Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan modal. Kebutuhan pelaku usaha akan tambahan modal kemudian bertemu dengan Bank yang menawarkan kredit. Kemudian timbul hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kredit. Dalam setiap perjanjian, tidak selamanya berjalan dengan baik. Permasalahan dapat senantiasa timbul selama perjanjian masih berjalan. Begitupun dengan Perjanjian Kredit. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dalam Perjanjian Kredit adalah tidak dibayarnya utang oleh nasabah debitor atau umumnya disebut Kredit Macet. Penelitian ini memaparkan pengaturan mengenai perkreditan perbankan di Indonesia serta menyajikan analisis terhadap kesesuaian penyelesaian kredit macet PT Y pada Bank X dalam putusan nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST dengan peraturan perkreditan yang berlaku. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku meskipun di satu sisi terdapat pula kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen.

---

Loan is one of the means available for a business to take in order to cover up its lack of capital. Business?s needs for additional capital can be met with loan offered by Bank. Thus, create a legal relation in the form of loan agreement. There is no guarantee for every agreement to be honored without any problems arises between the parties. Problems may arise anytime as long as the agreement still exist. The same could be said about loan agreement. One of the problem that may arise from loan agreement is non-performing loan.

This research shows how Bank credit is regulated in Indonesia and to present an analysis on the conformity of non-performing loan settlement used in the Central Jakata District Court?s Decision Number 47/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. This research conclude that there are still some issues not in accordance with the regulations even though there are also some issues in accordance with the regulations. This research use normative juridical method through documents study."

"Industri Perbankan merupakan lembaga yang berperan besar dalam penyaluran kredit di Indonesia. Dalam proses penyaluran kredit oleh Bank, tidak semua kredit yang disalurkan berjalan dengan lancar dalam pengembaliannya sehingga menimbulkan kredit macet, meskipun dalam pemberian kredit tersebut Bank telah melakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip wajib seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit, 5C dan 5P. Timbulnya kredit bermasalah ini dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian lelang eksekusi hak tanggungan seperti yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 204/PDT.G/2015/PN.JKT.PST juncto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 296/PDT/2018/PT.DKI. Kemudian yang menjadi permasalahannya dalam hal ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian kredit macet di Indonesia dan bagaimana kesesuaian antara ketentuan mengenai kredit macet yang ada sehubungan dengan penyelesaian kredit macet dalam Putusan No. 204/PDT.G/2015/PN.JKT.PST juncto Putusan No. 296/PDT/2018/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan disini yaitu berupa penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit macet khususnya melalui mekanisme lelanh eksekusi hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berada Diatasnya dan Pertauran Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Oleh karena itu, diharapkan dapat memastikan bahwa jaminan yang dijaminkan dalam pemberian kredit tidak terasangkut oleh permasalahan hukum apapun selama proses pembayaran kredit oleh debitur.

---

.The banking industry is an institution that plays a major role in lending in Indonesia. In the process of lending by the Bank, not all loans extended went smoothly in return, causing bad loans, even though in the provision of credit the Bank has done based on mandatory principles such as the Maximum Lending Limit, 5C and 5P. The emergence of these non-performing loans can be resolved by a mechanism for completing the auction of execution of mortgage rights as conducted in the decision of the Central Jakarta District Court Number 204 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST juncto the decision of the DKI Jakarta High Court Number 296 / PDT / 2018 / PT .DKI. Then the problem in this case is how the arrangements regarding the settlement of bad loans in Indonesia and how the suitability of the provisions regarding existing bad loans relating to the settlement of bad loans in Decision No. 204 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST juncto Decision No. 296 / PDT / 2018 / PT.DKI. The research method used here is normative juridical research conducted with literature studies. Furthermore, it can be concluded that the laws and regulations governing the settlement of bad debts, especially through the overdraft mechanism of execution of mortgage rights, are regulated in Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Objects Above and Regulation of the Minister of Finance No.27 / PMK.06 / 2016 concerning Bidding Implementation Guidelines. Therefore, it is expected to be able to ensure that guarantees guaranteed in granting loans are not covered by any legal issues during the credit payment process by the debtor."

"Kegiatan perbankan tidak dapat dipisahkan dengan proses pemberian kredit, karena salah satu fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak selalu berjalan mulus, karena dalam prakteknya sering kali timbul masalah kredit macet. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelesaian kredit macet menurut peraturan yang berlaku dan penyelesaian kredit macet dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Pdt/2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data utama yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Pdt/2014 dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi, non litigasi, dan litigasi. Untuk menghemat biaya dan waktu, penyelesaian kredit macet bisa ditempuh dengan cara restrukturisasi atau non litigasi terlebih dahulu sebelum menempuh cara terakhir lainnya yaitu dengan litigasi.

