Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah baikdalam memberantas dan mencegah terjadinya praktek monopoli dan persainganusaha tidak sehat dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan jenis peraturanlain setingkat Undang-Undang maupun dibawahnya. Penelitian ini jugamembandingkan cara menangani dan mengelola pasar Mini Market di Indonesiadengan Jepang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengulas lebih dalamperaturan-peraturan mengenai Mini Market dalam mengelola pasar agar tetapbebas dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan melindungiPasar Traditional dan UMKM. Tujuan lainnya adalah untuk membandingkan 2pendekatan dari 2 negara yang berbeda untuk menjaga keadaan pasarbersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk yuridisnormatif. Penemuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah memilikibanyak peraturan dalam mengatur dan mengelola pasar Mini Market, setiapperaturan tidak ditujukan untuk satu tujuan namun memiliki tumpang tindihkewenangan dan masih dibutuhkannya sosialisasi kepada baik kepada masyarakatmaupun aparatur penegak hukum mengenai peraturan-peraturang yangbersangkutan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses regarding the government's authority both in combating andpreventing monopolistic practices and unfair business competition by Law No. 5of 1999 and another level of regulation Act or under it. The study also comparedhow to handle and manage market Mini Market in Indonesia with Japan. Thepurpose of this study is to review in depth the regulations regarding Mini Marketand in managing the market so that it remains free from monopolistic practicesand unfair business competition and protect the Traditional Market and SMEs.Another aim was to compare 2 approaches from 2 different countries to maintainthe state of the relevant market. This study is a qualitative research in the form ofnormative. The findings in this study is that the government has many regulationsto regulate and manage market Mini Market, every regulation is not intended forone purpose but have overlapping authority and are still in need of socialization toboth the community and law enforcement officials on the rules concerned."

"ABSTRAKPasarhalal merupakan pasar yang identik dengan konsep Islam. Kebutuhan pasar halal meningkat seiiring dengan pertumbuhan populasi Muslim di dunia. Keadaan ini dimanfaatkan oleh sejumlah negara untuk mendapatkan keuntungan, baik negara mayoritas Muslim maupun negara non-Muslim. Jepang melirik pasar ini merupakan pasar yang strategis. Jumlah wisatawan Muslim yang datang ke Jepang meningkat karena adanya kemudahan yang didapat seperti bebas visa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Pelakubisnis di Jepang juga melakukan inovasi dengan menciptakan produk halal dan menyiapkan fasilitas ramah untuk Muslim. Studiini, membahas tentang relasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku pasar dalam mengembangkan pasar halal di Jepang, dimana peranan pemerintah begitu sangat penting.

---

ABSTRACTHalal market is a market that is identical with Islamic concept. The need for halal market increases along with the growth of the Muslim population in the world. This situation is used by a number of countries to gain profit. Both Muslim majority countries and non Muslim countries. Japan is eyeing this market is a strategic market. The number of Muslim tourists coming to Japan has increased due to the ease of getting such visa free by the Japanese government. Businesses in Japan are also innovating by creating halal products and preparing friendly facilities for Muslims. This study, discusses relations between government and business in developing halal markets in Japan, where the role of government is so important."

"Skripsi ini menganalisis fakta terkait posisi dominan yang ditimbulkan dari akuisisi Tokopedia oleh Tiktok menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta akibat hukum terhadap posisi dominan dalam big data yang dimiliki Tiktok dalam pasar e-commerce menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana data yang digunakan berasal perundang-undangan, artikel-artikel, beserta buku-buku. Pada faktanya, Tokopedia dan TikTok Shop tidak memenuhi kriteria batasan penguasaan pangsa pasar yang dimaksudkan oleh Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dugaan penyalahgunaan posisi dominan tidak terbukti. Namun, TikTok diketahui menguasai penetrasi media sosial di Indonesia sebesar 73% yang menunjukkan bahwa TikTok mempunyai posisi dominan dalam pangsa pasar media sosial di Indonesia, walaupun tidak di dalam pangsa pasar e-commerce. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan interaksi data dari media sosial TikTok dengan Tokopedia yang berada di bawah kendali TikTok. Interaksi ini dapat berakibat pada potensi penyalahgunaan dan penguasaan big data, di mana big data tersebut berkaitan erat dengan konsep fasilitas esensial (essential facility). Oleh sebab itu, TikTok memiliki potensi untuk memonopoli pasar dengan memanfaatkan fasilitas esensial berupa big data konsumen Indonesia yang dimilikinya. Agar hukum persaingan usaha yang diimplementasikan dapat relevan dengan teknologi yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu, KPPU perlu mempertimbangkan pemanfaatan big data dalam menentukan posisi dominan sehingga persaingan usaha yang tidak sehat dapat dicegah.

