Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai adanya Special Purpose Vehicle dalam hukum Indonesia, khususnya yang terdapat pada beberapa sektor peraturan perundangundangan. Terdapat berbagai persoalan terkait dengan konsep pengaturan Special Purpose Vehicle yang berbeda pengaturannya dan penggunaannya dalam praktik terkait konsep hubungan Holding-Subsidiaries, hubungan afiliasi, serta hubungan istimewa dalam sektor perpajakan dan praktik penyalahgunaannya. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi harmonisasi dari pengaturan Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia tidak konsisten dan terdapat urgensi untuk melakukan harmonisasi pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

The focus of this thesis is on the existence of the Special Purpose Vehicle in Indonesian law, particularly the provisions that are contained in a few cross sector legislations. There are various issues regarding the concept of Special Purpose Vehicle that are regulated and used in practice differently related to the consept of holding-subsidiaries, affiliation, special relationship in the taxation sector and misuse in practice.

Hence, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of the Special Purpose Vehicle (SPV) in Indonesian? 2. How urgent is the harmonization of Special Purpose Vehicle (SPV) regulations in Indonesia? At the conclusion that regulation of Special Purpose Vehicle is not consistent and that there is an urgency to harmonize the regulation of Special Purpose Vehicle in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."

"Pengelapan dan penghindaran pajak kerap terjadi di Indonesia, hal tersebut didasarkan pada pajak dianggap memberatkan bagi wajib pajak terutama bagi wajib pajak berbentuk korporasi yang terbukti dengan maraknya penggunaan SPV sebagai media penghindaran pajak yang cenderung tidak melaporkan beban pajaknya. Penggelapan pajak sebenarnya dapat diberikan sanksi pidana perpajakan apabila terbukti oleh fiskus, namun menjadi masalah ketika terdapat keterbatasan data hal tersebut. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengeluarkan peraturan penghindaran pajak guna mempersempit ruang gerak penggelapan pajak yang dilakukan SPV dengan dikeluarkanya PMK No. 127/PMK.010/2016 berdasarkan Undang ndash; undang 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle SPV. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah SPV dapat menjadi media dari penghindaran pajak yang dilakukan 2. Apakah peraturan tax amnesty dapat menjadi solusi dalam penanggulangan tax avoidance yang dilakukan oleh SPV yang cenderung menggelapkan pajak. Berdasarkan dengan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif serta analitis deskriptif. Sebagai jawabanya, SPV digunakan sebagai media penghindaran pajak melalui jenis ndash; jenis penghindaran pajak yang anatara lain transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign agreement dan treaty shopping dengan dasar adanya hubungan istimewa dengan wajib pajak yang menghindarkan pajak. Tax amnesty nyatanya dalam hal ini belum dapat menjadi solusi untuk penanggulangan penghindaran pajak yang dilakukan oleh SPV.

---

Tax avoidance and evasion often occurs in Indonesia, it is based on taxes considered burdensome for taxpayers, especially for taxpayers in the form of corporation by the facts widespread uses of SPV as a tax evasion medium that tends not to report the tax burden. Tax evasion may actually be subject to criminal sanctions if could be proven by the tax authorities, but it would become a problem when there is limited data to trace them. Therefore, the government needs to issue tax avoidance regulations to narrow the space for tax evasion by SPV with the issuance of PMK No. 127 PMK.010 2016 pursuant to Law 11 of 2016 on Tax Forgiveness of Taxpayers Individual Owned Through Special Purpose Vehicle SPV.

Based on this the authors propose the subject matter, namely 1. How SPV can be a medium of tax evasion made 2. Whether tax amnesty regulations can be a solution in tax avoidance prevention by SPV that tend to embezzle taxes. Based on research using normative juridical method and descriptive analytical. In response, SPV is used as a medium for tax evasion through tax avoidance types such as transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign agreements and treaty shopping on the basis of a special relationship with taxpayers avoiding taxes. Tax amnesty in fact in this case cannot be a solution to the prevention of tax avoidance by SPV. "

