Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kreditur perbankan dalam pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap agunan yang masih dibebani credietverband. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan yang menggunakan ketentuan hipotik atau credietverband dapat menggunakan ketentuan-ketentuan eksekusi dan pencoretannya yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan setelah buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan disesuaikan menjadi buku tanah dan sertipikat Hak Tanggungan. Namun dalam prakteknya, terdapat dua pendapat yang berbeda antara Kantor Lelang dan Kantor Pertanahan terkait penyesuaian buku tanah dan sertipikat credietverband sebagai dasar pelaksanaan parate eksekusi. Dengan adanya pendapat yang berbeda menyebabkan pelaksanaan parate eksekusi mengalami stagnansi. Oleh karena itu tujuan diadaknnya penelitian ini adalah untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh kreditur perbankan dalam pelaksanaan parate eksekusi terhadap agunan yang jaminkan credietverband setelah periode berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan.

---

This thesis deals with the problem faced by the banking creditors in parate executie according to the article 6 Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land against collateral which saddled with credietverband. Under article 24 paragraph (2) Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land, a mortgage that uses terms of Hypotheek or credietverband can use the terms of execution and deletion arranged in Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land after the book and the corresponding certificate adapted into the book of the land and mortgage certificate. But in practice, there are two different opinions between the Auction Office and Office of Land related land adjustments, land book and certificate of credietverband as the basis for implementing parate executie. The existence of different opinions to the execution of the executable parate experiencing stagnation. Therefore, the purpose of the research is to analyze the problem faced by the banking creditors in collateral parate execution saddled with credietverband after the enactment of Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land."

"Penyaluran kredit sudah menjadi tugas pokok bank, dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya jaminan khusus, salah satunya berupa hak tanggungan. Dalam hal debitor cidera janji, pada hak tanggungan, kreditor pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan parate eksekusi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tidak mengatur pelaksanaan parate eksekusi oleh advokat berdasarkan kuasa dari kreditor pemegang hak tanggungan. Permasalahan timbul saat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang menolak parate eksekusi yang dilaksanakan oleh advokat berdasarkan surat kuasa dari kreditor pemegang hak tanggungan dengan alasan melanggar ketentuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan terdapat beberapa pendapat pro dan kontra mengenai kecakapan advokat melaksanakan parate eksekusi berdasarkan surat kuasa dari kreditor pemegang hak tanggungan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang menolak permohonan eksekusi Hak Tanggungan oleh advokat pemegang Hak Tanggungan berdasarkan surat kuasa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan peranan advokat dalam memberikan jasa hukum pada pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan surat kuasa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Penolakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terhadap permohonan parate eksekusi yang diajukan oleh advokat berdasarkan surat kuasa dari kreditor dengan menggunakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai dasar hukum tidak tepat karena lembaga SKMHT pada Pasal 15 telah berakhir pada saat APHT dibuat dan didaftarkan, berbeda dengan lembaga parate eksekusi pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Advokat memiliki kecakapan untuk melaksanakan parate eksekusi berdasarkan hak tanggungan karena tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pelaksanaan parate eksekusi yang dikuasakan kepada advokat dapat mempercepat proses pelaksanaan parate eksekusi dan mengurangi kerugian kreditor dari segi waktu.

---

The disbursement of credit has basically become the main tasks in almost all banks, in case when such credit was secured, specific security rights/including Hak Tanggungan (HT). In the event the debtor is in default, Hak Tanggungan’s holder may execute the implementation of direct implementation of Hak Tanggungan. Law No. 4 of 1996 on Hak Tanggungan does not regulate the implementation of direct enforcement by advocate based on the power of holders of encumbrance right lenders.

Problems arise when the State Property Office and Auction refuse direct enforcement carried out by advocate based on a power of attorney with the argument that it violates the provisions of the Power of Attorney, Hak Tanggungan’s holders impose on Article 15 of Law No. 4 of 1996 on Encumbrance right and Its Objects Relating to the Land and there are several opinions about the pros and cons of implementing an advocate prowess on direct enforcement based on a power of attorney holder of the encumbrance right lender.

