Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini secara umum bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor yang berhubungan dengan proses revisi berkas klaim pasien BPJS rawat inap dimana secara tidak langsung menjadi penyebab terhambatnya proses pencairan klaim BPJS rawat inap tahun 2015. Penelitian dilakukan selama 4 (empat) bulan Sejak Februari hingga Mei 2016, dengan mengambil 235 sampel dari total populasi 568 berkas yang bermasalah penyebab klaim pending, yakni berkas yang dikembalikan dan harus direvisi selama 4 bulan terakhir tahun 2015 (September - Desember 2015). Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara mendalam untuk mencari hubungan faktor 5M (Man, Money, Methode, Material, Machine) terhadap revisi berkas yang mempengaruhi klaim pending. Wawancara dilakukan peneliti kepada seluruh pihak terkait pengelolaan klaim BPJS rawat inap sejumlah 14 informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Sementara pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode checklist telaah berkas dan observasi untuk mencari hubungan faktor proses (alur penerimaan berkas, kelengkapan berkas, proses coding, proses entry, verifikasi) terhadap revisi berkas yang mempengaruhi klaim pending. Hasil penelitian kualitatif, diketahui bahwa kebijakan secara operasional belum dioptimalkan, tim casemix baru dibentuk sejak Februari 2016 (RS menerima BPJS sejak 2014), kinerja masih multijobdesk, sosialisasi dan edukasi belum merata, monitoring atau evaluasi belum diterapkan maksimal. Sementara analisa kuantitatif didapatkan bahwa faktor dominan penyebab revisi pada masing-masing kategori pasien BPJS berbeda, yakni; ada pasien PBI faktor dominan ada pada proses verifikasi yang lama justru menyebabkan revisi menjadi cepat; pada Non PBI sesuai kelas faktor dominan dipengaruhi oleh kelengkapan berkas, sama halnya dengan Non PBI upgrade. Secara umum, proses revisi berkas berhubungan dengan proses coding, kelengkapan berkas, proses entry serta proses verifikasi, dengan faktor dominan dipengaruhi oleh variabel kelengkapan berkas. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sangat diperlukan kebijakan untuk menetapkan Standar Operational Procedure, mengoptimalkan dengan memfokuskan tim Casemix tanpa multi jobdesk, melakukan sosialisasi, motivasi dan edukasi dalam pelaksanaan casemix.

---

In general, the current qualitative-quantitative study aims to investigate the problems related to the file revisions process of the in-patient?s BPJS claim that may impede the searching process of the BPJS claim itself in 2015. The study was conducted for four (4) months, from February to May 2016. The study took 235 random sampling of the 568 problematic files in total that cause the claim into pending, in which the files should be returned and revised for the last four (4) months in 2015 (September to December 2015).

The qualitative approach was conducted by thorough interview to find out the relationship between 5M factors (Man, Money, Method, Material, and Machine) and the file revision that causes the claim into pending. The interview with the fourteen (14) informants on the BPJS claim management was conducted based on the interview ethical guidelines. In addition, the quantitative approach was conducted with file searching checklist method and observation. It was conducted to find out the relationship between the process factors (file receiving process, the file completion, coding process, entry process, and verification) and the file revision that causes the claim into pending.

The result of qualitative study illustrates that the operational policy has not been optimized. Moreover, the casemix team has just been established since February 2016 (in fact, the hospital has accepted BPJS since 2014), the multijobdesk still remains, socialization and education on the policy have not been spread evenly, and the monitoring or evaluation has not been applied to the greatest degree. Furthermore, the quantitative study depicts that the prevailing factors of the file revision on each BPJS patient category are different. On the PBI patients, the inverted relationship dominant factor of the lengthy verification process speeds up the revision. On the non-PBIs, the dominant factors are on the file completion, same as Non PBI upgrades. Overall, the prevailing factors of the file revision of BPJS generally are coding process, file completion, entry process and verification. Additionally, the dominant related factors is file completion.

