Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terorisme merupakan issue keamanan yang mencuat sejak peristiwa 11 September 2001. Namun, Indonesia baru menyadari ancaman terorrisme terhadap keamanan setelah peristiwa bom Bali I pada 12 oktober 2002. Dalam kebijakan pemerintah yang pertama terkait dengan terorisme , kerjasama yang dibangun lebih difokuskan pada Kepolisian dan Intelejen. Hal ini seolah mengkuak konsep yang salah kaprah tentang keamanan. Artikel ini menjelaskan posisi pertahanan dalam pemberantasan issue terorisme dan kebijakan pertahanan yang seharusnya dibentuk oleh Pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan teori sekuratisasi sebagai pisau analisis. Melalui teori ini, konsep keamanan dan proses pengamanan suatu objek dari ancaman yang tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan intelejen, tetapi juga pertahanan, digambarkan dengan jelas. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa pertahanan inmiliter mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pemeberantasan terorisme. Hal ini disebabkan oleh permasalahan utama dalam pemberantasan terorisme adalah manipulasi ajaran agama yang mampu menarik perhatian generasi muda hingga bergabung dalam jaringan teroris."

"Terorisme merupakan isu keamanan yang mencuat sejak peristiwa 11 September 2001. Namun Indonesia baru menyadari, ancaman terorisme terhadap keamanan setelah peristiwa bom Bali 1 pada 12 Oktober 2001. Dalam kebijakan pemerintah yang pertama terkait dengan terorisme, kerja sama yang dibangun lebih difokuskan pada kepolisian dan intelejen. Hal ini seolah menguak konsep yang salah kaprah tentang keamanan. Artikel ini menjelaskan posisi pertahanan dalam pemberantasan isu terorisme dan kebijakan pertahanan yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan teori sekuritasi sebagai pisau analisis. Melalui teori ini, konsep keamanan dan proses pengamanan suatu objek dari ancaman yang tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan intelejen, tetapi juga pertahanan, digambarkan dengan jelas. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa pertahanan nirmiliter mempunyai peranan yang sangat besar dalam pemberantasan terorisme adalah manipulasi ajaran agama yang mampu menarik pertahanan generasi muda hingga bergabung dalam jaringan teroris."

"Sebuah negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai sistem pertahanan mandiri yang dibangun sesuai dengan kondisi negara tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh bermacam suku bangsa. Sistem Pertahanan Wilayah bisa menjadi perekat perbedaan yang ada, namun juga bisa menjadikan alasan untuk memisahkan diri apabila ada ketidakadilan yang terjadi akibat pelaksanaan sebuah Sistem Pertahanan Wilayah.Tesis ini membahas persoalan Sistem Pembinaan Wilayah untuk Pertahanan, berkaitan dengan perkembangan situasi politik negara sehingga memunculkan gugatan dengan keberadaan komando teritorial TNI. Pertanyaan seputar tesis ini adalah : Bagaimanakah sistem pertahanan wilayah Indonesia? Alternatif sistem pertahanan wilayah bagaimanakah yang cocok pada masa sekarang (pasca orde baru)? dan Masih perlukah pembinaan wilayah untuk pertahanan teritorial? Adapun tujuan penlitian ini adalah: Menganalisis sistem pertahanan wilayah sebelum era reformasi, Menganalisis relevansi pembinaan wilayah terhadap sistem pertahanan teritorial, dan Membuat alternatif sistem pertahanan wilayah yang cocok dengan masa pasca orde Baru.Metode yang dipakai adalah analisis dekriptif yang melibatkan beberapa koresponden untuk diminta penilaian seputar Sistem Pertahanan Wilayah. Sebagai alat bantu untuk menganalisis data maka digunakan metode AHP yang berguna untuk mendapatkan sebuah keputusan. Tesis ini mendapatkan hasil berupa sebuah negara memerlukan Pertahanan yang mana pembinaan kewilayahan dilakukan secara proporsional sesuai dengan bidangnya. Ada tiga lembaga yang diangkat pada tesis ini yaitu PEMDA, TNI, dan Kantor Wilayah Dephan. Pertahanan yang baik akan mendukung kondisi Ketahanan Nasional sebuah bangsa untuk tetap survive menghadapi dinamika perkembangan peradaban dunia."

