Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teori demokrasi deliberatif sebagai salah satu cara untuk melengkapi, atau bahkan menyempurnakan praktek demokrasi liberal (demokrasi representatif) di Indonesia paska Reformasi. Dengan menggunakan perspektif demokrasi deliberatif milik Jǖrgen Habermas seorang ilmuwan sosial kritis madzab Frankfurt maka setidaknya Teori demokrasi deliberatif sedikit banyak bisa memberikan kontribusi terhadap ide dan praktek demokrasi liberal yang sedang dijalankan di Indonesia, khususnya setelah Reformasi 1998. Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan-kebijakan penting (perundang-undangan) dipengaruhi oleh diskursusdiskursus “liar” yang terjadi dalam masyarakat Di samping kekuasaan administratif (negara) dan kekuasaan ekonomis (kapital) terbentuk suatu kekuasaan komunikatif melalui jaring-jaring komunikasi publik masyarakat sipil.Kajian teori ini megkaji setelah dari lebih satu dekade, bagaimana sebetulnya nasib perjalanan demokrasi di negara-negara demokrasi di dunia, dan dalam hal ini khususnya di Indonesia? Apakah perjalanan demokrasi kita masih “on the right track”, atau sebaliknya, kita sebetulnya sudah jauh menyimpang dari prinsipprinsip, ide-ide atau aturan-aturan demokrasi yang sesungguhnya. Kekosongan pengetahuan tentang arah demokrasi dan proses demokratisasi merupakan PR besar bangsa ini mengingat proses dan implementasi model demokrasi dan demokratisasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi.Perdebatan atas pemikiran demokrasi selama satu abad terakhir oleh Josep Schampeter diaminkan oleh Josep Besette terkait tradisi kebersamaan diruang public memberikan bobot yang lebih besar untuk apa disebut "kebebasan dan modern", kebebasan berpikir dan hati nurani, hak-hak dasar dari inti demokrasi merupakan dasar dari lahirnya kebijakan dan aturan hukum. Ini menjadi pertimbangan penulis terkait dengan kajian teori demokratis. Penulis ingin mengevaluasi banyak hal terkait proposal yang secara teoretikus demokrasi menawarkan konsolidasi lembaga-lembaga secara demokratisasi. Penulis memusatkan perhatian pada paradigma baru demokrasi, model "demokrasi deliberatif", saat ini menjadi yang paling sangat cepat berkembang tren nya dalam implementasi. Gagasan utama penulis: bahwa dalam pemerintahan yang demokratis keputusan politik harus dicapai melalui proses musyawarah, persamaan hak masyarakat sipil dalam bentuk partisipasi publik, dimana bicara demokrasi sudah ada sejak kelahirannya pada abad kelima. Cara-cara musyawarah dan tidak berjarak dengan daerah pemilih menjadikan demokrasi deliberatif sebagai jalan penyempurnaan yang sangat kaya makna. Deliberatif memainkan peran sentral dalam berkembangnya pemikiran demokrasi itu sendiriCara Teori Demokrasi Deleberatif sebagai Jalan Penyempurnaan Demokrasi Liberal (Demokrasi Representatif/Perwakilan) di Indonesia Paska Reformasi.

---

The theory of deliberative democracy is the one who’s going to complete or even accomplish the practice of democracy liberal (democracy representative in Indonesia while reformation). By using perspective democracy a deliberative belonging to jurgen habermas a social scientist at least the theory democracy of deliberative more or less can contribute for an idea and practices democracy liberal being executed in Indonesia, especially after 1998’s reform. In a deliberative democracy, policies matters (legislation) influenced by discussion occurring in the community in side administrative power (a state) and power economical (capitalized) formed his communicative through public communication civil society.

This is the core democracy a deliberative being the writer testing to be applied in a political system or of the Indonesian. Critical theory of deliberative democracy at least through to contribute the idea and practice of liberal democracy in Indonesia, especially after the Reformation of 1998. In deliberative democracy, policies important (law) influenced by discourses "wild" in society in addition to the administrative authority (ies) and economic power (capital) form a communicative power through public communication web of civil society. This is the core of deliberative democracy being the author of the trial to be applied in the political system or government post-New Order Indonesia.)

