Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMeskipun perbaikan signifikan pada indikator tingkat partisipasi sekolah setelah sistem desentralisasi diterapkan di tahun 2001, aspek distribusi seperti ketimpangan capaian dan rendahnya kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama sektor pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengukur ketimpangan pendidikan menggunaka indeks Gini dan melihat efek pengaruh belanja publik pendidikan pada ketimpangan capaian serta kualitas pendidikan. Dengan menggunakan ruang lingkup 110 Kabupaten/kota di Pulau Jawa dari tahun 2007-2014, hasil menunjukkan bahwa indeks gini pendidikan mengalami tren yang menurun dan berfluktuasi. Selain itu, belanja publik pendidikan signifikan berpengaruh negatif pada gini pendidikan yang menunjukkan ketimpangan capaian. Adapun belanja publik pendidikan tidak seluruhnya signifikan pada peningkatan nilai Ujian Nasional sebagai indikator kualitas pendidikan (hanya pada nilai UN Matematika dan Bahasa Indonesia).

---

ABSTRACTDespite of positive outcome in enrollment rates of education after decentralization system was established in 2001, the distributional dimension such as inequality in educational attainment and quality of education among various regions are staggering in Indonesia. This study aims to measure the inequality of education by using Gini index and to examine the effects of public educational expenditure on educational attainment inequality and the quality of education. By using balanced panel data analysis covering 110 regions (cities and regencies) in Java Island from year 2007-2014, we found that gini education in Java experienced negative trend with some fluctuations over years. In addition, we revealed that public expenditure on education reduced inequality in educational attainment. However, public expenditure appears not to signicificantly influence national exam score for all subjects which represent quality of education (only positive significant on Math and Bahasa scores). Our research findings shed light on the important role of public expenditure on education to achieve the purpose of decentralization on education system."

"ABSTRAKStudi ini meneliti determinan dari kualitas pendidikan dalam SMA Negeri dan Swasta di Jakarta. Menggunakan dataset individu sekolah dan teknik regressi panel fixed effect, studi ini menggambarkan analisis terhadap karakteristik sekolah (rasio siswa guru, tingkat pendidikan guru, pengalaman guru, penerimaan sekolah, dan kondisi sekolah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio siswa guru memiliki peran penting dalam pencapaian siswa. Namun, tingkat pendidikan guru, pengalaman guru, penerimaan sekolah, dan kondisi sekolah (lingkungan, akreditasi, dan kondisi bangunan) tidak menjelaskan kualitas pendidikan pada suatu sekolah. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan analisis deskriptif yang menunjukkan ketimpangan dari nilai ujian dan rasio kelulusan ? ketidaklulusan berbasiskan koefisien Gini di tingkat provinsi.

---

ABSTRACTThis study investigates the determinants of school quality within public and private senior high school in Jakarta. Using individual school dataset and fixed effect panel regression technique, this paper provides an analysis of school characteristics (student-teacher ratio, teacher education level, teacher experience, school?s income, and school?s condition). This research concludes that student-teacher ratio plays an important role in student achievement. However, teacher education level, teacher experience, income of the school, and condition of the school (environment, accreditation, and building condition) do not describe the quality of education on a school. In addition, this research also provides a descriptive analysis showing inequality of exam score and graduated ? not graduated ratio based on Gini coefficient in province level."

"The objective of this study is to examine the effects of education expenditure towards income inequality in Indonesia. The measure of income inequality used is Gini coefficient. The study is conducted using panel data of 33 provinces in Indonesia during 2007 to 2016. By using panel random effects model, the result conveys that education expenditure and Gini coefficient is positively related. In other words, an increase in education expenditure does not always lead to income inequality reduction. By looking at the short-run and long-run effects, this study finds that income inequality falls with rising education expenditure in the short-run but increases in the long-run. It implies that income inequality reduction effect through increasing education expenditure in Indonesia is not sustainable in the long-term. In addition, the study also finds that poverty rate and economic growth increases income inequality implying that the benefits of the rising economy only go to the middle to upper-class society rather than the poor.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah koefisien Gini. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2016. Dengan menggunakan model panel random effects, terbukti bahwa pengeluaran pendidikan dan koefisien Gini berhubungan positif. Dapat diartikan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pendidikan tidak mengarah pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Dengan melihat dari sisi efek jangka pendek dan jangka panjang, studi ini menemukan bahwa ketimpangan pendapatan menurun dengan meningkatnya pengeluaran pendidikan dalam jangka pendek tetapi meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian, efek penurunan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan pengeluaran pendidikan di Indonesia tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Terlebih lagi, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan pendapatan, yang menyiratkan bahwa manfaat dari kenaikan ekonomi hanya diterima oleh masyarakat kelas menengah ke atas melainkan masyrakat miskin."

