Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 dan standar oprasional prosedur dari rumah sakit militer. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, tipe penelitiannya adalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang terlihat jelas yaitu terdapat beberapa perbedaan antara penyelesaian sengketa di rumah sakit umum dengan di rumah sakit militer. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 berlaku bagi dokter militer dan tidak ada pembeda standar operasional prosedur antara pasien sipil dan militer.

---

This thesis discusses the applicability of the Act No. 29 of 2004 and standard operational procedures of the military hospital. This study is normative, the type of research is descriptive, the type of data used are primary data and secondary data. Data collection tools used in the form of study documents or library materials and interviews. Analysis of the data used by the authors is the qualitative approach. The results of the study clearly visible, for example, there are several differences between the settlement of disputes in a public hospital with at the military hospital. Law No. 29 of 2004 applies to military doctors and there are no standard operating procedures distinguishing between civilian and military patients."

"Pendahuluan : Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, merupakan rumah sakit Tingkat I dilingkungan TNI - AD / ABRI , dimana merupakan rumah sakit rujukan tingkat pusat untuk satuan-satuan kesehatan TNl - AD / ABRI yang ada di Indonesia. Sehingga daya tampung rumah sakit yang tersedia cukup besar yaitu sebanyak 1.082 tempat tidur. Namun kapasitas tersebut belum termanfaatkan secara maximal, dengan melihat indikator pelayanan yang ada seperti BOR= 48,49 ( standard= 60 - 80 ), LOS=15,71 ( standard= 6 - 9 ), BT0=17,69 ( standard= 40 - 50 ), TO1=16,69 ( standard = 1 - 3 ). Selain itu di RSPAD Gatot Soebroto juga masih terdapat permasalahan mengenai penanganan rekam medic pada bagian administrasi pasien, khususnya di bagian urusan rawat Inap / rawat mondoknya. Dimana masih terjadi keterlambatan pengembalian kartu rekam medis dari ruang unit rawat inap ke ruang unit penyimpanan pusat dibagian administrasi pasien. Menurut data prasurvey yang didapat peneliti, keterlambatan yang ada setiap bulan selama tiga bulan terakhir pada tahun 1995 adalah sebesar 20,33 buah atau 1,08 % perbulannya. Menurut Ketentuan dalam Permenkes RI No : 749.a I PER / XII / 1989 tentang rekam medis, telah dijelaskan segala sesuatunya tentang rekam medis termasuk diantaranya mengenal legalitas dan Cara pengembalian dan penyimpanan rekam medis. Selain itu dalam peraturan yang ada di RSPAD-GS atau Protap ( prosedurtetap ) rumah sakit tersebut dinyatakan bahwa rekam medis harus dikembalikan ketempat penyimpanan pusat setelah 2 X 24 Jam setelah penderita lepas rawat inap ke ruang unit penyimpanan pusat, jika hal tersebut terlampaui maka dikategorikan terlambat. Mengingat begitu pentingnya rekam medis maka keterlambatan pengembaliannya akan mempengaruhi proses pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut. Dimana Rekam medis tersebut akan digunakan untuk pembuatan laporan sehubungan dengan fungsi rujukan dan fungsi lainnya pada RSPAD - Gatot Soebroto. Sebagaimana diketahui pada rumah sakit tersebut tenaga dokter yang melaksanakan pelayanan kepada penderita terdiri dari