The current study concludes that the policy to formulate the Standard Operating Procedure is required. In addition, it is necessary to optimize the casemix team without multijobdesk. Furthermore, the socialization, motivation, and education in the casemix are required."

"Hasil survei kepuasan peserta BPJS Kesehatan terhadap pelayanan klinik yang dilakukan pada tahun 2014 mencapai sekitar 80% dan melampaui target Road Map Menuju Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, masih banyak keluhan yang disampaikan peserta BPJS Kesehatan seperti yang tertera pada laporan YLKI, situs resmi Kemenpan, dan lain-lain mengenai tidak terpenuhinya harapan mereka. Sehingga, perlu diketahui tingkat harapan peserta BPJS Kesehatan beserta determinan harapan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai determinan harapan peserta BPJS Kesehatan terhadap layanan di Klinik Pratama Kota Depok Periode Mei Tahun 2016. Penelitian ini mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Desain penelitian ini adalah sequential exploratory yang diawali dengan penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Informan pada penelitian kualitatif adalah 12 orang dan responden pada penelitian kuantitatif adalah 203 orang. Hasil penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara jenis kelamin, umur, dan pekerjaan dengan tingkat harapan peserta BPJS terhadap layanan di klinik pratama Kota Depok periode Mei tahun 2016. Sedangkan, variabel yang memiliki hubungan dengan tingkat harapan peserta BPJS terhadap layanan di klinik pratama Kota Depok periode Mei tahun 2016 antara lain, pendidikan, personal needs, word-of-mouth, dan past experience. Faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat harapan peserta BPJS terhadap layanan di klinik pratama Kota Depok periode Mei tahun 2016 adalah personal needs. Artinya, apabila frekuensi kunjungan Peserta BPJS Kesehatan untuk berobat ke suatu klinik ketika sakit semakin tinggi, maka skor harapan peserta BPJS Kesehatan akan naik semakin tinggi.

---

The result of BPJS customer satisfaction survey in primary clinic in 2014 was 80%, which means it achieved Road Map to Jaminan Kesehatan Nasional target. However, there are still many complaints from the BPJS customer as shown in YLKI report and in Kemenpan official website regarding unfulfillment of their expectation. Therefore, we needs to know the determinants and their level of expectation.

This study aim to determine information about the determinant of member of BPJS Kesehatan expectation to the service of primary clinic in Depok City period May 2016. This study is combined qualitative and quantitative study. Design of this study is sequential exploratory, which is started by qualitative study to explore the phenomena and then followed by quantitave study. Number of informan in qualitative study is 12 and number of respondent in quantitative study is 203.

The result of this study is there is no correlation between gender, age, and occupation with the level of respondent expectation. There is correlation between level of education, personal needs, word-of-mouth, and past experience with the level of respondent expectation. The most dominant factor that influences the level of respondent expectation is personal needs, which means the higher respondent frequency to visit primary clinic to get treatment when sick, the higher level of respondent expectation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus rujukan rawat jalan peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan pada Puskesmas di Jakarta Selatan tahun 2015. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian didapatkan jumlah kasus rujukan pada Puskesmas sebesar 21.6%, melebihi standar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan yaitu sebesar 15%. Karakteristik peserta yang paling banyak dirujuk yaitu peserta dengan umur ≥ 46 tahun, berjenis kelamin laki-laki, diagnosis medis diluar 144, dan berjenis kepesertaan bukan pekerja. Variabel umur, jenis kelamin, diagnosis medis, dan jenis kepesertaan memiliki hubungan yang signifikan dengan kasus rujukan.

