Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengimplementasian Kurikulum 2013, terutama terkait dengan (1) sosialisasi, (2) pendidikan dan pelatihan (diklat) guru, kepala sekolah dan pengawas, (3) pengadaan dan distribusi buku, (4) pendanaan, dan (5) monitoring dan evaluasi. Analisis datadilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemerintah daerah pada umumnya tidak menyediakan anggaran secara khusus untuk kepentingan sosialisasi. Kurikulum 2013, melakukan sosialisasi kepada guru, kepala sekola,pengawas umumnya yang disisipkan melalui berbagai kegiatan rapat dinas, workshop, seminar, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan-kegiatan seperti KKG, MGMP, KKS, dan forum pengawas sekolah; (2) peran pemerintah daerah dalam pendidikan dan pelatihanKurikulum 2013 terbatas sebagai koordinator; (3) pemerintah daerah menjadi sangat berperan dalam mengatasi keterlambatan pengadaan dan distribusi buku, yaitu dengan cara memfasilitasi pengadaan compact disc (CD) pengganti buku, dan berkoordinasi dengan sekolah untuk memenuhi kebutuhan buku; (4) dalam hal pendanaan, pemerintah daerahmulai terlibat di tahun kedua implementasi. Kurikulum 2013, sebagian besar pemerintah daerah menyediakan anggaran melalui APBD dalam berbagai bentuk, sebagian besar untukmelatih guru dan yang lainnya umumnya untuk melatih kepala sekolah dan pengawas; dan (5) pemerintah daerah umumnya belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Kurikulum 2013 karena selain masih dalam proses implementasi, pengetahuan pelaku monitoring dan evaluasi mengenai Kurikulum 2013 di daerah masihterbatas. Penelitian ini meyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah masih belum signifikan dalam pengimplementasian Kurikulum 2013."

"Tesis ini membahas tentang irnplementasi kebijakan pendidikan nasional tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pendidikan tentang implementasi KTSP di SDN Kalibaru 01 sebagai sekolah yang berkategori standar nasional dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara yang berkategori sebagai sekolah reguler, serta menganalisis pengaruh kebijakan tersebut terhadap nilai UASBN siswa.Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode penelitian kulitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum implementasi KTSP jika dinilai dari empat faktor Edward III telah dipenuhi oleh pemerintah kotamadya Jakarta Utara meskipun tidak cukup sempurna dan kebijakan KTSP telah dilaksanakan oleh kedua sekolah dan pengaruhnya terhadap peningkatan nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) siswa hanya mengalami peningkatan sekitar 0,15 dari 6,45 pada tahun ajaran 2007/2008 menjadi 6,60 pada tahun ajaran 2008/2009 di SDN Kalibaru 01. SDN Semper timur 05 Jakarta Utara mengalami peningkatan 0,18 dari 6,60 pada tahun ajaran 2007/2008 menjadi 6,78 pada tahun ajaran 2008/2009.Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan perlu meninjau kembali implementasi kebijakan KTSP ini melalui sosialisasi secara merata dan sampai dengan tingkat sekolah. Pemerintah pusat dan daerah perlu saling berkoordinasi dalam melakukan pembekalan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengembangan KTSP. Pemerintah pusat memberikan subsidi pembangunan sarana dan prasarana kepada sekolah-sekolah secata merata. Serta adanya pengontrolan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan KTSP di sekolah.

---

The focus of this study is the implementation of Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Policy in SDN Kalibaru Oi and SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara. The objective of this study is to analyze KTSP implementation in SDN Kalibaru 01 as national standard school and SDN Semper Timur O5 Jakarta Utara as regular school, and analyze the effect of the policy through student performance of UASBN.This research is qualitative. The result of the study shows that generally the implementation of KTSP according to Edward Ill theory, has been conducted by the government of Jakarta Utara eventhough it is not perfect already and the implementation of KTSP has been implemented in both schools. The influence for students' performance of UASBN only increased 0,15 from 6,45 in 2007/2008 become 6,60 in 2008/2009 in SDN Kalibaru 01. The students performance of UASBN in SDN Semper Timur 05 increased 0,18 from 6,60 to 6, 78.The researcher suggests that central government as a policy maker should have to review the policy with the socialization to schools. Central government and local govemment have to coordinate to give knowledge and understanding about KTSP. Central govemment should give blockgrant for school infrastructures. Local govemment has to control the implementation of KTSP in schools directly."

"Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri peserta didik sehingga menjadi dasar bagi mereka dalam berpikir, bersikap, bertindak dalam mengembangkan dirinya sebagai individu, anggota masyarakat, dan warganegara. Pendidikan karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Dalam rngka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) tanggung jawab. Aplikasinya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam seluruh kegiatan di sekolah.Karakter bangsa merupakan hal yang sangat esensial daam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karakter akan senantiasa menjadi ruh dan kekuatan bangsa untuk menghadapi setiap perkembangan, termasuk tantangan dunia global. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus diperjuangkan sekuat tenaga. Terlebih lagi dengan Kurikulum 2013 yang mengedepankan pendidikan budi pekerti diharapkan membentuk insan yang cerdas dan berkarakter."

"Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kabupaten Lebak, Povinsi Banten, yang merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle untuk menganalisis isi kebijakan dan konteks dari kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah dasar di kabupaten Lebak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pencarian data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan Kurikulum 2013 di Lebak belum terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: Sumber daya yang kurang memadai, sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada pelaksana yang kurang maksimal, dan kemampuan dari para pelaksana untuk menjalan kurikulum yang harus ditingkatkan. Sehingga diperlukan peninjauan ulang pelaksanaan kurikulum 2013 pada daerah yang tertinggal dan meningkatkan pengawasan apakah kurikulum sudah berjalan dengan baik.

