Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian didalam skripsi ini adalah mengenai penerapan uang paksa dalam lingkungan peradilan tata `usaha negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apabila suatu putusan TUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial maka akan sulit untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Maka dari itu diperlukan suatu pemaksaan seperti pengenaan uang paksa (dwangsom) terhadap pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 116 ayat (7) UU PTUN, bahwa ketentuan mengenai mekanisme uang paksa diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tapi hingga saat ini belum ada yang mengatur. Lebih lanjut penelitian ini untuk menyelidiki penerapan uang paksa dalam putusan dengan amar uang paksa dan menganalisis efektivitas uang paksa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hakim ragu dalam memasukan uang paksa dalam putusan karena ketiadaan peraturan pelaksana sehingga uang paksa (dwangsom) tidaklah memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTResearch in this thesis is about implementation of dwangsom within the State Administrative Court. This research is a normative legal research using libarary research aprroach. The main principal of the State Administrative Court is to put Judiciary control on the Government itself. If the State Administrative Court make a law decision that does not have a real impact to government, than its difficult to control the government. Therefore there is a need of an forcement for those governments official to make sure that they obey the law decision that have been made by the State Adiministrative Court. According to Article 116 Paraghraph (7) of Law Regarding the State Administrative Court, the mechanism of dwangsom will be explain more on another Act which is that Act especially to explain mechanism of dwangsom but until now the Act not exist. Furthermore, this research also want to investigate how judge implementate dwangsom on Law Decision of State Administrative Court and to analyze the efectivity of dwangsom. This research is a normative juridical, with an approach in legislation (statute approach) and aprroaches in cases (case approach). Based on this research, it can be concluded the judge have a doubt to implementate dwangsom because the law of dwangsom mechanism not exist so dwangsom is non executabel and can not to execute."

"Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan pada negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan pemerintah itu harus dapat menghasilkan perlindungan bagi kepentingan rakyat. Apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyat tidak semena-mena dapat dikorbankan begitu saja. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apabila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Maka dari itu diperlukannya suatu sanksi administratif yang tegas seperti pembayaran uang paksa dwangsom terhadap si pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Indonesia is a country based on Law, and not a country based on power, As a country that based on law, surely the Government must act according to law. It is needed to analyze if it was suspected about any Government or Government official wrongdoing which the outcome is for the greater good. The main principal of the Administrative Court is to put Judiciary control on the Government itself. If The Administrative Court make a law decision that does not have a real impact to government, than it really is a waste of time. Therefore there is a need of an administrative punishment for those government officials to make sure that they obey the law decision that have been made by the Administrative Court."

"Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian besar umat masyarakat disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan dan pada akhirnya tanah juga dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah banyak akan tetapi jumlah luas tanah yang tetap ada tidak bertambah. Luas tanah yang tersedia akhirnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Adapun cara manusia memperoleh kebutuhannya akan tanah yaitu dengan jual-beli, penukaran, hibah ataupun pemberian dengan wasiat. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini ialah mengenai keabsahan akta hibah yang dibuat oleh notaris terhadap sertipkat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya dan apakah tindakan membuat akta hibah itu dikatakan lalai apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? Menurut penulis, akta hibah bangunan dan pemindahan hak yang dibuat notaris sehubungan dengan berakhirnya sertipikat Hak Guna Bangunan adalah sah dan tetap berlaku karena tanah sudah menjadi tanah negara dan bagi penerima hibah nantinya akan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Terhadap tanah yang haknya telah habis maka yang berwenang membuat aktanya ialah seorang notaris. Tidak ada kelalaian dalam pembuatan akta hibah tersebut karena semua tindakan dan perbuatannya masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris.

---

Land is where most people settle as a community as well as the source of life for those who make a living through agriculture and plantation and eventually also used as a last reside for a person who died. The population of Indonesia grew excessively, but the amount of available land that remains is not increased. The available land area eventually is not balance with the population growth. As for how people acquire their need for land is by sale, exchange, grant or gift by testament.

Case which will be discussed in this thesis is about the analysis of law against the validity of grant deed issued by notary on the right to claim expired period of availability property and whether the act of issuing a grant certificate is considered to be an omission when reviewed by Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position?

