Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah manajemen strategi, capacity building, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari delapan indikator yang digunakan, hanya dua indikator yang terpenuhi sedangkan enam indikator lainnya tidak terpenuhi.

---

This research discusses about Implementation of Capacity Building Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. The purpose of this research is to analyze implementation of capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprise by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. Theories which are used to analyze in this research are strategic management, capacity building and Small Medium Enterprise. The approach used in this research is post positivist paradigm with in-depth interview, observation and document study.

The result of this research shows that the implementation of a capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by the Centre for Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province has not been going well. This can be seen from eight indicators used, only two indicators were fulfilled, while six other indicators were not fulfilled."

"Tesis ini membahas mengenai Strategi Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yakni UKM Center FEUI. Dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan observasi serta penarikan informan dengan purposif sampling.Hasil penelitian ini menggambarkan Strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan UKM Center FEUI, seperti langkah-langkah yang ada di dalamnya: need assessment, implementasi, monitoring dan evaluasi serta permasalahan yang ada seperti keterbatasan dana, keterbatasan jumlah SDM, serta kurangnya komitmen anggota binaan dalam melaksanakan strategi pemberdayaan tersebut. Namun, dari permasalahan tersebut, UKM Center FEUI bersama binaannya berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan beberapa solusi.

---

The focus of this study is the Strategy of Micro, Small and Medium Enterprises which was been done by UKM Center FEUI. This research used a qualitative approach with descriptive research. While collecting data using study literature, observation, in-depth interview with purposive sampling technical, there are 9 informants from UKM Center FEUI Staffs and Members.

The results of this study show the strategy micro, small and medium enterprises, that are: need assessment, implementation, monitoring and evaluation. In the implementation, there are problems such as limited finance, limited human resource, and the low commitments members. Therefore UKM Center made problem solving to solve the problems."

"Skripsi ini membahas tentang keberlakuan pengaturan Upah Minimum Provinsi UMP terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM , khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adanya peraturan UMP merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja/buruh agar dapat hidup layak, tetapi di sisi lain kemampuan untuk memberikan upah yang sesuai ketentuan upah minimum sulit dilakukan oleh UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, dengan menerapkan studi kepustakaan dan wawancara sehingga diharapkan mampu menemukan masalah yang selama ini terjadi dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah secara peraturan, kebijakan upah minimum berlaku pada UMKM, tetapi pada penerapannya UMKM menghadapi kendala untuk membayarkan upah minimum kepada pekerja/buruh. Kata Kunci:Keberlakuan Peraturan; Upah Minimum Provinsi; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM.

---

This Thesis describes about the enforcement of Provincial Minimum Wage regulation on Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs . The Provincial Minimum Wage regulation is the government effort to provide guarantee for all workers to make a decent living in a region, yet the MSMEs are still in struggling to pay workers on standard minimum wage. This thesis used descriptive analytic as research method, by applying literature research and interviews that hopefully able to identify the occurring, underlying problems, and to produce recommended solutions for the problems. The conclusion of this thesis is the Provincial Minimum Wage regulation applies to MSMEs, yet on the implementation of that regulation, MSMEs face the problems to pay the minimum wage to their workers laborers."

"Pertambahan UMKM di kota yang pesat tidak di dukung dengan jumlah area yang digunakan untuk berdagang akibatnya berdagang di tempat yang tidak semestinya. Hal ini berdampak pada kenyamanan warga kota dan keindahan kota yang menjadi semrawut dan jauh dari kata tertib. Di sisi lain, keberadaan UMKM membantu menaikkan perekonomian Jakarta, mengurangi angka pengangguran dan memenuhi kebutuhan para konsumen UMKM.Skripsi ini menjelaskan keberadaan UMKM dan tempat berdagang yang seharusnya serta mengetahui pentingnya keberadaan UMKM pada ruang publik kota. Skripsi ini juga melihat bagaimana fasilitas perdagangan menjadi unsur penting dalam kota. Berbagai macam fasilitas perdagangan menyediakan tempat berdagang UMKM sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Ruang publik juga membutuhkan kehadiran Usaha Mikro dan Kecil sebagai fasilitas yang menghidupkan suasana. Oleh karena itu dibutuhkan penataan yang baik agar menciptakan kota yang indah dan rapih demi kenyamanan warga kota.

