Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Efektivitas sistem pengendalian intern diuji melalui jumlah kelemahan pengendalian intern dan nilai kerugian daerah, sedangkan ukuran kinerja menggunakan skor evaluasi LAKIP dan skor EKPPD. Hasil uji regresi berganda pada data 1.209 pemda kabupaten dan kota tahun 2010-2013 menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian intern dan kerugian daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemda. Sedangkan variabel pengendali berupa tingkat kemandirian, ukuran, lokasi dan tipe pemda memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja.

---

This study aims to determine the effect of the effectiveness of the government internal control system towards the achievement of the performance of local government in Indonesia. The effectiveness of internal control systems are tested through a number of internal control weaknesses and value of financial loss on local government, while a measure of performance using LAKIP evaluating score and EKPPD score.

The results of multiple regression test at the 1.209 regency and city during 2010-2013 showed that the weakness of internal control and financial loss have a significant negative effect on the performance of local governments. While the control variables such as the level of independence, the size, location and type of local government has a significant positive effect on performance."

"Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan efektivitas kinerja instansi pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, sejak SPIP diterapkan, KKN masih terjadi di lingkungan instansi pemerintah yang salah satunya adalah Kemenhub seperti korupsi, suap, pungli, dan percaloan. Beberapa penyebab terjadinya KKN adalah rendahnya integritas pegawai dan kurangnya jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori Internal Control COSO 2013 yang disesuaikan dengan keadaan organisasi yang mengikuti PP 60/2008 tentang SPIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif berdasarkan sumber data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya efektif karena kurangnya penggunaan teknologi, jumlah SDM dan anggaran untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, masih ditemukan pegawai yang tidak patuh terhadap peraturan sehingga melakukan KKN di lingkungan Kemenhub.

---

The implementation of SPIP intends to enhance good governance through several monitoring and evaluation process in order to increase the effectiveness and clean performance of public sector. But corrupt practices are still happening even after the SPIP is implemented, especially in Ministry of Transportation. The corrupt practices happening in Ministry of Transportation consist of bribery, illegal tolls, and also scalpers. The factors behind corrupt practices in Ministry of Transportation are the personnel lack of integrity, and lack of funding to do proper monitoring and controlling. Therefore, the goal of this research is to analyze the effectiveness of SPIP in Ministry of Transportation done by Inspectorat General of Ministry of Transportation Republic Indonesia. This research uses Internal Control COSO 2013 theory adapted to organizational structure based of PP 60/2008 about SPIP. Post-positivist approach is used in this research with qualitative research in data collection through in-depth interview and literature study. The result of this research is the implementation of SPIP is not effective because lack of technology, human resource and funding to do proper monitoring and controlling. The result also shows that there are a few Kemenhub personnel who are not comply to regulation therefore commit corrupt practices in Kemenhub."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Pusat dan memberikan saran-saran perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifkualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan LHP BPK disimpulkan bahwa pelaksanaan SPIP di KPU Pusat belum efektif. Unsur SPIP sesuai PP 60/2008 yang belum efektif dan perlu diperbaiki adalah Penilaian Risiko dan Pemantauan. Sedangkan unsur yang telah memadai dan perlu terus ditingkatkan adalah Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penerapan SPIP di KPU Pusat adalah Sosialisasi SPIP, penerapan analisa risiko dan peningkatan sistem pemantauan.

---

This research aims to analyze the effectiveness of Government Internal Control System SPIP in KPU using descriptive qualitative approach. Based on the results of questionnaires, interviews, observation, and LHP BPK, SPIP implementation in the KPU are not effective. SPIP element in PP 60 2008, that are not effective and need improvement are Risk Assessment and Monitoring. Elements that already effective but need improvement are Control Environment, Control Activities, and Information Communication. Socialization, risk analysis and improvement of monitoring system need to be done by KPU to improve SPIP implementation."

"Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan kelembagaan pemerintah. Banyaknya permasalahan korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi dan aparatur sipil negara menunjukkan masih rendahnya tingkat tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini menguji persepsi aparatur sipil negara terhadap pentingnya sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja institusi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik good governance di Pemerintah Provinsi Riau. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang ditujukan kepada pejabat eselon IV di seluruh organisasi perangkat daerah OPD. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Metode analisis data menggunakan structural equation modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan kinerja institusi pemerintah daerah memiliki korelasi yang positif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik good governance di Pemerintah Provinsi Riau. Namun korelasi tersebut belum efektif karena persepsi aparatur sipil negara atas implementasi sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja institusi pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik good governence di Pemerintah Provinsi Riau tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sehingga upaya penciptaan tatakelola pemerintahan good governence menjadi tidak terpenuhil dan berdampak pada tingginya permasalahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

---

Good governance is needed in order to address the various institutional problems of the government. The number of corruption problems involving high officials and state civil apparatus show the low level of governance in the Provincial Government of Riau. This study explains the perception of the state civil apparatus on the influence of internal control system, local financial management, and the performance of local government institutions in the effort of improving good governance in the Provincial Government of Riau. The primary data obtained through questionnaires that addressed to echelon IV officials throughout the organization of the regional apparatus. Data collection techniques using purposive sampling. Method of data analysis using structural equation modeling.

The results showed that internal control system, local financial management and the performance of local government institutions have a positive correlation in supporting good governance in the Provincial Government of Riau. However, the correlation has not been effective because the perception of the state civil apparatus on the implementation of the internal control system, local financial management, and the performance of local government institutions in supporting good governance implementation in the Provincial Government of Riau are not accordance with the actual conditions. This condition give low effect on the good governance and cause the high corruption problems in the Provincial Government of Riau."

"Karya akhir ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset tetap berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan menggunakan kriteria-kriteria menggunakan kriteria-kriteria dalam COSO di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Sampel penelitian adalah 51 pegawai bagian anggaran, bagian keuangan, bendahara keuangan dan pengurus barang di Dinas KUMKMP Prov. DKI Jakarta dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 69,58 pelaksanaan SPI di Dinas KUMKMP Prov. DKI Jakarta secara umum berada pada interval 'baik' dengan 'kurang baik'. pelaksanaan SPI sudah cukup baik meskipun masih memiliki kelemahan. Melalui wawancara dan observasi diketahui beberapa kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, yaitu belum adanya standar operasional prosedur dalam pengelolaan aset, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan aset, sistem informasi atas pengelolaan aset tetap belum dijalankan secara berkesinambungan dan belum diterapkan metode penyusutan atas aset tetap.

---

This thesis has the purpose to evaluate the effectiveness of the management of fixed assets based on the Government 39 s Internal Control System in accordance with Peraturan Pemerintah No. 60 2008 using COSO criteria at Department Cooperative, Small, Micro and Medium Enterprises Jakarta Capital City Government DCSME . The sample of research was 51 officers who came from various division at DCSME, such as budget division, finance division, finance and treasury by using purposive sampling technique.In general, the research showed that 69,58 implementation of Internal Control System ICS at DCSME in general, which is in the interval of good to less good rdquo . Thus the implementation of ICS at DCSME is quite good although it still has weaknesses. Based on interviews and observations known that there are weaknesses of the Government ICS in the management of fixed assets, such as lack of standard operating procedures in asset management, lack of human resources capability for management asset, information system for managing the fixed assets has not been executed on an ongoing basis and have not applied the method of depreciation of fixed assets. "

"[Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh persepsi karyawan mengenai penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan peran manajerial pengelola keuangan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan agar pemerintah melaksanakan pengendalian intern secara menyeluruh, yang penerapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penelitian ini merupakan observasi analitis menggunakan survei yang disebarkan kepada pegawai yang bertugas di Dinas dan 16 unit kerjanya. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi berganda membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif persepsi atas penerapan pengendalian intern dan peran manajerial terhadap kinerja keuangan secara simultan, tetapi secara parsial hanya variabel Penilaian Risiko dan Pemantauan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan., This research intends to study the influence of employee’s perception to government internal control system and local financial officers’ managerial roles towards financial performance on Local Agency for Youth and Sport Affairs of Jakarta Provincial Government. Indonesian Law Article 1 of 2004 about National Treasury requires the implementation of internal control system to enhance accountability and the Government Regulation Article 60 of 2008 about Government Internal Control System later reinforces the implementation of the mentioned law. This research is an analytic observation conducted using survey to employees of the agency. Based on the result of hypothesis test using multiple regression analysis, simultaneously both internal control system and managerial roles have positive and significant influences toward government financial performance. Partially, only Risk Analysis and Monitoring have positive and significant influences toward government financial performance.]"

"Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

---

Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication.

The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control."