Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak ODHIV di Provinsi Papua atas pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas terhadap obat ARV. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan dan pengadaan obat ARV melibatkan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penanganan Penyakit (Ditjen P2P), Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes), dan Dinas Kesehatan melalui platform E-Monev Obat dan mekanisme Special Access Scheme (SAS). Keberhasilan perencanaan dan pengadaan obat ARV dipengaruhi oleh tingkat realisasi pemenuhan obat, pendistribusian obat, penerimaan obat, dan pembayaran obat yang dipantau secara berkala melalui SIHA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran HIV di Provinsi Papua telah dikategorikan sebagai epidemi tergeneralisasi. Adapun perencanaan dan pengadaan obat ARV terkendala oleh kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan biaya operasional untuk proses distribusi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga memengaruhi angka realisasi penerimaan obat pada fasilitas pelayanan kesehatan. Ditjen Farmalkes dan Ditjen P2P pun melakukan pembaruan data logistik terkait dengan ketersediaan stok obat, kebutuhan obat, dan pemetaan wilayah distribusi secara berkala demi memastikan pengelolaan rantai pasok obat ARV yang optimal.

---

This thesis discusses the fulfillment of the right of ODHIV in Papua Province to quality health services through increased accessibility to ARV drugs. The research method used is doctrinal research with qualitative data analysis method. Based on the research findings, the planning and procurement process of ARV drugs involves a joint collaboration between the Directorate General of Disease Prevention and Management (Ditjen P2P) and the Directorate General of Pharmaceuticals and Medical Devices (Ditjen Farmalkes), and the Health Office through the E-Monev Obat platform and the Special Access Scheme (SAS) mechanism (Ditjen Farmalkes). The outcome of ARV drug planning and procurement is influenced by the rate of realization of drug order fulfillment, drug distribution, drug receipt, and drug payment which is regularly monitored through SIHA. The results of this research indicate that the transmission of HIV in Papua Province has been categorized as a generalized epidemic. The planning and procurement of ARV drugs in Papua Province have been constrained by geographical conditions, poor infrastructure, and lack of operational funds for the distribution process from the Special Allocation Funds (DAK), thus affecting the realization rate of drug receipt at health service facilities. Ditjen P2P and Ditjen Farmalkes update the logistics data related to the availability of drug stocks, drug demands, and the mapping of distributional areas on a regular basis in order to ensure the optimal supply chain management of ARV drugs."

"Skripsi ini membahas terkait dengan Terapi Physiolates, terapi yang menggabungkan fisioterapi dengan pendekatan Pilates dan sebaliknya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terapi Physiolates secara konseptual sah dalam lingkup fisioterapi, terutama jika diterapkan dengan fokus pada penggunaan modalitas Pilates sebagai bagian dari upaya rehabilitasi atau peningkatan kesehatan dalam fisioterapi. Perlindungan hukum bagi fisioterapis dan instruktur non-fisioterapis berkaitan erat dengan lisensi dan status profesi, hal tersebut penting untuk instruktur Physiolates perhatikan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan perlindungan dalam memberikan layanan kesehatan. Penyelenggaraan Terapi Physiolates di lingkungan klinik menuntut kepatuhan pada regulasi kesehatan dan standar pelayanan yang ditingkatkan, memastikan penggunaan yang tepat sesuai standar keilmuan. Ikatan Fisioterapi Indonesia memegang peran penting dalam mengawasi, membimbing, dan memastikan kualifikasi yang sesuai, sambil tetap terbuka terhadap pengembangan ilmiah lebih lanjut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Terapi Physiolates, yang kini sedang menjadi tren dan populer di masyarakat Indonesia yang membawa dampak positif yang besar, namun memerlukan arahan yang tepat dan kesesuaian dengan regulasi untuk menjaga manfaatnya yang optimal, sehingga penerapannya berada dalam koridor standar keilmuan dan etika profesi yang tepat.

---

This thesis discusses Physiolates Therapy, a therapy that combines physiotherapy with the Pilates approach and vice versa. The research method used is doctrinal with qualitative method. The results show that Physiolates Therapy is conceptually legitimate within the scope of physiotherapy, especially if applied with a focus on the use of Pilates modalities as part of rehabilitation or health improvement efforts in physiotherapy. Legal protection for physiotherapists and non-physiotherapist instructors is closely related to licensing and professional status, it is important for Physiolates instructors to be aware of it in order to reduce uncertainty and provide protection in providing health services. The implementation of Physiolates Therapy in a clinical environment demands compliance with health regulations and enhanced service standards, ensuring proper use according to scientific standards. Ikatan Fisioterapi Indonesia plays an important role in supervising, guiding and ensuring appropriate qualifications, while remaining open to further scientific development. The results of this study conclude that Physiolates Therapy, which is now trending and popular in Indonesian society that brings great positive impacts, requires proper direction and compliance with regulations to maintain its optimal benefits, so that its application is within the corridors of proper scientific standards and professional ethics."