dokter militer dan dokter sipil, dan penderita yang dilayaninya terdiri dari penderita militer,penderita sipil TNI-AD / ABRI serta penderita masyarakat umum. Sehingga karakteristik penderita yang ada sangat bervariasi.Tujuan : Penelitian ini bertujuan melihat gambaran hubungan antar keterlambatan pengembaiian kartu rekam medis dari ruang unit rawat inap penderita ke ruang unit peyimpanan pusat dengan dokter yang menangani penderita dan karakteristik penderita Rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta.Metodologi : Penelitian ini merupakan penelitian " Crossectional - Descriptif ". Pengumpulan data dilaksanakan dengan menyebarkan Check list pemantauan pengembalian kartu rekam medis ke ruang unit rawat Inap penderita dan keruang ruang unit penyimpanan pusat di bagian pasien, setama 3 (tiga ) minggu pada bulan Januari 1996. Analisa terhadap data yang terkumpul dilakukan dengan analisa Univariat yaitu untuk melihat distribusi variabel bebas dan variabel terikat, dan analias Bivariat dengan menggunakan Uji Mac Nemar pada kelompok dokter yang menangani penderita dan Uji Chisquare pada karakteristik penderita. Pada analisa bivariat dilakukan guna melihat gambaran hubungan antara variabel babas dan variabel terikat.Hasil : Dalam penelitian ini didapatkan sampel sebanyak 1.024 buah kartu rekam medis. Kemudian peneliti mengadakan analisa terhadap l.024 buah kartu rekam medis yang dikembalikan dari ruang rawat inap penderita ke ruang unit penyimpanan pusat . Menurut hasil analisa Univariat terlihat bahwa kartu rekam medis yang ditangani oleh Dokter Spesialis sebanyak 720 buah yang terdiri dart 72 buah terlambat atau 10 % dan 648 buah tidak terlambat atau 90 %. Kartu rekam medis yang ditangani oleh Dokter umum sebanyak 304 buah yang terdiri 117 buah terlambat atau 38,49 % dan 187 buah tidak terlambat atau 61,51%. Pada kelompok Dokter Militer terdapat keterlambatan sebanyak 91 buah atau 14,99 % sedang tidak terlambat sebanyak 516 buah atau 85,01 %. Pada kelompok Dokter Sipil terdapat keterlambatan sebanyak 98 buah atau 23,51 % dan 319 buah tidak terlambat atau 76,49 %. Menurut karakterlstlk penderita yang terdiri dari kelompok penderita militer dan kelompok penderita sipil, terjadi distribusi variabel terikat sebagai berikut : pada kelompok penderita militer terdapat keterlambatan sebanyak 109 buah atau 16,87 % dan 537 tidak terlambat atau 83,13 %. Pada penderita sipil terdapat keterlambatan sebanyak 80 buah atau 21,16 % dan tidak terlambat sebanyak 298 buah atau 78,84 %. Pada penderita kelompok militer perwira terdapat keterlambatan sebanyak 13 buah atau 5,99 % dan tidak terlambat sebanyak 204 atau 94,01% , pada kelompok bintara terdapat keterlambatan sebanyak 34 buah atau 15,81 % dan tidak terlambat sebanyak 62 atau 28,97 %, pada kelompok tamtama terdapat keterlambatan sebanyak 62 buah atau 28.97% dan tidak terlambat sebanyak 152 buah atau 71,03%. Pada penderita kelompok sipil berdasarkan kelas perawatan yang ada keterlambatan pengembalian kartu rekam medis terjadi sebagai berikut : pada penderita kelas perawatan I terdapat perawatan II terlambat sebesar 14,54 % dan tidak terlambat sebesar 85,46 %, pada penderita kolas perawatan III terlambat 43,44% dan tidak terlambat 58, %. Pada hasil analisa Bivariat dengan menggunakan uji nilai dengan rumus Mac Nemar dan rumus Chisquare dengan penentuan nilai P = 0.05 