---

The purpose of this study is to analyze referral case of outpatient BPJS Kesehatan

Main Branch Office participants in Primary Health Care, South Jakarta, 2015. This study used a cross-sectional study design with quantitative approach. The results of this study showed the number of referral cases in Primary Health Care is 21.6%, exceeding the standard of BPJS Kesehatan is 15%. The characteristic of participants of the most widely referenced are those with age ≥ 46 years, male gender, medical diagnosis outside of 144, and the type of membership is not worker. Age, gender, medical diagnosis, and the type of membership has a significant relationship with the referral cases.;"

"Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat pengguna BPJS merasa puas dengan inovasi pelayanan kesehatan melalui program BPJS. Namun, masalah justru terjadi pada pihak instansi kesehatan yang merupakan pihak pendukung program BPJS Kesehatan yang mengalami masalah pending claim. Permasalahan pending claim ini harus segera diatasi karena pending claim menyebabkan kerugian akibat pembiayaan pelayanan lebih besar daripada jumlah klaim yang dibayarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor input, faktor proses, faktor hasil (output) dalam prosedur pengajuan klaim rawat inap pasien BPJS di RS Hermina Ciputat, dan mendapatkan gambaran yang menyebabkan pending claims (output) di RS Hermina Ciputat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan observasional deskriptif dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitan menunjukkan bahwa faktor input yang mengakibatkan banyaknya pending claims di RS Hermina Ciputat antara lain: faktor Man (kompetensi ataupun pengetahuan dokter spesialis, dokter umum, dan tenaga koder yang kurang terkait klaim BPJS); Money (belum dilaksanakannya secara berkelanjutan evaluasi kinerja kepada dokter spesialis); Methods (belum semua ada dan maksimal untuk panduan praktik klinis/clinical pathways); Materials (aplikasi SIMRS tidak praktis dan lambat, jaringan internet lama); dan Machine (kurangnya sarana dan prasarana). Hasil lain dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mengakibatkan pending claims di RS Hermina Ciputat antara lain: kesulitan dalam melengkapi bukti administrasi klaim dan kesalahan pengisian administrasi dengan tepat; pengisian berkas rekam medis yang tidak lengkap; kualitas pengisian resume medis dan pengisian resume medis yang tidak sesuai; kurang lengkapnya bukti-bukti penunjang klaim; pemberian kode untuk diagnosa primer dan sekunder yang tidak tepat; dan kesalahan pengentrian jenis perawatan.

---

BPJS users are satisfied with the innovation of health services through the BPJS program. However, the problem occurred on the health agencies which are supporter institutions of the BPJS Health program which experienced pending claims problem. This problem of pending claims must be addressed immediately because pending claims cause losses due to service costs are greater than the number of claims paid. This study aims to identify input factors, process factors, output factors in the procedure for submitting claims for BPJS inpatient claims at Hermina Ciputat Hospital and to obtain an overview of the causes of pending claims (output) at Hermina Ciputat Hospital. This study uses descriptive observational approach with qualitative methods through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the input factors that result in the number of pending claims at Hermina Ciputat Hospital include: Man factor (competence or knowledge of specialist doctors, general practitioners, and coding staff who are not competent handling BPJS claims); Man factor (competence or knowledge of specialist doctors, general practitioners, and coding staff who are lacking in relation to BPJS claims); Money (no continuous performance evaluation or specialist doctors); Methods (not maximal impelementation of practice guidelines/clinical pathways); Materials (the SIMRS application is not user-friendly and slow, slow internet connection); and Machine (lack of facilities and infrastructure).Other results of the study show that the factors resulting in pending claims at Hermina Ciputat Hospital include: difficulties in completing proof of claim administration and administrative filling errors; incomplete filling of medical record files; the quality of filling out medical resumes and filling out medical resumes that are not appropriate; incomplete evidence supporting the claim; inappropriate coding for primary and secondary diagnoses; and errors in determining treatment type."

"Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mewujudkannya. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum. Permasalahan utama adalah kurangya sosialisasi tentang peraturan terbaru BPJS kesehatan mengenai persyaratan penerimaan klaim kepada dokter yang memeriksa sehingga diperlukan sosialisasi, perekrutan dokter umum untuk menelaah kelengkapan berkas klaim, pelatihan coding untuk semua staff koder maupun rekam medis, membuat surat keputusan dari direksi yang mengatur waktu pemberian jasa medis kasus pasien klaim yang terpending, bridging sistem teknologi informatika  antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan e-klaim update kapasitas random excess memory untuk server dan database SIM-RS, dan monitoring serta evaluasi rutin untuk seluruh staf yang terlibat.