The purpose on the writing of this thesis is to comprehend and analyze more on the actions taken by the State Property Office and Auction which rejected the appeal by an advocate in representing on behalf of their client as well as their role in terms of giving legal services related to the enforcement of Hak Tanggungan. The specification in this thesis is based on descriptive analytical study, using normative juridical approach and qualitative juridical method.

Therefore, it can be concluded that the refusal of the State Property Office and Auction to conduct direct enforcement appeal filed by advocate based on a power of attorney from creditors Hak Tanggungan’s holders by using Article 15 of Law No. 4 of 1996 as a legal basis, cannot be accepted, because deed to place and request Hak Tanggungan as stated in Article 15, automatically expires at the time the deed of Hak Tanggungan is executed, contrary to such condition, institutions related to direct enforcement based on Article 6 of Law No. 4 of 1996 has also reduced the rights of creditors in the implementation of direct enforcement. However, advocates have the right to carry out direct enforcement based on security rights as it is not clearly stated and prohibited by the Law No. 4 of 1996. The direct enforcement of Hak Tanggungan by advocate thereby causes positive impact to creditors as result in time efficiency."

"Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat, salah satu cirinya adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusi. Di antara pilihan eksekusi yang disediakan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan, secara teori yang paling ideal bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan adalah pelaksanaan Parate Eksekusi, karena dari segi waktu maupun biaya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan pelaksanaan eksekusi lainnya. Akan tetapi dalam perkembangannya Pelaksanaan dari Parate Eksekusi tersebut tidak beijalan sebagaimana yang diharapkan. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efekdfitas Parate Eksekusi obyek Hak Tanggungan menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan? dan apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Parate Eksekusi obyek Hak Tanggungan menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan?Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data yang digunakan data sekunder melalui bahan pustaka berupa studi dokumen, dimana tipologi dalam penelitian ini bersifat eksplanatoris yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai implementasi eksekusi Hak Tanggungan yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi dari Parate Eksekusi tersebut baru mulai efektif pada satu/dua tahun terakhir, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan Parate Eksekusi dapat dikatakan belum beijalan efektif, salah satu penyebabnya, yaitu terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000, berdasarkan Surat Edaran tersebut banyak sekali permohonan lelang Parate Eksekusi yang ditolak karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak ?berani? untuk melakukan lelang Parate Eksekusi. Menurut hemat penulis keefektifan pelaksanaan Parate Eksekusi ditentukan dari ketegasan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan Parate Eksekusi."

"Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur semula karena adanya perjanjian kredit dimana terjadinya pinjam meminjam oleh debitur kepada kreditur. Pada tahun 2020, usaha yang sedang dijalankan oleh debitur bankrut dan debitur juga telah meninggal dunia. Kreditur mengumumkan kepada ahli waris atas objek jaminan yang telah jatuh tempo agar segera melunasi pinjaman. Namun, ahli waris tidak sanggup melunasi utang-utangnya. Tindakan kreditur dalam menangani hal ini adalah dengan cara mendaftarkan objek jaminan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang telah masuk tahap pengumuman lelang berdasarkan UUHT? dan bagaimana prosedur pembatalan lelang yang telah memasuki tahapan pengumuman lelang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana mengacu pada doktrin sebagai aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai yang berlaku dengan dihubungkan dalam kasus posisi ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Selain itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian eksplanatoris. Objek jaminan dalam penyelesaian kredit macet dapat dijual sendiri oleh debitur sepanjang disetujui oleh kreditur. Pengumuman lelang yang menganut asas transparansi telah memberikan peluang kepada debitur untuk mengajukan dengan cara lain (menjual sendiri) kepada kreditur sebagai penyelesaian kredit macet. Upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh debitur yang telah masuk dalam prosedur lelang kepada kreditur. Setelah ada persetujuan oleh kreditur, maka kreditur melakukan permohonan pembatalan lelang. Pengumuman lelang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berkepentingan dengan tahapan penjualan dibawah tangan melalui Notaris bersama dengan calon pembeli, terlebih dahulu pembuatan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) secara bertahap sebagai pelunasan utang debitur kepada kreditur.

