Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Indonesian people are now witnessing the rise of religion in many parts of their daily lives. This phenomenon can be seen TV. mass media, and the internet which presents various religious activies such as dhikr, player, and religious talk shows. Interestingly, the pilgrims who participate in the activities of urban sufism is not just made up of ordinary people, but also hte actors, celebrities, government officials and the middle class. He is a social movement since the pilgrims have general responsibility to change the morality of society by practising an inclusive form of Islam. Therefore, sufism is not really a religious belief that a focus on individual interests, but also very encouraging pilgrims to contribute positively to society. Sufism had an important position in Indonesian society, though for a long period of declining role of modernity. However, sufism back up and draw pilgrims in urban areas because of ist positive and beneficial values for society. Indeed, urban sufism actually has played an important role in social change in Indonesia. Although he is not a political institution, but the principles and characteristics have encouraged and influence people to become good citizens and participate actively in the consolidation of democracy. As a result, urban sufism has a positive and significant influence on sosial chenga in Indonesia."

"ABSTRAKSuatu Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab untuk mencari profitsebanyak-banyaknya. Namun, selain tanggung jawab tersebut ada suatu tanggungjawab yang melampaui tanggung jawab ekonomi semata, yaitu tanggung jawabPerseroan terhadap stakeholders-nya yang disebut sebagai Corporate SocialResponsibility (CSR). Namun di Indonesia, pengaturan tentang CSR masihbanyak menuai pro dan kontra. CSR secara internasional dipahami sebagai suatutanggung jawab perusahaan kepada stakeholder-nya yang bersifat voluntary. DiIndonesia, sifatnya telah bergeser menjadi mandatory yang dicerminkan melaluiwujud peraturan dan perundangan di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakanmelalui metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meninjau Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah tentangCSR, ditemukan banyak pergeseran sifat CSR yang menimbulkan banyakpermasalahan pada implementasinya. Permasalahan tersebut paling banyakditemui pada berbagai Peraturan Daerah yang berbeda-beda pengaturannya,misalnya pada aspek pembiayaan, penetapan sanksi yang terlalu ketat, dan lainsebagainya. Hal ini berpotensi dapat merusak iklim investasi di Indonesia karenatidak adanya kepastian hukum dalam mengimplementasikan CSR. Kurangnyakesatuan pemahaman terhadap maksud, tujuan, dan prinsip dari CSR merupakanpemicu kesalahpahaman dari implementasi CSR. Sehingga ada baiknya jikaregulator di Indonesia berpedoman pada pemahaman CSR yang diakui melaluiberbagai pedoman intrernasional seperti UN GlobalCompact, ISO 26000, danOECD Guidelines.

---

ABSTRACTA limited liability company has a responsibility to gain profit as much as possible.Beside the responsibility as stated before, there is another responsibility thatexceeds the economic responsibility, which is the responsibility to look after thestakeholders of the company, known as Corporate Social Responsibility (CSR).However, the law of CSR in Indonesia reap many of the pros and cons. CSR isinternationally understood as a company?s responsibility to its stakeholder under avoluntary characterized. However, the CSR?s character in Indonesia is turned intomandatory characterized which can be found under Indonesia?s rules andregulations. Through an analytical juridical method, this research is conducted byreviewing Indonesian Company Law, Government Regulation, and several LocalRegulations about CSR, found a lot of shifted character on CSR that caused manyproblems in the implementation. Most of the common problems are encounteredunder various of Local Regulations? arrangement, for the examples on thefinancing, punishments, and many other aspects. These problems may potentiallyjeopardize the investment atmosphere in Indonesia because the lack of legalcertainty in implementing the CSR. The lack of the unity of the concepts, purposeand objects, and also the basic principles of CSR became the trigger of the missedimplementation of CSR. Therefore, it will be good if Indonesian legislative boardare following the CSR concept and understandings under international guidancesuch as The UN Global Compact, ISO 26000, and The OECD Guidelines."