---

This thesis analyzes the facts related to the dominant position that resulted from the acquisition of Tokopedia by Tiktok according to Antitrust Law in Indonesia and the legal consequences of the dominant position in big data owned by Tiktok in the e-commerce market according to Antitrust Law in Indonesia. This thesis is prepared using a normative juridical research method, where the collected data comes from existing laws, articles, and books. In fact, Tokopedia and TikTok Shop do not meet the criteria for market share control limits defined by Article 25 paragraph (2) of Law Number 5 Year 1999 and therefore the presumption of abuse of dominant position is not proven. However, TikTok is known to control social media penetration in Indonesia by 73%, which shows that TikTok has a dominant position in the social media market share in Indonesia, although not in the e-commerce market share. This can be associated with the data interaction from TikTok's social media with Tokopedia, which is under TikTok's control. This interaction may lead to the potential of misuse and control of big data, where big data is closely related to the concept of essential facility. As a result, TikTok has the potential to monopolize the market by exploiting the essential facility of Indonesian consumers' big data. In order to make the implemented antitrust law relevant to the developing technology over time, KPPU needs to consider the utilization of big data in determining the dominant position thus unfair business competition can be prevented."

"Penentuan pasar bersangkutan merupakan langkah awal yang krusial dalam menganalisis suatu kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga sudah semestinya pendefinisian pasar bersangkutan di dalam suatu perkara harus tepat dan akurat agar tidak terjadi hasil analisis terhadap pelanggaran persaingan usaha yang keliru. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha mengatur penetapan pasar bersangkutan dan struktur pasar terhadap kasus penguasaan pasar minyak goreng kemasan pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Adapun bahan-bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum maupun non hukum yang dilakukan melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian metode penentuan pasar bersangkutan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dengan Peraturan Ketua KPPU No. 4 Tahun 2022 serta ketidaksesuaian penafsiran struktur pasar oleh Majelis Komisi berdasarkan data faktual terkait industri minyak goreng yang dilihat melalui teori dasar ekonomi yang digunakan di dalam hukum persaingan usaha. Sehingga saran yang diberikan adalah agar dibentuk produk hukum yang lebih rinci lagi dalam pengaturan terkait metode penentuan pasar bersangkutan dan struktur pasar agar tercapai kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia. Penulis juga memberikan saran agar dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha, investigasi yang dilakukan lebih sistematis dan menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran pasar bersangkutan dan struktur pasar dalam proses penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

The determination of the relevant market is a crucial initial step in analyzing an activity suspected of violating Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Therefore, the definition of the relevant market in a case should be precise and accurate to avoid erroneous analysis of competition law violations. The issue addressed in this research is how competition law regulates the determination of the relevant market and market structure in the case of the dominance of the packaged cooking oil market in Verdict of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 15/KPPU-I/2022. The legal research method employed is normative juridical with a descriptive analytical research type. The research materials consist of legal and non-legal sources, conducted through the study of legal documents and literature. The results of this research indicate that there is inconsistency in the method of determining the relevant market by the Commission Panel with Chairman of the KPPU Regulation No. 4 of 2022 and a mismatch in the interpretation of market structure by the Commission Panel based on factual data related to the cooking oil industry viewed through the basic economic theories used in competition law. Therefore, the suggestion is to establish more detailed legal provisions regarding the methods of determining the relevant market and market structure to achieve legal certainty for business actors in Indonesia. The author also recommends that in the examination of competition cases, investigations should be conducted more systematically and comprehensively to avoid errors in the interpretation of the relevant market and market structure in the enforcement of competition law in Indonesia."

