Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengenaan PPh Final bagi WP dengan omzet tidak melebihi 4,8 Miliar setahun Jasa Konsultan, Komputer, dan Penerbitan/Percetakan di Bogor berdampak pada pilihan-pilihan perlakuan terhadap PPh Pasal 23 yang tidak dapat dikreditkan, seperti mengurus legalisasi SKB, restitusi pajak, atau tidak melakukan keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pilihan-pilihan tersebut ditinjau dari asas compliance cost. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dan survey.Hasil penelitian ini adalah 17 responden yang mengurus legalisasi SKB menanggung compliance cost yang lebih kecil, tidak ada responden yang melakukan restitusi karena menghindari pemeriksaan pajak, dan 20 responden tidak melakukan keduanya menanggung compliance cost yang lebih besar.

---

The imposition of final income tax for Taxpayer with Omzet not Exceed 4,8 Billion which are Consulting, Computer, and Publishing/Printing Services in Bogor impacted with several treatment options like manage Tax-free Certificate, tax refunds or not both. The purpose of this research focused to analyze the options in terms Compliance Cost Principle. This research was using a quantitative method with survey.The results of this research are 17 respondents using Tax-free certificate bear smaller compliance cost, no respondents using tax refunds because they avoid tax audit, and 20 respondents did neither bear larger compliance cost."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Skripsi ini meneliti tentang hambatan dan implikasi beban pajak yang terjadi atas adanya perubahan ketentuan pajak penghasilan pada PT X sebagai Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar. Penelitian ini menggunakan teori global taxation, schedular taxation, presumptive taxation, dan asas pemungutan pajak. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi PT X terdiri atas adanya benturan ketentuan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan hambatan dalam memahami ketentuan peraturan pelaksana dan menerapkan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013. Implikasi beban pajak yang terjadi atas adanya perubahan ketentuan pajak penghasilan pada PT X menjadi lebih kecil dan tidak memenuhi asas keadilan horizontal.

---

Micro, Small and Medium Enterprises sector are being occupied by mostly Indonesian people. This research discusses the obstacles and tax burden implication in the changes of income tax regulation at PT X as corporate taxpayers who have gross turnover that does not exceed 4,8 billion. This research uses a global and schedular taxation, presumptive taxation, and the principle of taxation theory. This research uses qualitative method by studying of literature and in-depth interviews. The results of this research are the obstacles of changes in income tax regulation which faced by PT X are consisted of inappropriate regulation between PP No. 46/2013 and UU No. 36/2008 and obstacles of understanding and implementing the regulation of PP No. 46/2013. Moreover, the impacts of changes in income tax regulation at PT X are consisted of the smaller tax payable which does not comply the principle of horizontal equity."