"Tesis ini membahas tentang unsur komunikasi dan pemasaran sebagai salah satu bagian dari fungsi museum untuk menyampaikan pesan melalui berbagai program publik museum.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan variabel komunikasi dalam pengelolaan museum. Di dalam perkembangan museum, upaya untuk mengkomunikasikan keberadaan museum dan koleksi dengan pesan yang terkandung di dalamnya yang selama ini telah dilakukan oleh museum kepada masyarakat masih terbentur oleh adanya beragam aturan yang malah membatasi ruang gerak dan kebebasan untuk menjalankan fungsi dari museum itu sendiri. Aturan-aturan termasuk penyediaan anggaran juga sering menghambat pengelolaan museum sebagai media komunikasi kepada masyarakat. Disinilah strategi marketing komunikasi diperlukan agar museum dapat menjalankan programnya dan pesan yang ingin disampaikan dapat diterima masyarakat luas. Ketepatan strategi dibutuhkan oleh museum untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam hal ini dukungan ditujukan untuk bersinergi dengan perusahaan yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR).Program CSR dipilih karena program ini memiliki beberapa kesamaan dengan museum yaitu pendidikan, sosial dan budaya. Analisa SWOT digunakan untuk menganalisa program publik yang direncanakan. Strategi dijabarkan dalam sebuah perencanaan program publik agar museum bisa bersinergi dengan berbagai kepentingan dengan tujuan melakukan edukasi terhadap masyarakat.

---

This thesis discusses the elements of communications and marketing as one part of the museum function to deliver a message through a variety of public programs museum. This is a qualitative descriptive study with a variable approach of communications in the management of museum. In the development of the museum, an attempt to communicate the existence of museums and collections of the message contained in it that had been undertaken by the museum to the public was still hit by a variety of rules that actually limit the space and freedom to carry out the functions of the museum itself. The rules include the provision of budget is also often hamper the management of museum as a medium of communication to the public.

This is where marketing communication strategy is needed in order to run the program, museum and the message delivered can be accepted by the public. Accuracy of the strategy is required by the museum to get support from all parties in this case the support for the companies that have synergies with its Corporate Social Responsibility (CSR). CSR programs are selected since this program has some similarities with the museum such as education, social and cultural. SWOT analysis is used to analyze public programs which are planned. Strategy is outlined in a public program planning so that the museum can synergize with various interests in order to educate the public."

"Tesis ini membahas mengenai proses pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Yayasan Baitul Hikmah Elnusa (YBHE) terhadap para koordinator wilayah dalam Program Tabung Hikmah Mandiri (THM) dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendampingan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya proses pendampingan telah berjalan melalui pertemuan rutin setiap minggunya oleh para pengelola Program Tabung Hikmah Mandiri (THM), dimana didalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan pelaksanaan pembiayaan, perencanaan kedepan dan membangun motivasi.

---

The focus of this study is about the mentoring process conducted by mentor from Yayasan Baitul Hikmah Elnusa (YBHE) to The District Coordinator of Tabung Hikmah Mandiri (THM) Program. This research is qualitative descriptive interpretive. Research show the process of Tabung Hikmah Mandiri (THM) administrator mentoring were well implemented by doing regular meeting every week, in the meeting they discuss things that related to the implementation of financing, future plans and building motivation."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dalam rangka memberikan rekomendasi pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan cara menganalisis isi undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk menentukan apakah isi dari undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan indikator Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines dalam hal yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 79 indikator pengungkapan GRI Sustainability Reporting Guidelines terdapat 34 indikator pengungkapan yang ditemukan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait di Indonesia dengan kewajiban pengungkapan yang berbeda untuk masing-masing jenis usaha.

---

The purpose of this research is to analyze the related regulations with social responsibility in order to provide recommendations disclosures of social responsibility in Indonesia. The analysis method of data in this research are used by analyzing the contents of the regulations relating to disclosure of social responsibility to determine whether the contents of the regulations in accordance with the indicators of the Global Reporting Initiative Sustainability in matters related with disclosure responsibilities that should be done by the company. The results of this research showed that of 79 indicators disclosure of the GRI Sustainability Reporting Guidelines are disclosures of 34 indicators that are found in the regulations in Indonesia with different disclosure for each type of company."

