Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tax assesment Committee (MPP) doesn't meet requirement for an administrative appelate committee. Administrative appelate committee must be a government agency but in fact, it is an independent not a government committee. regarding the judical review of a court justice and administrative appelate committee in article 48 of the law No. 5 of 1986, tax assesment committee should review efficiency (doelmatig-heidstoetsing) other than legality ( rechtmatigheid- stoetsing)"

"ABSTRAKIndonesia adalah negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar namun masih minim investasi. Banyak faktor yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia perlu menerapkan omnibus law sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menghambat investasi di Indonesia. Omnibus Law secara sederhana dapat dimaknai sebagai satu undang-undang yang bisa mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Terdapat tiga keadaan untuk mempraktekkan omnibus law, yakni undang-undang yang akan diubah berkaitan secara langsung, undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan tetapi dalam praktek bersinggungan. Bisa dibandingkan penerapan omnibus law di Filipina, Amerika Serikat dan Turki agar dapat diterapkan omnibus law yang berbudaya hukum Indonesia. Omnibus law sejatinya adalah teknik dalam penyusunan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sehingga sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan pemahaman tentang omnibus law dan komitmen politik yang kuat dari DPR maupun pemerintah.

---

ABSTRACTIndonesia is a state with high economic potential. Unfortunately, the investment growth in Indonesia is quite low due to many factors that inhibit the business development. As a result, the investors are reluctant to invest in Indonesia. Omnibus law might be a solution to tackle the problems. The omnibus Law is simply defined as a statute that may amend some statutes at once. There are three conditions of omnibus law implementation, first, the statute that will be amended is related to the other statutes directly, second, the former statute is not related to others directly, third, the former statute is related to others but it affects each other in practices. A comparison of the omnibus law applications in Philippines, the United States, and Turkey may help to seek the possibility of the omnibus law application in Indonesia without leaving its legal culture. It is believed that the omnibus law is possible to be applied in Indonesia, but it needs an adequate understanding about the omnibus law and a strong political commitment of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Indonesia to implement the omnibus law.

---

"

"ABSTRAKIndonesia is an Archipelagic State which consists of small islands as well as large ones and sea area larger than the land area. As an Archipelagic State, Indonesia has a big potential in the field of maritime. It is situatedbetween two oceans: The Indian Ocean and the Pacific Ocean, making Indonesia a very strategic state in international world especially in maritime law field.Maritime itself should be viewed as an object thatcovers many areas of lifewhich isinterrelated with other fields. Consequently, it is necessary to formulate public policies that are oriented to the interest of making Indonesia as a GlobalMaritime Axis. In order to pursue this interest, the Government has to focusin improving itslawsand its law enforcements. However, manyregulations under the constitution do not have the same perspective as theconstitution,which isthe highest source of law in Indonesia. The legislation of aspects of maritime management is stipulated at the highest source of law, that is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It must be followed by regulations below the constitution in order to support Indonesia as Global Maritime Axis."

"UNDANG-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ketika ditetapkan pada 18 Agustus 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut memuat nilai-nilai dasar pandangan hidup (Philosojische Grondslag) yang berfungsi sebagai dasar negara, yang kemudian disepakati disebut sebagai Pancasila. Meminjam istilah Hans Nawiasky dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre yang memaparkan tentang StufJenbau Theorie, Pembukaan yang memuat Pancasila terse but disebut sebagai staatsfundamentalnorm dan oleh Notonagoro dinamakan Pokok-pokok Kaidah Fundamental Negara. Oleh karena itu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat cita negara yang dibentuk serta cita hukum dan cita moral bangsa Indonesia dalam menegara, sebagaimana termaktub dalam Pokok-pokok Pikiran dan Alinea-alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945"

"Pembukaan konstitusi proklamasi, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 ( UUD NRI 1945) merupakan kristalisasi dari cita negara dan cita hukum negara republik Indonesia . Dalam pembukaan konstitusi tersebut terkandung alasan, tujuan dan misi negara berlandaskan nilai dasar pancasila.embukaan dianggap bertentangan dengan semangat pembukaan dianggap bertentangan dengan konstitusi."

"UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan batang tubuh yang merupakan satu-kesatuan. Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar negara pancasila dan nilai-nilai dasar eksistensi serta tujuan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia."