"Direktorat Jenderal Pajak menggunakan withholding system sebagai salah satu cara yang efektif untuk memungut pajak, sebab system ini memastikan realisasi penerimaan pajak lebih. Withholding system juga dapat meminimalisir kebocoran pajak yang dilakukan melalui praktek tax avoidance dan tax evasion. Tetapi sistem ini memberikan beban yang cukup berat bagi Wajib Pajak yang dipotong dan pihak pemotong pajak karena mengganggu likuiditasnya dan menimbulkan beban administrasi. Langkah Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ./2007 Tanggal 9 April 2007 Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang merupakan perubahan dari PER-178/PJ/2007 dan KEP-170/PJ./2002 yang menurunkan beberapa tarif efektif pemotongan PPh Pasal 23 yang merupakan salah satu jenis withholding tax merupakan jawaban Direktorat Jenderal Pajak atas berbagai kritik yang diterima berkaitan dengan tingginya tarif dan jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini pertama, bagaimana implementasi penurunan pemotongan tarif PPh Pasal 23 khususnya atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak yang mempunyai usaha dibidang tersebut di KPP PMA Lima? Kedua, faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan kebijakan pemerintah menurunkan tarif PPh Pasal 23 khususnya atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi Ketiga, Apakah besaran penurunan tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi sudah tepat untuk memacu perkembangan usaha Wajib Pajak Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang, pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetorkan dan melaporkannya kepada fiskus. Sistem withholding tax ini dirancang untuk menghasilkan penerimaan pajak dengan jumlah yang besar secara lebih efisien dan tidak memerlukan biaya yang besar, sangat efektif untuk memungut pajak penghasilan. Kelemahan dari pemotongan pajak ini dapat menimbulkan kesulitan yang cukup besar pada Wajib Pajak tertentu sebagai akibat dari kelebihan potong serta munculnya biaya administrasi untuk memotong pajak bagi pihak yang membayarkan penghasilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisa penelitian didasarkan pada data kinerja keuangan dan laporan SPT Tahunan PPh Badan Wajib Pajak sampel serta hasil wawancara mendalam dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima, konsultan pajak dan pakar masalah withholding tax serta Account Representative yang mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak.Hasil penelitian terhadap data kinerja keuangan Wajib Pajak sampel menunjukkan bahwa semua Wajib Pajak sampel mengalami peningkatan kinerja keuangan setelah diterapkannya kebijakan penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Kenaikan kinerja keuangan Wajib Pajak karena peningkatan omzet penjualan dan efisiensi biaya operasional sehingga Wajib Pajak memperoleh laba yang jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Analisia terhadap hasil wawancara mendalam memberi gambaran bahwa faktor-faktor utama yang menentukan kenaikan omzet penjualan Wajib Pajak adalah adanya ekspansi usaha, dan meningkatnya order dan perolehan order baru. Penurunan tarif PPh Pasal 23 hanya faktor pendukung yang kontribusinya tidak signifikan. Wajib Pajak menyambut biasa saja penurunan tarif PPh Pasal 23 ini dan lebih mempertanyakan tentang kepastian hukum mengenai jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak. Dapat diberikan beberapa saran, pertama, sebelum menentukan tarif pemotongan pemerintah seharusnya Direktorat Jenderal Pajak mengadakan kajian terlebih dahulu untuk mengetahui berapa laba rata-rata per industri supaya didapatkan tarif yang tepat yang tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menyebabkan kelebihan potong dengan melibatkan semua pihak terkait. Kedua, perlu dilakukan penelitian secara kuantitatif dengan jumlah populasi dan sampel yang lebih besar untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak agar bisa diambil kesimpulan secara umum. Ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan turunnya prosentase biaya operasional Wajib Pajak. Keempat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana hubungan antara faktor kepercayaan Wajib Pajak kepada Account Representative dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyajikan laporan keuangannya.

---

The Directorate General of Taxes (DGT) using withholding system as one of the effective ways to collect taxes because this system makes tax collected earlier. Although in the other side, this system gives taxpayer and withholder load administratively. Inappropriate tax rate can disturb taxpayer liquidity and company operational. Based on these condition, DGT released the regulation number : PER-70/PJ./2007 about other services and net income estimation that decreased some effective rate of withholding income tax article 23 (PPh Pasal 23). The research aim to analyze, first, how does the decreasing in income tax article 23 for technical, management and consultant services implementation and the effect to tax payer financial performance in Foreign Investment Five Tax Office (KPP PMA Lima). Second, what does the success factor that determine policy implementation. Third, how the effectiveness of decreasing rate can stimulate tax payer business growth? The theory which support research is withholding at source is method of collecting income tax whereby the party paying income to a taxpayer (e.g., an employer) is required to deduct the tax due from the taxpayer's paycheck. Countries that levy relatively successful income taxes collect most of the tax through withholding or 'third party' techniques that in effect charge a third party with the tasks of deducting the tax form some payment being made to the taxpayer and then remitting the proceeds to the government. Unfortunately this system can make difficulties to the taxpayer as effect of over withheld and arising administrative cost to withheld tax for the party that making payment. To answer the research aim, the researcher used the qualitative method. Research was analysis base on taxpayer financial performance data and corporate income tax return that reported to KPP PMA Lima. These data will be cross check with the result of interviews with head office of KPP PMA Lima, tax consultant and account representative who control taxpayer's obligations.The result of these research shows that taxpayer samples financial performance increase after decreasing in income tax article 23 implementation. But in fact, this condition more caused by increased in sales and operational cost efficiency, so that taxpayer made higher profit. From analyzing in depth interview describes that taxpayer sales increased determined factor was business expand, contract extension and obtain new contract. So, decreasing in income tax article 23 implementation was just supporting factor that didn't significance to taxpayer business growth. Although it didn't significance, but, too high rate and followed by inefficiency and didn't comply taxpayer can made over withheld that caused compliance cost by tax audit refund. The other significance factor that increased taxpayer financial performance was complying in financial report. In the other side, researcher found that taxpayer concern to law certainty about object of income withheld more than rate. Therefore researcher suggested, first, DGT should make research to know average profit per industry so can find appropriate rate that make taxpayer burden and over withheld. Second, quantitative research with bigger population and sample to take general conclusion is needed to know the impact of decreasing in tax rate to taxpayer financial performance. Third, the deepen research is needed to know the factors that caused decreasing in percentage of operational cost. Forth, further research is needed to know relationship between trust factor among fiscus and taxpayer with taxpayer complying in financial report."

