Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan evaluasi kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Universitas Terbuka (UT). Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan hambatan dalam PPK-BLU di UT. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis evaluasi kinerja menunjukan bahwa UT telah menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan konsep Value For Money (VFM). Berdasarkan analisis implementasi BLU menunjukan bahwa UT telah memiliki dokumen penganggaran sampai dengan pelaporan yang disyaratkan dalam Manual BLU Bidang Pendidikan Kementerian Keuangan. Hambatan yang dihadapi oleh UT pada tahap perencanaan adalah belum digunakannya aplikasi IT yang memerlukan banyak waktu dan SDM, hambatan pada tahap pelaksanaan adalah daya serap anggaran rendah dan kompetensi SDM atas pengelolaan keuangan negara yang belum merata di semua unit, pada tahap pelaporan anggaran belum menggunakan satu standar pelaporan keuangan serta pada pelaporan kinerja belum adanya alat bantu dalam pengukuran kinerja di UT, untuk dapat menghubungkan antara anggaran yang telah digunakan dengan kinerja yang dihasilkan.

---

The purpose of this research is to determine the implementation and performance evaluation of Financial Management Pattern Public Service Agency (PPK-BLU) at Indonesia Open University (UT). It also describes obstacles found in the PPK-BLU at UT. This research uses a qualitative analysis where data are collected through observation, interviews, and related documents that support the topic of this research. Based on the analysis of performance evaluation, this research finds that UT has implemented both of Performance-Based Budgeting (PBB) and Value For Money (VFM) concepts. Based on the analysis on the implementation of Public Service Agency, UT already has documents from budgeting to reporting which required from Manual of Public Service Agency of Education Sector by Ministry of Finance. However, UT also has been facing some barrier in every stage. At the planning stage, UT has been facing the barrier of readiness to use the IT applications which be able to utilize more time-spent and human resources. Meanwhile at the implementation phase, UT has been facing the barrier low realization of budget and unequal competences of human resources across the units in managing the government finances. In the last phase of budget reporting, UT has been facing the barrier where standard of financial reporting has not available yet to be used. In addition to that, UT also does not have a performance-reporting tool in measuring the relations between used budget and the performance outputs."

"Laporan Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya pengelolaan anggaran di RSUD dr. Doris Sylvanus. Pengajuan klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dan piutang yang belum terbayar kan menjadi masalah pengelolaan keuangan di RSUD ini. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan anggaran dan kapasitas kelayakan pengelolaan keuangan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Olander (2007) terkait Proses Anggaran dan Kapasitas Kelayakan Pengelolaan Keuangan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan sesuai proses anggaran yang ada, meskipun begitu dalam pelaksanaannya masih terdapat tahapan pada proses yang terkendala seperti pada pencairan anggaran, sistem akuntansi dan sistem pelaporan serta evaluasi hasil audit dan pelaporan. Kapasitas Kelayakan pengelolaan keuangan telah terpenuhi kecuali pada bagian kuantitas sumber daya manusia yang masih harus dikaji lagi dan juga peraturan pemerintah perlu dilengkapi.