---

Banking activities can not be separated by the process of crediting, because one of the main functions of the bank is to raise funds from the community and channel it back to the community in the form of credit. Loans given by banks to debtor customers do not always run smoothly, because in practice often arise bad credit.

In this research will be discussed on the settlement of non-performing loans according to the applicable regulations and the settlement of non-performing loans in the case of Supreme Court Decision Number 1654 K / Pdt /2014. The method used in this study is juridical-normative by using main data namely Supreme Court Decision Number 1654 K/Pdt/2014 and secondary data.

The result of this research is the settlement of non-performing loans can be done by restructuring, non litigation, and litigation. To save costs and time, settlement of non-performing loans can be done by way of restructuring pr non litigation first before taking the last other way is by litigation."

"Tesis ini membahas tentang cara penyelesaian kredit macet yang efisien yang dilakukan di PT Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah X (BCA). Penyelesaian kredit macet tersebut adalah penjualan dibawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai mekanisme pemberian kredit hingga terjadinya kredit macet. Kemudian akan diuraikan beberapa cara penyelesaian kredit yang dilakukan oleh BCA dalam menyelesaikan kredit macetnya yaitu dengan penjualan dibawah tangan, fiat eksekusi, parate eksekusi dan penjualan piutang dengan cessie. Dari masing-masing cara penyelesaian kredit macet tersebut akan dianalisis jumlah biaya yang dikeluarkan serta jangka waktu yang digunakan dalam penyelesaian kredit tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit dengan cara penjualan dibawah tangan dan tingkat efisiensinya apabila dibandingkan dengan cara penyelesaian kredit macet lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme penyelesaian kredit dengan cara penjualan dibawah tangan dan berdasarkan perbandingan yang dilakukan diketahui bahwa penjualan dibawah tangan merupakan cara yang efisien pada BCA dalam menyelesaikan kredit macetnya.

---

The focus of this study is the efficient settlement of non performing loan in PT Bank Central Asia, Tbk. Region Office X (BCA). This non performing loan settlement is by under hand sales.This research is descriptive analytic research. In this research will be described about the procedures of loan giving up to the non performing loan. Then will be described some of non performing loan settlement. The settlements are under hand sales, fiat executie, parate executie and credits sales by cessie. By the settlements will be analyzed the amount of cost that spent and the duration of each settlement.The purpose is to know how the procedure of under hand seles that BCA used and the eficiency of it if compared with another settlement of non performing loan. This research found that under hand sales is the eficient way for BCA to resolve non perfoming loan."

"Skripsi ini membahas mengenai perbuatan penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Perjanjian kredit yang terjadi antara PT PDRH dengan Bank BNI mengandung perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Bank BNI.Permasalahan ekonomi pada tahun 1998 menjadi penyebab utama terjadinya penyalahgunaan tersebut, dimana berdasarkan kebijakan pemerintah pelunasan kredit macet harus diserahkan kepada BPPN. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan kepada BPPN untuk memberikan pengurangan hutang pokok, pengurangan bunga maupun penghapusan denda, penghapusan kelebihan nilai kurs dan lain-lain sebagaimana yang diperoleh oleh nasabah lain. Majelis Hakim dan Mahkamah Agung menetapkan Bank BNI telah terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan misbruik van ostandigheden. Hal ini mengakibatkan perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank BNI menjadi batal demi hukum. PT PDRH hanya perlu membayar sisa hutang dari pinjaman kredit tersebut tanpa dibebani bunga pembayaran.

---

This thesis is focuses its discussion on abuse of circumtances misbruik van omstandigheden that can cause cancellation of agreement. Credit agrrement beetwen PT PDRH with Bank BNI contains abuse of cirumtances which is conducte by Bank BNI it self. The economic problem at 1998 became the main cause of such abuse, where under the governments policy, the repayment of bad debts must be submited to BPPN. The policy garants the authority to BPPN to provide reduction of principal debts, interest the deductions adnd write offs, the elemination of exchange rates, obtained by the others customers. Panel of Judges and The Supreme Court have determined Bank BNI had been proven to commit the abuse of circumtances misbruik van omstandigheden. This resulte in the credit agreement made by the bank to be null and void. PT PDRH only need to pay the remaining debt of the loan without the burden of fines."

