Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak Indonesia mengenal dan memberlakukan konsep perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi perbuatan yang melanggar asas kepatutan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Itu karena, konsep onrechtmatige daad lebih luas dari pada konsep onwetmatige daad. Sekitar tahun 2010, ditemukan bahwa perbuatan tidak memenuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, padahal putusan bukan sumber hukum utama bagi negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia. oleh karena itu dalam penulisan ini akan coba dibahas lebih lanjut mengenai pengaturan pengajuan gugatan berdasar Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya dalam hal tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait pemenuhan pembayaran uang pengganti.

---

Since Indonesia has known and enforced the concept of tort, an act regarded as tort is not only actions contrary to the law, but an act that violates the principles of propriety, the principles of thoroughness and cautionary principle also included in tort. This is due to the fact that the onrechtmatige daad concept is wider than onwetmatige daad concept. Around 2010, it was found that the act of not fulfilling the decision of court which has binding power associated for compensatory money in cases of corruption becomes the basis of a tort lawsuit, where the problem is that court verdict is not a main legal source for countries which adopt civil law such as Indonesia. Therefore, this paper will try to discuss more on regulation regarding lawsuit filing pursuant to Article 1365 Civil Code, particularly in terms of not implementing court decisions with binding power related to the fulfillment of payment of compensation."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam penerapan Teori Relativitas Schutznorm Theorie dalam hukum perdata Indonesia. Studi ini berfokus pada penerapan Teori Relativitas Schutznorm Theorie dalam hukum perdata Indonesia terkait dengan indikasi yang digunakan untuk membatasi tanggungjawab berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata agar tidak diperluas secara tidak wajar. Penelitian ini mengkaji penerapan Teori Relativitas Schutznorm Theorie di Indonesia melalui putusan Nomor 16/PDT.G/2012/PN.PN.WT dan putusan Nomor: 24/PDT.G/2013/PN.PRA. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif as it rsquo;s is written in the book dalam sistem perundang-undangan dan juga mengunakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif serta pengumpulan data melalui content analysis dari sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penerapan teori relativitas Schutznormtheorie sebagai salah satu syarat di luar unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dalam analisis putusan Nomor 16/PDT.G/2012/PN.PN.WT majelis hakim menolak menerapkan teori relativitas Schutznorm Theorie karena penerapan teori ini tidak diindikasikan dalam pasal 1365 KUHPer. Akan tetapi, dalam putusan Nomor: 24/PDT.G/2013/PN.PRA majelis hakim menerima gugatan untuk sebagian dan menolak sebagian. Hasil penelitian ini menujukkan Teori Relativitas Schutznorm Theorie perlu diatur menjadi sebuah ketentuan hukum tertulis yang mengatur lebih lanjut batasan ruang lingkup perlindungan kepentingan pada Pasal 1365 KUHPer.

---

The purpose of this minithesis is to examine the application of Relativity Theory Schutznorm Theorie in Indonesian Civil Law regarding the indication used to limit liabilities according to Article 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, to not be expanded immoderately.

This mini thesis reviews the application of Relativity Theory Schutznorm Theorie through Verdict Number 16 PDT.G 2012 PN.PN.WT and Verdict Number 24 PDT.G 2013 PN.PRA. Researcher uses juridical normative method in conducting the research, from the law as a positive norm in the legal system, as well as literature study with normative approach, and collecting the information through content analysis from secondary data.

The result of this thesis shows that the application of Relativity Theory is important to be used as one of the requirements other than Act Against The Law. Furthermore, in Verdict Number 16 PDT.G 2012 PN.PN.WT, The panel of judges refused to apply Relativity Theory with reason that this theory is not indicated in Article 1365 in Kitab Undang Undang Hukum Perdata. On the other hand, Verdict Number 24 PDT.G 2013 PN.PRA shows that the panel of judges accept a part of the suit, and reject the claim. In conclusion, this minithesis shows that Relativity Theory Schutznorm Theorie needs to be arranged into a written rule which govern the scope of protection of interes in Article 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata"

"Pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya khususnya dalam pemenuhan hak asasi dijamin sepenuhnya oleh Konstitusi. Pengalihan tanggung jawab ini yang kemudian dilakukan bentuk perjanjian pengalihan kepada pihak ketiga dalam hal pemenuhan hak asasi di bidang air minum menyebabkan permasalahan dengan tingginya harga air minum yang terjadi. Hal ini karena dalam perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan swasta tersebut, diberikan hak sepenuhnya kepada swasta untuk menetapkan harga jual air kepada konsumen sehingga yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah diambil alih oleh swasta dengan dasar perjanjian. Dan hal inilah yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sehingga pada saat hal tersebut dilakukan pengujian dengan cara digugat oleh beberapa warga negara dengan mekanisme citizen lawsuit, hakim yang menjadi penegak hukum khususnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan memandang perlu untuk melakukan pembenaran atau pembetulan keadaan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut mengenai pemenuhan kebutuhan air minum rakyat yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