---

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses. The main problem is the lack of socialization regarding the latest BPJS Kesehatan regulations regarding the requirements for accepting claims to edoctors so that socialization is needed, recruiting general practitioners to review completeness of claim files, coding training for all coders and medical record staff, making a regulation from the directors that regulates the time of providing medical services for pending claims patient cases, bridging information technology system between management information system of hospital and e-claim, update RAM capacity for the management information system of hospital’s server and database, and routine monitoring and evaluation for all staff involved"

"Jumlah peserta BPJS Non PBI yang terdaftar di Puskesmas Kota Serang pada Bulan Maret 2015 sebanyak 47.231 orang, sedangkan di Fasilitas Kesehatan Tungkat Pertama (FKTP) lain sebanyak 96.120 orang. Pada Bulan Desember 2014 sampai dengan Bulan Maret 2015 jumlah peserta BPJS Non PBI di puskesmas bertambah 5,1%, sedangkan di FKTP lain bertambah 66,7%. Pada Bulan Februari 2015, terdapat puskesmas yang mengalami penurunan jumlah peserta BPJS Non PBI sebanyak 13,53% dibanding pada Bulan Desember 2014. Rendahnya jumlah kepesertaan BPJS Non PBI di puskesmas diduga kuat terdapat kaitannya dengan loyalitas pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan setelah faktor karakteristik dikendalikan pada peserta BPJS Non PBI di Unit Rawat Jalan Puskesmas Kota Serang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dan jumlah sampel sebanyak 170 responden. Hasil penelitian menunjukkan pada rentang skala 1-10 diperoleh skor rerata loyalitas sebesar 6,5. Skor rerata kepuasan sebesar 6,9. Hasil analisis statistik menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan setelah faktor pendapatan dikendalikan. Perlunya puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan, menambah sarana dan prasarana seperti kursi tunggu, meningkatkan jumlah da.

---

Customers of BPJS Non PBI amount enrolled at primary health care Serang city in March 2015 as 47.231 people, while in other FKTP as 96.120 people. From December 2014 until March 2015, customers of BPJS Non PBI amount in primary health care increased 5.1%, while in other FKTP increased 66.7%. In February 2015, there is a health center that has decreased customers amount of BPJS Non PBI as 13.53% compared to in December 2014. The decreases on costumers amount of BPJS Non-PBI at primary health care are allegedly associated with customer loyalty.

The purpose of this research is to know the relationship between satisfaction and customer loyalty after characteristics factors are controlled on BPJS Non PBI participants at ambulatory unit primary health care Serang city. This research is a quantitative research with cross sectional design and the total sample is 170 respondents.