"Penggunaan jasa penyedia tenaga kerja dalam dunia usaha semakin banyak diminati mengingat di era sekarang banyak perusahaan yang sudah beralih menggunakan system pegawai kontrak. Hal ini juga selaras dengan data yang menunjukan bahwa terdapat kurang lebih 100 perusahaan penyedia tenaga kerja yang tersebar di seluruh Indonesia yang bergabung ke dalam asosiasi alih daya Indonesia. Atas transaski jasa penyedia tenaga kerja terdapat pengenaan aspek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan atas biaya manajemen. Dalam mekanisme pemotongan PPh 23, peran Wajib Pajak cenderung lebih dominan dibanding peran otoritas pajak. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri baik bagi Pemerintah maupun Wajib Pajak yang bersangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan beserta dampak yang timbul akibat adanya penerapan sistem pemotongan PPh 23 dengan studi pada sektor jasa penyedia tenaga kerja menggunakan sampel PT. XYZ sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja. Hasil yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur menyatakan bahwa permasalahan yang timbul yakni terkait dengan permasalahan teknis yang disebabkan dari kesalahan Wajib Pajak itu sendiri serta belum adanya regulasi terkait dengan sanksi penyerahan bukti potong kepada pihak yang penghasilannya di potong PPh 23. Dampak atas permasalahan yang timbul dari  kesalahan Wajib Pajak itu sendiri yakni dapat meningkatkan compliance cost serta memicu timbulnya double taxation yang berimbas pada beban pajak. Belum diberlakukannya sanksi dapat mengakibatkan semakin menurunkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, perlu adanya penajaman administrasi yang memudahkan Wajib Pajak seperti pembaharuan fitur e-Bupot serta spesifikasi dalam regulasi penerapan sistem pemotongan PPh 23 seperti pemberian sanksi atas tidak diberikannya bukti potong ke lawan transaksi.

---

The use of labor provider services in the business world is increasingly in demand considering that in the current era many companies are switching to using the contract employee system. This is also in line with data showing that there are approximately 100 labor supply companies spread throughout Indonesia that have joined the Indonesian outsourcing association. On top of the employment service transaction, there is an aspect of withholding Income Tax Article 23 which is imposed on management fees. In the mechanism of withholding PPh 23, the role of taxpayers tends to be more dominant than the role of tax authorities. This poses a challenge for both the Government and the Taxpayer concerned. This research is a qualitative research that aims to find out the problems and impacts that arise due to the application of the PPh 23 withholding system with a study in the labor service sector using a sample of PT. XYZ as a labor provider company. The results obtained through in-depth interviews and literature studies state that the problems that arise are related to technical problems caused by the Compulsory error itself, and there are no regulations related to penalties, withholding evidence to parties whose income is deducted from PPh 23. Impact on problems that arise from the taxpayer's own error, which can increase compliance costs and trigger the emergence of double taxation which has an impact on the tax burden. The non-enactment of sanctions can reduce tax obligations. Therefore, there is a need for administrative sharpening that makes it easier for taxpayers, such as changes to the e-bupot feature and specifications for the application of the PPh 23 withholding system, such as sanctions for not providing proof of deduction to transaction partners."

