Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengatasi permasalahan sampah plastik laut, pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Sampah Laut. Salah satu strategi yang diamanatkan dalam peraturan presiden tersebut adalah dengan menerapkan pungutan cukai atas plastik yang dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah mengenai cukai plastik. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses formulasi peraturan pemerintah mengenai cukai plastik tersebut dengan cara mengidentifikasi isu-isu utama yang dibahas, kepentingan kelompok-kelompok yang terlibat, dan merancang sebuah model kebijakan publik yang dapat dipakai untuk menganalisis proses formulasi kebijakan cukai plastik tersebut secara lengkap. Metode yang digunakan riset ini adalah metode kualitatif. Riset ini berhasil mengidentifikasi 5 isu utama yang menjadi fokus pembahasan yaitu persepsi terhadap cukai, tujuan pengenaannya, objek cukai, tarif cukai, dan mekanisme earmarking. Riset ini berhasil mengidentifikasi kepentingan dari kelompok fiskal, industri, dan lingkungan yang merupakan stakeholders utama. Riset juga berhasil merancang sebuah model kebijakan publik mengenai proses formulasi kebijakan cukai plastik di Indonesia dengan mengembangkan model Multiple Streams Framework.

---

In order to mitigate the problem of marine plastic waste, in 2018, the Government issued Presidential Decree 83 of 2018 concerning Marine Waste Management. One of the strategies mandated in the presidential regulation is to implement an excise tax on plastic that would be outlined in a government regulation regarding plastic excise. This research aims to identify the process of formulating the government regulation on plastic excise by identifying the main issues discussed, the interests of the groups involved, and designing a public policy model that can be used to thoroughly analyze the policy formulation process. The method used in this research is a qualitative method. This research succeeded in identifying 5 main issues that became the focus of the discussion, namely perceptions of excise, the purpose of its imposition, excise objects, excise rates, and earmarking mechanisms. This research succeeded in identifying the interests of fiscal, industrial and environmental groups which are the main stakeholders. Research has also succeeded in designing a public policy model regarding the plastic excise policy formulation process in Indonesia by modifying Kingdons’s Multiple Streams Framework model."

"Perilaku masyarakat merupakan salah satu aspek yang dapat dianalisis untuk dapat melibatkan peran masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik dan menganalisis keefektifan dari penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan pada teori perilaku Theory of Planned Behavior dengan variabel yang digunakan yaitu sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, norma pribadi, kesadaran akan konsekuensi, kesediaan untuk membayar, dan intensi perilaku. Dalam pengolahan data menggunakan metode statistik Partial Least Square dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. Selain itu juga dilakukan analisis mengenai kesediaan masyarakat untuk membayar penggunaan kantong plastik dan menilai tingkat keefektifan dari penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di toko ritel modern Indonesia. Dari 7 variabel laten yang diukur hubungannya dengan variabel perilaku pada model struktural, hanya variabel sikap dan variabel kesediaan untuk membayar yang tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Sedangkan variabel lainnya, yaitu variabel norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, norma pribadi, kesadaran akan konsekuensi, dan intensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia. Untuk tingkat keefektifan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar saat ini menunjukkan hasil yang tidak efektif sehingga perlu adanya peningkatan harga dalam penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia.

---

Community behavior is one of the aspects that can be analyzed to involve the role of the community in reducing the use of plastic bags. This research aims to determine the factors that can influence community behavior in reducing the use of plastic bags and analyze the effectiveness of the implementation of the paid plastic bags policy in Indonesia. In this research, do an approach to the Theory of Planned Behavior with variables that used are attitudes, subjective norm, perceived behavioral control, personal norm, awareness of consequence, willingness to pay, and intention behavior. In data processing, the Partial Least Square statistical method is used by using SmartPLS 3.0 software. In addition, an analysis was conducted on the communitys willingness to pay for the use of plastic bags and assess the effectiveness of the implementation of the paid plastic bags policy in modern retail store in Indonesia. Of the 7 latent variables that are measured in relation to the variable behavioral in the structural model, only variable attitude and variable willingness to pay that insignificant to community behavior, while the other variables, i.e. subjective norm, perceived behavioral control, personal norm, awareness of consequences, and intention has a significant influence on community behavior in reducing the use of plastic bags in Indonesia. For the effectiveness of the implementation of the paid plastic bags policy, currently shows ineffective results, so it is necessary to increase prices in the implementation of the paid plastic bag policy in Indonesia."