"ABSTRAKSalah satu penggerak terbesar roda perekonomian di Indonesia adalah kegiatan belanja negara melalui pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah. Aspek perpajakan yang terkaitpun merupakan potensi penerimaan negara yang besar. Pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah diatur dengan suatu keputusan presiden republik indonesia. Ada fenomena demi menghindari hambatan peraturan dan ketentuan dalam proses pelaksanaan tender, banyak pihak peserta proses tender menggunakan skema SPV (Special Purpose Vehicle) untuk memperoleh keuntungan dari pengadaan barang dan/ jasa pemerintah sesuai skenario kepentingan mereka. Tujuan membentuk dan melibatkan perusahaan SPV tersebut adalah sebagai kendaraan yang digunakan oleh pihak tertentu untuk pelaksanaan tender pemerintah. Pihak yang menggunakan SPV sebagai kendaraan ini sulit dipastikan identitas dan keberadaannya. Akibatnya dalam praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan yang terkait dengan transaksi tersebut, muncul fenomena adanya gap antara peraturan perpajakan yang berlaku dengan praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan di lapangan. Keberadaan perusahaan SPV yang sendirian menanggung beban pajak menimbulkan fenomena adanya usaha pengecilan beban pajak sehingga terjadi tax gap dan potential loss penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kebijakan perpajakan yang ada terkait dengan transaksi pelaksanaan tender pemerintah dengan menggunakan skema SPV dengan mengambil studi kasus yang terjadi pada PT AMZ.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis bagaimana implementasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan menggunakan skema SPV; (2) menganalisis bagaimana peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengakomodir kasus transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah; (3) menganalisis permasalahan dan kendala yang terjadi pada kasus transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah; (4) menganalisis bagaimana seharusnya Undang-undang dan peraturan perpajakan di Indonesia mengatur transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa (1) fenomena penggunaan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah telah menimbulkan adanya tax gap dalam penghitungan beban pajak (2) peraturan perpajakan yang berlaku mengatur pemajakan skema SPV tersebut dengan mekanisme biasa sesuai alur transaksinya, sehingga ketika PT AMZ tidak patuh menjalankan aturan perpajakan sesuai alur transaksi skema SPV, timbul kendala dalam pelaksanaan peraturan perpajakan tersebut; (3) ketidakpatuhan PT AMZ menyebabkan pelaksanaan pengawasan oleh administrator perpajakan menemui permasalahan dan kendala; (4) transaksi skema SPV dalam tender pemerintah yang telah berlangsung berulang-ulang tersebut menimbulkan adanya potential loss penerimaan pajak dan sudah saatnya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

---

ABSTRACTOne of the biggest economic activities that dominate Indonesian economy is the state budget through government procurement. Taxation from the government procurement activities is also a large contribution for the state revenue. The government procurement is stated in some rules and regulations authorized by the President of the Republic of Indonesia. However, since some companies cannot fulfill the government procurement qualifications, especially the government auction procurement qualifications, Special Purpose Vehicle (SPV) companies often arise in the business. The SPV company is established to set as a dummy company who execute the government procurement activities, used by specific person or company, in order to gain profit from the business. Usually, the specific person or company who used SPV company as their “vehicle” is hardly unidentifiable. Therefore, taxation problem arise in the business transaction of government auction procurement using the SPV scheme. Researcher found there is a gap between tax regulations and tax payers’ compliance according to the transaction. The existence of SPV company that carry all tax burden, arise the phenomena of the tax burden manipulation and creates a tax gap and potential loss in tax revenue. In this research, the researcher will analyze tax policy on the government auction procurement transaction in form of SPV company scheme, using the case study in AMZ Corporation.The purpose of this research is to (1) analyze the implementation of tax payers’ rights and obligations on the transaction in form of SPV company scheme; (2) analyze how Indonesian tax regulation accommodate transaction in government auction procurement in form of SPV company scheme; (3) analyze problems arise from the transaction case using SPV company scheme in the government auction procurement transaction; (4) analyze how Indonesian tax law and tax policies should regulate transaction using SPV company scheme in government auction procurement transaction.This research is a qualitative research with a descriptive design. From this research, researcher conclude that (1) the phenomena of SPV scheme in the government auction procurement has rising a tax gap in calculating the tax burden; (2) tax rules regulate the government auction procurement transaction in a common regulation according to its transaction path, therefore, when AMZ Corp. did not comply its tax obligation according to the transaction path, the problem arose in the application of tax regulation; (3) the AMZ Corp. noncompliance behavior, increase problems and barriers in supervision acted by tax administrator; (4) the government auction procurement transaction using the SPV scheme, arise a potential loss in tax revenue, and urgently need a serious attention from the government."

"Skripsi ini membahas regulasi Holding Company di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, konsep dari Holding Company adalah konsep yang umum di berbagai Negara tetapi hal tersebut berbeda di Indonesia, bahwa konsep ini tidaklah umum. Pada kenyataanya, Indonesia mempunyai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Holding Company. berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk mengajukan pokok permasalahan, yang dimana adalah sebagai berikut :1. Bagaimanakah pengaturan Holding Company yang tersebar di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi dari harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Dibagian terakhir dari skripsi ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pengaturan Holding Company di Indonesia tidak konsisten.

---

This thesis is discusses about the regulations of Holding Company in Indonesia. As we know it, the concept of Holding Company is common concept in many country but in Indonesia, this concept is not common. In fact, Indonesia has a regulations that regulated the Holding Company. Based on that problems, the writer tried to submit the reseacrh questions, which are : 1. How is the regulation of Holding Company that distributed in legislation that applies in Indonesia? 2. How is the urgency of harmonisation regulation of holding company in Indonesia?. In a last part this thesis, the writer get the conclusion that the regulation of holding company is not consistent."