"ABSTRAKPerbandingan antara data wajib pajak pelaku usaha terdaftar di DirektoratJenderal Pajak (DJP) dengan jumlah pelaku usaha kriteria UMKM terdapatketidaksesuaian. Hal ini merupakan indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKMdalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Pemerintah telahmenerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ( PP 46 Th 2013 )dengan tujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan peredaranbruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dimana UMKM termasuk ke dalam kriteriawajib pajak pajak ini. Sejak diterbitkan tanggal 1 Juli 2013 terdapat pro dankontra dalam masyarakat atas peraturan pemerintah ini. Tujuan penelitian untukmeninjau kebijakan presumptive tax dalam PP 46 th 2013 dari konsepsipresumptive taxation, mengevaluasi dari prinsip kebijakan dan menggambarkanimplikasinya dari sisi peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, jumlahpenerimaan pajak dan administrative cost serta enforcement cost dari sisifiscus. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mixed methodsresearch) dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan studidokumentasi, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada 121 AccountRepresentative di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Hasil penelitianadalah kebijakan presumptive tax dalam PP 46 th 2013 terdapatketidaksesuaian dari konsepsi presumptive taxation demikian pula dari prinsipkebijakan pajak. Terdapat peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar danjumlah penerimaan pajak jenis PPh Final atas penghasilan dari wajib pajakdengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.8 Miliar. Administrative Costpada masa transisi tinggi namun nantinya administrative cost dan enforcementcost akan rendah. Penetapan ambang batas (threshold) sangat penting,penetapan dasar pengenaan pajak seharusnya adalah penghasilan dan perluadanya penurunan tarif karena tarif 1% memberatkan wajib pajak.

---

ABSTRAKFact/finding shows that there is a discrepancy in the comparison between the number of businessmen registered as taxpayers in the Directorate General of Taxation (DGT) data with that of businessmen who belong in SME?s criteria. This indicates that the compliance level of the SMEs in fulfilling the tax obligations is still very low. Therefore the government has published Government Regulation No. 46 year 2013 (PP 46, Year 2013) in order to facilitate the taxpayer, with maximum gross turnover of IDR 4.8 million, to be categorized in SMEs criteria. Since its issuance date on July 1, 2013, there have been pros and contras among people regarding this government regulation. The purpose of the study is to analyze the presumptive tax policy in PP 46 th 2013 based on the presumptive taxation concept, toevaluate it in terms of policy principles, and to illustrate the implications from theside of the increasing numbers of registered taxpayers, the amount of tax revenue,and administrative costs, as well as the enforcement costs from the fiscus side. The applied method is mixed-method research with a descriptive approach. The datais collected by documentation studies, interviews, and questionnaires given to 121(one hundred twenty one) Account Representatives at Kanwil DJP, Central Jakarta. The result of the study suggests that the presumptive tax policy in PP 46 Th 2013 is incompatible with the presumptive taxation concept as well as tax policy principles. There is an increasing number of registered taxpayers and an improving amount of tax revenue of final income tax from the taxpayers whose gross turnover does not exceed IDR 4.8 Billion. The initial Administrative Cost during the transition time is high but afterwards these administrative and enforcement costs will be low. The stipulation on the threshold is very important; the tax should be determined based on income level and a reduction should be applied on 1% fare, as it hasburdened the taxpayers."

