Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memfokuskan konflik antara Jepang dan Tiongkok terkait teritorial kepulauan Senkaku yang dimulai sejak abad 14 dan memuncak sejak tahun 1968 hingga 2016. Pemilihan topik ini sangat menarik karena kedua negara saling memperebutkan kepemilikan kepulauan Senkaku. Substansi penelitian ini berkisar pada penjelasan dan analisis dinamika konflik yang tidak terlepas dari sumber-sumber sejarah dan legalitas teritorial yang belum dapat diselesaikan hingga kini. Penulis menganalisis berbagai sumber pustaka untuk meneliti topik ini dengan pendekatan sejarah. Dari penelusuran dan analisis data dapat disimpulkan bahwa Jepang dan Tiongkok memerlukan waktu yang cukup panjang. Walaupun ada berbagai alternatif penyelesaian yang dapat dinegosiasikan namun kedua belah pihak tidak membawa konflikini ke pengadilan internasional.

---

The focus of this research was on conflict between Japan and Tiongkok over Senkaku island, which had story started since 14th century and emerged to surface at 1968 until now, 2016. The interest of the topic was on the conflict of these two countries on their claim over Senkaku island. The main idea of the research was on historical resources and analyzes over dynamic disputed territory until now. Author used historical research method to analyze books related to the topic. Based on data analyses, Japan and Tiongkok takes long time to solve the dispute. Aside of some negotiated alternative solutions, both conflicting parties had not decided yet to solve the case at the international court."

"Kasus perebutan kepulauan Senkaku antara Jepang dan Cina kembali memanas sejak tahun 2010 akibat insiden tertabraknya dua kapal pengawasan maritim milik Jepang di sekitar perairan kepulauan Senkaku dengan sebuah kapal pukat milik Cina. Akibat insiden ini, Jepang dan Cina kembali mengangkat permasalahan kedaulatan kepulauan Senkaku yang belum terselesaikan sejak tahun 1970. Cina mengajukan tuntutannya atas kepulauan Senkaku dengan beberapa bukti historis, namun Jepang menganggap bahwa kasus perebutan Kepulauan Senkaku tidak pernah ada. Jepang menyatakan bahwa berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951 Artikel 2 dan 3, Jepang memiliki hak kedaulatan atas Kepulauan Senkaku yang diberikan oleh Amerika. Pernyataan Jepang tersebut dibantah oleh Cina dengan berbagai alasan. Karena adanya kontradiksi antara pendapat Jepang dan Cina, perlu dilakukan penelitian terhadap Perjanjian San Fransisco Artikel 2 dan 3 terkait kedaulatan Kepulauan Senkaku.

---

The Scramble for Senkaku Islands between Japan and China has resurfaced since 2010, triggered by the collision incident of two Japenese inspection vessels with a Chinese fishing trawler around Senkaku Island water. Because of the incident, Japan and China rekindle the unsettled dispute on Senkaku Islands’ sovereignty since 1970. China has claimed their sovereignty on Senkaku Islands, backed up with historical evidence. In the othe hand, Japan still consider the claim by the Chinese never happened. Japan stated that based on Treaty San Fransisco in 1951, article number 2 and 3 that Japan still has the sovereign right on Senkaku islands given by the America. This statement was rebutted by China with various reasons. Because of the difference understanding between Japan and China on the Treaty of San Fransisco, specifically on Article 2 and 3 , futher study on the treaty regarding the Senkaku islands’ sovereignty is needed."

"Tesis ini membahas mengenai peningkatan kapabiltas militer Jepang terkait dengan konflik Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang kembali memanas pada tahun 2010-2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilema keamanan yang disebabkan oleh konflik Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Jepang dengan Tiongkok menyebabkan peningkatan kapabilitas militer Jepang. Peningkatan kapabilitas militer tersebut ditujukkan dengan perubahan isi dari New Defense Guideline Program 2010 dan teknologi persenjataan yang digunakan.

---

This thesis will focus on the increasing Japan’s military capability related to the Senkaku/Diaoyu Island dispute which rise again around 2010-2014. It is a qualitative study using literature and library research method. The finding shows that security dilemma is caused by the Senkaku/Diaoyu Island dispute between Japan and Tiongkok which in turn led to the increasing of Japan's military capability. The indicators that inidicate the increasing of military capability can be seen from the New Defense Program Guideline 2010 and the armarment’s technology that Japan used."