"Penuaan penduduk merupkan salah satu fenomena yang sedang dihadapi Indonesia di mana proporsi penduduk lansia terhadap populasi meningkat. Salah satu konsekuensi sosial dan ekonomi dari penuaan penduduk adalah melebarnya ketimpangan pendapatan. Studi ini bertujuan untuk mempelajari secara empiris dampak penuaan penduduk terhadap ketimpangan pendapatan dengan mempertimbangkan aspek lokasi spasial di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel dari 119 kota dan kabupaten di Pulau Jawa selama periode 2010 s.d. 2020 dengan metode regresi GLS dengan random-effects dan Spatial Autoregressive (SAR). Hasil studi menunjukkan bahwa penuaan penduduk berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan kota dan kabupaten di Pulau Jawa. Studi ini juga menemukan bahwa terdapat klasterisasi spasial yang positif dan kuat pada tingkat ketimpangan kota dan kabupaten di Pulau Jawa. Dengan demikian, penuaan penduduk yang terjadi di suatu kota/kabupaten juga akan memengaruhi tingkat ketimpangan kota/kabupaten yang berada di sekitarnya. Studi ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi masyarakat dan pemerintah daerah di akhir bagian.

---

Aging population is one of the phenomena that is being faced by Indonesia where the proportion of the elderly population to population increases. One of the social and economic consequences of aging population is the widening of income inequality. This study aims to empirically examine the impact of aging population on income inequality by considering the spatial location aspect in Indonesia. This study uses panel data from 119 cities and regencies in Java Island during the period of 2010 to 2020 using GLS with random-effects regression and Spatial Autoregressive (SAR) methods. The result of this study shows that aging population has a significant impact on increasing income inequality in cities and regencies in Java Island. This study also finds that there is a positive and strong spatial clustering in the level of inequality between cities and regencies in Java Island. Thus, aging population that occurs in a city/regency will also affect the level of inequality of the neighbouring city/regency. This study provides recommendations for communities and local governments at the end of the section."

"Penelitian ini mengkaji pengaruh belanja terhadap tujuan nasional, dikaitkan dengan nilai uang dan klasifikasi belanja. Pemerintah Kabupaten/ Kota sebanyak 180 sampel dianalisis mempergunakan regresi dengan periode penelitian tahun 2007 - 2011. Hasil penelitian menemukan belanja pendidikan dan kesejahteraan berpengaruh kuadratik dengan titik balik maksimum masing - masing terhadap partisipasi pendidikan dan output perekonomian. Belanja kesejahteraan berpengaruh kubik dengan turunan ketiga negatif terhadap kemiskinan. Pencapaian tujuan nasional suatu periode berpengaruh positif terhadap belanja periode berikutnya. DAU berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan dan kesejahteraan, DAK berpengaruh positif terhadap belanja kesejahteraan. Penganggaran Pemda memperhatikan harga konstan. Klasifikasi belanja menurut fungsi perlu diperinci untuk menghindari misinterpretasi.

---

This research observes the impact of municipal governments? expenditure on the attainment national purposes, complemented by monetary value and expenditure classification analysis. As many as 180 municipal governments are analyzed using regression approach as samples within the period of 2007 to 2011. Result shows that education and welfare expenditure correlate in quadratic degree with maximum turning point each to enrollment rate and economic output. Welfare expenditure is correlated in cubic degree with negative third derivative to poverty rate. The attainment of national purposes in a certain period is positively correlated to the budget of related expenditures in the forthcoming period. DAU positively correlates to education and welfare expenditure, while DAK positively correlates to welfare expenditure. Budgetary processes by municipal governments have considered the real value of money. Classification of expenditure by functions should be stated in deeper details to avoid misinterpretation."