The results showed in the range of 1-10 scale obtained mean score of 6.5 loyalty, satisfaction mean score of 6.9. Statistical analysis showed significant correlation between satisfaction with customer loyalty after income factor controlled. The need for primary health care is improvement of service, cleanliness, comfort, beauty, etc."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kejadian pending claims pasien rawat inap BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Hasanah Graha Afiah (RSU HGA) pada bulan pelayanan Januari hingga Desember 2022 sebanyak 493 berkas dari total pengajuan 5.603 berkas (8,8%). Adapun total tagihan yang mengalami penundaan pembayaran klaim sebesar Rp3.924.719.300 dari total yang diajukan Rp27.912.112.900 (14,06%). Kejadian pending claims di RSU HGA seharusnya tidak terjadi atau dapat diminimalisir apabila pengelolaan klaim dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab pending claims pasien rawat inap BPJS kesehatan di RSU HGA, serta memberikan alternatif solusi pengelolaan klaim pasien rawat inap BPJS Kesehatan di RSU HGA. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan di Unit Casemix, Instalasi Rawat Inap, dan Instalasi Rekam Medik RSU HGA, pada bulan April hingga Mei 2023. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan cara wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder melalui telaah dokumen dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pending claims pasien rawat inap BPJS Kesehatan di RSU HGA pada tahun 2022 antara lain terkait pengisian resume medis (33,1%), permintaan konfirmasi BPJS Kesehatan terkait masalah medis dan koding (33,1%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (17,6%), ketidaktepatan pemberian kode tindakan medis (3,6%), diagnosis primer (2,8%) dan sekunder (2,1%), ketidaksesuain administrasi klaim (3,5%), serta kasus KLB yang diklaimkan ke BPJS Kesehatan (4,2%). Terjadinya keterlambatan dalam pengajuan klaim BPJS Kesehatan oleh RSU HGA kepada BPJS Kesehatan dengan rata-rata keterlambatan 5,7 hari. Pending claims dan keterlambatan pengajuan klaim RSU HGA disebabkan karena faktor input dan proses.  Faktor input antara lain faktor man yaitu terkait jumlah dan kompetensi SDM, money yaitu ketersediaan dana pelatihan staf, method yaitu ketersediaan peraturan internal RS, dan machine yaitu sistem informasi RS. Sedangkan faktor proses antara lain kelengkapan dan ketepatan waktu pengisian resume medis, kurangnya melampirkan bukti penunjang berkas klaim, ketepatan pemberian kode penyakit dan prosedur, permintaan konfirmasi oleh verifikator BPJS Kesehatan terkait permasalahan medis dan koding, serta administrasi klaim. Peneliti menyarankan kepada manajemen RSU HGA untuk melakukan kajian ulang Analisis Beban Kerja (ABK) Unit Casemix dan penempatan posisi staf koder, meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan baik internal maupun eksternal, pengembangan sistem informasi yang dimiliki oleh rumah sakit untuk keperluan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan klaim BPJS Kesehatan, mengembangkan kebijakan pemberian reward dan punishment kepada dokter spesialis, serta mengimplementasikan manajemen risiko SIMRS. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan klaim BPJS Kesehatan di RSU HGA.

---

This research was motivated by the occurrence  of pending claims of  BPJS Kesehatan inpatients at Hasanah Graha Afiah General Hospital (RSU HGA) in the service month of January to December 2022 as many as 493 files from a total of 5,603 files (8.8%). The total bills that experienced delays in claim payment amounted to Rp3,924,719,300 from the total submitted Rp27,912,112,900 (14.06%). The occurrence of pending claims  at HGA Hospital should not occur or can be minimized if claims management can be managed properly. Therefore, this study aims to identify the causes  of pending claims of  BPJS Kesehatan inpatients at HGA General Hospital, as well as provide alternative solutions for managing BPJS Kesehatan inpatient claims at HGA General Hospital. This research is a case study research with a qualitative approach. Data collection was carried out at the Casemix Unit, Inpatient Installation, and Medical Record Installation of HGA Hospital, from April to May 2023. Data sources include primary data and secondary data. Primary data are taken by means of in-depth interviews and observations, while secondary data through document review and literature review. The results showed a picture of pending claims for BPJS Kesehatan inpatients at HGA Hospital in 2022, including those  related to filling out medical resumes (33.1%), BPJS Kesehatan confirmation requests related to medical problems and coding (33.1%), incomplete claim support files (17.6%), inaccuracy in providing medical action codes (3.6%), primary (2.8%) and secondary (2.1%) diagnoses, claims administration discrepancies (3.5%), and outbreak cases claimed to BPJS Kesehatan (4.2%). There was a delay in submitting BPJS Kesehatan claims by HGA Hospital to BPJS Kesehatan with an average delay of 5.7 days. Pending claims and  delays in submitting HGA hospital claims are caused by input and process factors.  Input factors include man factors, namely related to the number and competence of human resources, money, namely the availability of  staff training funds, methods, namely the availability of  internal hospital regulations, and machines, namely hospital information systems. Meanwhile, process factors include the completeness and timeliness of filling out medical resumes, the lack of attaching supporting evidence for claim files, the accuracy of providing disease codes and procedures, requests for confirmation by BPJS Kesehatan verifiers related to medical problems and coding, and claim administration. The researcher suggested to the management of HGA Hospital to conduct a review of the Workload Analysis (ABK) of the Casemix Unit and the placement of coder staff positions, improve the competence of officers through training both internal and external, develop information systems owned by the hospital for socialization, monitoring and evaluation purposes related to BPJS Kesehatan claim management, develop reward and punishment policies to specialists, as well as implementing SIMRS risk management. The findings of this research are expected to contribute to the development of BPJS Kesehatan claim management policies at HGA General Hospital."