"Tesis ini membahas tentang faktor penentu kebijakan luar negeri Jepang dalam isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Dalam isu sengketa kepulauan dengan Tiongkok, Jepang mengedepankan upaya perundingan damai dalam pertemuan kemaritiman JCHLCMA dengan Tiongkok (PRC) mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Dengan menggunakan konsep perumusan kebijakan luar negeri dan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menemukan bahwa Jepang mendapat dukungan dari tingkat domestik untuk bersikap tegas terhadap Tiongkok (PRC) akan tetapi Jepang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer nasional, retorika sikap Amerika Serikat sebagai aliansi militer Jepang, kepentingan Jepang dalam kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, dan situasi internasional yang sedang dihadapi oleh Jepang sehingga Jepang lebih memilih mengedepankan upaya damai dalam isu sengketa kepulauan dengan Tiongkok (PRC).

---

This thesis aims to analyze the determinants of Japanese foreign policy regarding the Senkaku/Diaoyu Islands dispute. In such issue, Japan puts forward a series of peaceful negotiation at Japan-China High-Level Consultation on Maratime Affairs from 2012 to 2018. By utilizing the concept of foreign-policy making and applying qualitative research-method, the finding shows that Japan, in spite of the underpinning support of domestic politics, takes consideration on the capabilities of her national economy and military, U.S. rhetoric support toward Japan, interests in economic cooperation with China, and current international situation to make a choice of peaceful measure toward China."

"Shinzō Abe adalah Perdana Menteri Jepang yang ke-57 yang diangkat pada Desember 2012. Sebagai Perdana Menteri, Shinzō Abe berencana untuk merevisi Konstitusi 1947. Rencana revisi tersebut merupakan upaya untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk menjalankan hak pertahanan kolektif. Shinzō Abe ingin Jepang agar lebih proaktif dalam menjaga perdamaian dunia, dan menjalankan hak pertahanan kolektif dapat mewujudkannya. Namun, konstitusi menghalanginya untuk menjalankan hak tersebut. Di sisi lain, konflik Kepulauan Senkaku yang sedang Jepang hadapi dengan Cina dan Taiwan sedang berada di titik tertingginya. Ketiga pihak yang terlibat dalam konflik terus melakukan tindakan untuk menegaskan klaimnya. Shinzō Abe sedang berusaha untuk merevisi Konstitusi 1947 dengan memanfaatkan ketegangan konflik Kepulauan Senkaku sebagai justifikasi tindakannya. Ketegangan konflik tersebut merupakan bukti dari situasi regional yang buruk bagi Jepang, sehingga dapat dijadikan alasan untuk merevisi konstitusi, dan akhirnya menjalankan hak pertahanan kolektif.

---

Shinzō Abe is Japanese 57th Prime Minister who was appointed in December 2012. As Prime Minister, he is planning to revise the 1947 Constitution. His revision plan is an attempt to do something even greater, which is to exercise the right of collective defense. Shinzō Abe wants Japan to be more proactive in keeping peace in the world, and exercising the right of collective defense can realize his vision. However, the constitution stands in the way of it. On the other hand, the Senkaku Islands territorial dispute between Japan, China, and Taiwan is on its highest point. Those three countries are consistently asserting their claims about the island’s ownership. Shinzō Abe is using the tension on the dispute to justify his plan to revise the 1947 Constitution. The tension on the dispute is proof that regional situation is not good for Japan, so it can be used to justify the constitution revision, and eventually exercise the right of collective defense."

"Penggunaan strategi zona abu-abu oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan merupakan pendekatan yang disengaja yang bertujuan untuk memajukan klaim teritorialnya sambil menghindari konflik militer langsung. Strategi ini melibatkan penggunaan cara-cara nonmiliter, seperti mengerahkan kapal penjaga pantai, membangun pulau-pulau buatan, dan memanfaatkan milisi maritim, untuk menegaskan kendali atas wilayah-wilayah yang disengketakan. Dengan tetap berada di bawah ambang batas peperangan konvensional, Tiongkok bertujuan untuk memperkuat posisinya tanpa memprovokasi pembalasan yang signifikan dari para penggugat saingan atau kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat. Taktik zona abu-abu memungkinkan Tiongkok untuk mengonsolidasikan klaim teritorialnya, menjaga rute perdagangan maritim yang penting, dan mengamankan sumber daya alam yang berharga, semuanya sambil meminimalkan risiko meningkatnya ketegangan. Pendekatan ini juga mendukung tujuan geopolitik dan ekonomi Tiongkok yang lebih luas, termasuk mengejar dominasi regional dan peremajaan nasional. Melalui strategi zona abu-abu, Tiongkok berupaya untuk membentuk kembali tatanan regional, menantang norma-norma internasional, dan memproyeksikan kekuatan dengan cara yang membatasi intervensi eksternal dan mempertahankan fleksibilitas strategisnya.