"ABSTRAKDalam menjaga kedaulatannya, Indonesia membutuhkan kekuatan militer yang dapat digunakan untuk melindungi dan mengendalikan wilayahnya yang luas. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mencoba membangun kekuatan militernya melalui Rencana Strategis Minimum Essential Force MEF . MEF sendiri dibagi menjadi beberapa tahap dalam proses pencapaiannya yaitu tahap I 2009 ndash; 2014 , tahap II 2015 ndash; 2019 , dan tahap III 2020 ndash; 2024 . Namun, proses pencapaian MEF, khususnya MEF tahap II, mengalami hambatan. Hal tersebut terlihat pada kurang terpenuhinya anggaran pertahanan dan pengadaan persenjataan dari target MEF tahap II. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis faktor yang menghambat pencapaian target MEF tahap II. Dalam menjelaskan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan kerangka analisis strategic culture yang terdiri dari variabel sejarah dan geografi. Lebih lanjut, kedua variabel tersebut terbagi menjadi beberapa indikator yang akan menjadi penjelasan faktor penghambat pencapaian target MEF tahap II. Faktor penghambat dari variabel sejarah itu sendiri termasuk terdapatnya dominasi TNI AD dan banyaknya persenjataan darat, terdapatnya persepsi ancaman internal, serta kecenderungan TNI yang berpolitik. Kemudian, faktor penghambat dari variabel geografi ialah besarnya beban wilayah yang harus dilindungi oleh Indonesia, serta anggaran pertahanan yang kurang mencukupi. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam mengatasi permasalahan pencapaian target MEF.

---

ABSTRACT<>br>In maintaining its sovereignty, Indonesia needs military power to protect and control its large territory. Based on that reason, Indonesia has tried to build its military power through strategical plan called Minimum Essential Force MEF . The MEF itself is divided into some phases which includes phase I 2009 ndash 2014 , phase II 2015 ndash 2019 , and phase III 2020 ndash 2024 . However, the accomplishment of MEF, especially MEF phase II, is hampered because of some obstacles. The unfulfilled defense budget and weaponry procurement are the prove of those obstacles. Therefore, this paper attempts to analyze the factor which hamper the accomplishment of MEF phase II. To explain that, this paper uses strategic culture analytical framework which composed by history and geography variables. Furthermore, these variables will be divided into some indicators that act as the hampering factor. The hampering factors from history variable includes the dominance of TNI AD Indonesian Army and high quantities of land weaponry, the perception of internal conflict, and the tendency of TNI Indonesia National Army involvement in politics activity. Then, the hampering factors from geography variable are the burden of territory that needs to be protected by Indonesia, and insufficient defense Budget. In the end, this paper is expected to give recommendation to policy makers to resolve the problem of MEF phase II accomplishment."