"Besarnya selisih klaim BPJS RSUD Dr. Ben Mboi Ruteng Tahun2016 dengan pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan, yakni sebesar Rp.5.038.707.422, mengganggu cashflow rumah sakit, dimana penerimaan rumahsakit 75 berasal dari pembayaran BPJS. Tujuan: Penelitian ini bertujuanmendeskripsikan hubungan antara faktor kelengkapan resume medis, faktorketepatan pengisian resume, faktor kelengkapan sistem informasi, faktorketepatan sistem informasi pada berkas klaim BPJS pasien rawat inap di RSUDDr. Ben Mboi Ruteng dengan pembayaran oleh pihak BPJS. Metode: Penelitianini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel berjumlah504 berkas klaim, yaitu berkas klaim dengan 5 kode INA-CBGs terbanyak. Pengumpulan data menggunakan pedoman checklist. Data terkumpul dianalisisdengan metode analisis univariat, bivariat, uji ChiSquare dan analisis multivariatuji regresi logistic. Hasil: Terdapat 10,9% tidak lengkap resume medis, Terdapat 13,1% yang tidak tepat dalam pengisian resume medisnya. Terdapat 7 berkasklaim tidak tepat sistem informasinya. Sedangkan kelengkapan sistem informasitidak memiliki masalah karena semuanya lengkap sistem informasinya. Berdasarkan analisis bivariat, didapatkan hubungan bermakna pada kelengkapandan ketepatan resume medis dan kelengkapan sistem informasi denganpembayaran BPJS. Sedangkan kelengkapan sistem informasi tidak memilikihubungan bermakna dengan pembayaran BPJS. Hasil analisis multivariatdidapatkan ketepatan sistem informasi paling berhubungan dengan pembayaran BPJS. Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara kelengkapan resume medis dengan pembayaran BPJS hasil verifikasi, terdapat hubunganyang bermakna antara ketepatan resume medis dengan pembayaran BPJS hasil verifikasi, tidak Terdapat hubungan yang bermakna antara kelengkapan sistem informasi dengan pembayaran BPJS hasil verifikasi, terdapat hubungan yang bermakna antara ketepatan sistem informasi dengan pembayaran BPJS (hasil verifikasi).

---

Background: The magnitude of the difference in claims BPJS RSUD Dr. BenMboi Ruteng Year 2016 with Claim payment by BPJS Health, which is Rp.5,038,707,422, disturbing hospital cashflow, where hospital admission 75 comes from BPJS payments.

Purpose: This study aims to describe the relationship between medical resume completeness factor, precision resume filling factor, information system completeness factor, accuracy factor of information system onclaim file BPJS Of inpatients in RSUD Dr. Ben Mboi Ruteng with payment by BPJS.

Method: This research is quantitative research with cross sectional design.The sample totals 504 claim files, which are claims files with the 5 most INA-CBGs codes. Data collection using checklist guidelines. The collected data were analyzed by univariate analysis, bivariate, ChiSquare test and multivariate analysis of logistic regression test.

Result: There are 10,9% incomplete medical resume, There is 13.1% which is not proper in filling of medical resume. There isa 7 improper claim file for its information system. While the completeness of the information system does not have a problem because everything is complete information system. Based on bivariate analysis, there is a significant correlationon completeness and accuracy of medical resume and completeness ofinformation system with payment of BPJS. While the completeness of theinformation system has no significant relationship with the payment BPJS. Multivariate analysis results obtained information system accuracy most related tothe payment BPJS.

Conclusion: There is a significant relationship betweenmedical resume completeness and BPJS payment verification result, there is asignificant correlation between the accuracy of medical resume with payment BPJS verification result, no significant relationship between the completeness of information system with payment BPJS verification result, There is a significant relationship between the accuracy of information systems with payment BPJS (verification results)."

