Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang keterkaitan antara kebijakan pemerintah Indonesia dengan kehidupan beragama umat Khonghucu di Indonesia dengan menggunakan metode sejarah. Kebijakan tersebut diantaranya ialah Penetapan Presiden Indonesia No. 1 tahun 1965 yang di dalam peraturan ini pemerintah Indonesia secara resmi mengakui adanya enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Agama Khonghucu yang berasal dari Tiongkok pun mendapatkan imbas dari kebijakan asimilasi yang mulai disahkan pada tahun 1963. Pada perkembangan selanjutnya, dikeluarkanlah Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 yang mengatur umat Khonghucu untuk melakukan kegiatan peribadatan mereka secara internal keluarga saja. Lalu, pada tanggal 18 November 1978 keluarlah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Nomor 477/74054 yang didalamnya hanya mengakui lima agama saja yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha.

---

This thesis discussed the relation between Indonesian government?s policies with the religious life of Confucian Religion adherents in the Indonesia with history method. One of the policies was the President of Indonesia?s Regulation No. 1/1965, which stated six national religions that were officially recognized by Indonesian government, they were Islam, Chatolic, Protestant, Hinduism, Buddhism and Confucian Religion. Confucianism Religion, a religion from China, was impacted by Indonesia?s assimilation policy that was enforced in the year of 1963. Presidential Decree No. 14/1967, thereafter, was regulated to restrict the Confucianism adherents by only conducting their religious activities in the private sphere. Subsequently, in November 18, 1978, a circular letter by the Ministry of Internal Affairs No. 477/74054 declared that only five religions that were acknowledged by Indonesian government, they were Islam, Chatolic, Protestant, Hinduism and Buddhism."

"Undang-Undang Nomor 4/1950 Jo. UU No. 14/1954 menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang ber moral. Hal ini ditafsirkan bahwa manusia yang bermoral dapat diupayakan tidak hanya melalui agama karena dasar moral tidak selalu agama. Oleh Karena itu, pada 1950-an agama tidak wajib di ajarkan di sekolah. Pada tahap selanjutnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 2/1989 pendidikan adalah tujuan menciptakan manusia yang taat mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pelajran agama wajib diberikan di sekolah. Walaupun kesenjangan undang-undang tersebut adalah sekolah dengan agama tertentu seharusnya tidak diajarkan Agama yang bebrbeda dengan Agama yang ada di sekolah tersebut. Ketentuan ini kemudian menjadi bermasalah. Pada 2003, UU No 20 tentang sistem pendidikan nasional diberlakukan menekankan adanya pendidikan agama. Undang-undang ini ini mengamanatkan bahwa agama adalah wajib di setiap intuisi pendidikan di mana materi yang akan diberikan kepada siswa yang akan diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Sudah jelas bahwa pendidikan secara historis telah ditingkatkan dari waktu ke waktu."

"Pada pemerintahan Orde Baru, perkawinan berdasar agama Khonghucu tidak dapat didaftarkan di kantor catatan sipil. Agama Khonghucu juga tidak dapat dicatatkan sebagai agama yang sah di kartu tanda penduduk. Pada tahun 1995, ada sepasang suami istri yang menikah berdasar agama Khonghucu dan mendaftarkan perkawinannya di kantor catatan sipil Surabaya. Pendaftaran pernikahan tersebut ditolaj kantor catatan sipil Surabaya. Perkawinan mereka tetap berlangsung tanpa tercatat, dan membuahkan 3 orang anak.Yang akan dibahas dalam tesisi ini adalah pencatatan perkawinan berdasarkan agama Khonghucu di kantor catatan sipil dan pencatatan Khonghucu sebagai agama di kartu tanda penduduk. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kepustakaan. Data diolah dengan metode kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah preskriptif evaluatif analitis.Pada akhir penelitian penulis, dperoleh kesimpulan bahwa sejak 1 April 2006, Khonghucu telah diakui sebagai agama yang sah di Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ 1965 tentang agama dan Kepercayaan. Oleh karena itu, jaminan yang telah diberikan oleh Presiden menjadi kepastian yang selalu ada hingga masa mendatang."