didapatkan hasil sebagat berikut : Pada kelompok dokter yang menangani penderita ; menurut kelompok Dokter Speslalis dan. Dokter Umum terdapat penolakan terhadap hipotesa yang diajukan sehingga terdapat perbedaan yang bermakna antara keterlambatan pengembalian kartu rekam medis yang ditangal oleh dokter Spesialis dan keterlambatan yang ditangani oleh dokter umum. Sedangkan pada kelompok Dokter Militer dan Dokter Sipil didapatkan hasil uji yang menyatakan penolakan hipotesa yang diajukan sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara keterlambatan pengembalian kartu rekam medis yang ditangani oleh dokter mlliter dan keterlambatan yang ditangani oleh dokter sipil. Berdasarkan Karakteristik penderita yang ada didapatkan hasil uji sebagat berikut : Pada kelompok penderita Militer dan Sipil terdapat hasil uji Chisquare menunjukkan adanya penerimaan terhadap hipotesa yang diajukan, sehingga tidak terdapat perbedaan keterlambatan yang terjadi antara kelompok penderita sipil dan kelompok penderita militer.Untuk kelompok penderita militer berdasarkan kepangkatan yang ada yaitu kelompok Pa, Ba Dan Ta didapatkan hasil uji Chisquare menunjukkan penolakan terhadap hipotesa yang diajukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna pada keterlambatan yang terjadi pada kelompok keterlambatan sebesar 7,53 %, tidak terlambat 92,47 %, pada penderita kelas penderita Pa , Ba dan Ta. Pada Kelompok penderita Sipil berdasarkan kelas perawatan yang ada, hasil uji nilai Chisquare menunjukan hasil penolakan hipotesa yang diajukan , sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbadaan yang bermakna pada keterlambatan yang terjadi pada kelompok penderita sipil kelas perawatan I, II dan III.Daftar Bacaan : 44 (1957 - 1994 ).PREFACE: Gatot Subroto Military Hospital is the first class military hospital and top referral military hospital in Indonesia. It has 1082 beds, but the capacity of the hospital its not utilize as well, for example BOR = 48.49% (standard = 60 - 80%), LOS = 15.71 days (standard = 6 - 9 days), BTO = 17.69 % (standard = 40 - 50%), TCI = 16,69 days (standard = i - 3 days). Besides, in this hospital there is a problem about the medical records, specifically at inpatient unit. The main problem in this area Is the delayed of returning medical records from inpatient unit to central storage at patient administering. Base on the pre-survey data, for the last 3 months during 1995 the number of delayed is 20.33 records or 1.08% per month. In Permenkes Rl No: 749.aIPERIX1I11989 about the medical records, has been explained clearly about the legality, the procedure of returning and saving of medical records. So was in standard procedure of Gatot Subroto hospital, it says that the medical record should be returned to the central storage in 2 x 24 hours after the patient left, if not it will be categorized as delayed. Regarding to the significant role of the medical record, the delayed of returning medical record will take effect on services process in the hospital. The medical record that is planned to be use as main material of report writing. Ws known, that the sums of doctors (as personal) who do the services are the gathering of military and civilian doctors. There are wide range of characteristics of the patients, this result is come from the policy that allowed many rather social groups to be served.

