Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai regulasi pengendalian produk tembakau yangberlaku di Indonesia dan di Singapura. Setelah membahas mengenai regulasipengendalian produk tembakau yang berlaku di Indonesia dan di Singapura,dibahas pula mengenai perbandingan diantara regulasi yang berlaku di keduanegara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimanapenelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum danketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat darisifatnya, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini adalahbahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada regulasi yang berlaku di Indonesiadengan di Singapura.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about tobacco control regulations that applied in Indonesiaand Singapore. In addition, also discussed about the comparation between bothcountry?s regulations. This research fundamentally used normative juridicalmethod, while in this research discusses about an object from a legal standpointand legislation. This research also use descriptive type of typology. The results ofthis study is that there are similiarities and differences between Indonesia?sregulations and Singapore?s regulations when it comes to tobacco control."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas. Pengendalian tidak secara jelas diatur dalam hukum Indonesia, terbukti dengan tersebarnya pengaturan mengenai pengendalian dalam berbagai tingkat norma hukum yang tidak menunjukkan adanya keselarasan satu sama lain. Sedangkan negara-negara dengan tingkat corporate governance yang tinggi telah mengatur pengendalian terhadap Perseroan Terbatas secara komprehensif dan jelas, seperti Belanda, Australia, dan Singapura. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? 2. Bagaimana perbandingan terhadap implementasi pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia masih tidak konsisten, dan negara Belanda, Australia dan Singapura sudah memiliki pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas yang jelas. Saran atas penulisan skripsi ini adalah agar pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengharmonisasian Perundang-Undangan dapat melakukan harmonisasi atas pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about stipulation of control of limited liability company in Indonesian law. There is no clear provision about control in Indonesia, proven by the diversity of provisions regarding to control in various legal norms, that does not align with each other. On the other hand, in some countries with high corporate governance score, such as Netherlands, Australia and Sinapore, control of limited liability company is stipulated comprehensively. Based on these conditions, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? 2. How is the comparison of implementation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? Eventually, stipulation of control of limited liability company is not consistent, and the Netherlands, Australia and Singapore already have clear provisions regarding to company control. This thesis recommend the authority to harmonize the provisions of control of limited liability company in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."

"Kapal laut dapat dijadikan sebagai objek jaminan guna menjamin pelunasan suatu utang. Lembaga jaminan atas kapal laut adalah hipotik. Namun hanya kapal yang terdaftar dalam suatu register umum sajalah yang dapat dijadikan jaminan utang. Hipotik kapal laut juga dikenal di negara yang menganut sistem hukum common law, salah satu diantaranya adalah Singapura. Tesis ini membahas mengenai proses penjaminan kapal laut menurut hukum Indonesia dan Singapura serta persamaan dan perbedaan ketentuan kapal laut sebagai objek jaminan utang di Indonesia dan di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian ini membahas mengenai proses penjaminan kapal laut di Indonesia dan di Singapura yang samasama terdiri dari 3 tahap yaitu tahap perjanjian kredit, tahap perjanjian pembebanan hipotik kapal laut dan tahap pendaftaran hipotik kapal laut. Selain itu terdapat persamaan dan perbedaan ketentuan hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura. Persamaan ketentuan hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura antara lain baik di Indonesia maupun di Singapura belum Undang-Undang Hipotik Kapal, hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura hanya dapat dibebankan atas kapal yang terdaftar, hipotik kapal laut harus didaftarkan dalam suatu register umum, kapal laut dapat dibebani lebih dari satu hipotik dan lain-lain. Sedangkan perbedaannya antara lain di singapura vessel mortgage terdiri dari 2 bentuk yaitu securing principle sum and interest dan securing current account, syarat pembebanan vessel mortgage di Singapura adalah kapal tersebut harus berusia kurang dari 17 tahun dan kapal tersebut harus berukuran minimal 1,600 Gross Tonnage dan Singapura memiliki pengadilan khusus di bidang admiral yaitu High Court (Admiral Jurisdiction).