"ABSTRAKTantangan utama di dalam mengatasi masalah kemiskinan apabila dikaitkan dengantenaga kerja adalah tingginya prevalensi pekerja di sektor informal. Kondisi pasarkerja di Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar angkatankerja merupakan pekerja informal yaitu mencapai 58,35 persen dengan tingkatpendidikan yang masih rendah. Salah satu poin kunci mengatasi kemiskinan jikadikaitkan dengan tenaga kerja adalah melakukan transisi ekonomi dari informalmenjadi formal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruhpendidikan terhadap pindah pekerjaan dari pekerja informal menjadi pekerja formal(informal turnover) serta pengaruh perpindahan tersebut terhadap dinamikakemiskinan di Indonesia berdasarkan data Susenas Panel 2011-2013.Hasil analisis model regresi logistik ordinal menunjukkan bahwa pendidikanberpengaruh signifikan terhadap kecenderungan untuk melakukan pindahpekerjaan dari pekerja informal menjadi pekerja formal. Selain pendidikan, jeniskelamin dan umur juga berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan untukmelakukan pindah pekerjaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa semakin besarkecenderungan untuk melakukan pindah pekerjaan dari pekerja informal menjadipekerja formal maka peluang untuk mengalami kemiskinan sementara maupunkemiskinan kronis (selalu miskin) akan semakin berkurang.

---

ABSTRACTA significant challenge in addressing poverty when it is associated with labor is thehigh prevalence of workers in the informal sector. The labor market conditions inIndonesia in 2017 show that most of the labor force is informal workers that reach58.35 percent with low education level. One of the key points to tackle poverty iflinked to labor is transition from informal to formal. So this study aims to see theeffect of education on the mobility of employment from informal workers to formalworkers (informal turnover) as well as the effect of these movements on the povertydynamics in Indonesia based on Susenas Panel data 2011-2013.The results of ordered logit regression model analysis show that education has asignificant effect on the tendency to move from informal workers to formalworkers. In addition to education, gender and age also have a substantial impact onthe propensity to do job mobility. The study also found that the higher tendency toswitch jobs from informal workers to formal workers, the chances of experiencingtransient poverty and chronic (always poor) poverty will diminish."

"Dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan manusia, lebih luas telah menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dunia. Perdagangan karbon hadir sebagai salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan antara dampak lingkungan dan perekonomian global. Tata laksana perdagangan karbon yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 sangat penting bagi Indonesia karena memberikan kontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Perdagangan karbon dilaksanakan melalui mekanisme bursa karbon yang telah diluncurkan pada pertengahan 2023 lalu. Aktivitas bursa karbon hanya menunjukkan kinerjanya pada hari pertama peluncuran, setelah itu bursa karbon terus menunjukkan penurunan hingga stagnansi perdagangan akibat tidak tersedianya unit karbon. Berbasis regulated market, maka kinerja perdagangan karbon juga ditentukan oleh perangkat regulasi, khususnya tata laksana nilai ekonomi karbon pada tingkat Kementerian/Lembaga yang terkait dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi kebijakan perdagangan karbon di Indonesia dan penguatan apa yang dapat dilakukan untuk mendorong kinerja perdagangan karbon. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik analisis arketipe sistem drifting goals, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika implementasi kebijakan perdagangan karbon disebabkan adanya resistensi pelaku usaha dan konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga, sehingga terjadi penurunan target nasional. Untuk mendorong pencapaian target nasional, penguatan perlu dilakukan sebagai tindakan korektif yaitu dengan inovasi tata kelola soft steering dan peran dukungan legislatif.