---

This thesis analyzes the implementation of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak Banten Regency which is one of the underdeveloped areas in Indonesia. Researchers used the implementation model of the public policy Implementation by Merilee S. Grindle to analyze the content of the policy and the context of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak district. The research approach used is post-positivist, as well as qualitative data search methods, namely in-depth interviews, literature studies, observation. The results show that the implementation of the 2013 Curriculum education policy in Lebak has not been implemented properly. This condition is caused by a number of factors, including: insufficient resources, less than optimal socialization and training from the government to the implementers, and the ability of the implementers to run the curriculum that must be improved. So it is necessary to review the implementation of the 2013 curriculum in underdeveloped areas and increase supervision of whether the curriculum is running well."

"Tujuan penelitian ini adalah mengkaji fakta empiris implementasi kurikulum multikultural di sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data utama dikumpulkan dengan diskusi kelompok terpumpun dan observasi sekolah. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, yaitu penggambaran data dengan pola deskripsi atau telaah. Penelitian dilakukan pada bulan juli 2016 sampai dengan november 2016. Populasi penelitian ini adalah guru dan siswa sekolah dasar di Kota Tangerang Selatan. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen kurikulum yang ada secara signifikan telah mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme dan pemahaman guru serta kepala sekolah terhadap pengetahuan multikurtural berada pada kategori cukup siginifikan. Berkaitan dengan implementasi kurikulum, terdapat tiga temuan, yakni belum dikendalikan secara signifikan dengan baik di sekolah; belum mendorong secara signifikan penguatan nilai-nilai multikurtural; dan belum menyuarakan keharmonisan secara signifikan budaya pendidikan, kultur sekolah, dan multikulturalisme melalui pemberdayaan. Dengan demikian, pengimplemetasian kurikulum multikultural di sekolah dasar di Kota Tangerang Selatan umumnya belum berubah kearah yang lebih baik."

"ABSTRAKProgram Indonesia Pintar PIP merupakan program perlindungan sosial di bidang pendidikan yang bertujuan mengupayakan anak usia sekolah dari rumah tangga miskin memperoleh pendidikan, baik anak yang putus sekolah maupun yang masih bersekolah. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganilisis peran yang berjalan dan tidak berjalan dari implementor agencies dalam pelaksanaan PIP. Peran merupakan suatu konsepsi yang sangat berguna untuk mengerti dinamika terpadunya individu dengan suatu sistem sosial. Peran yang dilihat merupakan peran secara kolektivitas, peran sebagai institusi atau lembaga atau kelompok masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat. Selain itu dilakukan observasi terhadap rumah tangga miskin dan menggunakan data sekunder Susenas, Podes dan data daerah mengenai pendidikan untuk memperkaya informasi yang diperlukan. Temuan penelitian adalah peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat belum mendukung program ini untuk mencapai outcome program. Pelaksanaan peran dari pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat baru pada tahap delivery mechanism yaitu pendistribusian dana bantuan PIP ke penerima manfaat. Selain itu dalam pelaksanaan PIP, peran dalam pemantauan pelaksanaan program tidak berjalan secara optimal.

---

ABSTRACTProgram Indonesia Pintar PIP is a social security program on education with the goal to seek efforts for school age children from poor families to obtain education, either for drop out children or those who are still at schools. The research is to identy and to analyze the successfull and unsuccessful roles of the implementer agencies in conducting PIP. A role is a conception that is beneficial to understand the dynamics of integrated individuals in the social system. The roles see are collective roles, roles as institution or as community. The approach use in the research is a qualitative research using in depth interview to the local government, schools and society. Asides of that, observation towards poor families is conducted as well and secondary data from Susenas, Podes and local data on education is also used to enrich the information. The finding of the research is that the role conducted by the local government, schools and society is not yet supporting the program to achieve the outcome. The conducted role of the local government, schools and society is only on the delivery mechanism that is to distribute PIP fund to the beneficiaries. Besides that, on the implementation of PIP, the monitoring role of the implementor agencies is not running optimally."

"Pemerintah telah menyusun kurikulum yang akan dilaksanakan pada tahun 2013. Perubahan kurikulum juga mengubah peran guru dalam implementasi kurikulum. Tulisan ini disusun berdasarkan kajian dari berbagai sumber seperti buku dan media massa. Pada kurikulum 2013 peran guru berkurang dibandingkan peran guru pada KBK dan KTSP yaitu sebagai pelaksana teknis. Hal ini membuka peluang bagi guru untuk dapat mengoptimalkan efektivitas pembelajaran di kelas dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru serta optimalisasi guru dalam pembelajaran."

"It is widely accepted that education is one important sector in human life espicially related to access and participation. However , Indonesia sill faces problem in relation to equal education access for boys is higher than rhose for girls. This situation shows, to some point, hind rents the Indonesia government to provide equal education for man and woman as one target of the United Nation's Millenium Declaration. It is the necessary to take a look at policies of Indonesia government on education and how the policies influence women participation in education. One of the government policies which could benefit women is the acknowledgeement of distance education (DE) in Indonesia educational system. This paper discusses how DE could benefit women by providing wider access to education. For illustration , this paper provides analysis of roles and performances of Universitas Terbuka , a state national higher education which fully implements DE system, in relation to efforts to increase access and participation of women in education, espicially in higher education."