Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas makna dari istilah ?Cina? di Indonesia jika ditinjau secara etimologis, penggunaannya di masyarakat, serta pendapat warga negara Indonesia non-keturunan Tionghoa. Topik ini diambil karena selama ini istilah ?Cina? cenderung dianggap memiliki makna diskriminatif dan makna negatif lainnya bagi keturunan Tionghoa di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dalam bidang sosiolinguistik dan peneliian lapangan dengan melakukan survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Hasil penelitian akan menguraikan makna istilah ?Cina? di Indonesia secara etimologis dan penggunaan istilah ini di masyarakat, serta memaparkan pendapat warga negara Indonesia non-keturunan Tionghoa mengenai istilah ?Cina?.

---

ABSTRACTThe term ?Cina? in Indonesian social usage is perceived as a derogatory term by a certain people who are Indonesian Chinese descendants. According to them, ?Cina? has a negative and discrimination sense. This field research tries to describe the ?Cina? term from sociolinguistic and etimological point of view. Not like formerly researches which used Indonesian Chinese descendants as their informants, in this research I use the Indonesian indigenous people. The data are collected from questionnaires answered by informants. The result will describe the meaning of ?Cina? in Indonesia, and other non-derogatory terms such as ?Tiongkok? and ?Tionghoa? from etimological perspective. Beside that, I will describe the Indonesian indigenous people?s opinion about the ?Cina? term as showed by the data."

"ABSTRAKPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa yang terkait dalam perkawinan adalah seorang pria dengan seorang wanita, akan tetapi dalam ekadaan tertentu seorang pria boleh beristri lebih dari seorang dengan memenuhi persyaratan tertentu. Akan tetapi dalam melaksanakan poligami sering terjadi pelanggaran, sehingga timbul suatu sengketa di pengadilan. Pelanggaran terhadap perkawinan poligami tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan dengan adanya gugatan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pokok permasalahan yang dianalisis adalah pembatalan perkawnan oleh Mahamah Agung dan kekuatan menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang ditunjang dengan wawancara dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan uraian deskriptis yang dapat menjabarkan jawaban permasalahan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris adalah sempurna/kuat, dengan adanya pembatalan perkawinan maka tidak secara serta merta Akta Notaris tersebut menjadi batal. Batalnya suatu Akta Notaris hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan dan dalam Akta Notaris haruslah terdapat cacat. Apabila akta notaris tersebut mengikat pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut tidak boleh dirugikan, sehingga akta notaris tersebut masih tetap kuat pembuktiannya selama akta tersebut dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak melanggar kesusilaan. Agar tidak terdapat ketidakseimbangan dalam hukum, maka diperlukan kesadaran dari berbagai pihak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRAKThe marriage was the association was born the heart between a man and a woman as the husband and wife with the aim of forming the family, the happy and lasting household was based on the Deity the Lord. From this understanding was known that that was tied in the marriage was a man with a woman, but in the certain situation of a man might have wives more than a person by meeting the certain condition. But in the implementation of polygamy often the violation happened, so as to emerge a dispute in the Court. The violation of the marriage of this polygamy could be cancelled by the Court with the existence of the lawsuit from the sides that held this marriage and the interested third party. The subject of the problem that was analysed was the cancellation of the marriage by the Supreme Court and the strength of authentication of the notary's certificate after having the cancellation of the marriage. This writing used the normative research method with the study of the bibliography that was supported with the interview and the data that were received was analysed qualitatively, so as to produce the analysis deskriptis that could clarify the problem answer. The decision of the Republic of Indonesia Supreme Court."

"Tesis ini membahas tentang berlakunya hukum perdata dalam pembagian waris untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang masih memberlakukan pembagian waris secara adat dalam keluarganya. Etnis Tionghoa yang merupakan bagian dari penduduk di wilayah Indonesia pada wilayah tertentu masih memberlakukan kebiasaan serta tradisi adat Tionghoa yang turun-menurun menjadi bagian dari kepercayaan yang dianut oleh keluarga etnis Tionghoa di Indonesia. Demikian halnya terhadap pembagian waris, maka pembagian secara adat dan secara hukum perdata terdapat perbedaan yang kerap kali menimbulkan permasalahan. Permasalahan utama timbul karena adanya perbedaan pembagian harta peninggalan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaan ini tentunya menimbulkan ketidakadilan dan melanggar kesetaraan gender yang di zaman modern ini sudah tidak adanya perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017, terdapat harta peninggalan yang dibagi oleh pewaris untuk anak laki-laki sulungnya pada saat pewaris masih hidup. Mengingat bahwa harta peninggalan berasal dari pewarisan ibu kandungnya sehingga anak-anak lain mempunyai hak atas harta warisan sehingga bertentangan dengan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum negara mengalahkan hukum adat sehingga dalam hal terdapat sengketa yang timbul akibat dilanggarnya kerugian dari pihak ahli waris yang sah akibat pembagian secara adat maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengikuti aturan pembagian waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Buku Kedua tentang Kebendaan.

