Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"this study present the description about the respon tax obligaton (WP) against tax information. the research are implemedted with qualitative approach and research result point out that tax information that tax laws regulations are easilles to be got by tax obligator amoong language using in tax information the forms of the tax fill for tax obligators. the otherhand, either dissemination or socialization of tax information is not flat for tax obligator and frequentation with is intensity is felt still less"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh sistem informasi perpajakan yang memadai terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.Penelitian ini dilakukan di Lingkungan KPP Badora I, pada bulan Mei 2006 dengan sampel 115 Wajib Pajak Badan yang diambil secara acak dari 910 Wajib Pajak atau +1- 2% dari populasi.Instrumen untuk menjaring data Sistem Informasi Perpajakan (Y1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah kuesioner model skala likert sedangkan data penerimaan pajak (Y2) adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Badora 1.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan dua teknik analisis statistika yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Regresi dan Uji Perbedaan Mann-Whitney. Teknik analisis regresi digunakan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak, sementara Uji Perbedaan Rata-Rata Mann-Whitney digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan antara tingkat penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora 1) antara sebelum digunakannnya sistem komputerisasi dan setelah digunakannya sistem tersebut. Interpretasi hasil analisis data menggunakan signifikansi a 5%.Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan sistem informasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,653. Sedangkan besar pengaruh dari penerapan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 42,6%. Persamaan regresi liniernya Y = 25,23 I + 0, 538X.Hasil pengujian Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem informasi perpajakan yang berarti bahwa penerapan sistem informasi perpajakan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan memberikan sumbangan yag berarti terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak khususnya di KPP Badora 1Dengan demikian diharapkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak diperlukan sistem informasi pajak yang baik pula.

---

This research aim to know about relation and influence of adequate taxation information system to compliance of taxpayer and tax income.

This research is conducted by in Environment of KPP Badora I, in May 2006 with sampel 115 (one hundred and fifteen) Corporate Taxpayer at random from 910 (nine hundred and ten) Corporate Taxpayer or (+I-) 12% from research population.

Instrument to get Information System Taxation data ( Y1) and Compliance of Taxpayer (X1) [is] questioner model scale of likert and Income Tax data ( Y2) is second data that obtained from KPP Badora I. Data analysis is done quantitatively with two technique of statistic analysis to be used in this research, that is Analysis of Regression and Test Difference of Mann-Whitney. Regression analysis technique is used to know and prediction of influence of Taxation Information System to Compliance of Taxpayer and Income Tax, whereas Test Difference of Mean of Mann-Whitney used to detect what is there are difference of KPP Badora 1 tax income between before and after using computerize system. Interpretation result of data analysis use significant amount 5%.

Result of Regression analysis indicate that there are significant relation between applying of taxation information system and compliance of Taxpayer that is equal to 0,653. Influence of applying of taxation information system to compliance of Taxpayer [is] equal to 42,6%. Formula of linear regression Y = 25, 231 + 0, 538X.

Examination Result of Mann-Whitney indicate that there are not the significant difference between before and after using taxation information system is meaning that applying of taxation information system do not influence by significant to tax income.

Based on result of this research can be expressed that influence of taxation information system give contribution to compliance of taxpayer and KPP Badora I Tax Income.

Thereby we expected that to increase compliance of taxpayer and tax income needed [by] good tax information system also."

"Untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam prosedur pemungutan pajak, melalui e-SPT, e-payment (MP3), e-registration, dan yang terbaru adalah layanan e-filing.Penelitian ini meneliti pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun pengaruh sistem administrasi dimaksud akan dipisahkan masing-masing aspeknya terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu e-payment, e-SPT, e-filing dan e-registration; baik secara bersama-sama ataupun parsial.Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan teori penerapan teknologi informasi, terutama pada organisasi pemerintah. Selain itu jugs digunakan teori kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan menyebarkan kuesioner pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah Cluster Sampling. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode regresi berganda.Berdasarkan analisis data yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari keempat variabel independen secara simultan (bersamasama) terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Dua_ Selain itu terbukti adanya pengaruh signifikan secara parsial dari variabel e-SPT, e-filling, e-registration dan e-payment terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Qua. Dalam hal ini variabel e-SPT memiliki pengaruh paling besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dibandingkan variabel independen yang lain.Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan apabila Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak KPP PMA Dua ingin meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dalam jangka pendek, maka dapat memprioritaskan pada penerapan e-SPT. Hal ini pada dasarnya telah dilakukan oleh KPP PMA Dua dengan pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan. Langkah serupa perlu diiakukan pada aspek lain dari penerapan teknologi informasi, agar mendapatkan respon yang lebih besar dari Wajib Pajak. Selain itu jugs perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat luas menyangkut pelaksanaan sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.Selain itu disampaikan saran untuk penelitian selanjutnya agar menguji variabel-variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel lain yang dapat diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya : kode etik aparat pajak, kinerja account representative, tarif pajak dan sebagainya.