---

China's use of a gray-zone strategy in the South China Sea is a deliberate approach aimed at advancing its territorial claims while avoiding direct military conflict. This strategy involves employing non-military means, such as deploying coast guard vessels, constructing artificial islands, and utilizing maritime militias, to assert control over contested areas. By staying below, the threshold of conventional warfare, China aims to strengthen its position without provoking significant retaliation from rival claimants or external powers like the United States. The gray-zone strategy allows China to consolidate its territorial claims, safeguard crucial maritime trade routes, and secure valuable natural resources, all while minimizing the risks of escalating tensions. This approach also supports China’s broader geopolitical and economic goals, including the pursuit of regional dominance and national rejuvenation. Through the gray-zone strategy, China seeks to reshape the regional order, challenge international norms, and project power in a way that limits external intervention and preserves its strategic flexibility."

"Skripsi ini membahas intervensi Tiongkok sebagai upaya resolusi konflik antara Kachin Independence Organization (KIO) dan Pemerintah Myanmar pada Tahun 2013. Setelah melakukan gencatan senjata selama 17 tahun, eskalasi konflik Kachin kembali tinggi pada tahun 2011. Bentrokan antara KIA dan Tatmadaw pada 9 Juni di lokasi proyek Bendungan PLTA menandai dimulai kembalinya konflik yang telah terjadi lebih dari lima dekade ini. Pecahnya konflik pada tahun 2011 disebabkan oleh diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar kepada KIO dan penduduk Kachin selama masa gencatan senjata. Akibatnya, upaya negosiasi damai yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar selalu mengalami kegagalan karena perbedaan pandangan mengenai perdamaian diantaranya keduanya. Oleh karena itu, sebagai negara tetangga yang juga terdampak oleh konflik ini, Tiongkok menawarkan diri sebagai penengah antara KIO dan Pemerintah Myanmar untuk melakukan pembicaraan damai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur untuk melihat faktor yang mendorong Tiongkok melakukan intervensi terhadap konflik Kachin serta upaya intervensi yang dilakukannya. Penelitian ini menggunakan konsep konflik asimtetris oleh Aggestam dan teori resolusi konflik dengan keterlibatan pihak ketiga oleh Fisher dan Keashly untuk menjelaskan kondisi asimetris yang menyebabkan konflik Kachin tahun 2011 sehingga membutuhkan peran Tiongkok sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan KIO dan Pemerintah Myanmar serta metode intervensi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam mendamaikan keduanya.

---

This paper discusses Tiongkok’s intervention as an effort to resolve the conflict between the Kachin Independence Organization (KIO) and the Government of Myanmar in 2013. After carrying out a ceasefire for 17 years, the Kachin conflict escalated again in 2011. Clashes between KIA and the Tatmadaw on June 9 at the location the hydropower dam project marks the resumption of the conflict that has been going on for more than five decades. The outbreak of conflict in 2011 was caused by discrimination by the Government of Myanmar against KIO and Kachin residents during the ceasefire period. As a result, the efforts of peace negotiations carried out by the Government of Myanmar have always failed due to differences in views on peace between the two. Therefore, as a neighboring country that was also affected by this conflict, Tiongkok offered to mediate between KIO and the Myanmar Government to conduct peace talks. This research uses a qualitative method by collecting data through literature studies to see the factors that encourage Tiongkok to intervene in the Kachin conflict and its intervention efforts. This research uses the concept of asymmetric conflict by Aggestam and the theory of conflict resolution with the involvement of a third party by Fisher and Keashly to explain the asymmetrical conditions that caused the Kachin conflict in 2011 so that it requires the role of Tiongkok as a third party in reconciling KIO and the Myanmar Government and the intervention methods carried out by Tiongkok in reconciling the two.