"Tesis ini meneliti tentang Radikalisme Islam dengan Studi tentang Gerakan Politik Majelis Mujahidin dalam Penegakkan Syari'at Islam periode 2000-2003. Interval waktu ini merupakan rentang waktu dimana pemikiran dan aksi serta gerakan Majelis Mujahidin menunjukan watak radikalisme. Misalnya, penolakan Majelis Mujahidin atas azas Negara Pancasila, penolakan terhadap kepemimpinan wanita, hingga munculnya ide dan gagasan tentang perlunya syariat Islam diformalkan dalam konstitusi negara. Kenyataan ini, memunculkan pertanyaan bagi penulis, mengapa gerakan politik Majelis Mujahidin mendesak tentang pemberlakuan syari'at Islam dan menolak secara total semua ideologi yang berasal dari luar Islam.Penulis menggunakan metode deskriptif analitis kwalitatif dengan pendekatan deduktif artinya dari teori ke praktek Sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang komplek melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfakan konsep-konsep yang bisa menjelaskan gejala sosial. Dalam pengumpulan data digunakan adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Sementara teori yang digunakan untuk menelusuri radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin adalah teori radikalisme Islam. Untuk membantu mengungkapkan gerakan politik Majelis Mujahidin, penulis menempatkan parsi khusus pada sejarah gerakan radikalisme Islam, mulai dari asal muasal radikal isme Islam dalam konteks gerakan politik, Ikhwanul Muslimin, Jamaat i Islamiah, Darul Islam dan Masyumi.Berdasarkan teori dan metode yang digunakan tersebut, serta data-data yang diperoleh dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa radikalisme Islam dari Gerakan Politik Majelis Mujahidin merupakan pemikiran atau ide dan gagasan radikal. Hal ini disimplilkan, setelah penulis melakukan penelitian tentang asal mula munculnya Majelis Mujahidin maupun konteks perkembangan selanjutnya sebagaimana rentang waktu studi ini (2000-2003). Ini menunjukan bahwa teori radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung, masih relevan.Berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan beberapa faktor kondisi yang turut mendorong lahirnya pemikiran radikal dan kemudian memicu terjadinya radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin, antara lain: Panama, Suasana pasca perang dingin diawal tahun 1980, khususnya setelah beberapa aktivis Islam era Presiden Soeharto melarikan diri keluar negeri. Para pejuang penegak syari'at Islam ini ikut ambil bagian dalam perang di Afganistan, bersekutu dengan rezim Taliban, dan mulai bergaul dengan aktivis Islam secara Internasional. Kedua, intimidasi dan diskriminasi rezim Soeharto terhadap para mubalik dan pendak'wah Islam yang menuntut tentang penegakkan syari'at Islam dan yang menolak azas tunggal Pancasila. Ketiga, kondisi kebangsaan dan kenegaran yang mengalami krisis moneter sejak 1996 sampai pada kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998 dari kursi kepresidenan. Maka era reformasi dan upaya-upaya penyelesaian krisis yang tidak kunjung selesai dan menemukan format ideal untuk mengeluarkan bangsa dan krisis multidimensional yang menimpa ummat dan bangsa, adalah faktor yang cukup berpengaruh terhadap kehendak radikal untuk menegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara sebagai sebuah jawaban untuk menata dan meperbaiki ummat dan Bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila, dianggap tidak tepat dan relevan lagi dengan kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, radikalisme Islam sebagai kerangka teoritis masih memiliki relevansi atas realitas dan kondisi gerakan politik Majelis Mujahidin dalam konteks pemikiran dan aksinya.Dengan demikian, penulis menemukan bahwa radikalisme Islam dalam konteks gerakan politik Majelis Mujahidin, tidak hanya reaksi atas fanatisme keagamaan semata, respon terhadap kondisi yang sedang berkembang, intimidasi dan diskriminasi rezim Orde Baru, kegagalan revormasi, akan tetapi radikalisme juga sangat dipengaruhi oleh faktor beberapa aktor atau tepatnya peran para tokoh Islam yang telah sejak lama memperjuangkan penegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara."

"ABSTRAKRadikalisme Agama merupakan persoalan yang sampai saat ini belum bisa tuntas dalam penangananya di Indonesia. Penelitian SETARA Institute menunjukkan bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat 208 kasus yang tersebar di 24 propinsi di Indonesia dengan 270 bentuk tindakan meliputi 140 kasus dilakukan oleh negara dalam bentuk tindakan aktif dan pembiaran, sedangkan 130 kasus yang lainya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal tersebut tentunya berdampak langsung pada masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Penerapan Bela Negara pada masyarakat sipil yang dilakukan oleh GP. Ansor merupakan proses atau upaya untuk menangkal radikalisme agama melalui kegiatan peningkatan kompetensi, resosialisasi kebangsaan dan kemitraan strategis dalam hal toleransi antar umat beragama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa GP. Ansor memiliki peran dalam pengembangan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kapasitas diri dan gerakan nyata dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pada kelompok minoritas.hr />ABSTRACTReligious radicalism is a problem that until now has not been able to complete in its handling in Indonesia. The SETARA Institute research shows that there are 208 cases spread across 24 provinces in Indonesia with 270 forms of action covering 140 cases conducted by the state in the form of active and omission action, while 130 cases are conducted by non state actors. It certainly has a direct impact on civil society in Indonesia. Implementation of State Defense on civil society conducted by GP. Ansor is a process or an effort to ward off religious radicalism through the activities of increasing competence, national resocialization and strategic partnership in terms of tolerance among religious people. This research uses qualitative research type with deep observation and interview technique. The results of the research show that GP. Ansor has a role in the development of national insights, as well as the development of self capacity and real movements in safeguarding the security and comfort of minority groups."

"Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ekstremitas sikap politik disokong oleh overestimasi pengetahuan (illusion of explanatory depth; IOED). Dalam paradigma IOED, ekstremitas sikap politik dapat diturunkan dengan meminta ekstremis menuliskan penjelasan mengenai mekanisme kebijakan politik yang ia dukung dengan runut dan merinci (treatment IOED). Penurunan rasa tahu yang diindusi oleh treatment IOED dihipotesiskan menyebabkan perubahan sikap yang awalnya ekstrem menjadi moderat. Permasalahannya, ekstremis memiliki karakteristik yang dapat meniadakan perubahan sikap akibat penurunan rasa tahu dikarenakan ekstremis merasa yakin bahwa pandangan mereka lebih benar dibandingkan orang lain (belief superiority). Penulis menduga ada peranan kepercayaan superioritas pada pengaruh antara treatment IOED terhadap ekstrimitas sikap. Sebanyak dua studi penulis lakukan untuk mereplikasi hipotesis dari paradigma IOED di konteks politik Indonesia. Pada studi pertama, penulis mendemonstrasikan bahwa fenomena overestimasi pengetahuan dapat memprediksi sikap oposisi ekstrem pemilih pada hasil hitung cepat Pemilu 2019. Pada studi kedua, penulis mendemonstrasikan bagaimana efek treatment IOED terhadap sikap terhadap program deradikalisasi pada partisipan yang secara aktual terpapar ideologi radikal (narapidana terorisme). Pada studi ketiga, penulis menguji peranan kepercayaan superior dengan memanipulasi umpan balik pada tulisan penjelasan yang dibuat oleh partisipan pada treatment IOED. Dua umpan balik dirancang agar partisipan merasa pengetahuan mereka superior atau inferior. Hasil studi 3 menunjukkan ada penurunan ekstremitas akibat dari tugas menulis yang diikuti dengan manipulasi umpan balik pada isu domain sosial. Diskusi hasil tiga studi ini membahas limitasi metodologi penelitian termasuk tantangan menangani ekstremitas politik melalui pendekatan metakognitif.

---

Previous researches have shown that political extremity is supported by knowledge overestimation (illusion of explanatory depth; IOED). Within IOED paradigm, extreme political attitudes can be decreased through asking extremist to write detailed mechanistic explanation about political policies that they supported (IOED treatment). Decrease of subjective knowledge, induced by IOED treatment, has been hypothesized may cause attitude change from extreme attitude to moderate attitude. The problem is: due to extremist’s belief superiority nature, extremists more likely to nullify cognitive based attitude changes treatment. This lead to a question: what is role of belief superiority on the link between knowledge overestimation and political extremity? Prior to answer this question, two replication studies conducted to test hypotheses derived from IOED paradigm within Indonesian political context. In study 1, the author demonstrates how knowledge overestimation may predict extreme opposition on quick count result in 2019 Indonesian presidential election (Pemilu 2019). In study 2, the author demonstrates how IOED treatment can influence attitude toward rehabilitation on actual extremists whom exposed by radical ideologies (terrorist detainees). In study 3, the author explores the role of belief superiority by manipulating feedback on participant’s explanation esais. Two kinds of feedback designed to make whether participants feel their knowledge is superior or inferior. Results summarized from study 3 conclude that there is decrease of political extremity on social domain issue due to effect of writing task and feedback manipulation. The author discussed methodological limitation including the challenging nature of metacognitive approach on handling political extremity."

"ABSTRACTKekayaan mineral Indonesia yang merupakan berkah dari posisi strategis Indonesia yang secara geologis berada di jalur Ring of Fire dan jalur timah dunia belum dioptimalkan bagi kepentingan nasional. Dengan kemajuan teknologi mineral (teknologi maju atau advanced technology) telah terbukti bahwa mineral strategis untuk industri pembuat Alutsista atau sering dikenal sebagai Oxide Dispersion Strengthened/ODS Metal Alloys semakin penting dan sudah menjadi sebuah komoditas yang menarik dan diperebutkan bagi industri maju. Fakta bahwa mineral ODS tersebut belum dioptimalkan tampak dari belum ketatnya pengawasan terhadap perusahaan atau korporasi tambang dalam memenuhi kewajibannya untuk membangun pabrikpemurnian (smelter) dan memastikan untuk mengolah lebih lanjut hasil pemurnian mineral tersebut yang notabene berupa mineral ikutan yang strategis ( ODS) di dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh U U Minerba. Hambatan-hambatan yang ada seperti lemahnya sinergitas kelembagaan, regulasi yang kontraproduktif dan terbatasnya infrastruktur bagi terwujudnya pengelolaan, pengolahan dan penguasaan mineral strategis ( ODS) bagi kepentingan nasional terutama industri pertahanan harus diminimalkan dengan intervensi negara untuk menata ulang master plan industri nasional yang dipadukan dengan roadmap industri pertahanan yang sudah ada serta merumuskan master plan industri pertahanan berbasis pemanfaatan ODS dengan percepatan penguasaan teknologi maju di bidang mineral."