"

Dewasa ini, kantong plastik mulai menjadi keresahan bagi lingkungan karena kebanyakan dari plastik akan berakhir menjadi sampah dan mengotori lingkungan. Bahan dasar pembuatan kantong plastik mengakibatkan kantong plastik menjadi tidak mudah terurai dan berakhir menumpuk di tempat pembuangan sampah. Tidak berhenti di situ, sampah kantong plastik tersebut berpindah tempat sampai ke laut dikarenakan oleh aktivitas angin atau aliran sungai. Dilansir dari data Bank Dunia, sampah kantong plastik sekali pakai mendominasi sampah plastik di Indonesia. Dengan besarnya volume timbulan sampah kantong plastik tersebut, upaya pengelolaan sampah di hilir sudah tidak cukup. Sehingga, perlu dilakukan upaya preventif berupa pengurangan sampah dari hulu. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk membatasi timbulan sampah kantong plastik. Upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui pendekatan command and control. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini berupaya memberikan solusi pengurangan sampah kantong plastik dengan melakukan perbandingan pada penerapan pendekatan command and control melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Penerapan larangan penyediaan kantong plastik melalui peraturan walikota tersebut terbukti efektif dalam mengurangi sampah kantong plastik di Kota Banjarmasin walaupun tidak didukung oleh pengaturan sanksi. Keefektifan peraturan walikota tanpa pengaturan sanksi akan dijelaskan dengan menggunakan teori benign big gun. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan larangan penyediaan kantong plastik dapat diadaptasi di kota lain di Indonesia guna mengurangi sampah kantong plastik yang kian mencemari lingkungan.

 

---

These days, plastic bags have become a source of problem for the environment, since most of them will end up as waste and pollute the environment. The basic ingredients in plastic bags makes it hard for them to break down and caused them to end up piled up in landfills. Not only that, the plastic bag waste would also find its way to the sea due to wind or river flow. Data from the World Bank stated that disposable plastic bags waste makes up the majority of plastic waste in Indonesia. With such large volume of plastic bag waste, downstream waste management efforts are not enough. Therefore, it is necessary to take preventive measures in the form of reducing waste from the upstream. Hence, government intervention is needed to limit the insurgence of plastic bag waste. The effort can be made by the government through a command and control approach. By using a normative juridical research method, this thesis seeks to provide a solution to reduce plastic bag waste by comparing the application of the command and control approach through Banjarmasin Mayor Regulation No. 18 of 2016 concerning Reducing the Use of Plastic Bags. The implementation of the ban on supplying plastic bags through the mayor's regulation proved effective in reducing plastic bag waste in Banjarmasin City even though it was not supported by sanctions. The effectiveness of the mayor's regulations without the regulation of sanctions will be explained using the beningn big gun theory. Based on this, it is expected that the ban on supplying plastic bags can be adapted in other cities in Indonesia to reduce plastic bag waste which is increasingly polluting the environment.

 

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai proses implementasi serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menjalankan kebijakan Perwali No. 61 tahun 2018 di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, dan studi literatur kepada lima orang informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses implementasi dapat terlihat dari dua level, yaitu level administratif dan level operasional. Dalam proses implementasi di level administratif, ditemukan bahwa dilakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan internal DLH Kota Bogor, sosialisasi internal, serta pembekalan staff pelaksana. Kemudian pada level operatif, dilakukan sosialisasi kepada pihak retail modern, penegasan izin usaha retail, sosialisasi ke masyarakat, dan pengawasan oleh berbagai pihak. Selama pelaksanaannya di lapangan, ditemukan berbagai hal yang menjadi faktor pendukung, yaitu berasal dari internal dan eksternal DLH Kota Bogor. Selain itu, terdapat juga faktor penghambat yang semuanya berasal dari eskternal DLH Kota Bogor, yaitu dari kelompok kepentingan (INAPLAS dan APRINDO), masyarakat sebagai pembeli, retail modern, dan pihak manajemen pengelola gedung. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat melibatkan pihak pelaku usaha sejak awal perumusan, meningkatkan intensitas sosialisasi, dan menetapkan masa peralihan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan.