"Prinsip Kehati-hatian Perbankan merupakan aspek penting yang perlu diterapkan di Perbankan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kegiatan perbankan. Prinsip Kehati- hatian Perbankan melibatkan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko pinjaman dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko yang terkait dengan pinjaman. Dalam rangka mencegah terjadinya kredit bermasalah, bank melakukan proses analisis risiko kredit secara cermat, menerapkan kebijakan kredit yang ketat, dan melakukan pemantauan kondisi debitur secara berkala. Dengan manajemen risiko yang efektif, bank dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah, menjaga kesehatan keuangan, serta menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Penulis akan melakukan penelitian yang secara khusus ditujukan untuk penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan sebagai cara untuk mencegah kredit macet. Skripsi ini merupakan Penelitian Hukum Doktrin karena menitikberatkan pada Analisis Deskriptif. Dengan menelaah penerapan kebijakan yang ketat dan manajemen risiko yang komprehensif, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk pengembangan dan penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah.

---

The Prudent Banking Principle is a crucial aspect that needs to be implemented in Indonesian Banks for maintaining the stability and sustainability of banking activities. The Prudent Banking Principle involves a proactive approach in managing loan risk with the aim of identifying, measuring and controlling the risks associated with loan. In the context of preventing the occurrence of non-performing loan, banks carry out a process of careful loan risk analysis, apply strict loan policies, and conduct regular monitoring of debtor’s conditions. With effective risk management, banks can minimize the risk of non-performing loan, maintain financial health, and maintain customer confidence and stability of the banking system as a whole. The Author will conduct a rLoan servicing esearch specifically aimed towards the implementation of the Prudent Banking Principle as a way to prevent non-performing loan. This Thesis is Doctrinal Legal Research as it emphasis on a Descriptive Analysis. By analyzing the implementation of strict policies and comprehensive risk management, the Author hopes that this thesis will be able to provide deeper insight for the development and implementation of Prudent Banking Principle in preventing the occurrence of non-performing loan."

"Skripsi ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur bahwa kredit bermasalah bank BUMN merupakan piutang negara sehingga harus diselesaikan melalui PUPN. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, status hukum piutang bank BUMN terkait penyelesaian kredit bermasalah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUUIX/ 2011. Kedua, mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian tersebeut mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa piutang bank BUMN tidak termasuk dalam lingkup piutang negara, sehingga kredit bermasalah dapat diselesaikan oleh manajemen masing-masing bank BUMN. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan pada bank BUMN untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan mekanisme hapus tagih yang dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP)."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian kredit macet debitur kredit pemilikan rumah bank PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan kredit. Dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara, Tbk merupakan bank yang mempunyai keunggulan fasilitas kredit pemilikan rumah. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk mempunyai pertumbuhan kredit pemilikan rumah yang cukup tinggi sehingga dengan adanya pertumbuhan yang tinggi ini PT. Bank Tabungan Negara, Tbk mempunyai risiko yang besar terhadap adanya kredit bermasalah atau macet pada debitur kredit pemilikan rumah. Hal ini dibuktikan dengan persentase non performing loan dari kredit pemilikan rumah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mengalami peningkatan.Dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet debitur kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT. Bank Tabungan Negara, Tbk dalam menyelesaikan kredit macet debitur kredit pemilikan rumah dalam hal ini telah berusaha melaksanakan ketentuan dalam penyelesaian kredit macet namun masih ditemukan beberapa ketentuan dalam PBI Pelaksanaan Good Coorporate Governance dan POJK Penerapan Manejemen Risiko yang belum dilaksanakan dengan baik.Dengan demikian, penulis menyarankan agar PT. Bank Tabungan Negara, Tbk harus menyelesaikan kredit macet debitur kredit pemilikan rumah dengan baik khususnya sesuai dengan yang diatur dalam PBI Pelaksanaan Good Corporate Governance dan POJK Penerapan Manajemen Risiko.

---

This thesis aims to study about on how the dispute settlement in terms of non performing mortgage loan between the debtor and the creditor in PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. One of the bank's business activity is giving loan. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has business specialty, which is financing housing credit program. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has mortgage loan that grows high and as a result, PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has a great risk towards their non performing mortgage loan. It is clearly shown by data that the percentage of non performing mortgage loan from 2012 until 2017 seems uprising.

This final thesis explains about the mechanism for the dispute settlement of non performing mortgage loan in PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. from the perspective of debtor. The methods used in this thesis is normative juridical research that produces a descriptive research typology.

The final result found that PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has tried to implemented all of the regulations regarding dispute settlement in terms of non performing loan mortgage loan. However, there are some provisions in PBI Regulations of Bank of Indonesia on Implementation of Good Corporate Governance and POJK Regulations of Otoritas Jasa Keuangan on Implementation of Risk Management that have not been implemented properly.