---

The rapid increment of MSMEs in city are not supported by the area of trading itself, as a result, they trade in undue places. This has an impact on the comfort of the citizen and the beauty of the city which becomes chaotic and far from the orderliness. On the other hand, the presence of MSMEs helps raise the economy of Jakarta, reduce unemployment and meet the needs of MSMEs consumers.

This thesis explains the existence of MSMEs and the appropriate place for trading as well as the importance of MSMEs in urban public space. This thesis also describes how trade facilities become an important element in a city. Various trade facilities provide a place for SMEs to run their business in accordance with local regulations. Public space also requires the presence of Micro and Small Business as a facility which enliven the atmosphere of city. Therefore, it needs a good arrangement in order to create a well ordered city for the convenience of citizens."

"Skala usaha pada UMKM memang menjadi salah satu upaya yang ingin dicapai oleh para pelaku usaha untuk melihat perkembangan usahanya. Peran digitalisasi dalam kegiatan usaha juga menjadi faktor pendukung skala usaha. Beberapa studi juga berpendapat bahwa adopsi digitalisasi berkorelasi positif terhadap kegiatan UMKM terutama di masa pandemi Covid-19. Adopsi digitalisasi dilihat sebagai pendorong tingginya tingkat skala usaha melalui tingkat pendapatan dan jumlah tenaga kerja. Peneliti menambahkan tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol antara pengaruh adopsi digitalisasi dengan skala usaha. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei pada UMKM kuliner di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi digitalisasi tidak memiliki pengaruh signifikan dengan skala usaha. Namun, jika dikontrol dengan tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh antara adopsi digitalisasi dan skala usaha meskipun arah pengaruh berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengaruh antara adopsi digitalisasi dan skala usaha dapat dimoderasi oleh tingkat pendidikan sebagai faktor-faktor sosiologis.

---

Business scale in MSMEs is one of the efforts that business actors want to achieve to see the development of their business. The role of digitalization in business activities is also a supporting factor for business scale. Several studies also argue that the adoption of digitalization has a positive correlation with MSME activities, especially during the Covid-19 pandemic. The adoption of digitalization is seen as driving high levels of business scale through income levels and the number of workers. Researchers added education level as a control variable between the influence of digitalization adoption and business scale. In this research, researchers used a quantitative approach with a survey method on culinary MSMEs in Depok City. The results of this research show that digitalization adoption does not have a significant influence on business scale. However, if controlled for education level, it shows that there is an influence between digitalization adoption and business scale, although the direction of influence is different. Thus, the results of this study show that the influence between digitalization adoption and business scale can be moderated by the level of education as sociological factors."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai peran besar dan memiliki potensi sebagai alat penunjang dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Perbankan masih dianggap kurang dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Bank Syariah dapat dijadikan sebagai alternatif bagi perkembangan UMKM untuk memecahkan masalah akses pembiayaan karena saat ini pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah didominasi oleh pembiayaan kepada UMKM. Dengan pertimbangan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Data Penelitian ini diolah menggunakan program Eviews 6.0 dengan metode data panel dan hasil penelitian menjelaskan ROA, NPF, dan PDB tidak mempengaruhi porsi pembiayaan mikro, kecil, dan menengah yang disalurkan sedangkan ukuran bank (size) signifikan mempengaruhi dengan prob. sebesar 0.0002.

---

Micro, Small and Medium Enterprises has a big role and has potential as a means of supporting the growth of the national economy. Banking is still considered to be less in lending to MSMEs. Islamic Banking can be used as an alternative for the development of SMEs to solve the problem of access to financing due to the current financing disbursed by Islamic banks dominated financing to SMEs. with these considerations, the aim of this study is to discuss the factors that influence the financing disbursed by Islamic banks in Indonesia.

The research data was processed using Eviews 6.0 program with panel data methods and results of the study describes the ROA, NPF, and GDP does not affect the portion of financing micro, small, and medium enterprises. Whereas bank size (size) significantly positive affect with a probability of 0.0002."