PURPOSE: The objective of the research is to describe the relationship between medical record card's delayed return (from the inpatient unit to central storage) with the doctor who handle the patient's case and it's characteristic in Ruah Sakit Pusat Angkatan Darat - Gatot Subroto Jakarta.

METHOD: This research Is "a Crossectional - Descriptive". Data were collected by spreading the check list control of medical record return's card to the Inpatient unit and the central storage room in patient administering, and these processes are take 3 weeks of January 1996. Data were analyzed by Univariat Analysis, the aim is to see the distribution of independent and dependent variable. And move along with Unlvariat Analysis there is Bivariat Analysis that operates the Mac Nemar Test to the groups of doctor whose deal with patients, and Chi-square Test to the patient's characteristic. Goal of this analysis is to see the description of relationship between independent variable and dependent variable.

RESULT: The Sample could be collected and analyzed in this research are 1.024 medical record's cards. Results of the Univariat Analysis show that 720 medical record handled by Specialized Doctor are consist of 72 card (10%) delayed and the rest (90%) not delayed. There are 304 medical record cards handled by not specialized doctor, consist of 117 (38.49%) delayed and 187 (61.51%) not delayed. In group of military doctor there are 91 card (14.99%) delayed and 516 card (85.01 %) not delayed, and in group of civilian doctor there are 98 card (23.51 %) delayed and 319 card (76.49%) not delayed. According to patient's characteristic those consist of military and civilian, there is dependent variable distribution as follow: in the group of military patient, the delayed cards are 109 (16.87%) and 537 (83.13%) not delayed. Civilian patient's groups have 80 card (21.16%) are delayed and 298 (78.84%) are not. There are 13 card (5.99%) delayed and 204 (94.01%) not delayed in the group of upper military officer, 34 card (15.81 %) delayed and 62 (28.97%) not delayed in the group of lower military officer and 62 card delayed (28.97%) and 152 card not delayed in the lowest rank of military officer. The delayed card have been resulted in the group of civilian patient In accordance with service classification could be described as follow; in group of 1st class patient there 7.53% are delayed and 92.47% are not, in 2nd class 14.54% are delayed and 85.46% are not and in 3rd class 43.44% are delayed and 56.56% are not. The Result from the Bivariat Analysis which used value test from Mac Nemar formula and Chi-square formula with marked value P=0.05, is as follow: In the point of the doctor who does the service that there sometime occurred rejection to the hypothesis have been proposed, it's resulting an important difference between medical record's card return delayed handled by military doctor and by doctor in common. In the point of the military doctor and general doctor, the test result have been found that there are certain rejection to the hypothesis proposed, and follow with those result is a brief summary as there is important difference between medical record card delayed return handled by military doctor and by doctor in Common. In the point of patient characteristic, les found the result of the test as follow; in the group of military and civilian patients there are acceptance to the hypotheses proposed, and in return there is no difference in delayed card return between group of military patient and civilian patients. In the group of military patient according to the military rank (Pa, Ba and Ba), the result of Chi-square test show there is rejection to the hypotheses. As a summary it can be said that there is important difference in delayed return occurred in groups of I , II and III class.

Readers: 44 (1957 -1994)"

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit dalam suatu perjanjian medis di Indonesia. Penelitian berbentuk yuridis normatif dengan mengkaji penerapan teori-teori dan norma hukum pada praktik yang ada. Serta penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi serta memuat pandangan hukum dari peristiwa tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pola pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter tidak selalu sejalan dengan peraturan yang ada. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat memberikan kejelasan terhadap konsep tanggung jawab rumah sakit yang dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal responsibility of the hospital for doctors in providing health services to patients at the hospital in a medical agreement in Indonesia. This research used normative juridical method by examining the application of legal theories and norms to existing practices. As well as this research is also used descriptive type of typology to describe the events that occur and contains a legal opinion of the event. The results of this study is the pattern of hospital responsibility for doctors is not always in line with existing regulations. This research suggests that the government can provide clarity on the concept of hospital responsibility referred to in Article 46 of Law No. 44 of 2009 Law on Hospital."

"ABSTRAKDewasa ini jasa kecantikan bedah plastik kosmetik sangat populer dan mengalami perkembangan pesat karena digemari oleh masyarakat dan merupakan bisnis yang menjanjikan sehingga banyak pihak ikut mengambil peluang dari bisnis tersebut. Mulai dari dokter sampai oknum non dokter yang tidak mempunyai kompetensi ikut melakukannya sehingga mengakibatkan korban. Hal tersebut dikarenakan belum jelasnya pengaturan pihak yang berwenang untuk melakukan bedah plastik kosmetik. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pengaturan mengenai bedah plastik kosmetik di Indonesia, pihak yang berwenang melakukan bedah plastik kosmetik, dan analisa Putusan No. 944/Pid.Sus./2015/Jkt.Sel. berdasarkan hukum kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari buku-buku, jurnal, kamus, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang mendukung penelitian ini. Penelitian lapangan juga dilakukan dengan mewawancarai dokter yang terkait dengan objek penelitian. Kesimpulan yang dicapai yaitu pengaturan bedah plastik kosmetik belum diatur secara jelas dan lengkap dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bedah plastik kosmetik harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi serta memiliki izin praktik untuk melakukan tindakan tersebut, dan permasalahan hukum dalam analisa Putusan No. 944/Pid.Sus./2015/Jkt.Sel. yaitu pihak yang seharusnya berwenang melakukan bedah plastik kosmetik yang dilakukan oleh JS, sarana yang digunakan JS tidak memenuhi standar kesehatan, tanggung jawab hukum supplier obat, putusan hakim, dan kesalahan penulisan dalam putusan. Adapun saran yang disampaikan yaitu perlu adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara jelas dan lengkap mengenai bedah plastik kosmetik dan adanya sosialisasi dan penyuluhan dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan campur tangan masyarakat dalam memilih jasa kecantikan bedah plastik kosmetik yang aman.