---

Climate change impact on the environment and humans has become a broader threat to world economic stability. Carbon trading act as an effort to maintain a balance between the environmental and global economy impacts. Implementation of carbon trading regulated through Presidential Regulation Number 98 of 2021 is crucial for Indonesia as it contributes to market-based mitigation of climate change at the global level towards sustainable economic recovery. Carbon trading is carried out through a carbon exchange mechanism which was launched in mid-2023. Carbon exchange activity only showed its performance on the first day of launch, and carbon exchange continued to show a decline until trading stagnated afterwards due to the unavailability of carbon units. Driven by regulated market, carbon trading performance is determined by regulatory instruments, especially the implementation of economic value of carbon in the Ministries/Institutions level as regulated in Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC). For such backgrounds, this research aims to analyze the dynamics of carbon trading policy implementation in Indonesia and what reinforcement can be done to encourage carbon trading performance. Through qualitative descriptive research methods and drifting goals system archetype analysis techniques, the results show that the dynamics of carbon trading policy implementation are caused by resistance from business actors and conflicts of interest between Ministries/Institutions, which resulting in declining national targets. To encourage the achievement of national targets, reinforcement needs to be carried out as a corrective action, through soft steering governance innovations and the role of legislative support."

"Ketidakpastian energi di era globalisasi yang dilatarbelakangi oleh pengaruh Lingkungan Strategis: lokal, nasional, regional, dan internasional telah mengakibatkan carut-marutnya Sistem Ketahanan Energi Nasional (SKEN) di Indonesia sehingga diperlukan suatu model geostrategi perencanaan energi yang komprehensif dan interdisiplin. Model keuletan dan ketangguhan merupakan mixed model method yang mengidentifikasi karakteristik faktor-faktor eksternal dan internal secara kualitatif dan kuantitatif.Tujuan penelitian: 1). menganalisis faktor-faktor keuletan dan ketangguhan dalam dinamika sistem kebijakan ketahanan energi Indonesia pada empat variabel input; 2). Menganalisis tingkat pentingnya faktorfaktor keuletan dan ketangguhan terhadap Indikator Strategik output SKEN; dan 3). Menganalisis prioritas rencana stratejik intengrasi perencanaan Jaringan Energi ASEAN dalam pengembangan sistem ketahanan energi di Indonesia.Hasil penelitian selain merumuskan teori SKEN secara kontekstual juga menemukan model (Keuletan dan Ketangguhan) dalam pengembangan sistem ketahanan energi di Indonesia. Implikasi penelitian merekomendasikan pentingnya model keuletan dan ketangguhan dalam mentransformasi perencanaan dan kebijakan pengembangan sistem ketahanan energi Indonesia dalam pengembangan Jaringan Energi ASEAN.

---

The uncertainty of energy in the era of globalization is grounded by the strategic environment influences; in local, national, regional, and international affecting the unclear National Energy Resilience System (SKEN) in Indonesia. Therefore, a comprehensive and interdisciplinary geostrategic planning model is required. The model, ductility and toughness, is proposed by using a mixed method study to identify external and internal factors characteristics in qualaitative and quantitative approach.

The study aims: 1) To analyze ductility and toughness factors in system dynamics in Indonesia's energy resilience system policy through four input variables; 2). To analyze the level of importance of ductility and toughness indicators on SKEN strategic planning output, and 3). To analyze the priority of strategic planning on ASEAN energy network planning related on Indonesia?s resilience energy system development.

The study has resulted not only to formulate the contextual of SKEN but also to find the model (ductility and toughness) upon development of Indonesia's reseilience energy system. Furthermore, the study has implication to recommend the importance of ductility and toughness factors to transform Indonesia's reseilience energy system planning and policy on ASEAN Energy Network development."

