Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menampilkan suatu gambaran yang unik untuk dianalisis dibalik pembangunan ekonomi di Batam, yaitu munculnya suatu dampak dari perkembangan Batam menjadi kota industri dan perdagangan. Dampak tersebutlah yang menjadi permasalahan penelitian ini yang dikaji dengan menggunakan pendekatan sejarah kota dan metode sejarah. Metode sejarah yang digunakan terdiri atas empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi dengan memanfaatkan sumber arsip dan literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkaya historiografi sejarah kota dan untuk mendeskripsikan bahwa asal mula munculnya kota Batam tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui proses industrialisasi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan bantuan Otorita Batam. Hal tersebut nantinya akan mendorong suatu pemahaman mengenai hubungan antara perkembangan di bidang ekonomi dengan kondisi sosial yang terjadi di kota Batam. Dengan demikian bisa terlihat bahwa Batam telah mengalami perkembangan ekologi yang kemudian berdampak pada perubahan sosiologi di kota Batam. Penelitian ini membuktikan dua hal yang utama. Pertama, Batam yang dibangun dengan memanfaatkan kedekatan lokasinya dengan Selat Malaka dan Singapura mampu membuat Batam menjadi kota industri dan perdagangan karena adanya tumpahan investasi, perdagangan, wisatawan dan lain-lain dari negeri tetangga tersebut. Kedua, keberhasilan Batam menjadi kota industri memunculkan dampak berupa kemajuan di sektor industri dan perdagangan serta semakin kompleknya problema sosial di kota Batam. Problema sosial tersebut sebagai suatu gejala perkotaan pada umumnya, seperti membanjirnya imigran dan tenaga kerja, munculnya kriminalitas, kemiskinan, perumahan liar dan kumuh, serta berkembangnya prostitusi.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis shows a unique picture to be analyzed behind economic growth in Batam that is an emergence of an impact of Batam development becoming an industrial and Commerce City. That impact is a case study of this research which is examined by using urban and historical method. Historical method used consists of four stages. They are heuristic, source criticism, interpretation and historiography by harnessing archival sources and literature. The object of this research is to enrich the historiography of urban history and to describe that the background of Batam city does not occur promptly but has undergone industrialization process conducted by President Soeharto aided by Batam authority. It is going to drive to a certain understanding about the relation between the developments in economics and social those exist in Batam. Therefore, it can be recognized that Batam has undergone a change in ecology development which then has an impact on sociological change in Batam city. This research proves two major things. Firstly, Batam built by benefitting the proximity of location between Malaka strait and Singapore enables this city o become an industrial and commerce city due to spill investment, trade, tourism, etc from Singapore as the neighboring country. Second, the success of Batam in becoming an industrial city brings out other impact in the form of progress in industrial and trade sector along with the complexity of social problems. The social problems are perceived as an urban phenomenon generally exists such as immigrants and labors flooding, emergence of criminality, poverty, illegal and slum housing and growing of prostitution."