---

The Government's Accountability to its citizens especially in the fulfillment of the rights guaranteed by the Constitution completely. Transfer of this responsibility which is then in agreement to a third party in the event of the fulfilment of human rights in the field of drinking water causes problems with the high price of drinking water that is happening. This is because in the agreement made by the Government and the private sector, given the right entirely to the private sector to set the selling price of water to consumers so that Government authorities should be taken over by the private sector on the basis of the agreement. And this became the basis in tort by the ruler, so that by the time it is exercised by way of get sued by some citizens with mechanisms of citizen lawsuits, the judge became law enforcement the enforcement of legislation, especially in respect of the need to conduct a justification or rectification of circumstances so that compliance with the provisions of legislation specifically concerning about meeting the needs of people who are drinking water in DKI Jakarta Province."

"Sengketa kepemilikan sertipikat seringkali menimbulkan permasalahan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan akhirnya diselesaikan di pengadilan. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena adanya penggantian sertipikat SHM nomor 15/ Bengkayang kota menjadi SHM nomor 1574/ Bumi emas tanpa sepengetahuan pihak yang berhak atas SHM nomor 15/ Bengkayang Kota dan kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang mencatatkan perubahan sertipikat tersebut kedalam buku tanah. Permasalahan disini adalah apakah putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengapa Kantor Badan Pertanahan tidak serta merta menjalankan putusan Mahkamah Agung tersebut. Metode penelitian yang diguanakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normative, tipe penelitian ini merupakan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. metode yang digunakan adalah metode Kualitatif normatif.

---

Certificate of ownership disputes often lead to legal problems for those who are involved and finally settled in court. In this case the dispute is due to the replacement of Right of ownership certificate number 15 / Bengkayang Kota became right ownership certificate number 1574 / bumi Emas unbeknownst to the parties entitled to right of ownership certificate number 15 / Bengkayang Kota and District Land Office Bengkayang then recorded the changes of the certificate of land into a land book. The problem here is whether the verdict of Supreme Court in accordance with applicable laws, why Land Office does not necessarily execute the verdict of the Supreme Court. The research method in this paper is primarily used juridical normative literature, this type of research is a descriptive analytical study, the data used are primary and secondary data. method used is the method of Qualitative normative."

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Permasalahan dalam tesis ini adalah Penggugat yang membuat gugatan wanprestasi terhadap pemberi fasilitas Kredit Pemilikan Rumah karena sertifikat rumahnya yang tidak kunjung diberikan setelah lunasnya pembayaran Kredit Pemilikan Rumah tersebut. Akan tetapi, gugatan tersebut tidak diterima karena telah adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah berakhir dengan perjanjian perdamaian (homologasi). Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Alasan majelis hakim memutuskan tidak menerima gugatan tersebut dikarenakan telah adanya putusan perjanjian perdamaian (homologasi) Nomor 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, rencana perdamaian (homologasi) yang telah berkekuatan hukum tetap telah menggantikan perjanjian yang lama.

---

Suspension of Paymentt is a period given by law through a decision of the Commercial Court judge during which time the creditors and debtors are given the opportunity to deliberate on ways of paying their debts by providing a plan to pay all or part of their debts, including if necessary to restructuring the debt. The problem in this thesis is that the Plaintiff made a default suit against the provider of the Home Ownership Credit facility because the house certificate was not issued after the payment of the Mortgage was paid. However, the lawsuit was not accepted because there was a decision on Postponement of Debt Payment Obligations which ended in a peace agreement (homologation). To answer the problems in this thesis using normative legal research and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. For data collection, it is done by using library research. The reason the panel of judges decided not to accept the lawsuit was due to the decision of the peace agreement (homologation) Number 118 / Pdt.Sus / PKPU / 2018 / PN.Niaga.Jkt.Pst. Based on Article 288 of Law Number 37 Year 2004, the peace plan (homologation) which has legal force has replaced the old agreement."

"Proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB harus memperhatikan UU PT, UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHPerdata. Namun pada kenyataannya terdapat notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pdt/2022, terdapat perbedaan pendapat di antara majelis hakim mengenai konsekuensi hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum. Hal ini menarik untuk dianalisis, khususnya mengenai bentuk pelanggaran jabatan notaris yang dilakukan oleh Notaris RR ditinjau dari KUHP, UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHPerdata, serta mengenai konsekuensi hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan studi bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Notaris RR melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 16 UUJN, Pasal 3 Kode Etik Notaris, dan Pasal 1365 KUHPerdata. Konsekuensi hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum menjadi batal demi hukum. RUPSLB PT TMS melanggar Pasal 79 ayat (2), (3), dan (5) UUPT, Pasal 108 ayat (4) UUPT, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Notaris perlu memastikan pemenuhan kelengkapan legalitas dokumen dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang berisi persetujuan penjualan saham, notaris harus memeriksa kelengkapan surat-surat dan memastikan bahwa penjualan saham sudah dilakukan dan sudah ada dokumentasinya.

---

Drafting Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS must look closely to the Limited Liability Companies Laws, Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Notarial Code of Ethics, Civil Code, and Criminal Code. But in fact, some notary drafted Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution not in accordance with these regulations. In Supreme Court’s Cassation Verdict Number 1030 K/Pdt/2022, there is a dissenting opinion between panel of judges about Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS. It is interesting to analyze, especially regarding violations committed by Notary RR according to Criminal Code, Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Notarial Code of Ethics, and Civil Code, and to analyze Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution made against the law. The research method used is doctrinal with literature studies. The result of this thesis is Notary RR violated Article 263 section (2) Criminal Code, Article 16 Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Article 3 Notarial Code of Ethics, and Article 1365 Civil Code. Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution made against the law became null and void by law. Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS violated Limited Liability Companies Laws in Article 79 section (2), (3), and (5), Article 108 section (4), Article 1365 Civil Code, Article 263 section (2) Criminal Code, and Article 266 section (1) Criminal Code in conjunction with Article 55 section (1) Criminal Code. The notary needs to confirm the completeness of legal documents in making a Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution to avoid violate. Before making a Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution containing the approval for the sale of shares, the notary must examine the completeness of documents and ensure that the sale of shares has been carried out and has documentation."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang kumulasi gugatan objektif perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi yang kemudian dikaitan dengan eksepsi obscuur libel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Yang menjadi bahan analisis dalam skripsi ini adalah sengketa antara PT World Simulator Technology dan PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (PT. Garuda Indonesia) yang diputus dalam putusan Putusan no 397/PDT.G/2006/PN.JKT PST dan No 24/PDT/2008/PT. DKI. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kumulasi gugatan objektif perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi, tidaklah dilarang dalam ketentuan hukum acara perdata, walaupun memiliki syarat-syarat tertentu. Putusan dalam kasus yang dianalisis menyimpulkan bahwa dalam sengketa tersebut, tidak adanya kumulasi gugatan objektif perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi. Dan dalam kaitan dengan eksepsi obscuur libel, meskipun dalam gugatan tidak terdapat kumulasi objektif, namun hakim tidak serta merta memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) melainkan majelis hakim memilih diantara keduanya, yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan wanprestasi.

---

ABSTRACT

This research is focus on the Objective Cumulation of Tort and Non-Fulfilment Lawsuit which connected to obscuur libel exception. Normative juridical method is used to analyze the case ini this reserach. The case that is used in this reserach is the conflict/case between PT World Simulator Technology and PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (PT Garuda Indonesia) in verdict number registration 397/PDT.G/2006/PN.JKT PST and number 24/PDT/2008/PT.DKI. Eventhough the objective cumulation of tort and non-fulfilment lawsuit is not forbidden based on civil law procedure, but it has certaintly conditions. The result of the research conclude that this case, doesn’t have objective cumulation of tort and non-fulfilment lawsuit. In connected with obscuur libel exception, although in that case doesn’t have objective cumulation, but the judge is not spontaneous to decide that the lawsuit is doesn’t accepted (niet onvankelijk verklaard) and the judge select that the action which is defendant have been done is non-fulfilment.

"

"Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif Jenis datayang digunakan adalah data sekunder tipologi penelitian eksplanatoris jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer hukum sekuder dan hukum tersier Metode analisis data yang digunakan digunakan adalah metode analisis data kualitatif Penulisan tesis mengangkat pokok permasalahan pertimbangan putusan pengadilan negeri pengadilan tinggi dan mahkamah agung mengenai perolehan hak atas tanah setelah pembatalan akta jual beli dikaitkan dengan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bagaimana akibat hukum batalanya akta jual beli karena adanya perbuatan melawan hukum Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa akta PPAT hanyalah suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah suatu syarat mutlak tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat yang sifatnya tunai riil dan terang Jual beli adalah merupakan perjanjian maka dalam hal ini berlakulah syarat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata Jual beli tanah dapat batal demi hukum jika salah satu syarat materil tidak dipenuhi dalam arti penjual bukan merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya akibat hukum dari pembuatan akta jual tersebut di atas adalah akta tersebut dianggap tidak pernah ada Adapun sebaiknya jual beli dilakukan dihadapan PPAT dengan dibuktikan dengan AJB dan didaftarkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang haknya.