---

To improve service and to improve tax compliance, Directorate General of Taxes applies information technology in imposition procedure, through e-SPT, e-payment (MP3), e-registration, and the newest service that is e-filing.This research analyzes the influence of applying modern system in tax administration system toward tax compliance. Influence of administration system will be dissociated by each of its aspect toward tax compliance; that are e-payment, e-SPT, e-filing and e-registration; either simultaneously or partially.This research is based on theory of implementation of information technology, especially for government. Beside that theory is also used theory of tax compliance.This research use survey method, by propagating questionnaires for taxpayer in KPP PMA Dua. Method to take the samples is by cluster sampling. Data obtained in this research analyzed with statistical method that is multiple regression.According to the data analysis as result of this research is concluded that there are significant influences from four independent variables simultaneously toward tax compliance in KPP PMA Dua. There is also found partial significant influence from variable e-SPT, e-filling, e-registration and e-payment to tax compliance in KPP PMA Dua. In this case, variable of e-SPT have biggest influence to tax compliance, compared to other independent variables.As consequence of this result, is suggested that if Directorate General of Taxes, especially KPP PMA Dua wish to improve tax compliance in short-range, hence can emphasize on applying of e-SPT. This matter basically have been conducted by KPP PMA Dua by forming Task Force for Acceptance of Annual SPT. Similar step require to be conducted at other aspect of application of information technology, so that it will get larger respon from taxpayer. Besides, it is also necessary to conduct socialization concerning implementation of information technology system in taxation administration.Based on the result of this research, is suggested that for research hereinafter to be testing other variables which estimated have an effect on tax compliance. Other variables that are able to test to tax compliance, among others are : code of conduct for tax officer, performance of account representative, tax rate and etcetera."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurut persepsi kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak serta kualitas administrasi pemeriksaan pajak ditinjau dari persepsi kelompok Fiskus. Di samping itu, dengan penelitian ini juga ingin diketahui: Pertama, perbedaan persepsi antara kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak mengenai kualitas kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak; Kedua, perbedaan persepsi antara kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak; Ketiga, hubungan antara kualitas kebijaksanaan pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurut persepsi kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak.Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Jakarta dan Sekitarnya selama empat bulan (April 1996 sampai dengan akhir Juli 1996). Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan besar sampel seluruhnya 100 responden, untuk kelompok Fiskus 37 orang, Pakar Perpajakan 27 orang, dan masyarakat Wajib Pajak 36 orang.Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner, baik untuk kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak. Jumlah pertanyaan seluruhnya ada 181 butir. Umuk kelompok fiskus terdiri atas 80 butir tentang materi kebijaksanaan pemeriksaan pajak, 39 butir tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan 62 butir tentang administrasi pemeriksaan pajak. Untuk Pakar Perpajakan, jumlah butir instrumennya hanya menyangkut 80 butir tentang materi kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak, 39 butir tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu untuk masyarakat Wajib Pajak, jumlah butir instrumennya terdiri atas 80 butir tentang materi kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak dan 39 butir materi tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dari jumlah butirmasing-masing instrumen tersebut, seluruhnya tidak diujicobakan, tetapi telah diperhitungkan tentang tingkat validitas dan reabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, ANOVA satu jalan, dan korelasi sederhana pada taraf signifikansi α = 5%.Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, baik menurut persepsikelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak, kualitaskebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak termasuk ke dalam kategori sedang. Kedua, kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan dan masyarakat Wajib Pajak menilai bahwa, tingkat kepatuhan Wajib Pajak termasuk kedalam kategori sedang. Ketiga, kelompok fiskus menilai bahwa, kualitas administrasi pemeriksaan pajak termasuk kedalam kategori sedang. Keempat, terdapat perbedaan persepsi antara kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan dan masyarakat Wajib Pajak mengenai kualitas kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak. Kelima, tidak terdapat perbedaan persepsi antara kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan dan masyarakat Wajib Pajak mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Keenam, baik menurut kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan dan masyarakat Wajib Pajak, tidak terdapat hubungan antara kualitas kebijaksanaan pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagipengembangan dan peningkatan pelayanan serta kualitas dalam pemeriksaan pajak di Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia."