---

This thesis discusses the civil law enforcement in customary distributing of inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent who still impose customary distributing of inheritance in his family. The ethnic Chinese who are part of the population in the territory of Indonesia in certain areas still impose the customs and traditions of Chinese customs that fall down and become part of the beliefs held by Chinese ethnic families in Indonesia. Similarly to the distribution of inheritance, the distribution of custom and civil law has differences that often cause problems. The main problems arise because of differences in the distribution of heritage treasure between boys and girls. This distinction, of course, leads to injustice and violates gender equality as there is no difference in status between women and men in modern times. In the case of Supreme Court verdict Number 147K Pdt 2017, there is a heritage treasure shared by the heir to his eldest son when the heir is alive. Given that the heritage treasure is derived from the inheritance of the biological mother so that other children have the right to inheritance thereby it is contrary to the law. The research method used in this research is normative juridical with qualitative approach and analytical descriptive. This study concludes that the law of the state defeats customary law so that in the case of a dispute arising from the violation of the losses of the legitimate heirs due to customary distribution, the settlement is done by following the rules of distribution of inheritance as set forth in the Civil Code especially in the Second Book about Material. Keywords Civil Law, Customary Law, Chinese Ethnicity, Inheritance Law."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembatasan terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa untuk memperoleh tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan didasarkan pada Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa dengan didasarkan pada praturan tersebut, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak sepenuhnya berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

ABSTRACTThis thesis is about the restrictions for Indonesian Citizens of Chinese Descendant to own a land with proprietary status in Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta Special Region), based on Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. The method used for this thesis is juridicial normative, and the qualitative method is used for data analysis. This study concludes that based on the regulation, Indonesian citizens of Chinese Descendant are not eligible to own a land in Daerah Istimewa Yogyakarta with proprietary status, and Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria is not copmpletely enforced in Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta)."

"Tesis ini menganalisis tentang Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 460/Pdt.G/2018/PN.Bks yang berlanjut dengan  Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, nomor 251/PDT/2019/PT.Bdg.  Putusan ini membahas mengenai ahli waris anak angkat dalam proses pewarisan Golongan WNI keturunan Tionghoa. Pemasalahan dalam tesis ini adalah pengaturan hak mewaris dari anak asuh dan anak angkat serta prosedur maupun mekanisme pengangkatan anak baik menurut Staatsblad No 129 tahun 1917 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dalam analisisnya. Penelitian ini menggunakan sumber utama berupa data sekunder dengan penelusuran literatur bahan hukum dan didukung dengan wawancara dengan pakar di bidang notaril. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan hak mewaris dari anak asuh adalah mewaris dari orang tua kandungnya sedangkan hak mewaris dari anak angkat memutus hubungannya dengan orang tua kandungnya berakibat bahwa anak angkat mewaris dari orang tua angkatnya. Adapun prosedur dalam Staatsblad menggunakan akta notaril, Adapun ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menggunakan putusan atau penetapan dari pengadilan yang melibatkan hakim guna menjamin kepastian hukum.

---

This thesis analyzes the Bekasi District Court Decision number 460/Pdt.G/2018/PN.Bks which continues with the Decision of the West Java High Court, number 251/PDT/2019/PT.Bdg. This verdict discusses the heirs of adopted children in the process of inheritance of Indonesian Groups of Chinese descent. The problem in this thesis is the regulation of inheritance rights of foster children and adopted children as well as procedures and mechanisms for adoption of children according to Staatsblad No. 129 of 1917 and the Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 6 of 1983. This research is normative juridical, analytical descriptive with an approach qualitative analysis. This research uses primary sources in the form of secondary data by searching the legal material literature and supported by interviews with experts in the notary field. The results of this study that the regulation of inheritance rights of foster children is inherited from their biological parents while the inheritance rights of adopted children sever their relationship with their biological parents resulting in adoptive children inheriting from adoptive parents. The procedure in the Staatsblad uses a notarial deed, the provisions of the Supreme Court Circular (SEMA) use decisions or judgments from courts involving judges to ensure legal certainty."