"Di Indonesia, dikenal dua jenis penyiaran berupa penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran televisi itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu Free to Air TV dan Pay TV. PT. Media Nusantara Citra Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media dan hingga saat ini telah membawahi empat anak perusahaan stasiun Free to Air TV, yaitu PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT. Global Informasi Bermutu, PT. MNC Televisi Indonesia, dan PT. MNC Televisi Network. Penelitian skripsi ini menggambarkan bagaimana kedudukan PT. Media Nusantara Citra Tbk terhadap posisi dominan di dalam pasar stasiun Free to Air TV di Indonesia, yang dapat dianalisis melalui pangsa pasar periklanan dan pangsa pemirsa yang dikuasai, kemampuan keuangan yang dimiliki, serta akses terhadap penjualan jasa penyiaran televisi yang dimiliki oleh PT. Media Nusantara Citra Tbk. Setelah itu, akan dianalisis tindakan PT. Media Nusantara Citra Tbk yang dapat merupakan tindakan antikompetitif sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar stasiun Free to Air TV. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mana pengolahan data dilakukan dengan melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa PT. Media Nusantara Citra Tbk telah menguasai persentase pangsa pasar periklanan dan pangsa pemirsa terbesar di dalam pasar stasiun Free to Air TV dari beberapa tahun terakhir. Selain itu, PT. Media Nusantara Citra Tbk juga memiliki kemampuan keuangan yang stabil, serta akses terhadap pasar keuangan nasional perusahaan, serta akses terhadap penjualan jasa penyiaran televisi yang sudah memadai. Namun, PT. Media Nusantara Citra Tbk tidak memegang posisi dominan di dalam pasar yang bersangkutan karena tidak memenuhi ketentuan menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian, PT. Media Nusantara Citra Tbk tidak melakukan tindakan antikompetitif yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena tindakan yang dilakukan tidak mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In Indonesia, there are two types of broadcasting, namely radio broadcasting and television broadcasting. Television broadcasting itself is divided into two types, Free to Air TV and Pay TV. PT. Media Nusantara Citra Tbk is a company which engaged in the media sector and until today, the company iself has owned four Free to Air TV station subsidiaries, namely PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT. Global Quality Information, PT. MNC Televisi Indonesia, and PT. MNC Television Network. This thesis research describes how the position of PT. Media Nusantara Citra Tbk towards the dominant position in the Free to Air TV station market in Indonesia, which can be analyzed through the advertising market share and the controlled audience share, the financial capabilities they have, and access to the sales of television broadcasting services owned by PT. Media Nusantara Citra Tbk. After that, it will be analyzed the actions of PT. Media Nusantara Citra Tbk, which can be an anti-competitive action that causes unfair business competition in the Free to Air TV station market. This study uses a normative juridical approach, namely research in which data processing is carried out by classifying written legal materials. Through this research, it was concluded that PT. Media Nusantara Citra Tbk has dominated the advertising market share and the largest audience share in the Free to Air TV station market from the last few years. In addition, PT. Media Nusantara Citra Tbk also has a stable financial capacity, as well as access to the company's national financial market, as well as adequate access to sales of television broadcasting services. However, PT. Media Nusantara Citra Tbk does not hold a dominant position in the relevant market because it does not comply with the provisions under the Competition Law in Indonesia as regulated in Law Number 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Then, PT. Media Nusantara Citra Tbk did not take anti-competitive actions that led to monopolistic practices and unfair business competition because the actions taken did not indicate a violation of the prevailing laws and regulations."