"

"Banyak negara berkembang yang telah mencapai perkembangan secara pesat dalam setengah abad terakhir berasal dari kawasan Asia Timur. Perkembangan yang pertama kali dimulai oleh Jepang kemudian ditiru oleh negara-negara Asia Timur lain sehingga ekonomi negara-negara kawasan tersebut meningkat secara sangat pesat pada periode 1965-1990 dibandingkan dengan kawasan lain. Pada akhirnya, pembangunan ekonomi oleh negara-negara Asia Timur tersebut sering disebut East Asian Miracle. Dalam konteks tersebut, berdirinya model pembangunan kawasan Asia Timur menjadi bukti bahwa negara-negara Asia Timur tentunya memiliki karakteristik umum dalam usaha untuk membangun ekonominya. Karakteristik model pembangunan Asia Timur di mana pembangunan ekonomi dipimpin oleh negara melalui industrialisasi mendorong terbentuknya konsep developmental state. Walaupun demikian, setiap negara Asia Timur memulai strategi pembangunan ekonomi yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, saat krisis finansial melanda kawasan Asia Timur pun, terdapat negara yang dapat menghindari krisis, namun ada juga negara yang terpuruk oleh krisis tersebut. Dengan demikian, kebijakan pembangunan ekonomi, peran negara, dan sistem pemerintahan akan menjadi inti utama dalam membahas perbedaan karakteristik antara model pembangunan negara Asia Timur tersebut.

---

Many developing countries that have achieved rapid development in last half a century locate in East Asia. Wave of development that began from Japan was soon followed by other East Asian countries, who all grew rapidly between 1965 and 1990 when compared to other regions. In the end, the economic development style from East Asian countries is often named ?East Asian Miracle?. It was found that there are common characteristics within the efforts of improving economic development from East Asian countries. Economic development of East Asian countries were frequently characterized by industrialization which evoked the concept of developmental state. Even so, each East Asian country had different economic development plan with different purposes from each other. Such difference resulted to differing fates for East Asian countries after the financial crisis. As a result, economic development policy, state role, and government system became the main elements to be discussed in the different characteristics of development models of East Asia."

"Sengketa Spratly Islands terjadi sebagai akibat dari klaim tumpang tindih beberapa negara terhadap sebagian atau seluruh wilayah Spratly Islands. Sengketa ini menjadi semakin kompleks karena tingginya nilai strategis Spratly Islands tidak hanya bagi negara yang bersengketa, tetapi juga bagi negara-negara di sekitar Spratly Islands dan negara-negara besar. Terjadinya konflik di masa lalu menyebabkan kekhawatiran akan terjadi kembali konflik terbuka yang akan berdampak pada terganggunya perdamaian dan keamanan regional Asia Tenggara. Berkenaan dengan sengketa ini, ASEAN sebagai organisasi internasional regional Asia Tenggara, telah berupaya untuk meredakan ketegangan dan konflik yang ada. Hal ini mengingat kerangka hukum ASEAN memberikan mandat kepada ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

---

Spratly Islands dispute occurred as a result of overlapping claims of some countries. The dispute becomes increasingly complex due to the high value of Spratly Islands, not only for the claimant states, but also for the littoral states and other countries. Conflict happened in the past leads to concern of another conflict in the future that would impact the disruption of peace and stability in region Southeast Asia. With regard to the dispute, since its legal frameworks provide mandate for ASEAN to maintain regional peace and security, ASEAN as a regional organization, has sought to reduce tensions and conflicts that exists."

"

Beberapa negara mencoba untuk lebih terlibat dalam perdagangan internasional

untuk menjadi bagian dari jaringan global. Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkanmenjadi salah satu cara untuk meningkatkannya. Perdagangan intra industri (IIT)mengukur ekspor dan impor dalam kategori industri yang sama. Kajian ini mencobamenganalisis hubungan antara PMA sektor manufaktur di Indonesia dan bilateral IITantara Indonesia dengan masing-masing Jepang, China, dan ASEAN-9, khususnya padalevel industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua PMA di semua industrimempunyai hubungan positif dan signifikan dengan IIT. Keterkaitan FDI dan IIT berbedadi setiap lokasi dan industri.

---

Many countries try to engage more in the international trade to be part of global

networks. FDI is expected to be one of ways to improve it. Intra industry trade (IIT)measures export and import in the same categorize of industry. This study tries to examinethe relationship between manufacturing FDI in Indonesia and bilateral IIT betweenIndonesia and each Japan, China, and ASEAN-9, especially in the industry level. Theresult shows that not all FDI in all industries have positive and significant relationshipwith IIT. The linkage of FDI and IIT differs across location and industries.

"