"Tulisan ini membahas wacana argumentatif dalam ceramah para ulama Indonesia tentang hukum demonstrasi. Argumen tersebut dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu argumen prodemonstrasi dan argumen kontrademonstrasi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perbedaan unsur-unsur argumentasi yang dibangun oleh para ulama dalam pendapatnya tentang hukum demonstrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari video-video ceramah dalam laman YouTube dengan tiga kriteria: 1) video berdurasi tidak lebih dari 10 menit, 2) video bermuatan argumentasi pro atau kontra demonstrasi, dan 3) ceramah itu disampaikan oleh ustaz asal Indonesia. Atas dasar itu, dipilih enam video yang dibagi menjadi tiga ceramah prodemonstrasi dan tiga ceramah kontrademonstrasi. Setelah itu, video-video tersebut ditranskripsi dengan teknik ortografis untuk dijadikan sebagai data analisis. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori Toulmin (2013). Hasil penelitian ini adalah ditemukan perbedaan penyampaian klaim serta sumber data dan pembenaran yang dijadikan sebagai landasan penetapan hukum Islam. Klaim dalam pendapat prodemonstrasi cenderung bersifat tersirat secara logis. Data dan pembenaran yang digunakannya berasal dari sumber sekunder hukum Islam, yaitu urf dan mashlahah mursalah. Sementara itu, klaim dalam pendapat kontrademonstrasi bersifat lugas dengan data dan pembenaran yang berasal dari Al-Qur’an dan sunah/hadis Nabi.

---

This paper discusses the argumentative discourse in the lectures of the Indonesian ulemas about the law of demonstration. The argument is divided into two points of view, that is the pro-demonstration argument and the counter-demonstration argument. The purpose of this study is to describe the differences in the elements of argumentation developed by the ulemas in their opinion about the law of demonstration. The method used in this research is qualitative method. The source of the data used comes from video lectures on the YouTube page with the following criteria: 1) videos are about 10 minutes long, 2) videos containing pro-demonstration or counter-demonstration arguments, and 3) the lectures are delivered by Indonesian ulemas. On that basis, six videos were selected which were divided into three pro-demonstrations and three counter-demonstrations. After that, the videos were transcribed using orthographic techniques to be used as data analysis. The theory used to analyze the data is the theory of Toulmin (2013). The results of this study are found differences in the submission of claims as well as sources of data and warrant that are used as the basis for determining Islamic law. Claims in pro-demonstration opinions tend to be logically implied. The data and the warrant it uses come from the second source of Islamic law, namely urf and marshalah mursalah. Meanwhile, the claims in the counter-demonstration opinion are straightforward with data and warrant derived from the Qur'an and hadith."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pemikiran Liem Koen Hian, salah satu pendiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI), tentang kedudukan orang Tionghoa di Indonesia. Skripsi ini mengambil periodisasi tahun 1919 ? 1951. Tahun 1919 adalah tahun ketika Liem mulai aktif menunjukkan pemikiran-pemikiran politiknya, sedangkan 1951 merupakan tahun ketika Liem memutuskan untuk meninggalkan arena politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikirannya mengenai kedudukan orang Tionghoa dipengaruhi oleh kedudukan orang-orang Tionghoa sebagai minoritas perantara di Hindia Belanda dan perkembangan nasionalisme Indonesia. Dalam pemikiran Liem, kebangsaan Indonesia didasari oleh persamaan kepentingan, nasib, dan cita-cita sehingga tidak mustahil bagi peranakan Tionghoa untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Penerlitian ini juga memperlihatkan bahwa Liem adalah salah satu peletak dasar bagi bergabungnya golongan peranakan Tionghoa dalam kebangsaan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is explain Liem Koen Hian‟s thoughts, one of the founders of Partai Tionghoa Indonesia (PTI), about the Chinese position in Indonesia. The period of this thesis is between 1919 ? 1951. On 1919 Liem started active show his political thoughts, therefore 1951 is the year when Liem decide to leave the arena of politic. The result from this study shows that his thoughts about the Chinese position was influenced by the Chinese‟s position as the middleman minority in Dutch Indische and the development of Indonesian nationalism. In Liem‟s thoughts, Indonesian nation was based by the similarity of interest, fate, and desire until it is possible for the peranakan Chinese to be a part of Indonesian. On this study also shows that Liem is one of the founders for the peranakan Chinese to gather into the Indonesian."