"Saat ini kebanyakan wajib pajak sudah memahami kegunaan internet dengan berbagai kemudahannya. Inilah yang mendorong penciptaan bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet. Terdapat tiga aplikasi sistem informasi berbasis internet yang telah dikembangkan dan diluncurkan Ditjen Pajak sejak tahun 2005, yaitu sistem pendaftaran wajib pajak dengan aplikasi e-regristration, sistem pembayaran pajak dengan e-payment, dan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi e-Filing. Terobosan e-system ini tidak lain sebagai bagian dari reformasi perpajakan khususnya administrasi perpajakan. e-Filing adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer (e-SPT) melalui internet secara online real time. SPT ini berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui website www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Aplicatian Service Provider atau ASP).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penerapan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas ease of tax administration and compliance; mengetahui hambatan yang dihadapi KPP Pratama Bogor dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan SPT PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing; serta menjelaskan upaya yang dilakukan KPP Bogor mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor belum ada kepastian hukum, sedangkan ditinjau dari asas ease of administration and compliance dari sisi wajib pajak sangat tercermin dalam kemudahan pelaporan e-Filing tersebut, karena wajib pajak sudah tidak perlu lagi antri dan repot dengan berkas-berkas kertas. Begitu juga dari sisi fiskus, mereka sangat terbantu dengan adanya e-filing, karena sudah tidak perlu lagi melakukan perekaman data SPT, dan lain-lain. Tetapi di satu sisi dengan adanya SPT LB yang pada hakekatnya adalah SPT Nihil justru menambah beban kerja aparat pajak serta seringnya terjadi gangguan dalam akses ke website Ditjen Pajak membuat pelaksanaan e-Filing menjadi terhambat.

---

Currently most taxpayers already understand the usefulness of the Internet with various ease. This prompted the creation of an Internet-based form of taxation services. There are three applications of Internet-based information system that has been developed and launched the Directorate General of Taxation since 2005, the taxpayer registration system with the application of e-regristration, payment systems with e-payment of tax, and the tax reporting system with e-Filing. Breakthrough e-system is not another as part of a tax reform tax administration in particular. e-Filing is the delivery of the Notice Period (return period) or Notice of Annual (Annual SPT) in the form of an electronic form in computer media (e-SPT) over the internet in real time online. SPT is shaped electronic form transferred or delivered to the Directorate General of Taxes through the website www.pajak.go.id or Application Service Provider (Aplicatian Service Provider or ASP).The purpose of this study was to analyze the implementation of e-Filing in the reporting of Annual Income Tax Personal in KPP Pratama Bogor in terms of the principle of legal certainty and ease of tax administration and compliance; know the constraints faced in the implementation of reporting SPT by using the e-Filing application; and the efforts of KPP Pratama Bogor overcome obstacles faced in implementation of e-Filing.This study used a qualitative approach. The results indicate the implementation of e-Filing in KPP Pratama Bogor no legal certainty, while in terms of the principle of ease of administration and compliance of the taxpayer is strongly reflected in the ease of reporting the e-Filing, because taxpayers no longer need to queue and hassle with paper files. So also from the tax authorities, they were greatly assisted by the e-filing, because it was no longer perform SPT data recording, and others. But on the one hand with the SPT LB which is essentially nil tax return will increase the burden of work and the tax authorities of frequent interruptions in access to the website of the Directorate General of Taxation makes the implementation of e-Filing to be blocked."

