Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor determinan yang diproksikan dengan Combined Ratio, Investment Performance, Liquidity, Premium Growth, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang diproksikan dengan rasio Risk Based Capital pada perusahaan asuransi kerugian yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan periode 2010-2014 dengan total observasi sebanyak 315 observasi. Dengan menggunakan analisis regresi logistik, didapatkan hasil bahwa Combined Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Sedangkan Premium Growth berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

---

This study aimed to analyzed determinant factors proxied by combined ratio, investment performance, liquidity, premium growth, profitability, and size of firm on financial health of insurance companies proxied by risk based capital ratio at listed general insurance companies in Otoritas Jasa Keuangan. This study took period of 2010-2014, which there are 315 observations. By using logit regression analysis, this study found a negative and significant effect of combined ratio on financial health of general insurance companies. Then there is a positive and significant effect of premium growth on financial health of general insurance companies."

"Lembaga asuransi syariah umum merupakan salah satu lembaga yang bertujuan untuk mengurangi risiko-risiko yang dihadapi masyarakat, dengan metode berbagi risiko dengan akad utama berdasarkan akad tolong menolong. Menurut Laporan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), industri asuransi umum syariah telah mengalami peningkatan baik dari premi yang diperoleh maupun dari segi kekayaan yang dimiliki perusahaan asuransi umum syariah. Berdasarkan laporan perkembangan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian dari badan pengawas asuransi yaitu Bapepam LK adalah tingkat kesehatan keuangan asuransi umum syariah. Salah satu pengukuran dari tingkat kesehatan keuangan tersebut adalah dengan melihat tingkat solvabilitas dari perusahaan asuransi umum syariah. Sedangkan faktor internal yang diduga berpengaruh terhadap kesehatan keuangan asuransi umum syariah adalah firm size, investment performance, operating margin, premium growth, surplus growth, combined ratio dan liquidity. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor internal apa saja yang berpengaruh terhadap kesehatan keuangan asuransi umum syariah dengan menggunakan model regresi logit. Berdasarkan hasil analisa regresi logit, diperoleh bahwa faktor yang menjadi penentu kesehatan keuangan asuransi umum syariah di Indonesia adalah faktor firm size, investment performance, operating margin dan liquidity.

---

Sharia general insurance (takaful) is an institution that aims to reduce the risks faced by the community, by sharing risk method with a major contract by risk sharing contract. According to reports of Badan pepam LK, the general insurance industry has increased both from premiums earned and the wealth owned by the general Islamic insurance companies.

According to the progress report, one concern of the Bapepam LK is the health of Islamic finance general insurance. One measure of the level of financial health is to look at the level of solvability of the Islamic general insurance company.

This study aims to determine what internal factors that affect the financial health Takaful seen from the ratio of solvability. Meanwhile internal factor that affect the financial health of general insurance company are firm size, investment performance, operating margin, premium growth, surplus growth, combined ratio and liquidity. "

"Manusia akan menghindari keadaan yang tidak pasti, yang berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang disebut risiko. Terhadap risiko yang mungkin dihadapi, manusia berupaya untuk menghindarkan diri atau melimpahkannya kepada pihak lain, yang menjadi asal mula perasuransian. Asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana masyarakat. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan yang beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini akan membahas mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pendirian perusahaan asuransi dan reasuransi serta perbedaan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi sebelum dengan sesudah adanya Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam pendirian perusahaan asuransi dan reasuransi serta terdapat perbedaan pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi dan reasuransi sebelum dengan sesudah adanya Otoritas Jasa Keuangan.

---

Every person would avoid any state of being uncertain, that comes off as forms and events usually called risk. People would attempt to prevent themselves from any risk or delegate it to another party, which becomes the origin of insurance. Other than insurance is also an institution of public funds. Hence, management and supervision of insurance business are conducted by the Minister of Finance who later delegate them to Otoritas Jasa Keuangan. This research will discuss about the role of Otoritas Jasa Keuangan in establishment of insurance and reinsurance companies before and after Otoritas Jasa Keuangan, by using the methods of literature study. This research concludes that Otoritas Jasa Keuangan has a role in establishment of insurance and reinsurance companies, and there are differences in management and supervision of insurance and reinsurance companies before and after Otoritas Jasa Keuangan."

"ASEAN Association of Southeast Asia Nations telah membentuk zona perdagangan bebas dan MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketergantungan sektor keuangan diantara ASEAN-4 Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand , serta kerentanan sektor keuangan di ASEAN-4. Model distance-to-default D2D digunakan untuk mengukur kemungkinan kerentanan keuangan akibat risiko default dan variabel makroekonomi digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap kerentanan sektor keuangan di setiap negara. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya ketergantungan sektor keuangan disetiap negara. Variabel makroekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap kerentanan sektor perbankan dan perusahaan asuransi adalah inflansi, tingkat pengangguran, produksi industri serta price earning ratio.