---

Settlement of bad credit carried out by the creditor to the debtor was originally due to a credit agreement where borrowing and borrowing occurred by the debtor to the creditor. In 2020, the business being run by the debtor went bankrupt and the debtor also died. The creditor announces to the heirs that the collateral object has matured so that they can immediately pay off the loan. However, the heirs were unable to pay off the debt. The creditor's action in handling this is by registering the collateral object at the State Property and Auction Services Office (KPKNL). This research questions in this study is how to sell under hand collateral objects that have entered the auction announcement stage based on the UUHT? And what is the procedure for canceling auctions that have entered the auction announcement stage? This research uses a doctrinal research method, which refers to doctrine as rules, principles, norms, or interpretive guidelines, and the values ​​that apply in relation to the case of this position. The type of research used is analytical descriptive research. Apart from that, this research can be categorized as explanatory research. The collateral object in resolving bad credit can be sold by the debtor himself as long as it is approved by the creditor. The announcement of an auction that adheres to the principle of transparency has provided an opportunity for debtors to propose other methods (selling themselves) to creditors as a solution to bad credit. Efforts that can be made are by submitting an application by the debtor who has entered the auction procedure to the creditor. After there is approval by the creditor, the creditor permits the cancellation of the auction. Auction announcements can provide legal protection to interested parties in the private sale stages through a Notary together with prospective buyers, first making a sales and purchase binding agreement (PPJB) in stages as repayment of the debtor’s debt to the creditor."

"Asas parate eksekusi adalah satu di antara asas-asas dari hak tanggungan dalam Hukum Jaminan Indonesia. Pelaksanaan dari asas ini menimbulkan permasalahan tertentu. Permasalahan utama yang timbul adalah mengenai ketidakpastian pelaksanaan parate eksekusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Secara umum diketahui bahwa eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah banyak mengecewakan para kreditor untuk mengeksekusi berdasarkan parate eksekusi karena para hakim lebih mengutamakan kepada eksekusi berdasarkan titel eksekutorial untuk berlaku. Asas parate eksekusi berhubungan erat dengan suatu janji eksekutorial yang terdapat di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelusuran literatur, serta wawancara dengan sumber Tumpal Naibaho sebagai Kepala Unit Legal Kredit pada PT. Bank OCBC NISP, Jakarta, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Mengacu kepada Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang mengatur tentang kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri, maka hal ini menarik untuk dicermati. Terlebih, blanko Akta Pemberian Hak Tanggungan masih tetap menggunakan rumusan dari peraturan perundang-undangan yang lama daripada menggunakan rumusan dari Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Berdasarkan hasil analisis terhadap janji eksekutorial dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan diketahui bahwa 1) perlu untuk mengubah rumusan janji eksekutorial di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan 2) perubahan dimaksud tersedia dalam tesis ini.