---

The Performance Evaluation Report of the Regional Public Service Agency (BLUD) issued by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) shows the management of the budget in RSUD dr. Doris Sylvanus is still not optimal. Claim submission to the Social Security Organizing Agency (BPJS Healthcare) and their unpaid debts are matter of financial management in dr. Doris Sylvanus Hospital. These conditions encourage the conduct of this study which aims to analyse the process of budget management and the capacity for financial management feasibility at RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Central Kalimantan. This study used a theoretical concept proposed by Olander (2007) about the budget process and financial management feasibility capacity. The study also used a post-positivist approach with qualitative data, collection techniques through in-depth interviews and also library research. The results of this study show the management of the budget runs according to the existing budget process, however in its implementation there are still stages in the process that are constrained by budget disbursement, accounting systems, as well as evaluation of audit and reporting results. The capacity for financial management Feasibility has been fulfilled, except in the quantity of human resources that still needs to be reviewed and also government regulations that need to be completed."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menganalisa kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini diberikan oleh masing-masing RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan, baik atas dana APBD maupun dana BLUD. Penulis menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atas pengelolaan dana APBD. Pelaporan atas pengelolaan dana BLUD masih dilakukan secara manual dan penulis tidak menemukan adanya peraturan tersendiri atas pelaksanaan laporan bulanan RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bentuk pelaporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sama dengan pelaporan atas pengelolaan dana APBD. Penulis juga menemukan bahwa laporan keuangan untuk setiap bulannya belum tersedia secara lengkap pada aplikasi SIPKD. Penulis menyarankan agar BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat memberi sanksi terhadap keterlambatan laporan atas dana APBD dan membuat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan laporan atas pengelolaan dana BLUD. BPKD juga dapat membantu penggunaan sistem komputerisasi pada laporan RSUD atas pengelolaan dana BLUD, agar kedepannya semakin efisien dan efektif, serta memperbaiki kinerja aplikasi SIPKD.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how the reporting and the accountability for the financial management of Regional General Hospital Rumah Sakit Umum Daerah RSUD which has the status of a Regional Public Service Agency Badan Layanan Umum Daerah BLUD in DKI Jakarta Province and analyze it is in accordance with existing regulations. The reporting and the accountability are provided by each RSUD to Accounting Division of DKI Jakarta Provincial Financial Management Board Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD every month, both on APBD and BLUD fund. The author found that the reporting and the accountability were in accordance with existing regulations, but there was a delay in the delivery of the reports on APBD fund management. Reporting of BLUD fund management is still done manually and the author did not find any separate regulation on the implementation of monthly report that provided by RSUD to Accounting Division of BPKD DKI Jakarta Province, but the reporting form is adjusted to the same regulation with the reporting on APBD fund management. The author also found that the financial statements for each month are not yet fully available in the SIPKD application. The author suggest that BPKD of DKI Jakarta Province can give a sanction for the delay of the reporting on APBD fund and to make laws and regulations for the implementation of the reporting on BLUD fund management. BPKD can also assist the use of computerized systems for the RSUD reporting on BLUD fund management, in order to be more efficient and effective in the future, and improve the performance of SIPKD applications."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan perancangan sistem informasi untuk penyusunan rencana anggaran work program and budget pada kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dengan menggunakan metode Framework for the Application of System Technique (FAST). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi untuk penyusunan rencana anggaran dapat membantu proses pengumpulan dan pengolahan data, sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses penyusunan dan kualitas dari rencana anggaran yang dihasilkan.

---

The objective of this qualitative study is to perform analysis and analysis and design of information system to develop budget planning of Work Program & Budget oil and gas production sharing contract contractor using the Framework for the Application of System Technique (FAST) method. This study concluded that information system design to develop budget plan can support data collecting and processing in order to improve the budget development efficiency and budget quality."

"

Indonesia memiliki anggaran untuk mendukung kebijakan terkait pembangunan pendidikan di Indonesia serta juga memiliki intervensi kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi analisis terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat provinsi di Indonesia tahun 2016-2017.

 

Studi ini menggunakan metode Regresi Tobit untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan provinsi. Variabel dependen yang digunakan adalah Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendidikan Provinsi (Ef), sedangkan variabel independennya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Tunjangan Sertifikasi Guru SMA/K (TSG), Tingkat Kepadatan Penduduk (DEN) dan Provinsi yang memiliki daerah tertinggal lebih dari 5 (PTT). Adapun data yang digunakan adalah data dari 32 provinsi di Indonesia dengan mengecualikan DKI Jakarta dan Kalimantan Utara sepanjang periode 2016-2017. Untuk melakukan pengukuran efisiensi, studi ini menggunakan metode DEA (data envelopment analysis).