The disagreement which has existed in democratic thought over the past centuries between the tradition associated with Josep Schampeter , which gives greater weight to what Josep Basette called “the liberties of the moderns”, freedom of thought and conscience, certain basic rights of the person and of property and the rule of law. It is with those considerations in mind that I will be examining the present debate undemocratic theory. I want to evaluate the proposals that democratic theorists are offering inorder to consolidate democratic institutions. I will concentrate my attention on the new paradigm of democracy, the model of “deliberative democracy”, which is currently becoming the fastest growing trend in the field. Their main idea: that in a democratic polity political decisions should be reached through a process of deliberation among free and equalcitizens, has accompanied democracy since its birth in fifth century. The ways ofenvisaging deliberation and the constituency of those entitled to deliberate have variedgreatly, but deliberation has long played a central role in democratic thought.What we see today is therefore the revival of an old theme, not the sudden emergence of a new one."

"Teori demokrasi deliberatif sebagai salah satu cara untuk melengkapi, atau bahkan menyempurnakan praktek demokrasi liberal (demokrasi representatif) di Indonesia paska Reformasi. Dengan menggunakan perspektif demokrasideliberatif milik Jǖrgen Habermas seorang ilmuwan sosial kritis madzab Frankfurt maka setidaknya Teori demokrasi deliberatif sedikit banyak bisa memberikan kontribusi terhadap ide dan praktek demokrasi liberal yang sedang dijalankan di Indonesia, khususnya setelah Reformasi 1998. Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan-kebijakan penting (perundang-undangan) dipengaruhi oleh diskursus-diskursus liar yang terjadi dalam masyarakat Di samping kekuasaanadministratif (negara) dan kekuasaan ekonomis (kapital) terbentuk suatu kekuasaan komunikatif melalui jaring-jaring komunikasi publik masyarakat sipil. Kajian teori ini megkaji setelah dari lebih satu dekade, bagaimana sebetulnyanasib perjalanan demokrasi di negara-negara demokrasi di dunia, dan dalam hal ini khususnya di Indonesia? Apakah perjalanan demokrasi kita masih on the right track, atau sebaliknya, kita sebetulnya sudah jauh menyimpang dari prinsip-prinsip, ide-ide atau aturan-aturan demokrasi yang sesungguhnya. Kekosongan pengetahuan tentang arah demokrasi dan proses demokratisasi merupakan PR besar bangsa ini mengingat proses dan implementasi model demokrasi dandemokratisasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi.Perdebatan atas pemikiran demokrasi selama satu abad terakhir oleh Josep Schampeter diaminkan oleh Josep Besette terkait tradisi kebersamaan diruang public memberikan bobot yang lebih besar untuk apa disebut "kebebasan dan modern", kebebasan berpikir dan hati nurani, hak-hak dasar dari inti demokrasi merupakan dasar dari lahirnya kebijakan dan aturan hukum. Ini menjadi pertimbangan penulis terkait dengan kajian teori demokratis. Penulis ingin mengevaluasi banyak hal terkait proposal yang secara teoretikus demokrasi menawarkan konsolidasi lembaga-lembaga secara demokratisasi. Penulis memusatkan perhatian pada paradigma baru demokrasi, model "demokrasi deliberatif", saat ini menjadi yang paling sangat cepat berkembang tren nya dalam implementasi. Gagasan utama penulis: bahwa dalam pemerintahan yang demokratis keputusan politik harus dicapai melalui proses musyawarah,persamaan hak masyarakat sipil dalam bentuk partisipasi publik, dimana bicara demokrasi sudah ada sejak kelahirannya pada abad kelima. Cara-cara musyawarah dan tidak berjarak dengan daerah pemilih menjadikan demokrasi deliberatifsebagai jalan penyempurnaan yang sangat kaya makna. Deliberatif memainkan peran sentral dalam berkembangnya pemikiran demokrasi itu sendiri. Cara berfikir kita tidak akan berubah jika kita tidak melakukan perubahan dasar yangterkait dengan demokrasi

---

The theory of deliberative democracy is the one who?s going to complete or even accomplish the practice of democracy liberal (democracy representative in Indonesia while reformation). By using perspective democracy a deliberative belonging to jurgen habermas a social scientist at least the theory democracy of deliberative more or less can contribute for an idea and practices democracy liberal being executed in Indonesia, especially after 1998's reform. In a deliberative democracy, policies matters (legislation) influenced by discussion occurring in the community in side administrative power (a state) and power economical (capitalized) formed his communicative through public communication civil society. This is the core democracy a deliberative being the writer testing to be applied in a political system or of the Indonesian. Critical theory of deliberative democracy at least through to contribute the idea and practice of liberal democracy in Indonesia, especially after the Reformation of 1998. In deliberative democracy, policies important (law) influenced by discourses "wild" in society in addition to the administrative authority (ies) and economic power (capital) form a communicative power through public communication web of civil society. This is the core of deliberative democracy

being the author of the trial to be applied in the political system or government post-New Order Indonesia.)