---

ABSTRACTNowadays, cosmetic surgery popularity seems to be rapidly growing in society and one of a promising business so that many people want to take the opportunity from it. Cosmetic plastic surgery must be performed by competent doctors who have the competence to do so, but in reality those treatments are performed by Doctors and non doctors without the relevant and required competence join in the act, resulting in a number of casualties. The issues discussed in this thesis are the regulation of cosmetic plastic surgery in Indonesia, the authorized party to do so and the extent of its authority. And also an analysis of District court decision Number 944 Pid,Sus. 2015 PN.Jkt.Sel. from health law perspective. The research method used in this thesis is literature review. The datas used are secondary data from journals, dictionary, legislations and other relsted literatures. Furthermore, the datas also conducted by interviewing the related beauty physicians. The conclusion of this research is that the regulation itself does not explicitly and completely express about the cosmetic plastic surgery. Nevertheless the cosmetic plastic surgery must be performed by competent and licensed doctors. In addition, the issues in the analysis of district court decision Number 944 Pid,Sus. 2015 PN.Jkt.Sel. is namely the party who should have the authority to perform cosmetic surgery conducted by JS, the tools used by JS does not meet the health standard, the legal responsibility of the medical supplier, judges rsquo decision, and the judge 39 s legal error. The recommendation is that there should be a complete and clearer regulation of cosmetic surgery and also for the government, socialization and counseling are needed to raise awareness so that people will choose cosmetic surgery wisely."

"Skripsi ini membahas pengaturan beban kerja dokter di rumah sakit serta membandingkannya dengan ketentuan negara Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup pembahasan mengenai pengaturan beban kerja dokter di Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah bahwa beban kerja dokter di rumah sakit belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat telah memiliki pengaturan waktu kerja bagi dokter yaitu selama 40 jam per minggu. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai implikasi terkait ketiadaannya pengaturan khusus mengenai beban kerja dokter di rumah sakit terhadap waktu kerja dan beban kerja dokter di rumah sakit. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat membuat pengaturan khusus mengenai waktu dan beban kerja bagi dokter di rumah sakit.

---

This thesis discusses the regulation of the workload of doctors at the hospital as well as comparing it with the provisions of the United States of America. The research method used in this research is in the form of normative juridical research with descriptive research type. The discussion in this thesis involves discussion on regulating the workload of doctors in Indonesia and comparing it with the United States. The results of the research in this thesis is that the workload of doctors in hospitals has not been regulated in legislation specifically in both Indonesia and the United States. However, the United States has had better settings related to working time for doctors which is 40 hours per week. In addition, this thesis also discusses the implications related to the absence of specific regulations concerning the workload of doctors in the hospital towards working time and the workload of doctors at the hospital. The results of this study suggest that the government can make specific regulations regarding the time and workload for doctors in the hospital."

"ABSTRAKBerlakunya UU Rumah Sakit sejak tanggal 28 Oktober 2011, telah mewajibkan Pengelola Rumah Sakit untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, khuhusnya memisahkan atau merubah kegitan usahanya menjadi hanya dibidang perumahsakitan saja. Rumah Sakit didirikan oleh Pemerintah atau swasta dalam bentuk Badan Hukum, dan Yayasan adalah salah satu Badan Hukum pengelola Rumah Sakit yang wajib memisahkan bidang usahanya Pemisahan ini mengakibatkan perubahan status hukum harta kekayaan Yayasan, karena pada hakekatnya Yayasan merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pemisahaan bidang usaha Yayasan harus diikuti pemisahan harta kekayaan Yayasan yang akan dibagi secara proposional sesuai dengan pemisahan bidang usaha Yayasan tersebut.