---

A vessel may be made as a collateral security for loan and the instrument creating the security over the vessel is a mortgage. Only registered vessel that can be made as an object of a mortgage. Vessel mortgage also known in common law legal system countries, such as Singapore. This research is discuss about the procedural of vessel mortgage in Indonesia and Singapore and also find out the similarities and differences among two of them. This research is using a juridicalnormative method as the research method with comparative and also descriptive research typology. The method of data analysis in this research is using qualitative approach.The result of this research showed that both in Indonesia and Singapore, the process of vessel mortgage are consist of 3 steps which are the loan agreement, the collateral agreement and the registration of the vessel mortgage. Moreover, there are similarities between the provision regarding vessel mortgage in Indonesia and Singapore which are both in Indonesia and Singapore, there is no regulation that specifically regulates vessel mortgage, only registered vessel that can be made as an object of a mortgage under Indonesia and Singapore regulation, vessel mortgage shall be recorded by the Registrar in the register and the rest will be discussed in this reseach. Whereas the differences between the provision regarding vessel mortgage in Indonesia and Singapore among others are as follow, in Singapore vessel mortgage is divided by 2 forms which are Securing Principle Sum and Interest form and Securing Current Account form, in Singapore there are requirements regarding the vessel that can be made as an object of the mortgage, such as, the vessels should be less than 17 years old and the vessel must be a minimum size of 1,600 Gross Tonnage, furthermore, Singapore has a special court in the admiral field which is High Court (Admiral Jurisdiction)."

"Skripsi ini membahas anticipatory breach sebagai bentuk wanprestasi dalam perjanjian dengan fokus pada perbandingan hukum di Indonesia, Inggris, dan Singapura. Anticipatory breach adalah pelanggaran kontrak yang terjadi sebelum kewajiban kontraktual jatuh tempo atau dilanggar secara aktual, memberikan pihak yang dirugikan hak untuk segera mengambil tindakan hukum. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Di Indonesia, anticipatory breach belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan wanprestasi hanya dapat terjadi setelah kewajiban jatuh tempo. Sebaliknya, Singapura dan Inggris, yang menganut sistem common law, mengakui anticipatory breach sebagai prinsip hukum, memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan lebih awal. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terkait di ketiga yurisdiksi untuk mengeksaminasi penerapan doktrin ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anticipatory breach telah sejak lama diterapkan di Inggris dan Singapura dan memberikan perlindungan lebih baik kepada pihak yang dirugikan dibandingkan sistem hukum Indonesia. Namun, adaptasi prinsip ini ke dalam hukum Indonesia terhambat karena keberadaan pasal 1238 jo. pasal 1243 jo. pasal 1269 KUHPerdata. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk menerapkan doktrin anticipatory breach dalam sistem hukum Indonesia guna mendukung perkembangan penyelesaian sengketa perjanjian yang semakin modern.

---

This thesis examines anticipatory breach as a form of default in contracts, focusing on a comparative legal study between Indonesia, England, and Singapore. Anticipatory breach refers to a contractual violation that occurs before the contractual obligations are due or breached in actuality, granting the aggrieved party the right to take immediate legal action. This study employs a normative-juridical research method, analyzing legislation, court decisions, and relevant legal literature. In Indonesia, anticipatory breach is not explicitly regulated in the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPerdata), which requires default to occur only after the obligation becomes due. In contrast, Singapore and England, which adhere to the common law system, recognize anticipatory breach as a legal principle, enabling the aggrieved party to file claims earlier. This research analyzes court decisions in the three jurisdictions to examine the application of this doctrine. The findings reveal that anticipatory breach has long been implemented in England and Singapore, offering better protection to the aggrieved parties compared to Indonesia’s legal system. However, the adaptation of this principle into Indonesian law faces challenges due to the provisions of Articles 1238, 1243, and 1269 of the Civil Code. This study provides recommendations to adopt the doctrine of anticipatory breach into the Indonesian legal system to support the evolving resolution of contractual disputes in modern times."

"Skripsi ini membahas mengenai perihal penerapan International Listing di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak pembaharuan-pembaharuan yang membuat batasan-batasan negara-negara menjadi kabur dan semakin berkembang. Tak terkecuali di bidang pasar modal salah satunya adalah dengan cara Initial Public Offering (IPO), yaitu cara bagi suatu perusahaan untuk dapat mendapatkan pendanaan dan publikasi dari pasar modal. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini banyak pula perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum perdana di luar dari negara perusahaan tersebut sehingga dibutuhkannya cara yang mudah bagi perusahaan tersebut untuk melakukannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penerapan mekanisme International Listing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna percepatan pemberlakuan mekanisme International Listing di Indonesia, dengan cara studi literatur, dan wawancara langsung dengan otoritas terkait.

---

This thesis discusses the application of International Listings in Indonesia. In the current era of globalization more and more innovations that make the boundaries of countries become blurred and increasingly developed. There are no exception in the capital market sector, one of them is Initial Public Offering (IPO), which is a way for a company to be able to get funding and publications from the capital market. With the development of the current era many foreign companies want to do an IPO or initial public offering outside the country of the company so fthey need an easy way for the company to do so, there are several problems that have caused the International Listing mechanism in Indonesia to be obstructed. The research method used in this writing is library research. This study aims to find solutions to accelerate the implementation of the International Listing mechanism in Indonesia, by means of literature study, and direct interviews with relevant authorities."