 

Hasil perhitungan DEA menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan provinsi-provinsi cenderung fluktuatif. Sebagai contoh, di tahun 2016 efisiensi provinsi-provinsi mayoritas berada di bawah 50%. Sementara di 2017, tingkat efisiensi beberapa provinsi naik. Jika dianalisis secara spasial berdasarkan kawasan, efisiensi di kawasan Indonesia barat masih yang tertinggi dibandingkan Indonesia tengah dan timur. Lalu jika dianalisis spasial berdasarkan kepulauan, maka nilai efisiensi terbesar dimiliki oleh provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa. Variabel Kartu Indonesia Pintar KIP positif signifikan berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan. Sedangkan variabel kepadatan penduduk dan PTT menjadi variabel yang paling mendominasi pergerakan efisiensi pendidikan SMA seluruh provinsi di Indonesia. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dalam upaya mendorong efisiensi pengelolaan anggaran Pendidikan untuk pembangunan SDM yang berkelanjutan.

---

Indonesia has a budget to support policies related to education development in Indonesia and also has educational policy interventions from the central government to the regions. Therefore, this study aims to analyze the management of he education budget in all provinces in Indonesia within 2016 till 2017.

 

This study uses the Tobit Regression method to identify the factors that influence the efficiency of provincial education budget management. The dependent variable used is the Efficiency of Provincial Education Budget Management (Ef), while the independent variables are the Indonesia Smart Card (KIP), the High School Teacher Certification Allowance (TSG), Population Density Level (DEN) and Provinces that have more than 5 underdeveloped areas (PTT). The data used is data from 32 provinces in Indonesia, excluding DKI Jakarta and North Kalimantan throughout the 2016-2017 period. To measure efficiency, this study uses DEA (data envelopment analysis) method.

 

The DEA calculation results show the level of efficiency in the management of the education budget of the provinces tends to fluctuate. For example, in 2016 the efficiency of the majority of the provinces was under 50%. While in 2017, the efficiency level of several provinces increased. If analysed spatially by region, efficiency in western Indonesia is still the highest compared to central and eastern Indonesia. Then, if analysed spatially based on the islands, the greatest efficiency value is owned by the provinces on the island of Java. The Indonesia Smart KIP Card Variable has a significant positive effect on the efficiency of education budget management. While the population density and PTT variables are the variables that most dominate the movement of high school education efficiency in all provinces in Indonesia. These findings are expected to be input, especially for the government in an effort to encourage efficient management of the Education budget for sustainable HR development.

"

"Ide negara hukum terkait dengan konsep rechtsstaat, the rule of law dan konsep nomocracy sebagai ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum akan terlaksana jika terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state). Dalam pembentukan negara kesejahteraan tersebut peran pemerintah sebagai pelaksana kenegaraan sangatlah penting. Pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang baik biasa disebut dengan good governance. Perbuatan pemerintah tercermin di dalam kegiatan administrasi negara, sebagai manifestasi tujuan negara. Dalam upaya mewujudkan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan reformasi birokrasi terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara kemudian diatur lah mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Tesis ini membahas mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri terutama dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Diperlukan sebuah ketegasan dan pengaturan yang jelas serta integrasi yang bagus antara setiap peraturan yang dikeluarkan, terutama mengenai peraturan yang terkait dengan keuangan negara.

---

The ideas of "rechtsstaat", the rule of law, and nomocracy are the ideas of sovereignty of law or the supremacy of legal principles. Rechtsstaat will be established as if the welfare state conception had been established yet. In institutionalizing the welfare state, government who executes the economic and social aspect of its people is so important. Government who plays it roles well refers to good governance. "Bestuurhandelingen" can be seen from the adminitrative function which has correlation to the "staatsidee". In establishing the good governance, there is a necessary on implementing adminsitrative reform, especially in financial management in administrative function. This spirit is recognized as the background of the existence of "Badan Layanan Umum". The existence of "Badan Layanan Umum" can enhance the quality of public services which is engaged to the flexibility in financial management and apply the "business as usual" principle. This thesis discusses about the implementation of financial management in "Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri", as viewed from the legal perspective. This thesis is a descriptive and normative research. The conclusion of this thesis suggests that Indonesia must enact regulation which is compatible with other regulations, i.e. regulation on state finance."

"Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang biasa disingkat SAKTI merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja (satker) sebagai alat untuk mendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan. Aplikasi ini mencakup tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang telah ada sebelumnya terkait pengelolaan APBN dengan menerapkan konsep single database dan digunakan untuk seluruh transaksi baik pada tingkat entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan ini mulai diterapkan ke seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga pada tahun 2022, termasuk Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKTI dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara berdasarkan teori dari Sirat (2013) yang membahas faktor-faktor penentu keberhasilan suatu e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dari 11 faktor, yaitu dukungan pimpinan; visi, misi, dan tujuan; budaya organisasi; pelatihan; peraturan; kolaborasi; strategi; infrastruktur; keamanan; dan keuangan telah sesuai dengan indikator dalam teori tersebut.

---

The ‘Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi’ or commonly abbreviated as SAKTI is an application used by units as a tool to support the implementation of SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) in financial management. The SAKTI application integrates all existing applications related to APBN management by applying a single database concept and is used for all transactions at both the accounting entity and reporting entity levels. The SAKTI application developed by the Ministry of Finance will begin to be implemented in all Ministry/Agency units in 2022, including the National Civil Service Agency Head Office. Therefore, this research aims to evaluate the implementation of SAKTI in the implementation of financial management at the National Civil Service Agency Head Office based on a research instrument by Sirat (2013) which discusses the factors determining the success of an e-government. This research is qualitative research with a case study design. The approach taken was the method of literature study and interviews with parties directly related to the implementation of the SAKTI application in the implementation of financial management at the Head Office of the National Civil Service Agency. The research results showed that 10 of the 11 factors, namely leadership support; vision, mission and goals; organizational culture; training; regulation; collaboration; strategy; infrastructure; security; and finances are in accordance with the indicators in the research instrument."

"Tesis ini menganalisis kesiapan pemilik dan pengelola RS Otorita Batam dalam menerapkan PK BLU sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang diidentifikasi dari aspek persyaratan substantif, tehnis dan administratif. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini studi kasus melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan telaahan data sekunder. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mengidentifikasi masing masing aspek persyaratan untuk pengusulan/penetapan PK BLU didapatkan hasil bahwa dari kelompok pemilik terhadap persyaratan substantif bahwa BP Batam sedang menyiapkan kerangka acuan untuk penerapan PPK BLU. Terhadap persyaratan tehnis pemilik menilai bahwa RSOB sudah menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan. Dari aspek persyaratan administratit pemilik menyatakan bahwa RSOB sudah memiliki visi misi, laporan keuangan pokok, harus menyiapkan RSB, organisasi yang terus dikembangkan. Dari kelompok pengelola tidak langsung terhadap aspek persyaratan administratif pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, belum ada, pola tata kelola, sudah ada, RSB sudah ada, laporan keuangan pokok, sudah ada dan perlu disempumakan, SPM sedang disiapkan bersedia diaudit, belum ada. Kelompok pengelola langsung memberikan pendapat yang kurang relevan yang terkait aspek persyaratan administratif kesanggupan untuk meningkatkan layanan, pola tata kelola, laporan keuangan. Sedangkan yang terkait RSB, RSOB sudah ada, SPM sedang disiapkan, dan RSOB harus bersedia diaudit. Data primer dan dokumentasi data sekunder didapat bahwa dari aspek persyaratan substantif, RS Otorita Batam sudah memenuhi aspek persyaratan tehnis, belum memenuhi. Aspek administratif belum memuaskan. Dengan demikian dilihat aspek persyaratannya, maka RS Otorita Batam belum dapat diusulkan untuk menerapkan PPK BLU pada akhir tahun 2010 ini. Saran, sebelum Oktober 2011, BP Batam menyiapkan SK pengusulan/penetapan PPK BLU, Dewan Pengawas SDM. Sedangkan RSOB: mensosialisasikan BLU, akreditasi, SPM, evaluasi tarif, SIRS, HBL pernyataan tertulis bersedia meningkatkan kinerja dan diaudit oleh auditor independen.