"Perumahan atau papan adalah salah satu aspek kebutuhan pokok manusia selain lapangan kerja, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Masalah perumahan adalah masalah yang kompleks, bukan semata aspek fisik membangun rumah, tetapi terkait sektor yang amat luas dalam pengadaannya, seperti pertanahan, industri bahan bangunan, lingkungan hidup dan aspek sosial, ekonomi, budaya masyarakat dalam upaya membangun aspek-aspek kehidupan masyarakat yang harmonis. Program pembangunan perumahan di Kota Batam, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, seperti keterbatasan lahan, meningkatnya kebutuhan perumahan bagi MBM dan MBR, keterbatasan sumber pembiayaan pemerintah, rendahnya daya beli (affordability) masyarakat terhadap pcrumahan, kebutuhan infxastruktur penunjang pengembangan perumahan. Dengan demikian, program peningkatan pembangunan pcrumahan di Kota Batam akan berpacu dengan laju pertumbuhan jumlah penduduknya. Disamping itu, peningkatan sektor industri di wilayah Kota Batam, secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan lahan, sekaligus menurunkan alokasi lahan bagi sektor lainnya termasuk pemmahan. Penelitian ini bertujuan untuk: (I) Bagaimana kondisi dan masalah penyédiaan perumahan di Kota Batam? (2) Bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan perumahan untuk kunm waktu 20 tahun ke depan? (3) Bagaimana strategi pcmbangunan perumahan dan model kemitraan dalam penyediaan perumahan di kota Batam Metodc yang digunakan dalam penclitian ini adalah metode quasi melalui data kualitatif yang bersifat deskriptif dari respondcn ahli dengan pendekatan kucsioner. Sedang analisa data menggunakan metode lcuantitatif melalui pendekatan analisis SWOT (Strengfhs, Weakness, Opporlunity dan Nzrears) untuk memperoleh strategi pembangunan perumahan, yang selanjutnya dianalisa dengan mctodc Analytical Hierarchy Process (AHP) guna merancang kebijakan atau rencana strategi dalarn pembangunan perumahan di Kota Batam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program pembangunan perumahnn di Kota Batam memiliki kriteria lokasi, keterjangkauan dan ketersediaan iniiasu-uktur, sedang indicator pendukung criteria meliputi jarak dari tempat kerja, haingga, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas social serta tipe rumah (apakah bersusun atau tidak bersusun). Sementara kendala yang muncul dalam pembangunan perumahan di Kota Batam dapat dikelompokkan dalam 4 (cmpat) bagian yang meliputi ketersediaan lahan, koordinasi antar lembaga yang berkompeten, keterbatasan anggaran pemeriutah serta peraturan yang berhubungan dengan pembangunau perumahan Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, di usulkan berbagai kebijakan yang dapat dikembangkan dalam rangka optimalisasi pembangunan perumahan, di Kota Batam sebagai jawaban atas segala tantangan yang di hadapi Kota Batam di masa yang akan dataug, yaitu: penyusunan peratman penmdang-undangan yang komprehensif; penyusunan masterplan dengan mcmpertimbangkan indikator, seperti jarak, harga, tersedianya fasilitas umum/social dan tipe rumah; keterh`batan seluruh stakeholder dengan kordinasi yang terintegmsi; pembentukan dewan pemmahan; menyusun pola kemitraan dalam implementasi pcmbangunan perumahan dan mengintensifkan program-program pendukung.

---

Housing has been, is and will always be one of human being?s basic nerxis in addition to employment, clothing, food, education and healthcare. Housing problem, however, consists of complex and wide range of aspects such as land registry, building material industries, environment, and social, economy and culture in order to develop a harmonic society life rather than merely building a physical construction. Housing development program in Batam City, particularly for lower income society, faces various problems including limited land, increasing housing needs for lower and middle income societiw, limited state fund resources, low housing affordability and supporting infrastructure provision. Hence, housing development program in Batarn City should be able to keep up with the population growth. Worse yet, the growing industry in Batam City will raise the demand for land while at the same time reduces land available for housing purpose.

This study aims to explain the following: (1) The objective condition and problems of housing provision in Batarn City; (2) The population growth and housing demand in 20 years period; and (3) The proper strategy for housing development and partnership model for housing provision in Batam City. The study employs quasi method using qualitative and descriptive data collected from experts through questionnaires. Furthermore, two quantitative methods are also employed to analyze the data, namely SWOT analysis to obtain the best housing development strategy and Analytical Hierarchy Process (AI-IP) method to further design the proper policy for housing development in Batam City.

The research finds that housing development program in Batam City incorporates location, atfordability and infrastructure availability criteria, Moreover, the indicator includes distance from workplace, price, public and social facilities availability and house type (vertical or landed). Meanwhile, the hindrances faced by the program can be classified into land availability, coordination among competent institutions, state budget limitation and regulation eonccming housing development. In order to overcome those hindrances, a range of policies are proposed to optimize housing development in Batam city to answer the current and fixture challenges, among which arc: comprehensive regulation design; master plan that takes into account various indicators including distance, price, public and social facilities availability and housing type; participation of stakeholders under integrated coordination; housing board formation, and partnership model design for the implementation of housing development and intensification of supporting programs."