"Skripsi ini membahas mengenai perihal penerapan International Listing di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak pembaharuan-pembaharuan yang membuat batasan-batasan negara-negara menjadi kabur dan semakin berkembang. Tak terkecuali di bidang pasar modal salah satunya adalah dengan cara Initial Public Offering (IPO), yaitu cara bagi suatu perusahaan untuk dapat mendapatkan pendanaan dan publikasi dari pasar modal. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini banyak pula perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum perdana di luar dari negara perusahaan tersebut sehingga dibutuhkannya cara yang mudah bagi perusahaan tersebut untuk melakukannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penerapan mekanisme International Listing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna percepatan pemberlakuan mekanisme International Listing di Indonesia, dengan cara studi literatur, dan wawancara langsung dengan otoritas terkait.

---

This thesis discusses the application of International Listings in Indonesia. In the current era of globalization more and more innovations that make the boundaries of countries become blurred and increasingly developed. There are no exception in the capital market sector, one of them is Initial Public Offering (IPO), which is a way for a company to be able to get funding and publications from the capital market. With the development of the current era many foreign companies want to do an IPO or initial public offering outside the country of the company so fthey need an easy way for the company to do so, there are several problems that have caused the International Listing mechanism in Indonesia to be obstructed. The research method used in this writing is library research. This study aims to find solutions to accelerate the implementation of the International Listing mechanism in Indonesia, by means of literature study, and direct interviews with relevant authorities."

"Pemerintah Singapura telah membentuk peraturan bagi perusahaan start-up khusus di bidang pengumpulan dan pengelolaan dana untuk kegiatan skema investasi kolektif yang dikenal dengan istilah Variable Capital Company (VCC). Kehadiran VCC di Singapura mampu mendorong pertumbuhan perusahaan start-up khusus di bidang pengumpulan dan pengelolaan dana, bahkan meningkatkan perekonomian di Singapura. Di Indonesia masih belum ada perusahaan start-up yang bergerak di bidang pengumpulan dan pengelolaan dana, padahal perusahaan start-up di Indonesia sangat berkembang. Dengan demikian, penelitian ini membahas kemungkinan pendirian VCC di indonesia. secara khusus, penelitian membahas apa yang melatarbelakangi atau alasan-alasan pendirian VCC agar dapat digunakan sebagai bentuk hukum bagi perusahaan start-up. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui pendekatan perbandingan dengan singapura. hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat setidaknya tiga alasan pendirian VCC yaitu untuk memiliki posisi yang kuat sebagai pengelola dana, dan menarik investor luar negeri. kemudian, terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh struktur dana lainnya (unit trust, limited partnership, dan company) dalam hal memberikan fleksibilitas, transparansi, dan hemat biaya. Selanjutnya, karena regulasi yang mengatur VCC diakui dan didukung di pasar internasional. Selain itu, penelitian juga menyimpulkan bahwa VCC dapat didirikan di Indonesia.

---

The Singapore government has established regulations for specialized start-up companies in the field of fund collection and management, known as Variable Capital Companies (VCCs). The presence of VCCs in Singapore has the potential to boost the growth of start-up companies focused on fund collection and management, thereby contributing to Singapore's economic development. In Indonesia, however, there are currently no start-up companies engaged in fund collection and management, despite the significant growth of the start-up sector in the country. Therefore, this research explores the possibility of establishing VCCs in Indonesia. Specifically, the study delves into the underlying reasons and justifications for establishing VCCs as a legal form for start-up companies. This normative juridical research adopts a comparative approach with Singapore. The research findings indicate at least three reasons for establishing VCCs in Indonesia: to attain a strong position as fund managers and attract foreign investors, to address limitations in other fund structures such as unit trusts, limited partnerships, and companies, in terms of flexibility, transparency, and cost-effectiveness, and finally, to benefit from the recognition and support of VCC regulations in the international market. Additionally, the research concludes that VCCs can indeed be established in Indonesia."

"Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis, memungkinkan terobosan baru di bidang kesehatan. Setiap orang yang mengidap suatu penyakit yang menyerang organ dan atau jaringan tubuhnya kini memiliki harapan baru untuk dapat hidup dengan kehidupan yang lebih berkualitas. Begitu pula dengan seseorang yang telah meninggal dunia, dapat terus berbuat baik dengan menolong sesamanya melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia ini perlu diatur dalam suatu peraturan tertentu karena sarat atas permasalahan hukum. Selayaknya hukum kesehatan, hukum transplantasi organ dan jaringan tubuh memiliki aspek hukum perdata, pidana, dan administrasi. Perbedaan ideologi, budaya, serta kepercayaan yang dianut oleh masing-masing negara menyebabkan perbedaan pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di negara yang satu dengan lainnya. Luasnya aspek hukum yang terdapat dalam transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, membuat penulis membatasi pembahasan penulisan ini hanya mengenai aspek hukum perdatanya saja. Penulisan ini membahas tentang perbandingan pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dan Singapura ditinjau dari aspek hukum perdata beserta implikasi dari pengaturan tersebut. Perbedaan pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di negara-negara tersebut menyebabkan implikasi yang berbeda pula.