"Dalam era globalisasi saat ini telah terjadi transformasi global yang digerakan oleh dua kekuatan besar, yaitu teknologi dan perdagangan. Proses transformasi tersebut berjalan dengan sangat cepat. Dibutuhkan suatu sarana penting untuk menunjang dinamika tersebut diantaranya sarana transporasi yang efisien, yaitu pesawat terbang. Awal industri penerbangan di Indonesia terjadi sekitar tahun 1949. Indonesia menjalin kerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda dengan mendirikan maskapai PT Garuda Indonesia Airways (GIA). Dengan berdirinya maskapai penerbangan nasional ini mendorong industri penerbangan dalam negeri dengan berdirinya maskapai-maskapai penerbangan lain.Munculnya perusahaan penerbangan nasional membuka celah masuknya perusahaan penerbangan asing ke Indonesia. Perusahaan penerbangan asing tersebut dalam mengembangkan usahanya dengan mendirikan cabang. Berdasarkan ketentuan Treaty ataupun Undang-Undang Domestik pendirian cabang tersebut dikukuhkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tidak seperti pada ketentuan umunmya, BUT atas perusahaan penerbangan asing tidak dijadikan sebagai ambang batas pemajakan. Pemberian hak pemajakan secara ekslusif diberikan pada pusat efektif manajemen.Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah upaya yang perlu dilakukan agar perusahaan penerbangan asing di Indonesia dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini terkait karena pengoperasian pesawat terbang mempunyai karakteristik yang bersifat khusus, sehingga pengenaan pajaknya pun bersifat khusus. 0leh karena itu, pemahaman atas pengoperasian perusahaan penerbangan secara cermat dan komnprehensif perlu dilakukan.Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti: pejabat dan petugas pajak, konsultan pajak, wajib pajak dan IATA. Penelitian ini juga didukung dengan studi literatur guna mendapatkan teori dan peraturan yang tepat untuk mendukung penelitian ini. Adapun literatur yang diteliti scperti: karya ilmiah dan peraturan perpajakan berdasarkan Ketentuan Domestik maupun dalam Tax Treaty.Berdasarkan penelitian di KPP Badora I dan II ditemukan data bahwa dalam pemenuhan kewajiban pei-pajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) perusahaan penerbangan asing sudah baik. Hal ini disebabkan pada umumnya WP tersebut didampingi oleh konsultan. Tetapi dalam masalah pemahaman dan sosialisasi peraturan masih kurang. Sehingga sering timbul dispute antara petugas dan wajib pajak. Sampai saat ini pihak KPP Badora belum pernah melakukan sosialisasi secara rutin. Masalah ekstensitikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak juga belum dioptimalkan.Berdasarkan analisa yang dilakukan, proses sosialisasi, ekstentifikasi dan intensitikasi pajak perlu dilakukan. Sosialiasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman WP dan petugas pajak. Masih banyaknya perusahaan penerbangan asing yang belum terdatar merupakan alasan mengapa diperlukan proses ekstensifikasi pajak. Proses ekstensifkasi ini terutama ditekankan pada negara non treaty partner. Proses Intensifikasi berhubungan erat dengan infotmasi peredaran bruto dan pembukuan. karena pengenaan pajak berdasarkan undang-undang domestik menggunakan norma, petugas pajak mempunyai kesulitan untuk tnengidentifikasi jenis -jenis penghasilan lebih lanjut.Oleh karena itu disarankan agar proses sosialisasi dilakukan secara inlensif baik di kalangan petugas pajak dan wajib pajak. Upaya tersebut misalnya dengan menjalin kerja sama dengan asosiasi penerbangan internasional (IATA). Fasilitas dalam treaty yang berhubungan dengan pertukaran infotmasi hendaknya dimanfaatkan untuk mendukung proses intensifikasi pengenaan pajak.

---

In the current era or global, there has peen a global transformation instigated by two large forces. Namely technology and trade, such transformation process is taking place rapidly. Important facilities are required to support such dynamic, arming other things efficient means of transportation such as airplanes. Airline industry Indonesia dates back to 1949. Indonesia engaged in cooperation with the Government of Netherlands East Indies by establishing PT Garuda Indonesia Airways (GIA). The establishment of this national airline spurred the growth of domestic air transportation industry, as indicated by the establishment of outer- airlines.The establishment of national airlines has opened the gate lot the entry of forcign airlines to Indonesia. Those foreign airlines develop their businesses by opening branch offices. Pursuant to the provisions of Treaty or Domestic Laws, such newly opened branch offices should be confirmed as Permanent Establishments (PE). Not with standing the general rules. PE of foreign airlines is not functioning as taxation threshold. Such exclusive taxation right is granted to effective management centers.The maim topic of this thesis is the efforts that need to be made for the proper fulfillment of the tax rights and obligations by foreign airliners. This is because the operation of airplanes has specific characteristics so as to require special taxation. Therefore, careful and comprehensive understanding of airline operations is required.This research employed Analytical (Descriptive method. The research instrument used was interview with the relevant panics. Such as: tax officials and officers. Tax consultants, taxpayers and IATA. This research was also supported by literary study in order to obtain the correct theories and regulations to support this research. Whereas the literature used in this research include scientific works and tax regulations, based on Domestic Regulations and Tax Treaties.The research conducted at Tax Service Office For Foreign Entities and Individuals (KPI Badora) I and II reveals sonic data that foreign airline Taxpayers have appropriately fulfilled their tax obligations. This is because consultants generally assist them. However, there is still lack of understanding and socialization of regulations. Accordingly, there are disputes between the officers and the taxpayers. Thus Tar. KPP Badora has never performed routine dissemination of information. The issues of enlarge and intensification of Taxpayers have not also been optimized.Based on the analysis, it is necessary to perform tax socialization, enlarge and intensification. Socialization is aimed at improving the comprehension of taxpayers and tax officers. The large number of foreign airlines that have not been registered is the reason why lax enlarge process is required. Such enlarge process should be focused mainly on non-treaty partner countries. Intensification process is closely related to information on gross turnover and bookkeeping. Since taxation based on domestic laws is subject to norms, tax officers face difficulties in further identifying the types of revenues.Therefore, it is recommended that the socialization process be performed intensively, both on tax officers and taxpayers. Such effort can be made, for instance, by engaging in cooperation with the international air transport association (IATA). Facilities provided in treaties related to exchange of information should be used for supporting the taxation intensification process."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan insentif PPh 21 (DTP) pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep pajak penghasilan, konsep kebijakan pajak, konsep biaya kepatuhan pajak, konsep administrasi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Hasil dari penelitian ini adalah dari tiga dimensi biaya kepatuhan, terdapat biaya kepatuhan pada dimensi time cost. Selain itu, kebijakan insentif PPh 21 kurang tepat sasaran, dikarekanan karyawan yang mendapatkan manfaat besar adalah karyawan yang berpenghasilan 10 sampai 16 juta per bulan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap kebijakan insentif khususnya PPh 21 agar dapat meminimalisir biaya kepatuhan pada masa yang akan datang, pemerintah juga perlu membuat kebijakan baru pengganti insentif PPh 21, seperti memberikan bantuan langsung tunai kepada karyawan yang terdampak pandemi Covid-19