"Dengan menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia tahun 2013 studi ini ingin melihat ketimpangan dari perspektif perkawinan apakah perkawinan berdasarkan tingkat pendidikan ada serta apakah ada dampaknya terhadap ketimpangan pengeluaran di Indonesia Korelasi Kendall rsquos Tau digunakan untuk melihat kekuatan korelasi tingkat pendidikan suami dan istri Indeks Gini dibuat untuk melihat seberapa besar ketimpangan pengeluaran di Indonesia Dengan membandingkan kondisi nyata dan kontrafakta studi ini menemukan bahwa perkawinan berdasarkan tingkat pendidikan terjadi dan memiliki dampak terhadap membesarnya ketimpangan pengeluaran di Indonesia Studi ini juga menemukan bahwa partisipasi angkatan kerja status kerja kepemilikan anak dan lama kawin suatu pasangan secara signifikan membuat pengeluaran antar pasangan bervariasi dan menyebabkan memburuknya ketimpangan pengeluaran di Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengangguran perempuan berpendidikan tinggi di Pulau Jawa dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran perempuan berpendidikan tinggi di Pulau Jawa Tahun 2008-2015. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif dan estimasi ekonometrika data panel. Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran perempuan berpendidikan tinggi di Pulau Jawa menunjukkan hasil bahwa pendapatan per kapita, rasio upah, upah riil dan status kawin porsi angkatan kerja perempuan berpendidikan tinggi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran perempuan berpendidikan tinggi di Pulau Jawa. Koefisien variabel pendapatan per kapita -1,14, rasio dan upah riil -3,44 yang bermakna bahwa kenaikan 1 persen pada pendapatan per kapita atau upah riil maka akan menurunkan tingkat pengangguran perempuan berpendidikan tinggi di Pulau Jawa. Sedangkan koefisien untuk variabel rasio upah sebesar 1,96 dan porsi status kawin pangkatan kerja perempuan berpendidikan tinggi sebesar 0,68 yang menunjukkan bahwa jika status kawin porsi angkatan kerja perempuan naik 1 maka tingkat pengangguran perempuan berpendidikan tinggi juga akan naik.

---

ABSTRACT This study aims to determine the development of highly educated female unemployment in Java and the factors that affect the female unemployment rate was educated in Java Year 2008 2015. The method used is descriptive quantitative analysis and econometric estimation of panel data. Analysis of factors affecting the female unemployment rate was educated in Java showed that per capita income, wage ratio, real wages and marital status portion of highly educated female workforce significantly influence the unemployment rate of women educated in Java. Variable coefficient ndash 1,14 per capita income and 3,44 real wages which means that a 1 percent increase in per capita income or real wages will decrease the unemployment rate of women educated in Java. While the coefficient on the variable 1,96 wage ratio and portion of the mating status of women are highly educated labor force of 0,68 which indicates that if wage ratio and the status of the mating portion of the female workforce rise 1 , the unemployment rate of highly educated women will also rise."

"ABSTRAKPerubahan paradigma pembangunan dari pembangunan pertumbuhanekonomi menuju pembangunan manusia, menjadikan perbaikan IndeksPembangunan Manusia (IPM) sebagai target dan sasaran pembangunanpemerintah. Oleh sebab itu untuk meningkatkan capaian IPM, pemerintah daerahdi provinsi Bengkulu melalui kebijakan fiskalnya memberikan perhatian cukupbesar terhadap belanja pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan IndeksPembangunan Manusia berarti juga meningkatkan komponen kompositpenyusunnya. Dalam penelitian ini belanja pemerintah daerah kabupaten/kota diprovinsi Bengkulu di bidang pendidikan dan kesehatan dikaji pengaruhnyaterhadap komponen komposit IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-RataLama Sekolah (RLS) dan PDRB Perkapita. Hasil analisis data panel dalam tahun2007-2012 menunjukan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah di bidangpendidikan akan berpengaruh meningkatkan rata-rata lama sekolah danmeningkatkan PDRB Perkapita. Sedangkan belanja kesehatan akan meningkatkancapaian angka harapan hidup penduduk di provinsi Bengkulu. Selain itu variabellain yang berpengaruh signifikan terhadap komponen Indeks PembangunanManusia adalah jumlah sekolah, jumlah puskesmas dan tingkat tenaga kerja.