---

ASEAN Association of Southeast Asia Nations has established free trade zone and AEC ASEAN Economic Community . This research is aimed at analyzing the financial sector dependency amongst ASEAN 4 Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand and fragility of financial sector in each country of ASEAN 4. Distance to default model D2D is applied to measure the possibility of financial fragility caused by default risk and macroeconomic variables are used as predictors for financial fragility in each country. The research findings show that there are no dependency of financial sector amongst the countries. Macroeconomic variables that are significantly influenced banking and insurance fragility are inflation, unemployed rate, industrial production and price earnings ratio."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada perusahaan ndash; perusahaan asuransi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deksriptif dan analisis data dengan membandingkan antara indikator ndash; indikator pada POJK No. 2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan tata kelola yang baik.Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa indikator yang masih belum memenuhi ketentuan pada beberapa perusahaan asuransi. Namun, analisis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi di Indonesia sebesar 64 telah memenuhi ketentaun praktik tata kelola pada dengan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Selain itu penelitian ini juga menguji korelasi antara skor tata kelola perusahaan asuransi dengan ROA dan ukuran perusahaan. Hasil uji korelasi ini menunjukkan bahwa skor tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan ukuran perusahaan.

---

The purpose of this study is to review the implementation of POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company in Indonesia. The research method used are descriptive analysis and data analysis comparing between the indicators based on POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company with the suitability of application of good corporate governance by company.

Based on analysis of implementation of good corporate governance there are several indicators that still not meet the regulations yet by some insurance company. However, the results obtained in this study indicate that 64 insurance company in Indonesia has meet the regulations according to POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance in the insurance company. In addition, this study also examines the correlation between the score of corporate governance with ROA and firm size. The results of this correlation test indicate that corporate governance scores have no significant effect with ROA and firm size. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Pelrindungan terhadap kepentingan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode eksplanatoris dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kewenangan OJK dalam mengajukan permohonan PKPU haruslah dimaknai sebagai bagian dari fungsi pengawasan kepada Perusahaan asuransi, untuk itu kewenangan OJK dalam pengajuan permohonan PKPU harus pula dimaknai hanya untuk dan atas nama Perusahaan asuransi. OJK tidak bisa membatasi hak para kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU karena melanggar prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHP; Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Baik pengawasan preventif maupun pengawasan represif yang dilakukan oleh OJK dalam industri asuransi hingga saat ini belum berjalan optimal. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai persoalan gagal bayar dari berbagai perusahaan asuransi di tanah air. Hal ini membuktikan OJK telah gagal melaksanakan pengawasan secara optimal. Untuk itu, dalam pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi, OJK tidak boleh membatasi hak para Kreditur di dalam mengajukan permohonan PKPU karena permohonan PKPU merupakan cara terbaik didalam menyelesaiakan persoalan hukum khususnya berkenaan dengan pembayaran klaim asuransi para nasabah yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.Hal ini penting guna mewujudkan pengawasan yang seimbang baik untuk kepentingan Kreditor maupun untuk kepentingan Debitur, yang pada akhirnya dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian asuransi.

---

This study aims to analyze the authority of the financial services authority in submitting a postponement of debt payment obligations associated with the supervisory function of the Financial Services Authority and the protection of the interests of the parties. This research is a normative juridical research that uses an explanatory method with a conceptual approach and laws and regulations that are analyzed qualitatively. The results of the study show that the authority of the OJK in submitting a PKPU application must be interpreted as part of the supervisory function to insurance companies, for that the OJK's authority in submitting a PKPU application must also be interpreted only for and on behalf of the insurance company. OJK cannot limit the rights of creditors to apply for PKPU because it violates the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 of the Criminal Code; Article 27 paragraph (1) jo. Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Article 17 of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights. Both preventive and repressive supervision carried out by OJK in the insurance industry have not yet run optimally. This is marked by the emergence of various problems of default from various insurance companies in the country. This proves that OJK has failed to carry out optimal supervision. For this reason, in submitting a PKPU application to an insurance company, OJK may not limit the rights of creditors in submitting a PKPU application because a PKPU application is the best way to resolve legal issues, especially with regard to payment of insurance claims for customers who are due and can be billed. This is important in order to realize balanced supervision both for the benefit of Creditors and for the interests of Debtors, which in the end can achieve justice for the parties in the insurance agreement."

"Setelah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1. Apa dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara umum dan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya? 2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan? 3. Apa upaya hukum terhadap ditolaknya permohonan kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara umum salah satunya adalah pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan asuransi. Sedangkan dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya salah satunya adalah kemampuan keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk membayar utang atau kewajiban.Penulis menyarankan agar upaya hukum terhadap ditolaknya permohonan kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

---

After the enactment of Act No. 40 of 2014 concerning Insurance, the request for bankruptcy statement against insurance company may only be filed by the Financial Services Authority. Based on this, the author propose the main issues as 1. What is the basis of legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statements against insurance companies in general and in applying for bankruptcy statement against PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 2. What is the procedure for filing a bankruptcy statement against the insurance company by the Financial Services Authority 3. What are the legal stances against the rejection of a creditor 39 s application to the Financial Services Authority to apply for a bankruptcy statement against the insurance company This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology.

In the end, the author conclude that the basic legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statements against insurance companies in general one of them is the imposition of administrative sanctions against insurance companies. While the basis of legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statement against PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya is one of them is the financial ability of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya to pay debts or obligations.