"Kemiskinan merupakan kondisi yang dinamis dan multidimensi. Pengukuran kemiskinan secara umum menggunakan pendekatan konsumsi atau pendapatan tidak cukup untuk menjelaskan berbagai deprivasi yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran kemiskinan multidimensi di Indonesia dan menegaskan kondisi kemiskinan multidimensional di Indonesia secara dinamis. Metode penelitian ini menggunakan pengkuruan kemiskinan multidimensi Alkire dan Foster dan memanfaatkan Survei IFLS (Indonesian Family Life Survey) 1993-2014. Studi ini menemukan sekitar 43% penduduk yang dikategorikan miskin secara multidimensional dan 31% mengalami kemiskinan kronis. Penelitian ini menemukan kematian anak dan bayi, kondisi kesehatan, sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan kotoran, buta huruf dewasa, dan asuransi kesehatan masih menjadi isu pada setiap periode IFLS. Selain itu, hasil ekonometrika menunjukkan pendorong mobilitas kemiskinan multidimensi ialah pencapaian pendidikan kepala rumah tangga, tinggal diperkotaan, dan tinggal di pulau Jawa-Bali. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi yang diperlukan dalam penanganan kemiskinan ialah kebijakan peningkatan pendidikan, pembangunan berkelanjutan pada desa, dan penelitian lebih lanjut terhadap indikator-indikator yang mengalami pertumbuhan buruk.

---

Poverty is a dynamic and multidimensional condition. Measuring poverty, in general, using the consumption or income approach is not sufficient to explain the various deprivations faced by the poor. Therefore, this study aims to analyze the measurement of multidimensional poverty in Indonesia and emphasize the dynamic condition of multidimensional poverty in Indonesia. This research method uses multidimensional Alkire and Foster measurement and utilizes the 1993-2014 IFLS (Indonesian Family Life Survey) Survey. This study found about 43% of the population are categorized as multidimensional poor and 31% experience chronic poverty. This study also found that child and infant mortality, health conditions, waste disposal systems, sewage systems, adult illiteracy, and health insurance were still issues in each IFLS period. In addition, econometric results show that the drivers of multidimensional poverty mobility are the educational attainment of the head of the household, living in urban areas, and living on the island of Java-Bali. These findings indicate that the strategies needed in poverty alleviation are policies to improve education, sustainable development in villages, and further research on indicators that experience poor growth."

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum tercermin dalam pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai populasi Muslim terbesar di dunia, pemerintah optimis bahwa perbankan Islam Indonesia akan tumbuh pesat dengan mencapai 50% dari aset pangsa pasar bank induknya sebelum tahun 2023. Prinsip Syariah dalam Perbankan Islam melalui penerapan untung sistem bagi hasil, memilki fungsi lebih luas sebagai penjaga sosial dengan memajukan kesejahteraan masyarakat. Melalui pandangan holistik tentang perlunya adaptasi rencana kebijakan dengan realitas baru, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki struktur sistem perbankan Islam dengan kerentanan terhadap ketidakpastian total yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini menyajikan untuk menggambarkan kegiatan operasional terhadap sektor riil menggunakan metode dinamika sistem. Model ini kemudian diuji dengan skenario baru berdasarkan episode hipotetis dari guncangan oli dan perangkap efisiensi rendah. Berdasarkan hasil empiris, pentingnya skema pembiayaan sebagai pendorong untuk meningkatkan aset perbankan syariah juga telah menjadi penghalang utama dalam pertumbuhan perbankan syariah.

---

The growth of the Indonesian economy has not reflected in the growth of Islamic banking in Indonesia. As the worlds largest Muslim population, the government is optimistic that Indonesian Islamic banking will grow rapidly by reaching 50% of the market share asset of its parents by before 2023. The principle of Sharia on Islamic Banking through the implementation of a profit-loss-sharing system, as it can potentially expands as a social keeper by advancing the welfare of the community. As with the holistic view of the need for adaptation of policy plans to new realities, this paper aims to investigate the structure of the Islamic banking system with vulnerability to the total uncertainty that occurs within it. This paper presents to describe operational activities against real sectors using the system dynamics method. This model then tested with the hypothetical based scenario new episode of the oil shock and low-efficiency trap. Based on empirical results, the importance of financing scheme as a driver for increasing Islamic banking assets has also become a major barrier in the growth of Islamic banking."