Thus, the author suggest that PT. Bank Tabungan Negara, Tbk should make sure that the mechanism for dispute settlement in terms of non performing mortgage loan is compatible with all the regulations, especially PBI Regulations of Bank of Indonesia on Implementation of Good Coorporate Governonce and POJK Regulations of Otoritas Jasa Keuangan on Implementation Execution of Risk Management."

"Bank sebagai lembaga intermediasi dalam memberikan kredit wajib berpedoman pada prinsip pemberian kredit seperti 5C, 5P dan sebagainya yang merupakan penerapan dari prinsip perbankan mengenai kehati-hatian, kepercayaan dan mengenal nasabah. Walaupun proses tersebut telah dijelani tetapi terdapat beberapa kredit bermasalah dimana selanjutnya dapat dilakukan penyelesaian kredit melalui lelang eksekusi hak tanggungan, seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.BNA antara Tn. I dan PT. Bank X Tbk serta KPKNL Banda Aceh. Adapun pokok permasalahan yaitu bagiamana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai proses penyelesaian kredit bermasalah khsusunya melalui mekanisme lelang eksekusi hak tanggungan dan bagaimana kesesuaian lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank X Tbk dalam putusan Pengadilan Banda Aceh tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis normative. Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, disamping peraturan internal PT. Bank X Tbk untuk beberapa hal dan tepat putusan hakim terkait dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.BNA tersebut.

---

Bank as an intermediary in providing the credit shall be guided by the principles of lending such as 5C, 5P and so on which is the application of the principles concerning prudential banking, trust and get to know the customers. Although the process has been dijelani but there are a few problem loans which can then be carried out settlement of loans through an auction execution encumbrance, as in the Banda Aceh District Court decision No. 39/Pdt.G/2013/PN.BNA between Mr. I and PT. Bank X Tbk and KPKNL Banda Aceh. As for the subject matter that is how North of legislation regulating the process of resolving problem loans through an auction mechanism khsusunya execution of mortgage and how the suitability of the execution of mortgage auction conducted by PT. Bank X Tbk in Banda Aceh the Court's decision. The research method used is the juridical normative. It can be concluded that the legislation regulating the settlement of non-performing loans through auctions that Minister of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 as amended by the Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2013, in addition to internal regulations PT. Bank X Tbk for some things and right verdict related to the Banda Aceh District Court decision No. 39/Pdt.G/2013/PN.BNA."

"Skripsi ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 terhadap status hukum piutang kredit bermasalah bank BUMN. Kedua, mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat adanya perbedaan penafsiran akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat terciptanya ketidakpastian akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN serta membuat kewenangan pengurusan dalam penyelesaian kredit bermasalah tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Bank BUMN terutama dalam hal mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui hapus tagih. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi pemikiran, penafsiran serta pengaturan akan pengertian serta ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi status serta mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN. Selain itu, diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kewenangan bagi bank BUMN dalam penyelesaian dan penghapusan kredit bermasalah sehingga nantinya bank BUMN dapat melaksanakan mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dengan mekanisme korporasi yang dapat meningkatkan kinerja bank BUMN agar dapat berada di level of playing field yang sama dengan bank-bank swasta.

---

This thesis is based on the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 which confirms the status of state assets originating from state finances and separated from the state budget to be included in the equity participation of state-owned enterprises which remain part of the state financial regime. This study addresses two main problems. First, the juridical implications of the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 on the legal status of accounts receivable (non-performing loans) of state-owned banks. Second, the mechanism for resolving non-performing loans at State-Owned Banks after the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013. This thesis uses a normative juridical research method, ie the research refers to positive law or written legal norms.

The results of the study indicate that the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 made a difference in the interpretation of the legal status of non-performing loans of state-owned banks. Thus, the Constitutional Court Decision Number 62 / PUU-XI / 2013 made uncertainty about the legal status of non-performing loans of state-owned banks and made the authority to manage non-performing loans not entirely under the authority of state-owned banks, especially in the mechanism of resolving non-performing loans through hair cut. For this reason, synchronization and harmonization of thought, interpretation and regulation of the understanding and scope of state finances are needed in legislation so that legal certainty can be created for the status and mechanism for resolving non-performing loans at state-owned banks. In addition, legislation is needed which specifically regulates the authority of state-owned banks in the settlement and elimination of non-performing loans so that later state-owned banks can implement the mechanism for solving non-performing loans with a corporate mechanism that can improve the performance of state-owned banks to be at the level of playing the same field as private banks."