---

ABSTRACT

This bachelor thesis discusses the implementation processing, supporting, and obstructing factors in carrying out the policy Mayor Regulation No. 61 of 2018 in Bogor City. This research uses descriptive approaches with data collection techniques, through in-depth semi-structured interviews, observation, and literature studies to five informants. The results conclude that the implementation process can be seen from two levels, which are administrative level and operational level. In the implementation process at the administrative level, it was found that coordination was carried out with the relevant regional work unit (SKPD) and internal Environmental Departement of Bogor City, internal socialization, and the provisioning of executor staff. Then at the operative level, socialization is carried out to modern retailers, the affirmation of retail business licenses, socialization to the public, and supervision by various parties. During the implementation process, various factors were found as supporting factors, namely originated from the internal and external Environmental Departement of Bogor City. In addition, there are also obstructing factors that all coming from external Environmental Departement of Bogor City, such as group of interest (INAPLAS and APRINDO), the community as buyers, modern retailers, and the shop management. This research asks if the government can involve the parties that affected since the beginning of the policy formulation, increasing the integration of socialization, and arranging the transition period before the policy is actually implemented.

"

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menurunkan konsumsi kantong plastik yang terjadi di minimarket 212Mart, Bojongkulur, Bogor. Penelitian dilakukan melalui penerapan teknik persuasive normative message yaitu membuat sebuah promosi melalui poster dengan isi pesan yang bersifat persuasif dan memiliki aspek normatif sehingga mengundang konsumen untuk tidak memakai kantong plastik. Selain itu, juga digunakan teknik nudge dengan menetapkan sebuah pilihan standar kepada konsumen untuk tidak memakai kantong plastik melalui penawaran yang diberikan oleh petugas kasir. Berdasarkan penerapan teknik intervensi yang sudah dilakukan, hasilnya penerapan teknik nudge dapat memberikan efek lebih baik pada penurunan konsumsi kantong plastik di 212Mart.

---

ABSTRACT

This study aimed to reduced the consumption of plastic bags in 212Mart, Bojongkulur, Bogor. The research had done through the application of persuasive normative message technique that was making a promotion through posters with persuasive message content and has normative aspect so that invite consumer not to use plastic bag. In addition, nudge techniques are also used by setting a default option for consumers not to use plastic bags through the offer provided by the cashier. Based on the application of intervention techniques that have been done, the application of nudge technique can give a better effect on the decrease of plastic bag consumption in 212Mart."

"ABSTRAKKebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2016 menjadi sebuah sejarah baru di Indonesia. Hal ini menjadi sangat menarik diperbincangkan karena dengan adanya kebijakan ini maka hal tersebut berpengaruh terhadap kebiasaan konsumen di Indonesia salah satunya adalah bagaimana kebiasaan konsumen di Indonesia dalam memilih untuk membeli ?green product? dan bagaimana respon konsumen di Indonesia terhadap reusable shopping bag sebagai pengganti kantong plastik. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari consumer guilt, self-monitoring dan perceived consumer effectiveness terhadap green purchase intention, dengan menggunakan studi kasus pada penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia. Responden dari penelitian ini adalah orang-orang yang belum pernah membeli reusable shopping bag. Metode pengolahan data yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM). Hasil dari penelitian menunjukan bahwa consumer guilt dan self-monitoring berpengaruh secara positif terhadap perceived consumer effectiveness dan perceived consumer effectiveness berpengaruh positif terhadap green purchase intention, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perceived consumer effectiveness berhasil menjadi variabel mediasi bagi consumer guilt dan self-monitoring terhadap green purchase intention.

---

ABSTRACTPlastic bag paid policy that was launched on February 21th, 2016 has made a new history in Indonesia. This case is interesting to be discuss because with this policy there would be a shift or change on Indonesia‟s consumer behavior in choosing ?green product? and how they are have intention to buy reusable shopping bag as a substitution for plastic bag. This study aims to analyze the effects of consumer guilt, self-monitoring, and perceived consumer effectiveness toward green purchase intention, in relation with the Implementation of Plastic Bag Paid Policy as the study case. Respondents of this research are those who have yet to purchase a reusable shopping bag. Structural Equation Modeling (SEM) is used to process the data. The results of this research shows that consumer guilt and self-monitoring have positive effect on perceived consumer effectiveness, and perceived consumer effectiveness have positive effect on green purchase intention, but consumer guilt and self-monitoring don‟t have positive and direct effect on green purchase intention. So, the conclusion is, perceived consumer effectiveness succeeds in becoming a mediator variable for consumer guilt and self-monitoring toward green purchase intention."