---

ABSTRACTThe Hospital Law start applied on October 28th , 2011, has required Hospital’s owner to adapt their statutes, especially for separate or change to the field of activity to be a hospitalization only.The Hospital could established by the Government or the private sector by legal persons, and the Foundation is one of the legal persons who founding the Hospital be required to separate their business, its will be lead to changes in the legal status of these assets the Foundation, because the Foundation founded as a wealth separated to achieve certain goals in the field of social, religious and humanitarian. Business separation of the Foundation must be followed with separation of assets, will be divided according to proportional business sectors of the Foundation."

"Peninjauan kewajiban dokter dalam penelitian ini dikarenakan maraknya malpraktik dokter di Indonesia yang sarat akan pelanggaran kewajiban dokter di dalamnya. Penelitian ini membahas konsep kewajiban secara filsofis dan yuridis; melihat kewajiban dokter dalam undang-undang tentang praktik kedokteran dan kewajiban dokter dalam kode etik dokter Kodeki ; serta meninjau penerapan kewajiban dokter pada putusan Nomor 365K/Pid/2012. Tujuan penelitian untuk mengetahui serta memahami konsep kewajiban, baik secara filosofis maupun yuridis terutama dalam kaitannya dengan profesi dokter. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan Pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Jenis data berupa data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Laporan penelitian berbentuk deskriptif-analitis. Kesimpulan penelitian yaitu: terdapat perbedaan konsep kewajiban secara filosofis dengan konsep kewajiban secara yuridis; terdapat perbedaan kewajiban dokter dalam undang-undang tentang praktik kedokteran dengan kewajiban dokter dalam Kodeki; serta terdapat pelanggaran kewajiban dokter dalam putusan Nomor 365K/Pid/2012.

---

The review of physician 39 s obligation in this research is caused by the malpractice of doctor in Indonesia which is full of violation of doctor 39 s obligation in it. This research discusses the concept of philosophical and juridical obligations see the doctor 39 s obligations in the law on medical practice and the obligations of doctors in the code of conduct of doctors Kodeki as well as reviewing the application of physician obligations to the decision Number 365K Pid 2012.

The purpose of research to know and understand the concept of obligations, both philosophically and juridically, especially in relation to the profession of doctors. This research is normative juridical. Problem approach using the legislation approach The collection of data in the form of literature study. Data type is secondary data. Data analysis is done qualitatively. The research report is descriptive analytical.

The conclusion of the research are there are differences of concept of philosophical obligation with the concept of juridical obligation there is a difference of physician 39 s obligation in the law on medical practice with the doctor 39 s duty in Codeci and there is a violation of the obligations of doctors in the decision Number 365K Pid 2012."

"Kerusuhan sosial berbau etnis yang terjadi di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, awal 1999 di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas memberikan dampak pada berbagai sektor dan kehidupan masyarakat yang sampai saat ini belum dapat kembali pada keadaan semula.Arus pengungsi dievakuasi ke berbagai tempat yang aman dan ditampung pada barak-barak penampungan dan fasilitas pemerintah. Di tempat pengungsian, sarana dan prasarana tidak tersedia untuk hidup layak, sebagai konsekuensinya banyak masalah yang dihadapi termasuk masalah kesehatan dan gizi. Hasil survei oleh Palang Merah Internasional menunjukkan 17,5% anak balita pengungsi gizi buruk, menurut UNHCR berada pada keadaan gizi yang kritis (>15%), dan perlu penanganan segera, Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat dan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan World Vision Indonesia membentuk Therapeutic Feeding Center (TFC) untuk menangani.masalah balita gizi buruk oleh karena ini merupakan pengalaman pertama, namun hasilnya cukup memuaskan, dimana tidak ada yang meninggal di TFC.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam, tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan kegiatan pemulihan status gizi balita gizi buruk, yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh pengelola program gizi sebagai masukan dalam memperbaiki pelaksanaannya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif yang bersifat studi kasus retrospektif sedangkan pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) observasi dan telaah dokumen.Analisis data yang terkumpul menunjukkan bahwa tim kesehatan TFC telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Studi ini menyimpulkan bahwa ketersediaan dana, sarana parasarana, serta berjalannya fungsi manajemen, merupakan salah penyebab rendahnya kegagalan dalam perawatan balita gizi buruk di TFC.