According to the writer, the grant deed of the property and transfer of rights made in relevance of the right to claim expired property is valid and remains valid since the land has become State Property and for the grant recipients, applying for rights over the land is necessity. Against land which claiming rights have been expired, the competent authorities who have the right to issue a deed is a notary. There is no omission in issuing the grant deed since all acts and deeds are still in an authority as a notary."

"Hukum lingkungan disusun sebagai bentuk perlindungan atas lingkungan hidup. Dari sistem hukum lingkungan tersebut, terkandung didalamnya berbagai prinsip dalam penegakan hukum lingkungan. Prinsip pencegahan adalah salah satu prinsip yang bertujuan melindungi lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Selain prinsip pencegahan terdapat juga prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menjadi prinsip yang sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang serius dan tidak dapat dipulihkan. Pada prinsip-prinsip inilah kita menggantungkan masa depan alam kita agar tetap terjaga, berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Mengajukan gugatan tata usaha negara atas izin kegiatan dan/atau usaha yang potensial merusak lingkungan merupakan salah satu langkah pemenuhan prinsip tersebut.

---

Environmental law constructed as protection for environment. In that environmental law system, various principle of environmental law enforcement contained. Preventative principle is one of the principles that aim to protect the environment before damage occurs. Besides preventative principle there is also precautionary principle. This principle is become very important in environmental law enforcement to prevent serious and irreversible damage to the environment. In that principles we depend our future so that protected, sustainable, and the next generation can take advantage from the environment. Filing administrative law suit on permit activity and/or business that potentially damage the environment is an effort to fulfill that principle."

"Undang Undang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembantu Presiden di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia,  melakukan pembinaan terhadap notaris. Kewenangan Menteri diberikan dalam bentuk pendelegasian kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap notaris, khususnya memberikan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam melakukan tindakan pro justitia terhadap notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan  protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Majelis Kehormatan Notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, menjalankan urusan pemerintahan di bidang kenotariatan dan karena itu Majelis Kehormatan Notaris termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusannya merupakan objek sengketa tata usaha negara.  Keterangan Notaris dan atau akta akta yang dibuatnya termasuk surat surat yang merupakan bagian dari protokol notaris merupakan alat bukti dalam perkara pidana. Bagaimana implikasi hukumnya jika Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai dasar bagi kewenangan entitas peradilan untuk meminta keterangan notaris, dan atau mengambil  akta aktanya sebagai bukti, mengandung cacat prosedural dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam menjawab masalah tersebut, dipergunakan metode penelitian  normatif, dengan mengkaji tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dihubungkan dengan  bentuk dan cacat yuridis keputusan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Batal atau tidak sahnya Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, mengakibatkan bukti bukti hukum yang didasarkan pada Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dibatalkan, menjadi tidak sah.

---

The Notary Law has given authority to the Minister of Law and Human Rights as an assistant to the President in the Field of Law and Human Rights, conducting guidance on a notary public. The authority of the Minister shall be granted in the form of a delegation to the Minister to form a Notary Honorary Council consisting of the Notary Public Honorary Council and the Regional Notary Council of Notary, which carries out the function of guidance on the notary, in particular giving approval or refusal to the Investigator, Prosecutor or Judge in taking pro justitia to the notary in relation to the deed he made and notary protocol in the notary's depository. The Honorary Council of a Notary who is appointed and dismissed by the Minister, carries out government affairs in the field of notary and therefore the Honorary Council of Notary is included as the Board or the State Administration Officer and the decision is the object of the state administration dispute. Notaries and / or deeds of deeds which are made, including letters which are part of the notary protocol, are evidence in criminal cases. What is the legal implication if the Decree of the Regional Notary Public Notary as the basis for the authority of the judicial entity to request notarial information, and or to take its act of deed as evidence, contains procedural disability and is annulled by the State Administrative Court. In answering the problem, normative research methods are used, by examining the duties and authorities of the Notary Public Honor Council related to the form and the juridical defect of the decision of the Notary Publicity Council based on the Decision of the State Administrative Court. The nullification or invalidity of the Decision of the Regional Notary's Council of Honor, resulting in evidence of legal evidence based on the Decision of the Notary Board of the Notary of Territory annulled, becomes invalid."

"Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Tesis ini membahas mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dalam Pemberhentian Mahasiswa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal. Sengketa yang terjadi dalam Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BL antara mahasiswa dengan universitas swasta adalah perbuatan hukum yang memiliki sifat administratif sehingga menyebabkan dampak hukum bagi kedua belah pihak, Objek Gugatan ialah Surat Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia tertanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Simpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis adalah Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dalam pemberhentian mahasiswa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini karena RektorPerguruan Tinggi Swasta dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap keputusan pimpinan perguruan tinggi swasta terkait pemberhentian mahasiswa dalam Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BL dilakukan melalui proses peradilan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

---

State Administrative Decision According to Article 1 number 9 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, it explains that State Administrative Decisions are written decisions issued by state administrative bodies or officials containing state administrative legal actions based on applicable laws and regulations, which are concrete, individual, and final, which have legal consequences for a person or civil legal entity. This thesis discusses the Authority of State Administrative Courts in resolving disputes over Decisions of Private Higher Education Leaders in Dismissing Students. The research method used in this study uses doctrinal research. The dispute that occurred in Case Number 24/G/2021/PTUN.BL betweenstudents and private universities is a legal act that has an administrative nature so that it causes legal impacts for both parties. The Object of the Lawsuit is the Decree of the Chancellor of Teknokrat Indonesia University dated January 27, 2021 concerning Dismissal as a Student of Teknokrat Indonesia University. The conclusion obtained based on the results of the analysis is that the Decision of the Head of a Private Higher Education Institution in dismissing students is included in the category of State Administrative Decisions. This is because the Chancellor of a Private HigherEducation Institution is considered a State Administrative Agency or Official who carries out government affairs in thefield of education in accordance with the provisions of laws and regulations. Law enforcement against the decision of the head of a private higher education institution regarding the dismissal of students in Case Number 24/G/2021/PTUN.BL is carried out through an administrative court process at the State Administrative Court (PTUN)."

"Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali disebut peradilan semu atau (quasi rechtspraak). Namun demikian tidak dengan Komisi Informasi, Komisi ini merupakan lembaga profesional yang mengevaluasi bagaimana seharusnya keterbukaan informasi itu diselenggarakan dalam suatu negara hukum. Pihak-pihak bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila badan publiknya adalah Badan Publik Negara. Jika dalam tradisi peradilan tata usaha negara pejabat tata usaha negara senantiasa berkedudukan tergugat, maka dalam penyelesian sengketa informasi pubik di pengadilan, tradisi itu tidak berlaku lagi. Masing-masing dapat bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Komisi Informasi yang putusannya menjadi acuan untuk dinilai tidak termasuk sebagai pihak yang bersengketa. Terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 160/G/2011/PTUN- JKT, dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk menyelesaiakan sengketa informasi publik. Namun demikian terdapat keterlanjuran proses peradilan yaitu mendudukan Komisi Informasi sebagai tergugat sehingga memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

---

The enactment of the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure, has brought a paradigm shift on the proceeding of courts, especially the State Administrative Court. In order to settle public information disputes, the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure mandated the establishment of the Information Commission. This commission is usually called quasi judicial body (quasi rechtspraak) in the State Administrative Court's Procedural Law, but not with this Commission. The Information Commission is a professional body which evaluates how the Public Information Disclosure should be held in a state law. If the Parties initially disputed in the Information Commission, i.e. the Public Body and the public information user, do not accept the verdict of the Information Commission, they may file lawsuit to the State Administrative Court as long as the public body is a statepublic body. If in the State Administrative Court's Procedural Law the state administrative officials always serves as a defendant, then in the settlement of public information dispute in court, the tradition does no longer apply. Each one can act as a Plaintiff or Defendant depending on their own interests. The Information Commission, which decision becomes a reference for assessment, is not considered as a disputing party. In relations to the Jakarta State Administrative Court Decision Number 160/G/2011/PTUN- JKT, it can be concluded that the State Administrative Courts has an absolute competentie to settle the public information disputes. However, there is an error in in the judicial process which put the Information Commission as defendant which allows cassation to be filed to the Supreme Court."

