Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor apa yang diduga berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah. Belanja modal merupakan belanja pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat penting untuk direalisasikan. Faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat realisasi pendapatan asli daerah (PAD), tingkat realisasi dana bagi hasil (DBH), tingkat realisasi dana alokasi umum (DAU), tingkat realisasi dana alokasi khusus (DAK), pemilihan langsung kepala daerah (pilkada), umur adminstratif daerah, dan pergantian kepala daerah. Ruang lingkup penelitian ini adalah 32 provinsi di Indonesia yang diteliti dalam kurun waktu 2004-2013. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi pendapatan asli daerah, tingkat realisasi dana bagi hasil, dan tingkat realisasi dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah, sedangkan pemilihan langsung kepala daerah berpengaruh negatif. Tiga variabel lainnya, yaitu tingkat realisasi dana alokasi umum, umur administratif daerah, dan pergantian kepala daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah.

---

This thesis discusses about factors affecting the level of realization of local governments‟ capital expenditure. Capital expenditure is the amount spend in order to improve regional development and communities welfare, so it is important to be realized. The factors used in this study consist of the level of realization of regional income (PAD), the level of realization revenue-sharing (DBH), the level of realization of general allocation fund (DAU), the level of realization of specific allocation fund (DAK), governor election, administrative age, dan leader change. The scope of this study is 32 provinces in Indonesia for the fiscal year 2004-2013. The method used in this study is quantitative method and the hypotheseses are tested using panel data regression. The result shows that the level of realization of regional income, the level of realization revenuesharing, and the level of realization of specific allocation fund have significant positive effect on the level of realization of local governments capital expenditure, meanwhile governor election has significant negative effect. The other three variables, which are the level of realization of general allocation fund, administrative age, and leader change have no significant effect on the level of realization of local governments capital expenditure."

"Implementasi desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi bagian dari dana perimbangan serta belanja modal seharusnya dapat membantu meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah agar tujuan desentralisasi fiskal dapat terwujud. Tujuan desentralisasi fiskal yaitu sebagai alat untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas yang merata dan kemakmuran masyarakat di seluruh Indonesia yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pada realisasinya pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya memisahkan diri dari pemerintah pusat dalam mendanai kebutuhan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan objek studi yaitu Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, menggunakan data realisasi APBD TA 2010-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan DAU berpengaruh secara negatif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan tingkat DAU dan perubahan tingkat belanja modal, masing-masing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah

---

The implementation of fiscal decentralization still faces various challenges. The General Allocation Fund (DAU), which is part of the balancing fund and also capital expenditures, should be able to help increase the level of regional financial independence so that the goals of fiscal decentralization can be realized. Where the purpose of fiscal decentralization is as a tool to create quality public services that are evenly distributed and the prosperity of people throughout Indonesia which is reflected in regional economic growth. However, in reality, local governments have not been able to completely separate themselves from the central government in funding their regional needs. This study aims to analyze the influence of the General Allocation Fund (DAU) and Capital Expenditures (BM) on the level of regional financial independence and on regional economic growth. This research is quantitative research with Provincial Governments of Indonesia as the object of the study, using data on the realization of APBD FY 2010-2020. The results showed that changes in the level of DAU has a negative but not significant effect on changes in the level of regional financial independence, changes in Capital Expenditure has a significant positive effect on changes in the level of regional financial independence, changes in the level of DAU and changes in the level of capital expenditure, each has a positive but not significant effect to changes in regional economic growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang Memengaruhi Pengalokasian Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2017). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model GLS. Data penelitian dikumpulkan dari data 33 Provinsi di Indonesia. Variabel terikat yang digunakan adalah Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk variabel bebas penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Persentase Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase Anggaran Dana Perimbangan serta Persentase Jumlah Murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per Kapita memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Inflasi memiliki pengaruh negatif dan insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh negatif yang insignfikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Persentase Anggaran PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.Persentase Anggaran Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, dan Persentase Jumlah Murid memiliki pengaruh negatif yang insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze factors affecting the local governments level of budget allocation for education focusing on Indonesias province from 2010-2017 using fixed effect model GLS. The scope of this study is 33 Provinces in Indonesia. Dependent Variable in this study is local governments level of budget allocation. As for the Independent Variables in this study are Regional Gross Domestic Bruto per Capita, Inflation Rate, Unemployment Rate, level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD), level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) and level of number of students compare to the population.

The results show that Regional Gross Domestic Bruto per Capita has significant and postitive effect on local governments level of budget allocation. Inflation Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Unemployment Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of number of students compare to the population has a insignificant and negative effect on local governments level of budget allocation."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan piutang pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia sebagai salah satu akun yang mencerminkan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil pada penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mampu memengaruhi pengungkapan piutang pada Pemerintah Daerah di Indonesia, yaitu ukuran, kekayaan, dan umur administratif Pemerintah Daerah.