The disagreement which has existed in democratic thought over the past centuries between the tradition associated with Josep Schampeter , which gives greater weight to what Josep Basette called the liberties of the moderns, freedom of thought and conscience, certain basic rights of the person and of property and the rule of law. It is with those considerations in mind that I will be examining the present debate undemocratic theory. I want to evaluate the proposals that democratic theorists are offering inorder to consolidate democratic institutions. I will concentrate my attention on the new paradigm of democracy, the model of deliberative democracy, which is currently becoming the fastest growing trend in the field. Their main idea: that in a democratic polity political decisions should be reached through a process of deliberation among free and equalcitizens, has accompanied democracy since its birth in fifth century. The ways ofenvisaging deliberation and the constituency of those entitled to deliberate have variedgreatly, but deliberation has long played a central role in democratic thought. What we see today is therefore the revival of an old theme, not the sudden emergence of a new one."

"Pada dasarnya negara selalu bertujuan untuk mensejahterakan warganya. Cara dan bentuk untuk mencapai tujuannya berbagai macam. Demokrasi yang ditopang oleh liberalisme adalah salah satunya. Gagasan tersebut dianggap oleh Francis Fukuyama sebagai sebuah akhir dari sejarah atau Finalitas dari bentuk politik. Kesejahteraan dalam demokrasi liberal didapat melalui kehadiran kapitalisme. Tetapi kapitalisme masih dicurigai memiliki potensi yang justru menghancurkan sistem demokrasi liberal. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang lebih lanjut akan keberadaan kapitalisme dalam sistem politik liberal. Libertarian menawarkan penjelasan yang mendalam akan kehadiran kapitalisme. Robert Nozick melalui minimal state memaparkan bagaimana negara yang hadir dengan sistem kapital yang tak menciderai hak-hak individu sekaligus menjaga batas wewenang yang dimiliki negara terhadap warganya.

---

Basically, the state has always aimed for the welfare of its citizens. various kinds of way and form to achieve that goal. Democracy supported by liberalism is one of them. The idea was considered by Francis Fukuyama as an end of history or the finality of the political form. Welfare in a liberal democracy obtained through the presence of capitalism. But capitalism suspected that it still has the potential to destroy the liberal democratic system. For that needed further understanding of the existence of capitalism in a liberal political system. Libertarian offers in-depth explanation of the presence of capitalism. Robert Nozick through minimal state described how present state with the capital system which does not damage the rights of individuals while keeping limits the authority of the state to its citizens."

"Beberapa tahun terakhir, populisme menjadi fenomena politik yang terjadi di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada fenomena politik menjelang kontestasi Pilkada 2017 DKI Jakarta. Hadirnya kelompok massa yang menamakan dirinya sebagai Aksi Bela Islam membentuk populisme yang dilandaskan pada agama Islam, yang kemudian disebut dengan populisme Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai instrumen penting atas terjadinya krisis representasi dalam perkembangan demokrasi representatif di Indonesia. Meski begitu, alih-alih menjadi jawaban atas krisis representasi yang ada, dampak dari hal ini justru dapat menimbulkan krisis representasi bagi warganegara yang bukan merupakan bagian kelompok tersebut, serta berpotensi menjadi penghambat atas perkembangan demokrasi. Guna merespons hal tersebut, penulis akan mengangkat demokrasi deliberatif demi menjaga nilai-nilai demokrasi atas hadirnya populisme Islam di Indonesia.

---

ABSTRACTIn recent years, populism has become a political phenomenon that occurs in various countries in the world, including in Indonesia. This can be seen in the political phenomenon ahead of the regional election 2017 DKI Jakarta.. The presence of a mass group that calling itself the Action to Defend Islam formed populism based on Islam, which is later called Islamic populism in Indonesia. This can be seen as an important instrument for the crisis of representation in the development of representative democracy in Indonesia. Even so, instead of being the answer to the existing crisis of representation, the impact of this can actually create a crisis of representation for citizens who are not part of that group, and have the potential to become an obstacle to the development of democracy. In response to this, the author will raise deliberative democracy in order to maintain democratic values over the presence of Islamic populism in Indonesia."