The author suggests that the legal action against the rejection of the creditor rsquo s application to the Final Services Authority to apply for a bankcruptcy statement against the insurance company is clearly stipulated in the laws and regulation in the field of insurance."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan Qaiser, Harry, dan Shazali, 2011 di Karachi Stock Exchange dapat diterapkan di Indonesia. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan Return on Equity ROE dan Net Profit Margin NPM memiliki hubungan yang positif antara ROE dan NPM dengan proksi corporate governance. Peneliti melakukan penelitian terhadap perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange BEI periode 2010-2014. Dengan proksi yang sama, hasil penelitian ini menunjukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE sedangkan tidak berpengaruh pada NPM, persentase jumlah anggota dewan komisaris independen terhadap dewan komisaris memiliki pengaruh yang tidak siginifikan baik terhadap ROE maupun NPM, jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh yang tidak siginifikan baik terhadap ROE maupun NPM.

---

This study aims to prove whether the research conducted Qaiser, Harry, and Shazali, 2011 in Karachi Stock Exchange can be applied in Indonesia. In their research, it was found that the number of members of the board of commissioners, the number of members of the independent board of commissioners, and the number of audit committee members on the financial performance of the company proxied with Return on Equity ROE and Net Profit Margin NPM have a positive relationship between ROE and NPM with corporate governance proxy. Researchers conducted research on coal mining companies listed in Indonesia Stock Exchange BEI period 2010 2014. With the same proxy, the results of this study indicate that the number of members of the board of commissioners has a significant influence on the ROE while not affecting the NPM, the percentage of the number of independent board members to the board of commissioners has a non significant influence on both ROE and NPM, the number of audit committee members has influence that is not significant both to ROE and NPM."

"Penelitian ini secara empiris untuk menganalisis struktur modal suatu perusahaan dengan memperhatikan faktor - faktor berupa firm age, firm size, tangibility, turnover, current ratio, retained earning, price to book ratio, business cycle effect dalam 186 perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI selama lima tahun dari tahun 2010 ndash; 2014. Pengujian ini dilakukan dengan model regresi Generalized Least Square GLS.Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, perputaran total aset, rasio lancar, rasio nilai buku, laba ditahan, dan business cycle effect berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan non finansial, disisi lain umur perusahaan, aset berwujud tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal suatu perusahaan non finansial di era tahun 2010 hingga 2014.

---

This research is aimed to analyze the effect of company rsquo s capital structure towards to many factors such as firm age, firm size, tangibility, turnover, current ratio, retained earning, price to book ratio, business cycle effect by taking sample 186 non financial companies that listed in Indonesia Stock Exchange within 2010 ndash 2014. The test were conducted with Generelized Least Square GLS.The result of this research found that firm size, turnover, current ratio, price to book ratio, retained earning,and business cycle effect have significantly influence to non financial company rsquo s capital structure, but the other side firm age, tangibility, and have not significantly influence to non financial company rsquo s capital structure in the era within 2010 ndash 2014."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara corporate governance dan karakteristik keuangan terhadap CSR disclosure pada perusahaan-perusahaan Indonesia tahun 2010 - 2014. Pada penelitian ini ESGD score menjadi proxi untuk CSR disclosure sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen dari sisi corporate governance dan karakteristik keuangan adalah company's size, financial leverage, profitabilitas (ROE dan ROS), board's size, board's meetings, board's age, kehadiran women on board, board's composition, dan board's commitment to CSR. Sampel pada penelitian ini diwakili oleh 52 perusahaan di 9 sektor industri yang secara konsisten memiliki ESGD score yang telah dihitung oleh Bloomberg setiap tahunnya. Teknik regresi yang digunakan adalah regresi linear sederhana.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa board's meeting, board's average age, dan board's composition secara positif dan signifikan mempengaruhi CSR disclosure dimana ROS secara negatif signifikan mempengaruhi CSR disclosure. Namun, company's size, board's size, dan kehadiran women on board secara positif namun tidak signifikan mempengaruhi CSR disclosure, selebihnya financial leverage, ROE, dan board's commitment to CSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap CSR disclosure.

---

This study aims to investigate the influence between corporate governance and financial characteristics on CSR disclosure in Indonesia 2010 - 2014.ESGD score was used to be the proxy of CSR disclosure calculated by Bloomberg as a dependent variable where independent variables represented by corporate governance and financial characteristics consist of company's size, financial leverage, profitability (ROE and ROS), board's size, board's meetings, board's average age, presence of women on board, board's composition, and board's commitment to CSR. The samples of the study are from 52 companies in 9 different sectors that consistently publish its ESGD score. A simple regression is incorporated to investigate the association of corporate characteristics with CSR disclosure.

The results indicate that board's meetings, board's average age, and board's composition were found to have a positive, significant influence on CSR disclosure where ROS has a negative, significant influence on CSR disclosure. However, company's size, board's size, and presence of women on board positively and insignificantly influence CSR disclosure and financial leverage, ROE as well as board's commitment to CSR have a negative, insignificant influence on CSR disclosure."