"Utang luar negeri (ULN) merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri aktor internasional, sehingga sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik dari masing-masing aktor internasional. Sementara itu, ULN juga merupakan bagian penting dari struktur modal internasional. Hampir semua negara memiliki ULN, karena berperan sangat penting sebagai sumber pendapatan suatu negara. Pentingnya posisi ULN bagi negara tercermin dalam kebijakan-kebijakan ekonomi ataupun kerja sama internasional yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh dan mengelola ULN. Narasi yang berkaitan erat dengan ULN adalah kepemilikan ULN oleh negara berkembang dalam jumlah yang cukup besar. Salah satunya, adalah Indonesia, yang sudah berutang sejak Orde Lama hingga sekarang untuk menyokong pembangunan ekonomi. Indonesia berutang karena kemampuan ekonomi yang belum memiliki kapabilitas untuk membiayai berbagai pengeluaran untuk kebutuhan ekonomi dan kegiatan, sekaligus untuk mendorong pembangunan ekonomi. Kebutuhan Indonesia atas ULN sejak masa Orde Lama hingga saat ini, memicu banyaknya perbincangan mengenai konsekuensi ekonomi dan politik dari ULN. Studi ini akan menganalisa 32 literatur yang bersumber pada Scopus dan non-Scopus. Literatur diorganisasikan dengan metode taksonomi, dengan membaginya ke dalam 3 tema utama yaitu (1) kebijakan pemerintah terhadap ULNI; (2) pengelolaan ULNI dan ancaman ketergantungan; dan (3) dampak ULNI terhadap dinamika ekonomi. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung bergantung pada ULN sehingga muncul upaya Indonesia untuk mengatasi ketergantungannya terhadap ULN. Namun, upaya pengelolaan ULNI untuk mengatasi ketergantungan cukup lemah, sehingga menyebabkan ULNI berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, antara lain memengaruhi terjadinya stagnasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Indonesia berupaya untuk mengkonsolidasikan kemampuan ekonomi untuk mencegah dampak negatif ULN, namun konsolidasi tersebut cukup lemah. Pembahasan mengenai topik ini tidak begitu banyak berkembang pada literatur internasional, sehingga pembahasan topik ini didominasi oleh akademis berafiliasi Indonesia. Alhasil, melalui studi ini ditemukan banyak kesenjangan perkembangan pembahasan khususnya mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan ULN dan hubungan debitur-kreditur.

---

Foreign debt is a significant aspect of international actor’s foreign policy hence it is directly tied to their economic and political interests. Meanwhile, debt is a significant component of the international capital system. Almost all countries have foreign debt because it is an essential source of income for a country. The importance of a country's external debt status is reflected in its economic policies or international collaboration to obtain and manage foreign debt. The narrative that is directly tied to foreign debt is the ownership of substantial sums of foreign debt by emerging countries. One of them is Indonesia, which has been in debt to sustain economic progress since the Old Order until now. Indonesia is in debt because it lacks the economic capacity to finance diverse expenditures for economic demands and activities, as well as to support economic development. Since the Old Order period till now, Indonesia's requirement for external debt has sparked extensive debate concerning the economic and political consequences of foreign debt. This study will examine 32 pieces of literature from Scopus and other sources. The literature is grouped taxonomically, with three primary themes: (1) government policy toward Indonesia's foreign debt; (2) management of Indonesia's foreign debt and threats of dependency; and (3) the influence of Indonesia's foreign debt on economic dynamics. This study demonstrates Indonesia's reliance on foreign debt, indicating Indonesia's efforts to reduce its reliance on foreign debt. However, efforts to manage Indonesia's foreign debt in order to eliminate dependence were mostly ineffective, causing the nation's foreign debts to have a detrimental impact on the Indonesian economy, including stagnation in economic growth and inflation. Indonesia is attempting to strengthen its economic capability in order to mitigate the negative effects of external debt, but progress has been slow. Because the international literature on this topic has not developed considerably, Indonesian-affiliated scholars dominate the conversation. As a result, this study discovered numerous gaps in the growth of dialogue, particularly with critical concerns concerning foreign debt and debtor-creditor interactions."