"Konflik telah dikenal sejak manusia berinteraksi untuk menjalin sebuah komunikasi. Dalam menjalin sebuah komunikasi manusia tentu ada kalanya memiliki perbedaan pendapat,paham, maupun argumennya masing-masing. Perbedaan pendapat ini yang kerap menimbulkan konflik itu sendiri. Filsafat mengkaji banyak bidang salah satunya adalah bidang politik. Politik tidak dapat dipisahkan dengan sistem yang berlaku dalam pemerintahan. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang telah dikenal sejak abad ke 20 begitu pula dengan liberalisme. Seiring berjalannya waktu, demokrasi dan liberalisme dihadapkan pada suatu konflik pertentangan ideologi yang akhirnya melahirkan sebuah sistem baru dalam ketatanegaraan yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal mengandung paradoks dalam dirinya, dan melalui demokrasi radikal Chantal Mouffe akan dilakukan pembongkaran atas sifat paradoksnya.

---

The conflict has been known ever since human beings interact to establish a communication. In establishing a human communication would sometimes have disagreements, understanding, and argument respectively. This difference of opinion that often lead to conflict. Philosophy examines many areas one of which is politics. Politics can not be separated with the prevailing system of government.

Democracy is a system that has been known since the 20th century as well as with liberalism. Frequent passage of time,democracy and liberalism are faced with a conflict that eventually led opposition ideology of a new system that is constitutional dala liberal democracy. Liberal democracy contains the paradox it in self and through radical democracy Chantal Mouffe be unloaded on the nature of the paradox."

"Demokrasi deliberatif menawarkan sebuah atmosfir ideal bagi persekutuan hidup manusia dalam suatu tatanan negara. Komunikasi dalam proses pengambilan keputusan merupakan fitur utama yang ditawarkan oleh demokrasi deliberatif. Pertanyaannya kemudian, apakah ia benar benar bisa berfungsi secara ideal? Nyatanya, ada mekanisme hegemoni yang membuat proses dialogis dalam demokrasi deliberatif menjadi semu. Hegemoni ini disuntikkan dengan cara menyelebungi kepentingan partikular dengan nilai universal. Skripsi ini menelusuri kecurigaan tersebut, dengan contoh-contoh praktik demokrasi di Indonesia sebagai penjelas argumentasi teroretis yang ada.

---

Deliberative democracy offers an ideal atmosphere for fellowship of human life in a state order. Communication in the decision-making process is the main feature offered by the deliberative democracy. The question then is whether its really could function ideal? In fact, there is a hegemony mechanism that makes the dialogical process in deliberative democracy becomes apparent. This hegemony is injected in a manner enveloped particular interest with universal values. This thesis explore these suspicions, with examples of democratic practice in Indonesia as an concrete explanation for the theoretical argument."