---

Improving sciences and technologies in medical matters allow us to experience a new miracle. People who are dealing with end-stage organ failures can have a new hope of living in health and meaningful life. In other hand, a deceased people could still also do a favor for others in need by donating his organ or tissue with transplantation. Human organ and tissue transplant needs to be regulated in such regulation in order to maintaining legal issues it may cause. Like medical law, organ and tissue transplant also related with private law, criminal law, and administration law matters. The differences in ideology, cultural, and belief that hold by different countries, lead to a different regulations among countries, not only, but including regulations in human organ and tissue transplant. The wide range of legal aspects in regard with human organ and tissue transplant, require the writer to limit the writing of this paper. The purpose of this writing is to compare the regulations of organ and tissue transplantation in Indonesia and Singapore in terms of private law aspects. Furthermore, this writing is showing the reader about the implication of the different regulations of organ and tissue transplant in those countries."

"Skripsi ini membahas mengenai penjaminan atas objek rekening bank. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai objek rekening bank beserta jenisnya dengan keterkaitannya dengan hukum kebendaan. Kedua, pembahasan mengenai penjaminan apakah jenis jaminan yang paling tepat dalam penjaminan rekening bank dilihat dari hukum jaminan Indonesia. Ketiga, membahas mengenai perbandingannya atas penjaminan pada Negara Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh serta beberapa wawancara dengan beberapa narasumber.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa rekening bank termasuk pada klasifikasi benda bergerak yang tidak bertubuh menurut hukum kebendaan. Maka dengan adanya klasifikasi benda bergerak atas rekening bank, penjaminan yang dapat dilakukan atasnya antara lain adalah fidusia serta gadai. Cessie juga merupakan salah satu bentuk dari penjaminan atas rekening bank pada prakteknya di Indonesia. Dari tiga bentuk penjaminan yang ada pada praktiknya di Indonesia, maka yang paling tepat digunakan sebagai penjaminan rekening bank adalah lembaga jaminan fidusia.Lembaga jaminan fidusia merupakan penjaminan yang paling sesuai digunakan dilihat daripada klasifikasi dan karakteristik rekening bank. Perbandingannya dengan Negara Singapura, dengan penjaminan gadai serta fidusia adalah pledge dan charge. Keduanya mempunyai ciri yang hampir sama dengan gadai di Indonesia. Atas kedua perbandingan antara Indonesia dengan Singapura, atas penjaminan terhadap rekening bank digunakan lembaga jaminan yang mencirikan persamaan sifat yaitu fidusia dengan charge. Maka dapat disimpulkan bahwa atas penjaminan rekening bank.

---

This thesis is concerning the securities over bank account. This thesis mainly focusing about three problems. First one, the object of the securities also with the characteristic relating to the Law of Property. Second, explaining about which form of securities which suits best for bank account regarding the securities law in Indonesia. Third, comparing the securities over bank account in Indonesia with Singapore. This research is a doctrinal research, which some of the data are based on the related literatures.

The result regarding the research stipulate that bank account is qualified as the form of intangible movable goods according to Law of Property in Indonesia. According to the practical of this transaction, securities over bank account applied inform of pledge, fiduciary and cessie. In the analysis, fiduciary is suits best for secured bank accounts relating the characteristic of the form of goods itself. Comparing to Singapore, charge and pledge is basically nearly the same as in Indonesia."

"Tesis ini membahas politik hukum pengaturan kewarganegaraan di Indonesia. Secara khusus, proses pembahasan dilakukan terhadap produk hukum tentang kewarganegaraan dari era orde lama sampai dengan orde reformasi, dimana pengaturan masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan bahwa status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa produk hukum yang mengatur kewarganegaraan, pada nantinya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi warga negara, serta mampu memberikan jaminan dan perlindungan hak terhadap warga negara.

---

This thesis discussed law politic of citizenship in Indonesia, specifically concering consideration proceess of citizenship regulations ranged from Old Order to Reformation era which those kind of regulations need to seriously noticed. The reason underlied discussion of citizenship will cause mutual relationship between State and citizens. Thus, this research focused on descriptive analysis which produced some propositions for citizenship regulations. So that citizenzhip regulations will no longer cause unlawfully problems and guarantee the protection of citizens’s human rights."