---

the Indonesia Local Government Financial Statement (LGFS) as the one of the accounts that reflect the accrual-based accounting in Local Government. This research use Ordinary Least Square (OLS) regression. This study proves that the size of Local Government, wealth of Local Government, and administrative age of Local Government significantly influence the disclosure of receivables in LGFS."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Zakat (Z) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Penelitian ini menggunakan data panel dari 23 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011 s.d. 2018 dengan total 184 observasi. Data panel dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (audited) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini berjenis penelitian hipotesis deduktif kuantitatif dengan metodologi pengujian menggunakan analisis model regresi data panel. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa (1) Zakat secara simultan (bersamaan dengan komponen Pendapatan Asli Aceh lainnya seperti Pendapatan Pajak Aceh, Retribusi Daerah, Pendapatan Pajak Aceh yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAA yang Sah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; dan (2) Zakat secara parsial (independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis dengan model alternatif membuktikan bahwa secara empiris Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Non Zakat. Hasil pengujian hipotesis model alternatif bersesuaian dengan hasil pengujian hipotesis model penelitian.

---

This research aims to test and analyze the empirical evidence on the effect of Zakat (Z) towards local government’s financial performance with the rasio of Local Financial Autonomy (KKD) as proxy. This research using panel data from 23 District/Municipal Governments in Aceh Province for the year 2011 to 2018 with sum of 184 observations. Those panel data are secondary data which obtained from Local Government Financial Reports (audited) of District/Municipal Governments in Aceh Province, Audit Report from Supreme Audit Board The Republic of Indonesia, and official publications from Central Bureau of Statistics. The type of this research is quantitative-deductive hypothesis which used panel data regression model as research methodology. This research empirically proves that (1) Zakat has simultaneously (along with other Aceh’s Local Own-Source Revenue such as Aceh’s Tax Revenue, Local Retribution, Separated Aceh’s Local Own-Source Revenue, and Other Legal Aceh’s Own-Source Revenue) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy; and (2) Zakat has partially (independently) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy. Hypothesis testing with alternative model proves empirically that Zakat has positive and significant effect toward Non-Zakat Local Financial Autonomy. Alternative model’s hypothesis test result is similar with research model’s hypothesis test result."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Zakat (Z) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Penelitian ini menggunakan data panel dari 23 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011 s.d. 2018 dengan total 184 observasi. Data panel dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (audited) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini berjenis penelitian hipotesis deduktif kuantitatif dengan metodologi pengujian menggunakan analisis model regresi data panel.

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa (1) Zakat secara simultan (bersamaan dengan komponen Pendapatan Asli Aceh lainnya seperti Pendapatan Pajak Aceh, Retribusi Daerah, Pendapatan Pajak Aceh yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAA yang Sah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; dan (2) Zakat secara parsial (independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis dengan model alternatif membuktikan bahwa secara empiris Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Non Zakat. Hasil pengujian hipotesis model alternatif bersesuaian dengan hasil pengujian hipotesis model penelitian.

---

This research aims to test and analyze the empirical evidence on the effect of Zakat (Z) towards local government’s financial performance with the rasio of Local Financial Autonomy (KKD) as proxy. This research using panel data from 23 District/Municipal Governments in Aceh Province for the year 2011 to 2018 with sum of 184 observations. Those panel data are secondary data which obtained from Local Government Financial Reports (audited) of District/Municipal Governments in Aceh Province, Audit Report from Supreme Audit Board The Republic of Indonesia, and official publications from Central Bureau of Statistics. The type of this research is quantitative-deductive hypothesis which used panel data regression model as research methodology.

