah penilitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memaparkan bahwa adanya Undang-undang No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah berdampak terhadap berlakunya sistem demokrasi lokal di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang corak kebudayaanya khas, menganut asas matrilineal, perempuan menempati posisi sentral. Peran perempuan Sumatera Barat atau yang dikenal dengan istilah bundo kanduang kemudian diperkuat melalui peraturan daerah tentang Pemerintahan Nagari. Bundo kanduang tidak hanya sebagai pelestari adat, namun juga memiliki peran politis sebagai penentu kebijakan. Organisasi Bundo Kanduang sebagai salah satu kelompok perempuan Minangkabau berupaya mendorong kehadiran perempuan di dalam lembaga kebijakan melalui peningkatan kapasitas perempuan, mulai dari tingkat nagari hingga provinsi. Realitanya, tak sedikit hambatan yang harus dihadapi dalam menghadirkan perempuan di dalam pengambil kebijakan. Kentalnya akulturasi budaya patriarkhi, doktrin agama, hingga adanya dualisme sistem pemerintahan yang berjalan di Sumatera Barat menjadi isu utama. Tak hayal, peran organisasi bundo kanduang pun hanya mampu berjalan di tataran subtantif seremonial.

---

ABSTRACT This thesis discusses the roles and challenges faced by Bundo Kanduang Organizational in Encouraging Women Representation in Legislative Institutions of West Sumatra. This research is qualitative research with descriptive design. The results of the study explained that the existence of Law No.22 of 1999 which was then revised with Law No.32 of 2004 on Regional Autonomy impacted the enactment of local democratic system in some areas in Indonesia, one of West Sumatra. West Sumatra Province is an area of distinctive culture, adhering to the matrilineal principle, women occupy a central position. The role of women of West Sumatra or known as bundo kanduang is then reinforced through the Local Regulation on Nagari Government. Bundo kanduang not only as a preserver of adat, but also has a political role as a policy maker. The Bundo Kanduang organization, as one of the Minangkabau women 39 s groups, seeks to encourage women 39 s presence in policy institutions through capacity building for women, from the nagari to the provincial levels. Reality, not a few obstacles that must be faced in presenting women in policy makers. The strong acculturation of patriarchal culture, religious doctrine, until the dualism of government system running in West Sumatra became the main issue. Unimaginable, the role of bundo kanduang organization was only able to walk in ceremonial subtantif level"