"Keberadaan Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Pemberlakuan kebijakan pembatasan pada akhirnya turut memengaruhi perilaku dan daya beli masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan kebijakan bantuan permodalan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori Model Rasional Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Khandaker & Khan (2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPUM di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagaimana yang diuraikan oleh Khandaker & Khan dalam teori Model Rasional Implementasi Kebijakan, meskipun terdapat beberapa hambatan yang ditemukan, seperti proses cleansing data yang masih dilakukan secara manual, validitas dan kualitas data yang kurang memadai, kekurangan pada petunjuk pelaksanaan yang belum mengatur mengenai mekanisme validasi data antar lembaga, serta tumpang tindih dalam pembagian tugas antar aktor pelaksana kebijakan.

---

The existence of the COVID-19 pandemic has had a negative impact on the sustainability of Micro Enterprises throughout Indonesia, including the DKI Jakarta Province. The enactment of restrictive policies ultimately affects people's behavior and purchasing power. To overcome this problem, the Ministry of Cooperatives and SMEs issued a capital assistance policy through the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM). This study aims to analyze the factors that influence the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM) in DKI Jakarta Province using the theory of the Rational Model of Policy Implementation proposed by Khandaker & Khan (2016 ). This study uses a post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the implementation of BPUM policies in DKI Jakarta Province is influenced by factors as described by Khandaker & Khan in the theory of the Rational Model of Policy Implementation, although there are some obstacles found, such as the data cleansing process which is still done manually, validity and quality. Inadequate data, lack of implementation guidelines that have not regulated the mechanism for data validation between institutions, and overlapping in the division of tasks between actors implementing policies."

"Tesis ini membahas tentang penjaminan kredit UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Penjaminan kredit ini diberikan kepada UMKM yang layak secara usaha (feasible), tetapi tidak memenuhi syarat untuk mengakses kredit/atau pembiayaan ke bank (nonbankable). Pelaksanaan program KUR ini melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, perusahaan penjamin, dan perbankan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan program KUR dalam konteks hukum perjanjian? Kedua, apakah kebijakan penjaminan kredit UMKM melalui program KUR sudah mencerminkan tanggung jawab negara? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya serta untuk menilai programprogram yang dijalankan.Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan pemerintah selaku wakil negara dalam konteks kontrak bisnis termasuk dalam tindakan hukum publik. Di sisi lain, tindakan pemerintah tersebut termasuk dalam konteks hukum perdata. Dalam kedudukan pemerintah selaku subjek hukum perdata maka statusnya sama dengan subjek hukum perdata lainnya, dia bisa kehilangan imunitas publiknya sehingga dalam berperkara dia dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan sebagaimana halnya dengan anggota masyarakat biasa. Selanjutnya, pengeluaran negara yang dibebankan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan imbal jasa penjaminan (IJP) tersebut telah menimbulkan transformasi hukum secara yuridis dari keuangan negara sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Risiko fiskal akan terjadi apabila kebutuhan dana IJP meningkat dan penambahan PMN pada badan usaha milik negara (BUMN) penjamin tidak mencukupi sehingga mengakibatkan adanya penambahan alokasi dana yang lebih besar dari APBN. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat, status risiko fiskal merupakan konsekuensi hukum yang mempunyai nilai tanggung jawab negara, mengingat bobot risiko fiskal yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

---

This thesis discusses MSMEs credit guarantee through the micro credit program (KUR). This loan guarantee is awarded to viable MSMEs businesses (feasible) but they are not qualified to access credit/financing from banks (nonbankable). The implementation of the micro credit program involves three parties, namely the government, corporate underwriters, and banking. Based on this background, the formulation of the problem in this study are as follows (i) how is the KUR program implementation in the context of contract law? (ii) is the MSMEs credit guarantee policy already reflected the state's responsibility? To answer these problems the author uses normative legal research methods and this research is descriptive and evaluative, which is a study that is intended to provide data about human as precisely as possible, circumstances, and other symptoms and to assess the implemented programs.