This research empirically proves that (1) Zakat has simultaneously (along with other Aceh’s Local Own-Source Revenue such as Aceh’s Tax Revenue, Local Retribution, Separated Aceh’s Local Own-Source Revenue, and Other Legal Aceh’s Own-Source Revenue) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy; and (2) Zakat has partially (independently) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy. Hypothesis testing with alternative model proves empirically that Zakat has positive and significant effect toward Non-Zakat Local Financial Autonomy. Alternative model’s hypothesis test result is similar with research model’s hypothesis test result.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Tingkat Diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Elastisitas Fiskal terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia dalam rentang tahun 2015 s.d. 2021. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada dampak PAD terhadap kemandirian daerah tetapi tidak melihat dari sisi tingkat diversifikasi dan elastisitas PAD terhadap kemandirian daerah. Tingkat diversifikasi PAD diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sedangkan elastisitas fiskal dihitung dengan membandingkan perubahan PAD terhadap perubahan PDRB. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal daerah dan tingkat kepadatan penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, PDRB, jumlah penduduk, luas wilayah dan indeks kapasitas fiskal daerah yang tersedia untuk 330 kabupaten dan 87 kota di Indonesia dalam periode 2015- 2021. Penelitian ini menggunakan metode pengujian regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi PAD memiliki hubungan negatif dengan kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya komponen pendapatan dalam PAD atau semakin banyaknya diversifikasi PAD justru memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemandirian daerah. Selanjutnya, elastisitas fiskal terbukti tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa elastis tidaknya PAD suatu daerah tidak berhubungan dengan kemandirian fiskalnya. Untuk tiga variabel kontrol yang ada hanya satu variabel yang tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yakni pertumbuhan ekonomi dan dua sisanya memiliki hubungan positif dengan kemandirian daerah yakni kapasitas fiskal daerah dan kepadatan penduduk. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang hanya berfokus hanya pada hubungan nominal PAD terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD ke depan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah.

---

This research has objective to analyze the relationship between the Level of Local Own-source Revenue (LOR) Diversification and Fiscal Elasticity on Level of Local Autonomy in Local Governments in Indonesia from 2015 to 2021. Previous studies have focused solely on the impact of LOR on Level of Local Autonomy, without considering the aspects of diversification and LOR elasticity in relation to Level of Local Autonomy. The level of LOR diversification is measured using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), while fiscal elasticity is calculated by comparing changes in LOR to changes in Gross Regional Domestic Product (GRDP) Control variables used in this study include economic growth, regional fiscal capacity, and population density. The data used in this study include actual regional revenue, local own-source revenue, PDRB, population size, land area, and the index of regional fiscal capacity for 330 regencies and 87 cities in Indonesia from 2015 to 2021. The research employs a panel data regression test using a fixed effect model. The results indicate that the level of LOR diversification has a negative relationship with Level of Local Autonomy, suggesting that an increased number of revenue components in LOR or greater diversification of LOR is negatively associated with the level of Level of Local Autonomy. Furthermore, fiscal elasticity is found to have no relationship with Level of Local Autonomy, indicating that the elasticity of a region's LOR is not related to its fiscal autonomy. Among the three control variables, only one variable, economic growth, is not associated with Level of Local Autonomy, while the other two variables, regional fiscal capacity, and population density, show a positive relationship with Level of Local Autonomy. This study has objective to fill the gap in previous research that focused solely on the nominal impact of LOR on Level of Local Autonomy. It is also expected to provide information and evaluation for regional governments in managing LOR in the future to enhance Level of Local Autonomy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja fungsipendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah,pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan jenis pemerintahan daerahterhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan model regresi randomeffects melalui aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasibelanja fungsi pendidikan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah, danpertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.Realisasi belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadapIPM, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM sertaperbedaan jenis pemerintahan mempengaruhi IPM suatu daerah

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the budget realization, regional fiscalautonomy, local economic growth and government size against HDI in Indonesia.This research is a quantitative research using panel data with random effectsmodel on Eviews version 9. The analysis shows that the expenditure in education,capital expenditures, regional economic growth and regional fiscal autonomy hasa positive and significant effect on the HDI. Expenditures in health does not effecton the HDI, and the total population has a significant negative effect on the HDI,as well as differences in the type of government has a significant effect on theHDI."

"ABSTRAKSejak diperkenalkan pada tahun 2010 secara internasional oleh UNDP, Indeks Kemiskinan Multidimensional dipandang sebagai alat ukur kemiskinan yang dapat menjadi pelengkap alat ukur kemiskinan moneter yang berbasis kebutuhan dasar manusia, yang secara umum dipergunakan di berbagai negara. Berbagai penelitian telah menunjukkan pengaruh positif belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan moneter, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan kapabilitas yang diukur melalui indeks kemiskinan multi dimensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi belanja pemerintah daerah untuk urusan layanan dasar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah pada fungsi kesehatan dan fungsi sosial memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan kapabilitas di kabupaten/kota di indonesia.

---

ABSTRACTSince its introduction in 2010 internationally by UNDP, the Multidimensional Poverty Index is seen as a measure of poverty that can complement basic needs based poverty measurement tools, commonly used in many countries. Various studies have shown a positive effect of government spending on reducing monetary poverty, this study is intended to complement previous research by providing an overview of the impact of local government spending on poverty capability as measured by multi dimensional poverty indices. The data used in this study is data on realization of local government expenditures for basic service affairs in all districts cities in Indonesia in period between 2010-2015. The results show that government spending on health functions and social function has a significant effect on reducing poverty levels in districts in Indonesia."