---

This Study discusses the application of income tax on employment incentive policy in PMK number 82/PMK.03/2021 in terms of compliance costs at PT Tirta Fresindo Jaya The purpose of this study is to find out how the income tax on employment incentive policy is applicated in PMK number 82/PMK.03/2021 in terms of compliance costs at PT Tirta

Fresindo Jaya. The concept used in this study is include the concept of income tax, tax policy, tax compliance costs, and the tax administration.This study is using the qualitative research approach with a postpositivism approach the results of this study are of the three dimensions of compliance costs, there are compliance costs on the time cost dimension. In addition, the PPh 21 incentive policy is not on target, because employees who get the most benefits are employees who earn 10 to 16 million per month. Therefore, the government needs to socialize incentive policies, especially PPh 21 in order to minimize compliance costs at the In the future, the government also needs to make a new policy to replace PPh 21 incentives, such as providing direct cash assistance to employees affected by the COVID-19 pandemic"

"Penelitian ini membahas objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yakni perbedaan pemajakan atas penghasilan dari jasa konstruksi yang bersifat final dan tidak final dan dampak perbedaan pemotongan PPh atas jasa konstruksi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pemajakan ganda atas penghasilan dari jasa konstruksi yang memiliki sifat pemajakan yang berbeda. Perbedaan pemotongan PPh atas jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

---

This study discusses the object of withholding income tax (PPh) on construction service seen from certainty principle. This research raised two issues, namely the differences of global taxation and schedular taxation on construction service fee and the impact of the different from withholding income tax on construction service. This research using qualitative approach with desciriptive design.

This research states that there is double taxation on construction service fee wich have different characteristic in withholding income tax. The different characteristic in withholding income tax on construction service in Indonesia Income Tax Law appear the ambiguous tax in its implementation."

"Penelitian ini membahas peraturan pengecualian pemungutan PPh (Studi Kasus Pada PT. XYZ) ditinjau dari asas compliance cost. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ditinjau dari asas compliance cost pengecualian pemungutan PPh yang dialami oleh PT. XYZ tidak berjalan dengan seharusnya. Ditinjau dari aspek compliance cost masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi, sumberdaya, birokrasi, dan disposisi.

---

This research addresses the regulation of income tax exemptions (case study on PT. XYZ) based on compliance cost principle. This study used a qualitative approach with the types of descriptive research. This research concluded that income tax exemptions that is experienced by PT. XYZ doesn't carry out like it should. Based on compliance cost principle, there is still contained some shortcomings in communication, resources, birocration, and disposition."