Results of this study is that the position of the government as the representative of the state in the context of business contracts included in the public legal action. On the other hand, the government's actions, including in the context of civil law. The status of government's position as the subject of civil law is equal with other subjects, it could lose immunity in litigating public so that it can be sued in a court as well as common people. Furthermore, public expenditure charged to the budget of income and expenditure (budget) in the form of state capital participation (PMN) and underwriting compensation (IJP) cause the transformation of the juridical laws from the state finances as public finance to privat finance of other legal entity. Fiscal risk would occur if the IJP increased funding requirements and the addition of PMN in guarantor state-owned enterprises (SOEs) are not sufficient so that resulting in the addition of a greater allocation of funds from the state budget. Under the provisions of the legislation of social welfare, fiscal risk status is a consequence of the law of state responsibility which has value, given the weighting of fiscal risk that promotes the interests and welfare of the community."

"Penelitian bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha kecil menengah (UKM) di Jakarta seperti yang dilakukan oleh Chittithaworn dalam penelitiannya di Thailand. Delapan faktor digunakan sebagai penentu kesuksesan usaha UKM antara lain entrepreneur characteristics, management and know-how, products and services, customer and market, the way of doing business and cooperation, resource and fiinance, strategy, and external environment. Responden penelitian ini adalah 99 pemilik dan pengelola UKM yang berada di wilayah Jakarta. Pengujian dilakukan terhadap delapan hipotesis berdasarkan hasil dari estimasi analisis regresi. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi kesuseksesan usaha UKM di Jakarta adalah entrepreneur characteristics, products and services, the way of doing business and cooperation, resource and finance, dan external environment. Sedangkan ketiga faktor lainnya tidak signifikan mempengaruhi kesuksesan usaha UKM di DKI Jakarta.

---

This research aims to determine the factors that are affecting perceived business sucess of SMEs in Jakarta as sugested by Chittithaworn who conducted research in Thailand. Eight factors are used as determinant of business success which are entrepreneur characteristics, management and know-how, products and services, customer and market, the way of doing business and cooperation, resource and fiinance, strategy, and external environment. Research respondents are 99 owners or managers from SMEs who operate their business in Jakarta. Eight hypotheses research model is then tested with based on estimation result from regression analysis. The result shows that significant factors affecting business success of SMEs in Jakarta were entrepreneur characteristics, products and services, the way of doing business and cooperation, resource and finance, external environment. While the three other factors were not significant to business success of SMEs in Jakarta."

"UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar bagi negara, namun sebagian besar UMKM belum memberikan perhatian pada aspek sustainability. Pencapaian sustainability UMKM perlu diketahui, begitu juga dengan kinerja mereka. Sustainability dapat diukur dengan melakukan pengukuran kinerja menggunakan metode balanced scorecard. Hubungan antara balanced scorecard dan sustainability dapat dilihat pada kaitan antar perspektif kedua pendekatan tersebut dengan memetakan sasaran strategis. Sasaran strategis perusahaan, yang terkait dengan perspektif pada balanced scorecard dan sustainability, perlu dibuat sehingga pencapaian sustainability perusahaan dapat diketahui. Bobot dari masing-masing sasaran strategis juga perlu dibuat untuk menentukan prioritas dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Erigo Store, UMKM yang bergerak pada industri pakaian di Jakarta, memiliki nilai kinerja keseluruhan 2.293 yang termasuk dalam kategori cukup. Oleh karena itu, rekomendasi strategi perlu dibuat agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan guna mencapai sustainability dengan berfokus untuk meningkatkan profit, mengurangi biaya, meningkatkan kegiatan CSR, dan meningkatkan penggunaan IT dalam penjualan produk.

---

SMEs have big contributions to the country, but most of them have not been paying attention to the sustainability aspect. SMEs? achievements in sustainability need to be known, as well as their performances. Sustainability can be measured by measuring performance using balanced scorecard method. The relationship between balanced scorecard and sustainability can be seen in the link of perspectives of these two approaches by mapping strategic objectives. The strategic objectives of the company, which are related to the balanced scorecard and sustainability perspectives, need to be made so that sustainability achievements of the company can be known. The weight of each strategic objective also need to be made to determine the priority using Analytical Hierarchy Process (AHP). Erigo Store, a SME engaged in the apparel industry in Jakarta, has a value of 2,293 in overall performance which is included in the ?quite good? category. Therefore, the strategy recommendations need to be made in order to improve the company's performance to achieve sustainability by focusing on increasing profitability, reducing costs, improving CSR activities, and increasing the use of IT in product sales."