"Merupakan suatu hal yang esensial bagi kita untuk memahami risalah perumusan dan penetapan pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia (UUD NRI tahun 1945) sebagai staats fundamental norms berdasarkan dokumen-dokumen otentik (primary sources) untuk meluruskan sejarah dan menoreksi kekeliruan-kekeliruan buku-buku sejarah nasional Indonesia yang digunakan di sekolah-sekolah tentang perumusan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya secara sistematis kita perlu menggali kembali jiwa dan semangat perjuangan bangsa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang telah menggagas paradigma kekeluargaan, paradigma gotong-royong, dan paradigma kesejahteraan sosial serta pelaksanaan pekerjaan bersama seluruh warga bangsa untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD NRI tahun"

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya Notaris mendapatkan penghasilan berupa honorarium, sehingga timbul suatu kewajiban lain bagi notaris yaitu membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam menghitung besamya Pajak Terutang Notaris sebagai Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan metode Pembukuan atau menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Bagaimana mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan menurut keteniuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan guna menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Notaris. Dan apa saja permasalahan yang timbul di dalam praktek bagi Notaris tentang penghitungan Pajak Penghasilan, serta bagaimana penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan ini maka penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dimana lebih menekankan kepada apa yang terjadi di lapang. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis yang dilakukan secara kualitatif. Data yang dianalisa adalah Peraturan perundang-undangan dan data-data yang didapat dari para narasumber. Diperoleh gambaran bahwa penghasilan Notaris yang termasuk Objek Pajak adalah jasa yang dilakukan berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Notaris dalam menghitung pajak terutangnya lebih memilih untuk menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto karena dirasakan lebih mudah dan sederhana daripada metode Pembukuan yang dianggap lebih memberatkan karena biaya pengeluaran yang cukup tinggi tidak dapat dimasukkan dalam item (Biaya) pengurangan karena tidak memiliki bukti pengeluaran yang resmi

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in Law number 30 of 2004 concerning Notary Positions. In carrying out their duties, the Notary receives income in the form of an honorarium, so that another obligation arises for the Notary, namely paying taxes on the income he earns in accordance with the provisions of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. In calculating the amount of Tax Payable, a Notary as a Taxpayer can choose to use the Bookkeeping method or use the Net Income Calculation Norm method. What is the mechanism for calculating Income Tax according to the provisions of the Income Tax Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax in order to determine the amount of Taxable Income for Notaries. And what are the problems that arise in practice for Notaries regarding the calculation of Income Tax, and how to solve them.

To answer this problem, the author uses empirical juridical research which emphasizes what is happening in the field. The data used is secondary data and the analysis is done qualitatively. The data analyzed are statutory regulations and data obtained from sources. An illustration is obtained that the income of a Notary which is included in the Tax Object is a service performed in relation to his duties and authorities. Notaries in calculating their tax payable prefer to use the Norms for Calculation of Net Income because it is felt to be easier and simpler than the Bookkeeping method which is considered more burdensome because high expenditure costs cannot be included in the item (Cost) reduction because they do not have official proof of expenditure."

"sebuah organisasi apapun bentuknya perlu suatu pengorganisasian yang tertib teratur dan sistematis. Permasalahan yang perlu saya kemukakan sebagai berikutv : apakah makna dari hukum perencanaan dan perencanaan hukum , dan apakah makna konsep persamaan hak yang dimaksud oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 merupakan suatu perencanaan negara untuk mewujudkan persamaan yang adil bagi warganegara Indonesia serta apakah tujuan dirumuskannya pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bagi warganegara Indonesia sudah melalui perencanaan yang tepat. menurut konsep negara hukum versi Indonesia adalah konsep negara hukum yang berdasarkan pancasila. Persamaan hak menurut pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah persamaan hak sesuai dengan status dan kedudukan sebagai subjek hukum yang diemban. Masing-masing status menurut saya tidak bisa dipersamakan sehingga setiap pengaturan tentang warga negara sebagai subjek hukum haruslah ada perbedaan. Pengertian "warga negara" menurut saya merupakan status yang dimiliki oleh seorang bersifat Yuridis atau pribadi Hukum Publik (Rechts Persoon). Sama halnya dengan Pejabat yang merupakan juga Pribadi Hukum Publik."