"Rumah sakit memiliki tujuan memberikan pelayanan yang merata tanpa memandang status ekonomi, untuk pemerataan pemberian layanan dan kemudian pemerintah membentuk JKN yang selanjutnya dikelola oleh BPJS kesehatan. Pasien peserta BPJS yang sudah dilayani akan dilakukan penagihan klaim kepada BPJS. Apabila berkas klaim yang diterima BPJS tidak lengkap maka pembayaran akan ditunda sampai rumah sakit melengkapi adanya kesepakatan antar  rumah sakit dan BPJS. Penelitian ini merupakan penelitian observasional atau non-eksperimental dengan menggunakan metode kualitatif melalui telaah dokumen berkas klaim pending tahun 2021 dan wawancara mendalam terhadap informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab klaim pending di Rumah Sakit Ibu dan Anak Nabasa tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah dari total 5380 klaim yang diajukan, ada 1599 kasus klaim pending. Dari hasil penelitian juga didapatkan ada tujuh faktor penyebab klaim pending dan tiga kasus terbanyak adalah resume medis tidak lengkap, koding tidak sesuai serta konfirmasi USG pada rawat jalan. Penyebab kasus klaim pending tersebut karena tidak ada pengecekan dahulu berkas klaim sebelum berkas tersebut diajukan, human error, serta petugas koder dan verifikator rumah sakit yang tidak kompeten.

---

The hospital aims to provide equal services regardless of economic status, leading to establishment of the National Health Insurance (JKN) managed by the Health Insurance Administration Agency (BPJS Kesehatan). Patients who are participants of BPJS will have their claims billed to BPJS after receiving treatment. If the claim documents obtained by BPJS are incomplete, the payment will be postponed until the hospital completes the necessary agreement between the hospital and BPJS. This research is an observational or non-experimental study conducted using qualitative methods through the review of claim document files pending in 2021 and in-depth interviews with informants. The goal is to obtain information about the factors causing pending claims at the Nabasa Mother and Child Hospital in 2021. The results of this study show that out of a total of 5,380 claims submitted, there were 1,599 cases of pending lawsuits. The research also identified seven factors causing pending claims, with the top three being incomplete medical resumes, incorrect coding, and lack of confirmation for outpatient ultrasound examinations (USG). The causes of these pending claim cases are attributed to the need for prior verification of claim documents before submission, human error, and incompetent hospital coders and verifiers."

"Penelitian ini membahas tentang penangguhan klaim JKN di RS PON tahun 2015.Tujuan penelitian ini adalah untuk analisis permasalahan penangguhan klaim JKNyang belum terbayarkan di RS PON Jakarta pada tahun 2015. Penelitian inimerupakan penelitian dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penyebabpenangguhan pembayaran klaim jaminan kesehatan di RS Pusat Otak dan Analisisdata dilakukan dengan melakukan penelaahan data yang diperoleh dari data primerdan data sekunder kemudian dianalisis berdasarkan teori yang ada. Analisis untukmelihat factor yang menyebabkan penangguhan klaim mulai dari Koder sampai keManajemen RS. Hasil penelitian didapatkan bahwa penangguhan klaim terjadikarena banyaknya berkas SEP, billing dan TXT yang hilang di bagiankeuangan/piutang sehingga menghambat klaim.

---

This study discusses the suspension of JKN claims in RS PON 2015. The purposeof this study is to analyze the problem of suspension of unpaid JKN claims in RSPON Jakarta in 2015. This study is a case study approach to analyze the causes ofdeferral payment of health insurance claims in RS Pusat Otak and data analysisdone by doing study data obtained from primary data and secondary data thenanalyzed based on existing theory. Analysis to see the factors that led to thesuspension of claims ranging from Coder to Management Hospital. The resultsshowed that the suspension of claims occurred because of the large number of SEP,billing and TXT files lost in the financial receivables thus inhibiting claims."