Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSetiap lembaga negara memiliki seorang pejabat yang bertugas memimpin lembaga tersebut. DPR selaku pemegang fungsi pengawasan terlibat didalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut. Skripsi ini membahas bagaimana sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan membahas keterlibatan DPR selaku lembaga parlemen di Indonesia yang memegang fungsi pengawasan terhadap sistem pengisian jabatan publik. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan menjelaskan sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterlibatan DPR dalamm pengisian jabatan publik adalah untuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Namun dibutuhkan beberapa perubahan peraturan agar tercipta sistem pengisian jabatan publik yang selaran dengan Undang-Undang Dasar yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

---

ABSTRACTEvery institutions have an officials that hold leadership function for those institutions. House of Representative (DPR) which has oversight function are involved on process of public officials? appointment. This thesis discuss on the system of public officials appointment according to Indonesian law system which is based on presidential system, and discuss on DPR involvement as a parliament body in Indonesia which has hold an oversight function on public officials appointment. The method of this writings based on descriptive method which describes the system of public officials? appointment based on the acts. The results of this researches are that DPR involvements on public officials? appointment is for the oversight of executive actions based on the acts. However there are need plenty of changes on the acts in order to make consistent system based on the Constitution of Indonesia which is based on presidential system.;"

"Apa yang dikemukakan Montesquie dan John Locke maka terdapat perbedaan dalam melaksanakan "pemisahan kekuasaan" dalam sebuah negara. Jika teori Montesquie yang dijadikan pedoman, maka kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi jika teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke yang digunakan, maka diantara 3 (tiga) kekuasaan, maka kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara (supremasi parlemen). Setelah perubahan UUD 1945, sesuai dengan disepakati oleh PAH 1 MPR, maka sistem pemerintahan presidensil dengan mengatur antara lain mengenai pemilihan Presiden dan Wakil secara langsung dan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dengan pelanggaran hukum. Diantara berbagai hal yang mengalami perubahan mengenai kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan di 'lonesl,a. Walaupun kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 menjadi setara lembaga negara lainnya, akan tetapi dalam hal pemberhentian Presiden dan Presiden, MPR tetap sebagai lembaga pemutus apakah Presiden dan Wakil 'esilten memenuhi syarat untuk dimakzulkan (souvereignty of parliament).

---

If the theory Montesquie used as a guide, then the power of the executive, legislative, andjudicial have an equalfooting, but t{the theory of separation of powers setforth by John Locke used, then between 3 (three) Ci{ power, the legislative power is the supreme power in a state (the supremacy Ci{parliament). After the 1945 changes, in accordance with what was agreed by PAH I MPR, the presidential system Ci{ government is emphasized by setting among others concerning the election Ci{ President and Vice President directly and the impeachment Ci{ President and Vice President by reason Ci{ violation Ci{ the law. Among the many things that are changing the position and authority Ci{ the Assembly in the state system in Indonesia. Although the position Ci{the Assembly after the 1945 changes to be on par with other state agencies, but in the case Ci{ termination Ci{ the President and Vice President, the Assembly remains as a body breaker if the President and Vice President are eligible for impeached (souvereignty of parliament)."

"Lembaga legislatif merupakan lembaga representasi rakyat didalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Tesis ini membahas mengenai fungsi representasi anggota legislatif, khususnya yang diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran; dan juga mengenai pelaksanaan akuntabilitas anggota legislatif dan faktor yang mempengaruhi kinerja anggota legislatif, dengan kajian pada DPRD Kota Depok. Hasil penelitian mendeskripsikan fungsi representasi di DPRD Kota Depok telah berjalan cukup baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran, dimana anggota legislatif pada tingkat kota/kabupaten secara geografis sangat dekat dengan konstituen dan selalu melibatkan dalam proses perumusan kebijakan.

---

The legislative body is a representation agency in the governance, which has three functions: legislation, budgetary and oversight. This thesis discusses the representation function of legislative members, particularly those embodied in the implementation of the legislation and budgetary functions, and also regarding the implementation of the accountability of legislators and the factors affecting the performance of legislators, with studies on DPRD Kota Depok. The results describe the function of representation in Parliament Depok has been running pretty well in the implementation of the legislation and budgetary function, whereas legislators at the city / county is geographically very close to the constituents and always involve constituents in the policy formulation process."

"Publik saat ini memberikan atensi yang besar terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh lembaga tinggi negara tersebut, yakni kinerja yang masih buruk. Adapun saat ini DPR RI sudah didukung oleh 2 orang staf dan 5 orang tenaga ahli. Sehingga masing-masing anggota DPR dibantu setidaknya 7 orang. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan lainnya. Tenaga ahli merupakan seseorang pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan bagian dari sistem pendukung DPR RI. Dengan banyaknya tenaga bantu, kinerja DPR seharusnya dapat optimal. Adapun, pokok permasalahan mengenai tenaga ahli tersebut yakni mengenai status hukum serta lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam pengaturan dan implementasinya. Hal tersebut perlu ditinjau dari prinsip-prinsip yang mengatur mengenai pekerja dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni berbentuk yuridis-normatif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi secara yuridis-normatif mengenai status hukum dan beserta perlindungan hak dan kewajiban tenaga ahli DPR RI.

---

Recently the general public has been paying great attention to the performance of the House of Representatives. This is inseparable from the issue faced by the high state institutions (lembaga tinggi negara), which is underperformance. At present, a Member of the Republic of Indonesia House of Representatives (DPR RI) may be supported by two ordinary staff and five expert staff. Therefore, a member may be supported by up to seven individuals. This amount does not take into account expert staff appointed the faction (fraksi) and other instrumental expert staff. An expert staff is a worker that has certain expertise and is a part of DPR RI support system. With that amount of assistance, the performance of DPR should be optimal. An issue that has arisen in relation to expert staff is regarding their legal status, furthermore their rights and obligations under law and implementation thereof. This needs to be reviewed from legal principles on workers contained in prevailing laws and regulations. This research applies a juridical-normative approach. This research seeks to identify the legal status and the protection of rights as well as obligations afforded to expert staff at the DPR RI from a juridical-normative perspective."