---

This thesis is a normative juridical research. The type of data that is used is secondary data, explanatory research typology, types of legal materials is the primary legal materials, legal sekuder and tertiary law. Data analysis method used is the method of qualitative data analysis. Thesis raised the subject-matter of judgment ruling court, high courts and the Supreme Court regarding the acquisition of land after the cancellation of the deed of sale associated with the Law and Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and how the legal consequences about the cencellation deed of sale due to acts against law. Under Article 19 of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration that PPAT deed is only a means of evidence and did not mention that the certificate is a necessary condition of legitimacy of a land purchase. Article 5 of UUPA mentions the National Land Law we are Customary Law that are cash, real and bright. Buying and selling is an agreement, then in this case the operator from the requirements for the validity of the agreement as specified in Article 1320 of the Civil Code. Buying and selling land can be null and void if one of the material requirements are not fulfilled within the meaning of the seller is not the person entitled to the land sold. the legal consequences of the sale deed is the deed mentioned above shall be deemed to have never existed. The purchase should be done before PPAT with evidenced by AJB and registered with the Land Office to ensure legal certainty for rights holders."

"Kasus fetishisme kain jarik dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby merupakan salah satu kasus yang menggemparkan publik pada tahun 2020. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan Terdakwa pada kasus ini telah melanggar tiga pasal, yang dua diantaranya merupakan pasal tentang perbuatan cabul. Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara membungkus korbanya menggunakan kain jarik lalu melakukan seks oral kepada para korban nya. Di dalam hukum Islam, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini merupakan tindak pidana asusila yang telah membahayakan orang lain. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencabulan yang dilakukan oleh pengidap fetishisme serta untuk mengetahui sanksi atau uqubah yang tepat bagi pelakunya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung dengan jenis data sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengidap fetishisme dalam kasus ini adalah tindak pidana yang masuk dalam kategori ta’zir sehingga diancam pula dengan uqubah ta’zir. Mengenai sanksi yang tepat bagi pelakunya, maka bentuk sanksinya akan disesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh ulil amri dan apa yang diputuskan oleh hakim ketika menjatuhkan pidananya. Untuk mencegah peristiwa ini terjadi kembali, maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat maupun pemerintah terhadap bahaya dari gangguan preferensi seksual seperti fetishisme ini.

---

The case of fetishism in Verdict Number 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby is one of the cases that shocked the public in 2020. In the verdict the judge stated that the Defendant had violated three articles, two of which were articles on sexual abuse. The Defendant committed sexual abuse by wrapping his victims using a jarik fabric and then performing oral sex on the victims. In Islamic law, the act committed by the Defendant is an immoral crime that has endangered other people. Therefore, this study aims to find out more about sexual abuse committed by people with fetishism and the right sanctions or uqubah for the perpetrators. This research is a juridical-normative research using qualitative analysis methods supported by secondary data types. The result shows that based on this case sexual abuse with fetishism in this case were criminal acts that fell into the category of ta'zir so that they were also threatened with uqubah ta'zir. Regarding the appropriate form of sanctions, it will be adjusted to what has been set by the ulil amri and what is decided by the judge when imposing the sentence. To prevent this incident from happening again, it is necessary to have awareness from the public and the government about the dangers of sexual preference disorders such as this fetishism."

"Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta secara otentik. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris selaku pejabat umum sering melakukan pelanggaran kode etik. Salah satu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris adalah pembuatan akta pencabutan kesaksian dalam persidangan yang bukan merupakan kewenangannya. Oleh karena itu, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan pada Kode Etik Notaris dan Undangundang Jabatan Notaris. Selain itu, akibat perbuatannya tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum, notaris dapat juga dikenakan sanksi pidana dan perdata.

---

Notary is a public official who has the authority to make the authentic deed. In the performance of duties and responsibilities, notary as a public officials often violate the code ethics. One of the ethical violation is committed by a notary deed revocation of testimony in the trial which is not an authority. Therefore, the Notary may be penalized based on the Code of Ethics and the Law of Notary. In addition, due to the actions which are against the law, notaries can also be subject to criminal sanctions and civil."