"Ketahanan sosial-ekologi adalah kemampuan penyintasan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan lingkungan agar dapat pulih apabila terjadi gangguan. Meskipun keterbatasan lingkungan alam dan sosial di Kota Batam dapat dikelola dengan kemajuan teknologi, potensi gangguan tetap perlu diperhitungkan agar perikehidupan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.Riset ini bertujuan untuk mengkonstruksi model ketahanan sosial-ekologi dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan riset menggunakan metoda gabungan dengan pendekatan kualitatif terkait kondisi ketahanan sosial-ekologi Kota Batam yang dianalisis menggunakan sarana Kualitas Kehidupan Sosial Budaya berbasis fuzzy logic interaksi antara elemen struktural, kultural dan prosesual berkenaan dengan capaian pembangunan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan sosial-ekologi sangat terkait dengan dinamika lokal, regional dan global; spesifikasi dan spesialisasi lingkungan setempat, karakteristik region, serta faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh dalam menentukan kekhasan lingkungan yang menentukan ketahanan sosial-ekologi. Kondisi ketahanan sosial-ekologi juga dapat bervariasi secara spasial dan menurut waktu sehingga model konseptual ketahanan sosial-ekologi perlu mengakomodasi strategi implementasi yang bersifat multicompartment sekaligus terintegratif.

---

Social-ecological resilience is the community’s surviving ability to face environmental limitations and possible disruptions. Although physical and social environmental limitations in the City of Batam can be managed with technological advances, the potential of disruptions should be taken into account to assure the good community’s livelihood and welfare.

This research is to construct a social-ecological resilience model in sustainable development. It is based on mixed method research with qualitative approach on the social-ecological resilience condition of the City of Batam; that is analyzed based on the Quality of Socio-Cultural Life that seeks through the fuzzy-logic-interaction between structural, cultural and processual elements on the results and transformation of development.

The results show that the social-ecological resilience condition is related with dynamics of local, regional and global conditions, local environment specifications and specializations, regional characteristics, as well as socio-cultural factors that determine the social-ecological resilience condition that can vary spatially and according to time. Therefore, the conceptual model of social-ecological resilience in sustainable development should accommodate multi-compartment and integrative strategy of implementation.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk dapat Menganalisis terkait Kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Pulau Hinterland Galang Bulang dan Belakang Padang dari Elemen Ketahanan Nasional dan Menganalisis terkait Pembangunan infrastrukstur di Pulau Hinterland Galang Bulang dan Belakang Padang dari Persfektif Ketahanan Nasional serta Menganalisis Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam pembangunan infrastrukstur di Pulau Hinterland Galang Bulang dan Belakang Padang dari elemen Ketahanan Nasional.Indonesia dengan menggunakan beberapa sudut pandang teori yaitu Grand Theory: Strategi Ketahanan Nasional, Middle Theory: Kebijakan Publik dan Appliied Theory: Pertahanan Kemanan Temuan dari penelitian ini Pembangunan infrastruktur di Pulau Hinterland berpotensi untuk meningkatkan ketahanan nasional sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai kajian terhadap sumber daya di Wilayah Hinterlan dengan tujuan untuk memahami segala potensinya kemampuan negara untuk merespons ancaman Keamanan wilayah mempertahankan keamanan perbatasan menjadi prioritas untuk mencegah masuknya ancaman dari luar. Perubahan lingkungan strategis di wilayah hinterland Batam dapat menjadi kendala dalam menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan keuangan dan perizinan. Perubahan Lingkungan Fisik seperti perubahan iklim, erosi pantai, atau kerusakan ekosistem, dapat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur daerah yang akan dikembangkan.

---

This research analyses the policies of the Batam City government regarding the infrastructures development of the Hinterland islands, which are Galang Bulang and Belakang Padang islands, based on the national resilience view point. Constrains concerning the efforts are considered likewise. Theories applied include: the Grand theory, focuses on the study of the national resilience strategies; Middle theory, concerns with issues of the public policy; and Applied theory, pays attention on defence and security domain. The infrastructures development of the Hinterland islands is potential to enhancement of the national resilience as a top priority. The resources analysis of the area in question is an urgent need in order to discover capacities of the country in its preventive effort from any incoming threats. While the strategic environmental changes around the Batam hinterland region can be a potential challenge in obtaining financial supports and permits, physical environmental changes, such as climate change, coastal erosion, and ecosystem damage, may be potential obstacles in implementing the regional infrastructure development policies."

"Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Perubahan penutup lahan Kawasan Perbatasan Kota Batam Tahun 2000-2013. Mengetahui model spasial untuk menggambarkan kondisi perkembangan penutup lahan yang terjadi sekarang (existing) dan proyeksi/prediksi pengembangan Kawasan Perbatasan Kota Batam hingga tahun 2035. Mensimulasikan suatu intervensi kebijakan aspek pendudukan pada model sistem dinamis yang dampaknya pada perubahan penutup lahan Kawasan Perbatasan Kota Batam tahun 2013-2035. Membandingkan peta hasil simulasi dengan kebijakan strategis dalam peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Perbatasan Kota Batam, yang selanjutnya akan digunakan untuk memprediksi penggunaan lahan pada tahun 2035 dengan menggunakan skenario bebas dan skenario RTRW. Dalam Penelitian ini menggunakan sistem dinamik dan spasial dinamik dengan pendekatan cellular Automata dengan metode regresi logistik dan markov Chain. Di dapatkan bahwa Akibat aktivitas ekonomi dan Penduduk maka lahan terpakai akan bertambah. Dari hasil terlihat perubahan pola alokasi lahan positif (bertambah) terjadi pada lahan terbangun. Sedangkan perubahan negatif (berkurang) terjadi pada lahan pertanian. dan hutan lindung. Kawasan Perbatasan Kota Batam terdapat perbedaan yang cukup signifikant dari kedua skenario. Secara spasial prediksi kebutuhan lahan dan tutupan lahan di kawasan perbatasan Kota Batam akan menjadi terkendali dengan diimplementasikannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2014-2035.

---

The aims of this study is to determine changes in border area of Batam city in 2000-2001. Knowing the spatial model to describe the development of land cover condition that exist and also the development prediction of border areas in Batam city until 2035. Simulation of an occupation aspect of policy interventions on the dynamic system models which impacting land cover changes in the border area of Batam city in 2013-2035.

Comparing the simulation results map with the strategic policy on Referral of Regional Spatial Plans (RTRW) at Batam city borders area, which can be used to predict land use in 2035 with free scenario and RTRW scenario. In this study, a dynamic and spatially dynamic system with cellular automata approach with logistic regression and markov chain methods are used.

The result shows that the effect of economic and population activity have a linearity with the increasing level of land use. Also, there is a changes of allocation patterns of positive lands (increase) on undeveloped land. Whereas negative changes ( decrease ) occur on agricultural land and protected forest. There is significant difference of both scenario in borderland area of Batam city. Spatially, the prediction of land requirement and land cover in borderland area of Batam city could be controlled by the implementation of Referral of Regional Spatial Plans in 2013-2035."

"ABSTRAKPenyelenggaraan pemerintahan di Batam menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat karena kewenangan pengelolaan Kota Batam dimiliki oleh dua lembaga yaitu BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus KEK diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaturan batas, pembagian wilayah atau zona, kelembagaan, serta kewenangannya. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam terjadi karena adanya kewenangan yang sama pada wilayah yang sama. Hal tersebut terkait dengan sejarah pengembangan kawasan industri Batam dengan Otorita Batam sekarang BP Batam sebagai pengelolanya. Permasalahan terjadi sejak ditetapkannya Batam sebagai daerah otonom, namun tidak menghapus keberadaan BP Batam beserta kewenangannya. Adapun dualisme kewenangan terjadi pada bidang pertanahan, perizinan, penataan ruang serta pungutan pajak, retribusi dan biaya pelayanan. Pembentukan KEK menjadi pilihan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dualisme kewenangan karena wilayah Batam yang ditetapkan sebagai KEK akan ditentukan dengan jelas luas dan batas kawasannya, dimana pengelolaannya akan menjadi kewenangan BP Batam selaku Administrator. Sementara itu, Pemerintah Kota akan menjadi penyelenggara dan pengelola wilayah yang tidak termasuk dalam KEK. Kewenangan Pemerintah Kota yang terkait dengan penyelenggaraan dan masuk dalam wilayah KEK, akan dilimpahkan kepada BP Batam. Pada KEK juga terdapat kelembagaan yang masing-masing memiliki pembagian tugas, wewenang dan hubungan kerja yang jelas yaitu Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Administrator dan Badan Usaha Pengelola. Pada penyelenggaraan KEK Batam, BP Batam akan ditetapkan menjadi Administrator sekaligus Badan Pengelola KEK Batam.