"Dilatarbelakangi maraknya radikalisme di dalam maupun di luar negeri, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui ada tidaknya WNI di Qatar yang terpapar radikalisme, untuk mengetahui tingkat keterpaparan WNI di Qatar terhadap radikalisme, dan untuk mengetahui variabel apa saja yang memiliki hubungan dengan keterpaparan WNI di Qatar terhadap radikalisme. Metode penelitian ini kuantitatif. Populasi adalah WNI yang tinggal di negeri Qatar. Jumlah sampel 132 orang, dan teknik sampling adalah incidental sampling. Teknik pengumpulan data primer  melalui survei dengan instrumen penelitian menggunakan alat ukur Religious Radicalism Scale (ReadS) yang diformulasikan oleh Sukabdi (2022) yang dihubungan dengan tujuh karakteristik demografi, yakni jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, lama tinggal di Qatar, organisasi yang diikuti, dan tingkat pendapatan. Teknik analisis menggunakan analisis frekuensi, analisis tabulasi silang (cross-tabulation), analisis jalur (path coefficient), analisis cross-loading, analisis independent sample t test, dan analisis korelasi Spearman (Rank-Spearman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden terbukti terpapar radikalisme agama; tingkat keterpaparan radikalisme bervariasi. Ketujuh variabel demografi memiliki hubungan dengan tingkat radikalisme.

---

Against the backdrop of rampant radicalism at home and abroad, this study aims to determine whether there are Indonesian citizens in Qatar who are exposed to radicalism, to determine the level of exposure of Indonesian citizens in Qatar to radicalism, and to find out what variables are related to the exposure of Indonesian citizens in Qatar to radicalism. This research method is quantitative. The population is Indonesian citizens living in the country of Qatar. The number of samples is 132 people, and the sampling technique is incidental sampling. The primary data collection technique is through surveys with research instruments utilizing the Religious Radicalism Scale (ReadS) measuring instrument formulated by Sukabdi (2022), which is related to seven demographic characteristics, namely gender, age, religion, education, length of stay in Qatar, the organization joined, and level of income. The analysis technique uses frequency analysis, cross-tabulation analysis, path coefficient analysis, cross-loading analysis, independent sample t test analysis, and Spearman correlation (Rank-Spearman) analysis. The results showed that the majority of respondents were exposed to religious radicalism; levels of exposure to radicalism vary. The seven demographic variables have a relationship with the level of radicalism."

"ABSTRAKBanyak negara telah mengimplementasikan BIM dalam memajukan sektor indusri kontruksi. BIM merupakan generasi baru dari CAD yang mempermudah proses kontruksi dan terbukti dinegara maju BIM mampu meningkatkan produktivitas dan nilai dari proyek kontruksi. Namun di Indonesia masih sangat sedikit pengguna BIM, sehingga perusahaan harus mempersiapkan strategi untuk implementasi BIM.Dalam penelitian dilihat dari sudut pandang developer telah dilakukan identifikasi mengenai kendala dan strategi yang telah di terapkan dalam proses implementasi BIM oleh salah satu developer di Indonesia dengan cara penyebaran kuisioner terbuka dan wawancara mendalam. Kemudian hasil dari identifikasi tersebut dikembangkan kembali dengan studi literature yang hasilnya digunakan untuk membuat urutan strategi implementasi BIM dibantu dengan instrument kuisioner tertutup. Hasil dari pembuatan urutan tersebut di olah kembali menjadi skema implementasi BIM yang bertujuan untuk menjadi acuan oleh developer di Indonesia dalam implementasi BIM.

---

ABSTRACT

Many countries have had BIM implementation in construction industry. BIM is new generation of CAD that simplify the process and has proven in developed countries BIM is able to increase productivity and value of construction projects. Howeer in Indonesia BIM user is very rare. Some company has to prepare the strategy for BIM implementation.

This research has looked by the perspective of developer, researcher identified the strategis to resolve constraint that have been applied in implementation processes of BIM by one of developer in Indonesia. Then the result of identification are developed and be adapted with study literature and the result would use as a input to create sequence of process aided by questionnaire. The sequence of process that have created by the researcher , will use to develope the scheme of BIM implementation that aim to be a reference for developers in Indonesia as guidance to implement BIM."