"Berlakunya sistem self assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang menuntut adanya peranan yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas terjadinya segala bentuk penyimpangan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pelanggaran administrasi maupun tindak pidana. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, pemeriksaan bukti permulaan bertujuan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa pun yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Bukti permulaan diperoleh dari analisis dan pengembangan data, informasi, laporan, pengaduan (IDLP), yang dapat dilaksanakan baik untuk seluruh jenis pajak maupun satu jenis pajak. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan bukti permulaan akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat apabila tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut ditingkatkan ke Penyidikan, hingga Wajib Pajak patuh dan mau melunasi kewajiban utang pajaknya. Sebaliknya, Pemeriksaan Bukti Permulaan akan menjadi persoalan tersendiri jika terhadap Wajib Pajak telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, seharusnya status pemeriksannya ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, namun ditindaklanjuti dengan tindakan lainnya. Manfaat dari penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan terhadap penerapan ilmu hukum ekonomi khususnya yang berhubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan di bidang perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak selalu Pemeriksaan Bukti Permulaan di bidang perpajakan berujung pada penyelesaian secara pidana yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penggunaan ancaman sanksi pidana di bidang perpajakan adalah sebagai senjata terakhir atau pamungkas (ultimum remedium) manakala pengenaan ancaman sanksi administrasi tidak efektif atau tidak diindahkan. Penyelesaian administrasi akan lebih diutamakan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara sejalan dengan filosofi hukum pajak yang lebih mengutamakan pada tujuan penerimaan negara.

---

Introduction of self assessment system that gives full trust to the taxpayer to calculate, calculate, pay and report the amount of tax payable, which itself requires the existence of the optimal role of the Directorate General of taxation to carry out the functions of supervision and law enforcement upon the occurrence of any form of tax obligations fulfillment deviation either in the form of administrative offences and criminal acts. In the event of a criminal offence, the preliminary evidence examination aims to obtain preliminary evidence about the existence of an alleged criminal act has taken place in the field of taxation done by anyone who can cause a loss in revenue of the State. Preliminary evidence obtained from the analysis and development of data, information, reports, complaints (IDLP), which can be carried out either for the entire tax types and one type of tax. In practice, preliminary evidence examination will provide a sense of fairness and legal certainty for the community in follow-up of the inspections stepped up to investigation, until taxpayers dutifully and want to pay off its tax debt obligations. In contrast, preliminary evidence examination will be a separate issue if the taxpayer has done preliminary evidence examination, should have the status of pemeriksannya followed up with acts of investigation, but followed up with other actions. The benefits of this research will provide insight into the knowledge of the application of the science of economic law, particularly relating to the examination of preliminary evidence in the taxation field. This research is qualitative and descriptive research analysis. The results of this research is that there is always an examination of preliminary evidence in the taxation field led to the completion of an ongoing criminal investigation, to the extent of the use of the threat of criminal sanctions in the field of taxation is as the last weapon or (ultimum remedium) ultimate whereas the imposition of administrative sanctions threat is not effective or is not ignored. The completion of the administration would be an advantage solely for the benefit of State revenue in line with the philosophy of the tax law that prefer the on state revenue goals."

"Dalam rangka mewujudkan penerimaan pajak yang optimal, diperlukan aparat perpajakan yang mampu dan handal dalam melaksanakan tugasnya serta kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Seiring dengan reformasi di bidang perpajakan, dimana sistem yang diterapkan di Indonesia adalah sistem self assessment dengan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) sebagai penyangganya, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri semua kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Untuk mendukung sistem self assessment ini, sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melaksanakan tugas penyuluhan secara intensif, menyelenggarakan tugas pelayanan perpajakan secara prima disertai tugas pengawasan atas pelaksanaan sistem ini dengan penerapan penegakkan hukum (law enforcement) secara adil (fair) dan konsisten.Mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka pencapaian penerimaan pajak, maka penelitian terhadap kinerja pelayanan perpajakan dilihat dari tingkat persepsi atau kepuasan wajib pajak perlu diketahui. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya (hubungannya) tingkat pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat dengan menggunakan sampel 100 Wajib Pajak Besar Tetap Badan, meliputi tahun pajak 2002 dan 2003. Metode penelitian yang digunakan melalui daftar pertanyaan (kuesioner) sebanyak 30 pertanyaan, dengan instrumen Servqual dari Zeithaml-Parasurahman-Berry sebagai indikator tingkat kepuasan wajib pajak melalui lima dimensi, yaitu: tangibles, reability, responsiveness, assurance, dan empathy.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat kualitas pelayanan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, walaupun ada sangat rendah sekali.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakannya disertai dengan perhatian terhadap tingkat kesejahteraan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pelayanan, agar tercipta pelayanan yang prima, konsisten dan berkesinambungan.