---

ABSTRACTChange of developmental paradigm from economic growth developmenttoward human development, it makes improvement of Human Development Index(HDI) as government developmental target. However, to increase HDIachievement, local government of Bengkulu Province through fiscal policysufficiently, it had concerned educational and health expenditure. To increaseHDI, also it means increasing of its composite component. In this research, ithad been studied local governmental expenditure of regencies/cities at BengkuluProvince in sectors of education and health against HDI composite component,ie, Life Expectancy, Mean Year of Schooling and GDP per capita. Result ofpanel data analysis for 2007-2012 indicated that increasing of localgovernmental expenditure in educational sector will influence Mean Year ofSchooling and GDP per capita. Whereas, health expenditure will increaseachievement of Life Expectancy of population at Bengkulu Province.Additionally, other variable which have significant influence against componentof Human Developmental Index is total schools, total centers for public healthand employment rate."

"Penelitian ini menganalisis korelasi bantuan pendidikan dengan basis syarat need dan merit di Universitas Indonesia terhadap pendapatan individu dan ketimpangan pada tingkat program studi. Studi ini menggunakan metode pooled cross section regression dengan data Tracer Study Universitas Indonesia. Hasil menunjukkan penerima bantuan berbasis need memiliki pendapatan yang lebih rendah sedangkan penerima bantuan merit memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan non-penerima bantuan. Pada penelitian ini juga ditemukan korelasi positif antara proporsi bantuan pendidikan need terhadap ketimpangan prodi. Namun tidak ditemukan korelasi antara proporsi bantuan merit dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat program studi. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari dua jenis bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, khususnya di Universitas Indonesia.

---

This research analyzes the correlation of educational aid based on need and merit at the University of Indonesia with individual income and inequality at the study program level. This research uses pooled cross-section regression method with data from the Tracer Study at the University of Indonesia. The results show that need-based aid recipients have lower incomes, while merit-based aid recipients have higher incomes compared to non-recipients. The study also found a positive correlation between the proportion of need-based educational aid and income inequality at the study program level. However, no correlation was found between the proportion of merit-based aid and income inequality at the study program level. The study provides a deeper understanding of the impact of these two types of education assistance at the university level, especially at the University of Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan peruntukan earmarking pajak daerah pada belanja bidang pendidikan. Metode penelitian ini yaitu deskriptif melalui studi dokumentasi dan wawancara, serta analisis kebijakan menggunakan SWOPA. Kesimpulan penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Kebumen belum mengimplementasikan kebijakan earmarking pada belanja bidang pendidikan. Hubungan antara belanja pendidikan dengan peningkatan IPM belum dapat dilihat dengan jelas. Belanja tidak langsung yang lebih besar daripada belanja langsung belum menunjukkan keberpihakan pada alokasi belanja bidang pendidikan. Rekomendasi yang diberikan yaitu menjadikan earmarking pajak daerah sebagai agenda utama pembahasan dan penetapan belanja bidang pendidikan, yang pengaturannya ditegaskan dalam Peraturan Daerah. Pada penelitian selanjutnya perlu dianalisis lebih lanjut hubungan antara alokasi belanja pendidikan dengan peningkatan IPM, yakni harus dapat mengefektifkan peruntukan belanja bidang pendidikan. Peningkatan keberpihakan Pemerintah Daerah pada belanja bidang pendidikan dan earmarking pajak daerah dapat dilakukan melalui seminar atau workshop mengenai pendidikan sebagai hak dasar dan investasi sosial,serta peran penting pajak daerah sebagai instrumen pembangunan sosial.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the earmarking policy of regional taxes on spending in education. The method of this research is descriptive through study of documentation and interview, and policy analysis using SWOPA. The conclusion of the study is that the Government of Kebumen has not implemented earmarking policy on expenditure in education. The relationship between education spending and the increase in HDI can not be clearly seen. Indirect expenditure that is greater than direct expenditure does not show partiality in the expenditure allocation in the education sector. The recommendation is to make the earmarking of local tax as the main agenda of discussion and stipulation of education expenditure, the regulation is affirmed in the Regional Regulation. In further research, it is necessary to further analyze the relationship between the allocation of education spending and the increase of the HDI, namely that it must be able to streamline the allocation of spending in education. Increasing Regional Government alignments in the expenditure of education and earmarking on local taxes can be done through seminars or workshops on education as basic rights and social investment, as well as the important role of local taxes as an instrument of social development."