"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menghasilkan conflict of law atas beberapa pengaturannya dengan hukum positif Indonesia. Pokok permasalahan terkait conflict of law tersebut ialah bagaimana UU SBSN mengakomodir status badan hukum SPV dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang juga diatur di KUH Perdata dan UU Perbendaharaan Negara, serta kesesuaian keduanya menurut hukum Islam. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum SPV sebagai Perusahaan Penerbit SBSN dan keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset, serta pelaksanaannya dalam akad ijarah Asset To Be Leased. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitis deskriptif, didukung hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa SPV adalah Badan Hukum khusus yang diadakan oleh kekuasaan umum untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penerbitan SBSN yang tugas, fungsi, peran, pendirian dan pertanggungjawabannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Selain itu, keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset dikarenakan UU SBSN memiliki kekhususan dari UU Perbendaharaan Negara, yaitu aset SBSN bukanlah jaminan melainkan dasar penerbitan berupa bukti penyertaan pemilikan hak manfaat atas aset SBSN yang tidak terdapat pemindahan kepemilikan secara hak milik. Selain itu, pengaplikasiannya dalam SBSN ijarah Asset To Be Leased seri SR-005 telah sesuai syariah compliance.

---

Indonesian Law Number 19 Year 2008 on Sovereign Syariah Securities (Law on SBSN) is a legal breakthrough which leads conflict of laws to some arrangement with Indonesian laws. The conflict of laws relates on how Law on SBSN accommodate the legality of SPV and how the alienation mechanism of State-Owned Asset which also regulated on Indonesian Civil Code and Law on State Treasury (Law Number 1 Year 2004), also the suitability of both according to Islamic law. This Research analyzes the legal standing of SPV as corporate issuer of SBSN and validity of State-Owned Asset as an Underlying Asset, as well as its implementation on the contract of Ijarah Asset To Be Leased. The method use a juridical normative descriptive analytical, supported by interviews to sources. Based on used method, found that SPV is a special legal entity held by the sovereign authority to issues SBSN. Its tasks, functions, roles, and the establishment of accountability further stipulated by Government Regulation. Therefore, the validity of the Underlying Asset is allowed, because Law on SBSN is a lex specialist against the Law on State Treasury, that stipulated the underlying asset is not a collateral for SBSN issuance, which mean it only an underlying of beneficiary ownership over the asset without a transfer of ownership. Moreover,its applicability in product SBSN ijarah To Be Leased Asset SR-005 series was complied to the syariah compliance."

" ABSTRAKREITs telah diatur di Indonesia di bawah bentuk Kontrak Investasi Kolektif, KIK-DIRE. Salah satu masalah terbesar mengenai bentuk hukum dari REITs di Indonesia terkait dengan Pasal 6 Peraturan OJK No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian di Dana Investasi Real Estat - yang menyatakan bahwa Real Estate Investment Trust atau Dana Investasi Real Etat dapat menginvestasikan dana dengan atau tanpa menggunakan Special Purpose Company SPC . Ini menimbulkan pertanyaan apakah penggunaan SPC dapat memberi dampak positif bagi semua stakeholder yang terlibat. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dana Investasi Real Estat dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif dianggap sebagai bentuk baru dari metode investasi di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangannya masih memerlukan perbaikan, terutama mengenai peraturan terkait dengan penggunaan kontrak investasi kolektif. Perubahan pada peraturan perundang-undangan meliputi peraturan khusus atau pengecualian dari UU Agraria yang akan memungkinkan kepemilikan tanah oleh KIK-DIRE. Untuk memberikan perlindungan terhadapat investor atau masyarakat, penulis juga merekomendasikan pengawasan serta kontrol yang lebih intensif terhadap transparansi atau keterbukaan informasi yang disediakan oleh perusahaan sekuritas maupun manajer investasi.

---

ABSTRACT REITs have been regulated in Indonesia under the form of Collective Investment Contracts, ldquo KIK DIRE. rdquo One of the biggest issues regarding the legal form of REITs in Indonesia is related to article 6 of OJK Regulation No.19 Year 2016 regarding Guidance for Investment Managers and Custodian Banks in Managing Real Estate Investment Trust which states that Real Estate Investment Trust may invest funds with or without the use of Special Purpose Company SPC . This generates a question in whether or not the use of SPC is beneficial in the implementation of REITs ndash for all the stakeholders involved. The method of research that will be used in this research is the juridical normative approach. Real Estate Investment Funds in the form of Collective Investment Contract is still considered a new form of investment method in Indonesia. The implementation of REITs is difficult in practice due to the rules and regulations that fail to complement each other. Therefore, its development still requires improvement, concerning regulations associated to the usage of collective investment contracts. Amendments in provisions shall include special regulations or exceptions of the Agrarian Law which would allow land ownership by DIRE in the form of Collective Investment Contract. To provide public protection, the author also recommends more intensive supervision and control towards the transparency of information provided by security companies and the investment manager. "