---

In order to get an optimal tax revenue, there are needed a capable tax agencies who are able to perform their task and the taxpayer society to fulfill their tax duty. This is in conformity with the reformation in taxation in Indonesia, where the applied system is self assessment, supported by voluntary compliance, that is the taxpayers are being trusted to count, to pay and to report their tax obligations correctly and promptly in accordance with the current tax regulation.

As a consequence of supporting this self-assessment system, the Directorate General of Taxes has to give an intensive illumination, has to perform well in giving tax services, as well as to supervise the implementation of this system, along with the application of law enforcement consistently and in a fair way.

Considering that the obedience of taxpayers is one of the very important factors in order to reach the tax revenue, it is necessary to conduct the research to investigate the performance of tax agency in giving tax service. This research should be conducted to see the level of perception of the taxpayer?s satisfaction. It is meant to know the correlation between tax service given to taxpayers and their satisfaction in meeting their tax obligations.

The research has been conducted in The West Sidoarjo Tax Office, using 100 big permanent institution taxpayers as the sample, covering the tax year of 2002 - 2003. The method being used is questionnaire containing 30 questions. using the instrument of Servqual from Zeithaml-Prasurahman-Berry as indicator of the taxpayers satisfaction through 5 dimensions, that is: tangible, reability, responsiveness, assurance and empathy.

The research result shows that there is no positive and significance correlation between the service quality level and taxpayer's obedience level, although there is very low.

Based on the research result, it is suggested that The West Sidoarjo Tax Office improve and increase their taxation service quality as well as pay attention to the welfare level of human resources who do the service task, in order to create a good consistent and continuous service."

"Penerimaan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup signifikan Pada tahun 2002, jumlah PKB yang diperoleh telah mendekati angka satu triliun rupiah. Mengingat pentingnya penerimaan ini, maka diperlukan upaya untuk menjaga dan tetap memelihara sumber pendapatan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa wajib pajak PKB adalah pemilik atau pihak yang menguasai kendaraan bermotor. Pelaksanaan pembayaran PKB mengharuskan wajib pajak membayar Iangsung PKB dengan mendatangi kantor Samsat.Observasi awal menunjukkan indikasi bahwa ketidaktaatan wajib pajak menunaikan kewajibannya membayar PKB berhubungan dengan tata Cara pembayaran PKB yang pembayaran PKB yang relatif sulit, seperti wajib pajak harus datang ke kantor Samsat dan harus membayar dengan uang tunai. Seyogyanya, pembayaran PKB dapat dilakukan dengan sangat cepat, misalnya dengan membayar langsung di bank, sehingga wajib pajak tidak perlu menggunakan waktu untuk datang dan antri di kantor Samsat.Untuk menyelidiki hubungan antara layanan pembayaran PKB dengan ketaatan wajib pajak membayar PKB, dilakukan penelitian dengan mengambil 93 orang responden. Pengukuran atas layanan perpajakan dan ketaatan wajib pajak didasarkan pada penilaian responden yang dikumpul melalui kuesioner.Variabel layanan perpajakan diukur dengan menggunakan lima sub-variabel yakni : (1) kelengkapan perlengkapan (sarana) kantor Samsat, (2) kemudahan persyaratan dan tata cara pembayaran, (3) kecakapan petugas pajak, (4) waktu yang diperlukan untuk membayar pajak, dan (5) akurasi layanan. Variabel ketaatan membayar pajak diukur dari ketepatan waktu membayar PKB. Pengukuran indikator menggunakan skala ordinal.Pengujian hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menggunakan statistik X2 pada a=5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kelima sub-variabel layanan perpajakan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ketaatan wajib pajak membayar pajak. Dengan menggunakan data observasi, dapat dianalisis bahwa ketaatan membayar pajak sangat tergantung pada falctor penegakan hukum (law enforcement). Untuk itu untuk meningkatkan penerimaan pajak, Pemprop DKI Jakarta harus memberi perhatian pada penegakan peraturan (hukum) di bidang perpajakan."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."