"ABSTRAKSkripsi ini mebahas tentang analisis yuridis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan dalam sektor minuman olahan serbuk yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada melalui Program Pop Ice The Real Ice Blender yang termuat dalam Internal Office Memo No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014. Program ini diperkuat dengan adanya Surat Perjanjian Kontrak Dislay Pop Ice antara PT Forisa Nusapersada dengan para pemilik kios minuman dan atau toko pasar. KPPU menyatakan bahwa PT Forisa Nusapersada terbukti bersalah dan melanggar Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sekaligus membayar denda sebesar Rp 11.467.500.000,00. Adapun dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan tujuan menganalisis Program Pop Ice The Real Ice Blender yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2009, dan Peraturan Komisi No. 6 Tahun 2010. Penguasaan Pasar merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun, penguasaan pasar diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sehat. Kemudian, seorang pelaku usaha dinyatakan memiliki posisi dominan apabila menguasai 50 atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes about judicial analysis towards the Commission for the Supervision of Busioness Competition decision No. 14 KPPU L 2015 related to market controlling and abuse of dominant position in powdered beverage sector which conducted by PT Forisa Nusapersada through Pop Ice The Real Ice Blender Program in Internal Office Memo No. 15 IOM MKT DB XII 2014 on 24th December 2014. The Program is strengthened by the letter of Pop Ice contract agreement between PT Forisa Nusapersada and the owner of kiosk or shop in the market. KPPU stated that PT Forisa Nusapersada was found guilty and violated the article 19 a and b , and article 25 1 a and c Law No. 5 Year 1999 and pay a fine of 11.467.500.000,00. The writer used yuridis normative method to analyze Pop Ice The Real Ice Blender Program by PT Forisa Nusapersada based on the Law No. 5 Year 1999, Commission Regulation No. 3 Year 2009, and Commission Regulation No. 6 Year 2010. Market Controlling is an activity that is prohibited under the Law No. 5 Year 1999. However, market controlling is allowed if conducted fair and achieved in a legal way. Also, if a businessman stated has a dominant position if they holds 50 or more market controlling of one particular type of goods or service."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan mekanisme ganti rugi terhadap investor yang terkena dampak kejahatan dalam Pasar Modal di Pasar Modal Indonesia, Amerika, China, Jepang, dan Inggris. Dari perbandingan tersebut dapat terlihat kelebihan dan kekurangan dari tiap mekanisme yang berlaku di masing-masing Negara, serta rumusan mekanisme ganti rugi yang tepat untuk diterapkan di Pasar Modal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode kepustakaan. Mekanisme ganti rugi yang terdapat di Indonesia sangat tertinggal apabila dibandingkan dengan negara lain. Aspek utama yang mengakibatkan Indonesia tertinggal dari negara-negara pembanding adalah di Indonesia pihak yang melakukan pengurusan ganti rugi adalah investor, sementara di negara pembanding Otoritas diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan ganti rugi. Kedua, belum terdapat wadah atau rekening khusus yang berfungsi untuk menyimpan dana yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penggantian terhadap investor korban kejahatan dalam Pasar Modal.

---

This thesis discusses about civil compensation mechanism on capital market fraud in Indonesia compared with some other countries in the world such as America, People`s Republic of China, Japan, and England. Based on the comparison it can be seen the advantages and disadvantages of each mechanism that applies in each country as well as the formulation of appropriate compensation mechanisms to be applied in Indonesia capital market. The research method used in writing this thesis is a normative juridical method using secondary data obtained through the library method. The civil compensation mechanism applied in Indonesia is very lagging behind when compared to other countries. The main aspect that causes Indonesia to lag behind comparative countries is that the party that takes care of compensation is an investor, while in the comparative country the authority is authorized to take care of compensation. Secondly, there is no special account that functions to save funds which will later be used to replace investor who are victims of capital market fraud."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dari Undang-undang Pasar Modal Indonesia dalam mengatasi praktik Insider trading dan menganalisis penanganan praktik Insider trading oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Securities and Exchange Surveillance Commission (SESC) sebagai otoritas pengatur dan pengawas pasar modal di Indonesia dan Jepang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan bersumber dari data sekunder. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, kekurangan dalam mengatasi perdagangan informasi oleh orang dalam masih terlihat oleh salah satu faktor yaitu ketidakjelasan definisi hukum. Kerangka peraturan yang ada saat ini tidak memiliki definisi yang tepat mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan orang dalam, yang menyebabkan kesulitan untuk membedakan antara perilaku pasar yang sah dan kegiatan terlarang. Akan tetapi dalam urusan denda dan larangan pemerintah Indonesia mengeluarkan UU P2SK. Disisi lain, Pemerintah Jepang telah mengupayakan beberapa upaya pemeriksaan perdagangan orang dalam di pasar tunai (Tokyo Stock Exchange) dan pasar derivatif (Bursa Osaka), Japan Exchange Regulation (JPX-R). Meskipun SESC Jepang menyelidiki dan menghukum perdagangan orang dalam lewat harmonisasi beberapa institusi, SESC tidak dapat mengekang volume epidemi yang hampir terjadi saat ini. Berdasarkan mini riset yang telah dilakukan, terdapat 6 kritikus yang menyatakan bahwa SESC Jepang masih sangat lemah dalam hal pengawasan, kontrol, dan regulasi perdagangan orang dalam dan tidak efisien dalam melakukan penyelidikan.