---

The parate executie principle is one among other principle of encumbrance right in Mortgage Law of Indonesia. Any performance of this principle conduct matters. The first prior matter are about the inconsistency in executing parate executie compare to Law No. 4 of 1996 on Mortgage and Their Land-Related- Objects. It is generally recognized that an execution based on Article 6 of Law No.4 of 1996 on Mortgage and Their Land-Related-Objects has many times fails the creditors to execute under parate executie in which the Judges prefer the executorial titel into performance. Furthermore parate executie principle is closely related with a kind of executorial promises filled in the Deed of Grant of Encumbrance Right (APHT).This thesis is based on normative and literature research methods and an exclusive interview with Mr. Tumpal Naibaho as a Head Unit of Legal Credit of PT. Bank OCBC NISP, Jakarta as well as data obtained were analyzed qualitatively. Refers to Article 6 of Law No.4 of 1996 on Mortgage and Their Land-Related-Objects, which governs the authority to sell on his own power, then it is interesting indeed to be observe. Moreover, the blank deed of the Deed of Grant of Encumbrance Right (APHT) is still using the late regulation in it is format prior to the Law No.4 of 1996 on Mortgage and Their Land-Related- Objects. Based on an analysis of executorial promises in the Deed of Grant of Encumbrance Right (APHT) is known that 1) it is neccesary to change the format of executorial promises in the Deed of Grant of Encumbrance Right (APHT) refering the Law No.4 of 1996 on Mortgage and Their Land-Related-Objects and 2) the improvements is available herein."

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah memberikan kepastian hukum bagi kreditor karena memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor, selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada, memenuhi asas spesialitas dan publisitas f dan mudah serta pasti pelaksanaan eksekusinya. Permasalahanya adalah apa yang terjadi jika antara kreditor dan debitor telah sepakat untuk tidak memperbolehkan roya partial, bagaimana sikap kreditor? dan bagaimana peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), terutama yang berkaitan dengan roya partial? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis dan normatif. Pelunasan hutang debitor sebagian senilai salah satu sertipikat yang dijaminkan mengakibatkan atas sertipikat hak atas tanah bisa dilakukan roya partial senilai tanah dan bangunan yang dijaminkan tersebut. Maksud penulis membuat tesis ini adalah agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih berhati-hati dalam membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Peran PPAT sangat penting dalam memberikan kepastian hukum kepada kreditor yaitu dengan membuat APHT yang harus didaftarkan di Kantor Pertanahan sehingga terbit sertipikat Hak Tanggungan yang memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor terhadap kreditor-kreditor lainnya. Bank harus benar-benar memeriksa APHT, agar jika ada kesalahan segera memberitahukan PPAT untuk diperbaiki, PPAT juga hendaknya memberi masukan dalam pembuatan APHT."

"Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indoneisa. Pemerintah mengambil kebijakan deregulasi yang kemudian diikuti dengan kebijakan debirokratisasi disektor perbankan. Mereka menawarkan berbagai fasilitas kredit dan bunga yang cukup menarik, akibatnya kredit yang disalurkan kepada masyarakat meningkat dengan pesat. Kemudahan mendapatkan kredit mendapatkan mengakibatkan kredit macet kian meningkat. Pemberian fasilitas kredit tersebut memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit khususnya dan kepastian hukuman jaminan termasuk dalam kategori jaminan khusus, dimana jaminan tersebut timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang berupa jaminan yang bersifat kebendaan maupun perorangan. Jaminan hak tanggungan yang saat ini digunakan oleh perbankan dalam pemberian kredit dimana dananya sebagian atau seluruhnya merupakan dana negara dan banyak debitor yang meminjamnya wanprestasi, maka salah satu upaya pengembaliannya secara cepat, antara lain dapat dilakukan oleh kreditor dengan menyerahkan piutangnya kepada yang berwenang atau dapat dilakukan penjualan barang jaminan debitor yang dilakukan secara lelang melalui kantor lelang."

"Sebelum berlakunya UUPA, hukum yang mengatur hak jaminan atas tanah adalah hukum adat dengan lembaga jonggolan. Setelah berlakunya UUPA (24 September 1960 9 April 1996), hak jaminan atas tanah disebut Hak Tanggungan, dan diatur dengan Undang-undang (pasal 51 UUPA) . Selama Undang-undang yang dimaksud belum terbentuk, maka melalui pasal 57, berlakulah ketentuan-ketentuan hypotheek dalam KUHPer dan credietverband dalam S. 1937-190, sepanjang soal-soal yang diaturnya belum diatur dalam UUPA dan peraturan-peraturan pelaksananya. Undang-undang mengenai Hak Tanggungan disahkan pada tanggal 9 April 1996 dan langsung berlaku efektif. Sejak itu, maka keseluruhan ketentuan mengenai Hak Tanggungan diatur dalam satu Undang-imdang nasional. Dengan demikian terciptalah unifikasi di bidang hukum tanah nasional khususnya hukiam jaminan mengenai tanah sesuai dengan tujuan UUPA."