"ABSTRAKDalam perkawinan tidak terlepas dari keberadaan akta perkawinan. Akta perkawinan sebagai Keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di PTUN. Karena jika ditinjau dari pihak yang melakukan perkawinan adalah perbuatan hukum perdata. Dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur bahwa, “Tidak termasuk Keputusan TUN menurut Undang-undang ini Keputusan hukum Perdata”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana batasan Keputusan TUN sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada dasarnya akta perkawinan bukan termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam melakukan perbuatan hukum perdata, tetapi dalam rangka menerbitkan keputusan tata usaha negara yang berlaku secara publik, yaitu demi tercapainya tertib administrasi pernikahan bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu studi dokumen, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta didukung dengan wawancara kepada narasumber.

---

ABSTRACTThe marriage things have not been apart from the deed of marriage existence. The deed of marriage as the decision of State Administrative Court verdict might becoming lawsuit in State Administrative Court, due to both of parties on marriage admitted as act of civil law. Article 2 Point (a) Regulation No. 9 of 2004 on Amandment of Regulation No. 5 of 1986 stipulated “The Civil Law descisions are not the scope of State Administrative Law decisions”. This research describes the limitation of State Administrative Court decisions a lawsuit in State Administrative Court. Based on discussion, the deed of marriage has not included the definition of State Administrative Court decision in acts of civil law, however in order to issue State Administrative Court decision in public, which achieving order Indonesia’s marriage administration. The research conducted document study method, which consist of primary and secondary legal materials and supported by interview to informants."

"Penelitian tesis ini difokuskan pada penilaian penyalahgunaan kewenangan serta penerapan Doktrin Corporate Law dalam menganalisis kasus Badan Usaha Milik Negara. Bentuk peneliitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitiannya adalah dalam menjalankan Perusahaan Direktur Badan Usaha Milik Negara telah terikat dalam berbagai aturan melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Direksi dalam menjalankan pengurusan di Perseroan wajib melaksanakan dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab sesuai tujuan Perseroan. Doktrin-Doktrin Corporate Law telah memberikan pengaturan yang menjadi kewajiban dan larangan atas kepengurusan Perseroan. Penyimpangan terhadap penerapan Doktrin Corporate Law dalam Perseoan BUMN menjadi parameter dalam menentukan kesalahan Direksi yang bisa diukur dari, Doktrin Fiduciary duty, Doktrin businnes judgment rule, Doktrin ultra vires dan Doktrin Piercing the Corporate Veil. Disamping itu juga bahwa perlu diperjelas kedudukan dan status kekayaan BUMN itu terpisah dari kekayaan Negara dalam UU yang terkait satu dengan yang lain, kemudian penilaian atas kerugian harus dilakukan seproposional mungkin guna menghindari disorder of law dan memastika keadilan bisa tercapai sesuai dengan yang semestinya serta penting kedepanya doktrin-doktrin tersebut harus diperkuat dan diadopsi dalam setiap sendi-sendi aturan hukum Negara untuk dijadikan dasar paradigmatik untuk menyelesaikan persoalan dalam pengelolaan perusahaan

---

This thesis research is focused on the assessment of abuse of authority and the application of Corporate Law Doctrine in analyzing the case of State-Owned Enterprises. The form of research used is juridical-normative and uses an explanatory research typology. The result of the research is that in running the Company the Director of State-Owned Enterprises has been bound by various rules through Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is also regulated in Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The Board of Directors in carrying out management in the Company is required to carry out in full good faith and responsibility in accordance with the objectives of the Company. The doctrines of Corporate Law have provided regulations that are obligations and prohibitions on the management of the Company. Deviations from the application of the Corporate Law Doctrine in SOEs are a parameter in determining the errors of the Board of Directors which can be measured from the Fiduciary dutyDoctrine, the Business Judgment Rule Doctrine, Ultra Vires Doctrine and the Piercing the Corporate Veil Doctrine. Besides that, it is also necessary to clarify the position and status of BUMN assets separately from state assets in laws that are related to one another, then an assessment of losses must be carried out as proportionally as possible in order to avoid disorder of law and ensure justice can be achieved in accordance with what should be and is important in the future. these doctrines must be strengthened and adopted in every joint of the rule of state law to be used as a paradigmatic basis for solving problems in company management"