---

The purpose of this study is to identify the weaknesses of the Indonesian capital market law in addressing insider trading practices and analyze the handling of insider trading practices by the financial services authority and the Securities and Exchange Surveillance Commission (SESC) as the regulatory authority and capital market supervisor in Indonesia and Japan. The method used in this research is doctrinal legal research with secondary data. The results in this study show that in Indonesia, the shortcomings in addressing insider trading of information are still seen by one factor, namely the lack of clarity of legal definitions. The current regulatory framework lacks a precise definition of what constitutes insider trading, which makes it difficult to distinguish between legitimate market behavior and prohibited activities. However, in terms of fines and prohibitions, the Indonesian government passed the P2SK Law. On the other hand, the Japanese government has made some efforts to check insider trading in the cash market (Tokyo Stock Exchange) and derivatives market (Osaka Exchange), Japan Exchange Regulation (JPX-R). Although Japan's SESC investigates and punishes insider trading through the harmonization of several institutions, it cannot curb the volume of the current near epidemic. Based on the mini-research conducted, 6 critics stated that Japan's SESC is still very weak in terms of supervision, control, and regulation of insider trading and inefficient in conducting investigations."

"Penelitian ini mencoba untuk memetakan kondisi perfilman Indonesia dalam konteks pasar film dunia dan mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Satu pijakan penting dalam penelitian ini adalah mempelajari pola penjualan film Indonesia melalui partisipasi aktif di festival film internasional. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya mengembangkan film indonesia di tingkat dunia, terutama melalui program penguatan daya saing yang berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif guna menggali informasi dari berbagai pihak seperti pelaku industri film dalam negeri, pegiat film internasional, dan pembuat kebijakan terkait perfilman. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam menetapkan strategi kebijakan perfilman, khususnya dalam mengembangkan film indonesia berorientasi dunia.

---

This thesis intent to map out the current conditions and challenges facing Indonesian films within the context of accessing international film markets and to identify suitable supportive government policies. This research departs from studying sales patterns of Indonesian films through participation in international film festivals. The research outcome demonstrates that government policies may play a significant role in internationalizing Indonesian films through various programs to support its sustainable competitiveness.The research is based on qualitative interpretative methods in obtaining information and insights from both domestic and international film industry stakeholders as well as various government policymakers involved in the Indonesian film sector. The outcome of this research is expected to contribute in formulating policy strategies related to support the sustainable internationalization of Indonesian films."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh turbulensi lingkungan kepada orientasi strategis dan kapabilitas dinamik dan dampaknya kepada keunggulan kompetitif pada obyek penelitian di industri eSports Indonesia. Industri eSports Indonesia dianggap sebagai industri baru lahir, industri yang ditandai oleh lanskap kompetitif yang ambigu, kurangnya standar produk, dan permintaan pelanggan yang tidak pasti sehingga untuk meraih keunggulannya diperlukan keterampilan strategis dan kemampuan adaptasi. Oleh karenanya perlu dikaji bagaimana turbulensi lingkungan mempengaruhi orientasi strategis khususnya orientasi pasar dan kemampuan adaptasi organisasi serta dampaknya terhadap keunggulan posisi dalam industri baru.Data penelitian dikumpulkan dengan cara survei dan kuesioner didistribusikan ke 50 organisasi di industri eSports. Data dianalisis dengan menggunakan bantuan SmartPLS 2.0 dengan teknik Partial Least Square Structural Equation Model (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa turbulensi lingkungan mendorong organisasi untuk memiliki orientasi pasar dan meningkatkan kemampuan adaptasi organisasinya. Orientasi pasar Amempengaruhi adaptasi organisasi secara positif. Lebih lanjut orientasi pasar dan kemampuan adaptasi organisasi memberikan pengaruh positif tehadap keunggulan posisi.

---

This study analyzes the effect of environmental turbulence on strategic orientation and dynamic capabilities and their impact on competitive advantage on research objects in the eSports industry in Indonesia. The Indonesian eSports industry is considered a nascent industry, an industry characterized by ambiguous competitive landscapes, lack of product standards, and uncertain customer demand so that to achieve excellence requires strategic skills and adaptability. Therefore, it is necessary to study how environmental turbulence influences strategic orientation especially market orientation and organizational adaptability and its impact on positional advantage in new industries.

Research data was collected by means of surveys and questionnaires distributed to 50 organizations in the eSports industry. Data were analyzed using SmartPLS 2.0 with Partial Least Square Structural Equation Model (PLS-SEM). The results showed that environmental turbulence encouraged organizations to have a market orientation and improve their organizational adaptability. Market orientation positively influences organizational adaptation. Furthermore, market orientation and organizational adaptability have a positive influence on positional advantage."