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap Undang Undang Hak Tanggungan, untuk mengetahui sampai sejauh mana eksistensi Undang Undang Hak Tanggungan menjamin kepastian hukum bagi kreditur. Untuk itu penulis menggunakan metode penelitian hokum normatif yaitu dengan menggunakan data hukum berupa peraturan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996. Sebelum berlakunya Undang Undang Hak Tanggungan, kita masih menggunakan peraturan yang lama sebagaimana disebutkan dalam pasal 57 uu Nomor 5 Tahun 1960, bahwa selama undangundang mengenai hak tanggungan dalam pasal 51 belum terbentuk, yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan Hipotik dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband dalam S.1908-542 , sebagaimana telah diubah dengan S.1937-190. Sejak berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambativ lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan sedangkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembebanan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan. Jika tidak diikuti dengan pembebanan Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka SKMHT tersebut batal demi hukum. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi Kreditur, sebab sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan ini sering terjadi setelah Surat Kuasa Memasang Hipotik dibuat akta Hipotiknya tidak lagi dilaksanakan. Sebab biaya pembebanan akta Hipotik cukup mahal, sehingga akta Hipotik hanya akan dibuat apabila debitur menunjukkan gejala kredit macet."

"ABSTRAKAdanya krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997mengakibatkan dunia usaha mengalami kegagalan/kemundurandalam usahanya, jika mempunyai pinjaman kepada Bank yangmengakibatkan pula tidak dapat memenuhi kewajibannya dalamhal pembayaran utang. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBenda-Benda Yang berkaitan Dengan Tanah yang kependekkannyadisebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan sejak tanggal 9April dalam Lembaran Negara No. 1996/42, Tambahan LembaranNegara No. 3632 diharapkan dapat memberikan perlindungan,khususnya dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap atasobjek Hak Tanggungan dan perlindungan secara administratif.Adapun pokok permasalahan yang timbul adalah bagaimanakedudukan kreditor menurut Undang-Undang nomor tentang HakTanggungan?. Dan adakah perlindungan terhadap Kreditor dalamhal kredit yang diberikannya dijamin dengan Hak TanggunganAtas Tanah? Melalui Metode penelitian normatif dan empiris,yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu berbagai jenisbahan kepustakaan yang terkait, baik bahan Hukum primer,sekunder dan tertier ditambah dengan melakukan studilapangan, melalui wawancara kepada pihak kreditor (PT.BankNiaga, Tbk) serta Notaris yang terkait dengan perjanjianKredit diharapkan dapat membahas secara mendalam ataspermasalahan yang ada. Ternyata dalam praktekBerdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan danPenjelasan Umum angka 4 Undang-Undang Hak Tanggungandinyatakan bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai kedudukan yang diutamakan dari kreditur-krediturlain. Ada 2 (dua) asas dalam pasal-pasal Undang-UndangHak Tanggungan yang ada telah memberikan perlindunganadministratif Kepada Kreditor, seperti dalam : 1. AsasSpesialitas (Pasal 11 Undang-Undang Hak Tanggunan), dimanadi dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkanyaitu : nama, identitas, domisili,tujuan utang yang dijamin,nilai tanggungan dan objek hak tanggungannya. 2. AsasPublisitas (Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan), dimanaharus didaftarkannya permohonan Hak Tanggungan di KantorPertanahan untuk dituliskan dalam buku tanah Hak Tanggungandan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan. Dalam pendaftaraninilah yang memberikan kedudukan diutamakan kepadaPihak Kreditur terhadap kreditur-kreditur lainnya."