---

The general objective of this thesis is to analyze the readiness of the owner and the management of Batam Authority Hospital to implement the PK BLU. In order to achieve the general objective, it is needed to identify the organization readiness from several aspects such as substantive, technical, and administrative requirements. Qualitative approach is used as the methodology in this thesis, using primer data by in-depth interview and secondary data. By identifying each aspects of the requirements for implementing PPK BLU in Batam Authority Hospital, the result of this research can be concluded into several conclusion based on the requirement aspects required in PPK BLU. From owner group for the substantive requirements perspective, that they are preparing the concept for the technician requirements that Batam Authority Hospital already increase their health services and financial report. For the administration requirement aspect that had vission, mission, based financial report, and should be prepare the organisation and SPM. From management group said for administration requirement not yet documented properly to ready increase health services, organisation ready, strategy business plan is ready, financial repots is ready but not complete, SPM is preparing and document for ready to audyt not yet. From primer data and document, that from substantive requirement perspective, it is ready. From the aspect of technical requirements, it is not yet meet . From the administrative requirements perspective, is not yet meet requested in BLU requirements. Thus, according to the requirements perspective, Batam Authority Hospital is not ready to be proposed to implement the PPK BLU at the end of 2010. Suggestion, before October 201 1: BP Batam must be prepare letter of recommendation for BLU, DeWas and sources of manpower. And RSOB must be socialitation BLU, prepare acreditation, SPM, do evaluation HBL, health service prices, SlRS and ready to audyt by auditor independent."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas sistem informasi realisassi anggaran khusunya terkait sistem pengeluaran kas yang digunakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sebagai sistem informasi akuntansi. Penelitian menganalisis kesesuaian pengendalian intern sistem akuntansi yang berlaku dengan pengendalian internal menurut COSO ataupun SPIP sudah memadai dan efektif. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis. Data-data yang telah diperoleh diolah penulis kemudian dianalis. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan sudah memadai namun memerlukan penetapan peraturan tambahan terkait pajak dan jam mengajar

---

ABSTRACTThis research discussses information systems budget realization that Human Resource Development Body of Ministry of Home Affair used as an accounting information system. This study analyze the internal control compliance of accounting information systems applicable with internal controls according to COSO or SPIP is adequate and effective. The research used in this paper using descriptive method analysis. Obtained data processed by writer then analyzed. From the research result, it is concluded that the internal control performed is adequate but needs to regulate additional regulation about tax and teaching hour."

"Tesis ini membahas Proses Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dabo Tahun 2016 tentang kebijakan/regulasi pemerintah daerah, kesiapan Tim Penilai dan kesiapan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD Dabo, juga dari segi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Penetapan BLUD di Tahun 2015 yang tidak beroperasional, menurunnya status BLUD di Tahun 2016 dan transisinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan/regulasi dari pemerintah daerah dan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD masih belum maksimal; disarankan dibuat dokumen pendukung PPK-BLUD seperti Peraturan Daerah,Peraturan/Instruksi/Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Direktur yang terkait dengan operasional RSUD BLUD tersebut; sosialisasi tata cara penilaian PPK-BLUD sesuai dengan SE/900/ 2759/SJ/2008 agar proses penetapan PPK-BLUD RSUD efektif dan efisien dan segera terimplementasinya RSUD BLUD dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Lingga.

---

This thesis sudied the process of the State Regional Hospital Dabo applies to the financial management system of the regional public service agency in 2016; about the policy/government regulations regionalgoverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency and also from the aspects of substantive technical and adminstratif rule ,the determined of Public Service Agency in 2015 was not operational, declined the Public Service Agency status in 2016 and the transition.

This research is a qualitative research. The research concluded that the results the policy/government regulations from regional goverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency was not yet maximum; suggested made the supporting documents regional regulation, regulation/instruction/regent decree, hospital directur decree that related for the financial management system of the regional public service agency functioning; socialitation of system assessment of the financial management system of the regional public service agency based ciculate letter of the minister of home affairs number 900/2759/SJ/2008, in order that the financial management system of the regional public service agency effective and efficient and soon implemented public service agency due to increase performance and the quality of public health service of lingga regency."