"Permasalahan yang dihadapi dunia usaha tidak lagi hahya masalah maksiMalisasi laba, efisiensi, produktivitas dan daya saing, tetapi juga masalah lingkungan dan kepedulian terhadaw pihak-pihak lain yano terkait. Perusahaan dituntut accountable tidak hanya bagi pemilik, tetapi juga terhadap publik. Akuntansi sebagai salah satu alat proses pengambilan keputusan harus dapat mengantisipasi semua itu. Akuntansi Pertangoungjawaban Sosial berusaha untuk mengembangkan-metode baru yang lebih baik untuk mengukur kinerja ekonomi dan sosial. Penelitian dilakukan dengan maksud untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan konsep Akuntansi Pertanggungiawaban Sosial ini di indonesla, khususnya di suatu perusahaan manufaktur yang rentan terhadap pencemaran lingkungan. Metode penelitian berupa studi literatur dan survei lapangan ke perusahaan yang bersangkutan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan sosial perusahaan itu berbeda-beda, tergantung dari masing-masing lingkungan sosial, bentuk, sifat dan keadaan masyarakat di mana perusahaan itu berada. Perbedaan persepsi dan kesadaran perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab sosialnya itu mengakibatkan timbulnya beragam metode pengukuran dan penyajian laporan pertanggungjawaban sosial. Pada studi kasus perusahaan tekstil Unitex, nampaknya perusahaan tersebut telah berusaha untuk memperhatikan dan menyajikan dalam iappan keuangannya berbagai aspek tanggungjawab sosialnya. Sebagai saran dapat diusulkan bahwa penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial di Indonesia hendaknya diusahakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Standar pengukuran dan pelaporan sebaiknya tidak jauh berbeda dengan proses pengukuran laporan keuandan konvensional, agar praktis dan mudah dibuat."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh koneksi politik, yang diproksi melalui kepemilikan pemerintah dan adanya dewan yang terafiliasi dengan politik, terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini menggunakan teori dasar legitimasi untuk menjelaskan motivasi manajemen mengungkapkan CSR. Penelitian ini meneliti 131 observasi dari 38 perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode 2013-2017. Pengungkapan CSR diukur dengan melakukan checklist terhadap laporan keberlanjutan dan data diolah menggunakan regresi linier random effect. Hasil regresi menunjukkan bahwa adanya kepemilikan pemerintah meningkatkan pengungkapan CSR karena pemerintah berusaha melegitimasi kondisi ekonomi dan politik nasional dengan menunjukkan bahwa bisnis perusahaan milik pemerintah bersifat berkelanjutan. Sebaliknya, adanya dewan yang memiliki koneksi politik mengurangi pengungkapan CSR karena koneksi politik dapat melindungi perusahaan dari tekanan publik dan risiko litigasi. Dengan demikian, insentif perusahaan dalam mengungkapkan CSR berkurang. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa jenis koneksi politik yang berbeda dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pengungkapan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa kriteria pemilihan dewan perusahaan mengutamakan kompetensi dewan di atas koneksi politik.

---

This research seeks to provide evidence on how political connections, proxied by percentage of shares owned by the government and the existence of politically connected board member, affect the Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure on companies’ sustainability reports. This research studies 131 observations from 38 non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange and published sustainability reports for the period of 2013-2017. CSR disclosure is measured using checklist of sustainability reports and the data is estimated using random effect regression. The result shows that government ownership increases the CSR disclosure quantity because the government tries to legitimate the national economic and political condition by signalling that government-owned companies are sustainable. On the other hand, the existence of politically connected board members tends to decrease CSR disclosure since political connection can protect the company from public pressure and litigation risk. Hence, the incentives of disclosing CSR are reduced. The research provides evidence that different types of political connection may have different effect towards corporate disclosure. Therefore, according to the results, government is expected to ensure that the main criteria used in board selection is competence instead of political connection."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan environmental, social, dan governance (ESG) terhadap performa perusahaan. Penelitian ini mengambil 39 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2020. Pengujian hipotesis pengaruh pengungkapan ESG terhadap performa perusahaan dilakukan masing-masing menggunakan observasi data panel dengan metode regresi fixed effect model dan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap performa perusahaan, sedangkan secara individu setiap komponen memiliki hasil yang berbeda. Pengungkapan environmental dan social berpengaruh tidak signifikan terhadap keseluruhan performa perusahaan, sedangkan pengungkapan governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap performa operasional dan pasar saham, dan tidak signifikan terhadap performa keuangan serta performa pasar perusahaan.

---

This study aims to empirically prove the effect of environmental, social, and governance (ESG) disclosure on firm performance. This study takes 39 firms listed in Indonesia Stock Exchange during 2016-2020. The hypothesis testing regarding the effect of ESG disclosure on company performance are carried out using panel data observation with the fixed effect model and random effect model regression methods, in each specific case. The empirical results demonstrate that the overall ESG disclosure had no significant effect on the firm’s performance, while each component individually had mix results. Environmental and social disclosures have no significant effect on the firm’s overall performance, while governance disclosures have a negative and significant effect on operational and stock market performance, and not significant on the firm's financial performance and market performance."