---

ABSTRACTThe governance of Batam raises legal uncertainty for the society because the authority of Batam is owned by two institutions namely BP Batam and Local Government of Batam. The establishment of Special Economic Zone SEZ is expected to be part of the solution to solve the problem. However, further review on boundary arrangements, zones, institutions, and authorities are required. The author used normative juridical research method in conducting this research. Based on the research, the dualism of authority between BP Batam and Local Government of Batam occurred because of the same authority in the same area. This is related to the history of the development of Batam industrial area which is managed by the Otorita Batam now BP Batam . The problem occurred since the establishment of Batam as an autonomous region, but did not remove the existence of BP Batam and its authority. The dualism of authority occurred in the field of land, licensing, spatial arrangement and tax collection, retribution and service fees. The establishment of SEZ is the right choice to solve the problem of dualism of authority because the Batam area which is designated as SEZ will be determined clearly the area and the boundary of the area, where the management will become the authority of BP Batam as Administrator. Meanwhile, the territories outside the SEZ will be authorized by the Local Government. The authority of the local government that is related to SEZ area will be delegated to BP Batam. SEZ has institutions that have clear division of authority and working relationships, namely the National Council, Regional Council, administrator and managing agency. In Batam SEZ, BP Batam will be set to become Administrator as well as managing agency of Batam SEZ."

"Kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan berikut penanganan dampak sosial yang diakibatkannya, harus dilakukan dengan tidak saja mematuhi peraturan perundang-undangan namun juga mempertimbangkan konteks sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Namun ternyata implementasi dari pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat adanya kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan, justru sering menafikan realitas sosial, budaya dan ekonomi warga masyarakat, sehingga dalam menerapkan ketentuan pemberian ganti kerugian, dirasakan sebagai sesuatu yang tidak adil. Penelitian ini berfokus pada penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka pembangunan nasional melalui studi sosiolegal kegiatan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Rel Ganda di Kota Surakarta dan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang ketentuan hukum yang mengatur pengadaan tanah dalam rangka pembangunan nasional berikut penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Selain itu juga implementasi dari pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat adanya kegiatan pengadaan tanah di kedua locus penelitian dan kebijakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang semestinya dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Penelitian hukum nondoktrinal ini mengumpulkan data melalui studi tekstual dan studi lapangan. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa ketentuan hukum tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan masih belum mewujudkan keadilan bagi warga masyarakat terdampak karena minimnya pertimbangan terkait ketidakseimbangan modalitas dari masing-masing warga masyarakat. Adapun berkenaan implementasi pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan tersebut dapat dikemukakan bahwa di kedua locus terdapat perbedaan dalam hal pemberian ganti kerugian. Selanjutnya tentang kebijakan yang semestinya dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat terdampak, maka kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada keadilan korektif yang dilandasi progresivitas hukum. Pun asesmen terhadap dampak sosial harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar para pemilik modal (investor) dapat meyakini bahwa modal yang ditanamkannya tetaplah menguntungkan.

---

Land procurement activities for development and the managing of the social impacts must be done not only complying with laws and regulations, but also considering the socio-cultural context that develops in the community. However, it appears that the implementation of regulations regarding the management of social community impacts as a result of land procurement activities for development, often ignores the social, cultural and economic realities of the community members, so that in applying the provisions of compensation, it is felt as something unfair. This research focuses on the handling of social impacts in the context of national development through a socio-legal study of land procurement activities for the Double Rail Construction Project in Surakarta, Central Java and Rempang Eco-City in Rempang Island, Batam City, Riau Islands Province. The problem raised in this research is about the legal provisions governing land procurement in the context of national development along with the handling of social community impacts arising from these activities. In addition, the implementation of the regulation on the handling of social community impacts as a result of land procurement activities in both research locus and the policy of community social impact management should be able to perceive justice and welfare for citizens. This non-doctrinal legal research collects data through textual studies and field studies. The data is then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the legal provisions regarding the handling of social community impacts as a result of land procurement activities for development have not yet achieved justice for affected community members due to the lack of consideration related to the imbalance of the modalities of each community member. Regarding the implementation of the regulation on the handling of social community impacts, it can be stated that in the two locus there are differences in terms of compensation. Furthermore, regarding policies that should be able to attained justice and welfare for affected community members, the policies made must be based on corrective justice based on legal progressivity. Even the assessment of social impacts must be carried out transparently and accountably, so that capital owners (investors) can be sure that the capital they invest is still profitable."