"Buku ini membicarakan mengenai advokasi di bidang kesahatan. Dibagi atas beberapa bab, mulai dari sejarah dan perkembangan advokasi kesehatan di Indonesia, konsep, dan ruang lingkup advokasi kesehatan, sasaran advokasi kesehatan, pendekatan, dan berbagai strategi advokasi, pembentukan jejaring dalam advokasi, lobi dan negoisasi, advokasi melalui media, kasus advokasi di Indonesia."

"Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan secara fisik, mental dan sosial, sehingga aspek kesehatan jiwa juga merupakan aspek yang penting. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa menyatakan 20% dari populasi di Indonesia memiliki potensi gangguan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan akan kesehatan jiwa merupakan persoalan yang penting, terlebih di era pandemi Corona Virus Diseease (COVID-19) di mana terjadi peningkatan akan permasalahan jiwa yang disebabkan oleh pengalaman atau melihat peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19. Untuk menekan angka penyebaran virus, dilakukan pembatasan pelayanan kesehatan secara langsung sehingga pemberian layanan kesehatan mulai dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa juga mulai mengambil langkah untuk memberikan layanan secara daring yaitu dalam bentuk konsultasi jiwa secara daring. Dalam penerapannya, terdapat beberapa permasalahan di mana belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan pemberian layanan kesehatan jiwa secara daring. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akan penerapan pelayanan konsultasi jiwa secara daring di era pandemi yang dilakukan oleh Rumah Sakit di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelayanan kesehatan jiwa secara daring yang diberikan rumah sakit masih terbatas pada konsultasi awal saja. Pemberian layanan ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan atau kebijakan dari Kementrian Kesehatan. Pemberian layanan kesehatan jiwa secara daring juga sangat membantu dalam peningkatan akses kesehatan. Diperlukan adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai layanan kesehatan jiwa secara daring serta pelaksanannya agar terdapat keseragaman akan pelaksanaanya.

---

Health is a state of complete physical, mental and social well-being, so mental health is also an important aspect. The Directorate of Prevention and Control of Mental Health Problems states that 20% population in Indonesia has the potential for mental disorders. This shows that the issue of mental health is important, especially during the era of Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic where there is an increase in mental problems caused by experiences or seeing unpleasant events related to COVID-19. To reduce the spread of the virus, direct health services were limited so that the provision of health services began to be carried out online. Hospitals also take steps to provide online mental health consultations. In its implementation, there are several problems where there is no regulation that specifically regulates the implementation of online mental health services. For that, the purpose of this research is to analyze the application of online mental consultation services by hospitals in the pandemic. The research method used is juridical normative with a descriptive type of research. The result from this research stated that online mental health services provided by hospitals were still limited to just early consultations. The provision of this service is carried out in accordance with regulations or policies from the Ministry of Health. Mental health services online is very helpful in increasing access to health. There is a need for special regulations that regulate about online mental health services and how the implementation work so that there is uniformity in their implementation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kasus peredaran obat keras PCC yang beredar di Kota Kendari pada bulan September 2017, adapun tujuan dari Penelitian ini adalah memahami bagaimana peredaran obat keras ditinjau dari hukum kesehatan dan etika profesi apoteker, memahami pengaturan dan peranan BPOM dalam pengawasan peredaran obat keras di Indonesia, dan menganalisis kasus peredaran obat keras Paracetamol Caffeine Carisoprodol PCC di Kendari. Bentuk penelitian yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan studi literatur, serta pendapat dari narasumber. Kemudian tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan perskriptif. Kesimpulan dari penelitian iniadalah dalam menangani kasus peredaran obat keras PCC di Kendari ini diperlukan kerjasama antara instansi pemerintah untuk menangani hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah. Untuk mencegah kasus serupa terulang kembali, diperlukan juga aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai kewenangan instansi pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan obat keras di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the case of distribution of PCC drugs in Kendari, September 2017. The purpose of this research is to understand how the distribution of drugs in terms of health law and pharmacist ethics, understand regulatory and supervisory role of BPOM in the drugs circulation in Indonesia and analyze cases of the circulation of Paracetamol Caffeine carisoprodol PCC drug case in Kendari. Forms of research in this study is a normative legal research, using the literature, as well as the opinion of the expert. Then the type of research which the author used in this research is descriptive and prescriptive. The conclusion in the case is cooperation between government agencies to deal with such matters is necessary. To prevent the recurrence of similar cases, it also required the rule of law which expressly governs the authority of government agencies in addressing the abuse of drugs in Indonesia."