"ABSTRACTPenelitian ini merupakan telaah kritis terhadap teori politik John Rawls danJürgen Habermas dalam menghadapi persoalan fakta pluralisme, utamanyamengenai asas neralitas sebagai fondasi politik demokrasi liberal. Rawlsmengembangkan konsepsi politik tentang keadilan melalui gagasan konsensusyang saling bertumpang-tindih, sementara Habermas mengelaborasi gagasantentang validitas dan legitimasi politik di atas tindakan komunikatif. Penelitian iniberusaha menunjukkan bahwa politik demokrasi adalah ruang serba mungkinyang tidak dapat dipagari oleh eksklusi atau inklusi terhadap kategori tertentu.Melalui perspektif teori diskurus Habermas, penelitian ini berusaha mengupasdefisit dalam konstruksi teori politik prosedural Rawls tentang perumusan asasasaskeadilan politik. Sasarannya adalah mencapai suatu pemahaman tentangkeadilan politik yang tidak beku dan senantiasa terbuka terhadap segala rupakemungkinan baru.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis is a critical analysis of the political theory of JohnRawls and Jürgen Habermas in terms of addressing the pluralism, particularlyregarding the principle of neutrality as the foundation of liberal democraticpolitics. Rawls developed a political conception of justice through the idea ofoverlapping consensus, while Habermas elaborated the notion of political validityand legitimacy above the communicative action. This critical analysis aims toprove that democracy is a room with unlimited probability, which is most unlikelyto be restricted with neither exclusivity nor inclusivity towards particular groups.Through the perspective of Habermas’ discourse theory, this analysis seeks tounravel the deficit in the construction of Rawls’ political theory of the principlesof political justice. The objective is to achieve an understanding of political justicethat is not frigid and open to all sorts of new possibility."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perubahan sikap politik harian Pedoman pada pemilihan umum tahun 1955. Harian Pedoman adalah surat kabar yang menyatakan dirinya tidak memiliki keterikatan dengan partai politik. Fakta tersebut kemudian dipatahkan oleh harian Pedoman menjelang hari pemilihan. Keterikatannya pada PSI mulai terlihat sampai akhirnya harian Pedoman mengeluarkan tajuk rencana yang isinya mendukung PSI pada pemilihan umum tahun 1955. Studi sebelumnya membahas posisi dan orientasi harian Pedoman pada masa demokrasi parlementer. Studi tersebut mengungkapkan bahwa berafiliasinya pers dengan partai politik tergantung pada hidup atau matinya partai politik yang menyokongnya. Adapun studi lain membahas pembredelan harian Pedoman. Studi tersebut turut menyatakan Pedoman berafiliasi dengan dicantumkannya lambang PSI dalam terbitan-terbitan harian Pedoman di tahun 1955. Selain itu, studi lainnya menyatakan harian Pedoman sebagai party directed, maknanya adalah surat kabar yang mengarahkan politiknya kepada satu partai. Penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan yang ada dalam metode sejarah. Data-data yang digunakan berupa surat kabar harian Pedoman dari tahun 1950 ?? 1955.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the changing attitude of political newspaper Pedoman in general election year 1955. Pedoman daily is a newspaper which declare herself have no attachment to political party. The fact is then broken by the Pedoman newspaper ahead of election s day. His attachment to the PSI began to show up until finally the Pedoman newspaper released an editorial in support of the PSI in the 1955 general election. Previous studies discussed the position and orientation of the Pedoman newspaper in the period of parliamentary democracy. The study revealed that press affiliation with political parties depends on the life or death of the political parties that support it. As for another study that discusses the banning of the Pedoman newspaper. The study also stated that Pedoman was affiliated with the inclusion of the PSI symbol in the publications of the Pedoman newspaper in 1955. In addition, another study stated that Pedoman newspaper as a party directed, its meaning is as a newspaper directing its politics to one party. This study uses the steps that exist in the method of history. The data used in the form of Pedoman newspaper from 1950 1955. "

"Konklusi logis dari kesempurnaan civil society di mana kesetaraan kebebasan berada pada akhirnya harus berakhir pada absurditas. Setiap individu tidak akan pernah setara dan hanya berakhir pada proses relasi antagonistik yang tidak akan pernah mencapai titik final. Relasi antagonistik ini tidak akan pernah usai, dikarenakan prinsip equal-liberty yang bersifat resiprokal harus berakhir dengan paradox. Individual liberty membahayakan equality, karena individual liberty dari setiap individu pada akhirnya akan selalu saling mendominasi dan menciptakan inequality. Begitu pula sebaliknya, equality akan membahayakan individual liberty, karena equality pada akhirnya harus merepresi individual liberty untuk selalu berada dalam keadaan equal. Inilah defisit demokrasi liberal, di mana usahanya untuk menyelesaikan relasi resiprokal yang paradox ini dengan menggunakan negara sebagai stabilizer pada akhirnya tidak akan pernah tercapai. Melalui konsepsi otonomi yang political dari post-anarkisme, akan dijelaskan bagaimana subjek dan relasi antagonistik di dalam dimensi political dapat diselamatkan dalam batasannya yang paling mungkin.

---

Logical conclusion from the perfection of civil society in which equal-liberty exists must eventually cease on absurdity. Each individual will never be equal and only ends up on the antagonistic relation process that will never reach final point. This antagonistic relation will never end, for the reciprocal equal-liberty principle must end in paradox. Individual liberty threatens equality because individual liberty from each individual will always dominate each other and therefore creates inequality. Conversely, equality will threaten individual liberty because eventually it has to repress individual liberty to be always in equal condition. This is the deficit of liberal democracy in which its effort to solve the paradoxical reciprocal relation using a state as stabilizer will never be reached. Through the conception of post-anarchism political autonomy, it will be explained about how subject and antagonistic relation within political dimension can be saved in its most possible limit."