Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSeiring dengan meningkatnya kasus tindak pidana narkotika yang terjadi diIndonesia baik penyalahgunaan maupun peradaran gelapnya, maka ditemukan isuisuyang kiranya patut untuk diteliti. Skripsi ini membahas mengenai penerapanhukum narkotika di Indonesia yang mana pada studi kasus pelaku perantara(kurir) tindak pidana narkotika dinyatakan lepas oleh Majelis Hakim berkenaandengan asas Tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)

---

ABSTRACTAlong with the increasing cases of narcotics crime that occurred in Indonesian,both abuse and illegal distribution, there will be found phenomena?s that woulddeserve to be analyze. In this research discusses the criminal law explanationwhich in the case study narcotics crime intermediate agent declared off by a panelof judges with regard to the principle of no crime without fault"

"Pencucian Uang DenganTindak Pidana Asal Narkotika di Direktorat TindakPidana Pencucian Uang Deputi Pemberantsan BNNPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penyidikan tindakpidana pencucian uang pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang DeputiPemberantasan BNN serta mengidentifikasi faktor faktor dominan yangmempengaruhi keberhasilan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancarasecara mendalam kepada para informan sebanyak 10 sepuluh orang yang adapada Direktorat TPPU Deputi Pemberantasan BNN seperti Direktur TPPU Kasubdit TPPU serta para penyidik TPPU Teori yang digunakan yaitu teoripenyidikan tindak pidana dan pencucian uang Hasil penelitian menjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidanapencucian uang yang dilakukan oleh penyidik TPPU sudah berjalan dengan baikpada setiap tahapannya meski belum ada Peraturan Kepala BNN atau SOP yangmengatur khusus penyidikan TPPU Penelitian juga berhasil mengidentifikasibesaran anggaran dan sumber daya penyidik sebagai faktor dominan yangmempengaruhi keberhasilan penyidikan.

---

Criminal acts Money Laundering Directorate Deputy Pemberantasan BNNThis study aimed to analyze the implementation of the money laundering investigations on Money Laundering Directorate Deputy Eradication BNN and identify the dominant factors that influence the success of Money Laundering Investigation This study used a qualitative approach with in depth interview to the informant as much as 10 ten people there at the Deputy Directorate Combating Money Laundering BNN such as AML Director Head of AML and AMLinvestigators The theory used is the theory of investigation criminal offenses and money laundering Research results that the money laundering investigation is conducted by investigators of AML has been running well at each stage although no Regulation of BNN or SOP specifically governing the investigation of AML There search also identified the amount of budget and resource investigator as the dominant factor affecting the success of the investigation."

"On punishment and responsibility related to criminal liability in Indonesian legal system"

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana kepolisian di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI menggunakan kewenangannya dalam melakukan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi. Kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika bersumber dari Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pada tahun 2014, 7 lembaga negara telah mengeluarkan peraturan bersama yang mengatur tentang penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Peraturan bersama tahun 2014 membawa perubahan yang cukup besar bagi penerapan rehabilitasi, termasuk peran kepolisian sebagai penyidik. Peran kepolisian dalam menerapkan rehabilitasi, bagaimana cara menerapkan rehabilitasi, serta dampak rehabilitasi yang diterapkan menjadi pembahasan utama dalam tesis ini.

---

This thesis discussess how the police in Directorate of Narcotic Crime of BARESKRIM POLRI on using its authority to punish drug abusers to implement the treatment. Obligation of treatment implementation comes from article 54 of Narcotic Act. In 2014, 7 agents of state have released the joint regulation about the implementation of treatment fo drug abusers. Those regulation bring the big change for treatment implementation, including the role of police as an investigator. The role of police on implement the treatment, the way of those implementation, and the impact of those implementation are the main discussion of these thesis."

"Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagai dasar untuk melakukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Raffi Farid Ahmad Namun terdapat permasalahan didalam perumusan kedua klausula ini dikarenakan didalam peraturan perundang undangan baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana KUHAP maupun Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan secara jelas definisi dan penjelasan mengenai penggunaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup tersebut Hal ini penting untuk dibahas guna menjawab permasalahan mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika Untuk mendapatkan jawabannya penulis menganalisis putusan praperadilan yang diajukan oleh Raffi Farid Ahmad kemudian melakukan wawancara untuk mendukung data data sekunder yang penulis pergunakan dalam tulisan ini Melalui metode tersebut penulis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa pemberian definisi mengenai bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup merupakan hal yang penting untuk diatur dan dijelaskan dalam KUHAP maupun Undang Undang Narkotika sehingga tercipta kepastian hukum.

---

In this paper the author discusses clauses of probable cause and reasonableness as a basis for arresting Raffi Farid Ahmad In the case these problems in the formulation of both clauses The use of the both clauses are not clearly explained and defined in Criminal Procedural Law KUHAP and the Narcotics Act It is important to be discussed in the order to answer the validity of the arrest and detention of a person that suspected did a crime especially the crime of narcotics The author has analyzed a pretrial hearing that has submitted by Raffi Farid Ahmad then conducted interview to support secondary data Through this method the author obtains a conclusion that giving a definition clauses of probable cause and reasonableness to be set and described in the legislation."

"Skripsi ini mendeskripsikan hubungan antara pola demografi sosial pelaku dengan keterlibatan pelaku dalam perdagangan narkotika di wilayah Indonesia yang ditangani oleh Direktorat Narkotika Alami, BNN RI pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan konsep crime patterns diataranya yaitu gender and crime, age and crime, class and crime dan the ecology of crime. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaku perdagangan narkotika di wilayah Indonesia berasal dari berbagai latar belakang demografi sosial. Kemudian hubungan antara demografi sosial dengan keterlibatan pelaku dalam perdagangan narkotika menunjukkan hasil yang bervariasi.

---

This thesis described the relationship between social demographic patterns of offenders with their involvement in drug trafficking in Indonesia who handled by the Natural Narcotics Directorate, Board of Narcotics National Republic of Indonesia in 2014. This study used the concept crime patterns including gender and crime, age and crime, class and crime and the ecology of crime. This study used a quantitative approach with descriptive type. The study found that the drug traffickers in Indonesia come from various social demographics background. Then, the relationship between social demographics with the offenders involvement in the drug trafficking show varying results."