---

Analysis of the Implementation of Sambas Refugee Children Malnutrition Status Recovering at Therapeutic Feeding Center, Dokter Soedarso District General Hospital, Pontianak, Kalimantan Barat in the Year 2000Racial unrest in Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat in the early of 1999 has influenced many sectors and public life there, which has not recovered yet to the normal condition.Refugees have been evacuated to other safer places, emergency refugee barracks, or to other governmental service facilities. At those places, the facilities and infrastructures are not provided adequately to support proper daily living, so that it induces many social problems, including the health and nutrition problems. The survey result by International Red Cross Committee has shown that 17.5% of the children have suffered from malnutrition. While according to the UNHCR, 15% of the children suffer from critical nutrition condition and need immediate treatment. The Health Service and Health Ministry Regional Office of Kalimantan Barat Province in cooperation with The World Vision Indonesia have established the Therapeutic Feeding Center (TFC) in order to treat the children malnutrition. Even though this is an initial experience, it has brought satisfying enough result, whereas no patient has died in TFC.The purpose of this research is to obtain comprehensive information regarding the implementation and hindrance of the nutrition status recovering for the malnourished children. This result shall be useful input for the nutrition program official in order to enhance the program implementation.This type of research used qualitative method, accompanied by research plan using descriptive approach as a retrospective case study. Data was obtained from in-depth interviews, observation and documents analysis. While the result from the research shows that the TFC health service team has carried out the requirement standards.This research summarizes that the availability of fund, facilities, infrastructures, and managerial functions are factors of high success in malnutrition children treatment at TFC."

"Mutu Pelayanan Kesehatan merupakan standar layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal. Indikator Nasional Mutu digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur mutu pelayanan kesehatan. Harapan pasien untuk mendapatkan mutu pelayanan yang baik dapat diberikan oleh dokter yang bertugas ketika melayani pasien yang mampu menerapkan kepemimpinan klinis dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan domain-domain kepemimpinan klinis dokter terhadap mutu layanan kesehatan di rumah sakit. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan pada 42 orang dokter umum dan spesialis dengan kuesioner kepemimpinan klinis dokter. Sedangkan mutu layanan kesehatan di Rumah Sakit Izza dilihat pada capaian indikator nasional mutu rumah sakit. Terdapat 5 domain dengan masing-masing 8 dimensi pada kepemimpinan klinis dan 12 indikator nasional mutu yang dianalisis dari 13 total indikator nasional mutu. Pada penelitian ini didapatkan 2 domain kepemimpinan klinis yang berhubungan dengan mutu layanan kesehatan di rumah sakit, yaitu domain kualitas personal dan peningkatan pelayanan. Tiga domain lainnya, yaitu Kerja sama dengan sejawat dan interprofesi, pengelolaan pelayanan, dan penentuan arah pelayanan tidak berhubungan terhadap mutu layanan kesehatan di rumah sakit

---

Quality of Health Services is a standard of health services for individuals and communities that can improve optimal health outcomes. National quality indicators are used as benchmark in measuring the quality of health services. Patient expectations for good quality of service can be provided by the doctor on duty when serving patients who are able to apply clinical leadership well. This study aims to determine the relationship of physician clinical leadership domains to the quality of health services in hospitals. This study was conducted using a survey method with a quantitative approach. The study was conducted on 42 general practitioners and specialists with a physician clinical leadership questionnaire. While the quality of health services at Izza Hospital is seen in the achievement of national indicators of hospital quality. There are 5 domains with 8 dimensions each in clinical leadership and 12 national quality indicators analyzed from 13 total national quality indicators. In this study, 2 domains of clinical leadership were found to be related to the quality of health services in the hospital, namely the domains of personal quality and service change. The other three domains, namely Collaboration with peers and interprofessionals, managing service, and setting direction are not related to the quality of health services in hospitals.

 

 

"