Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mematuhi segala aturan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta. Apabila prosedur dalam pembuatan akta tidak dilakukan dengan benar dan tertib sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang, maka akta tersebut akan menjadi cacat yuridis. Namun, Notaris juga merupakan manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan yang dapat terjadi adalah kesalahan ketik dalam minuta akta setelah salinan akta dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akibat bagi akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku akan mengakibatkan akta tersebut mengalami degradasi dalam hal kekuatan pembuktiannya. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa prosedur pembuatan akta yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan menyebabkan akta menjadi cacat yuridis, dan terhadap Notaris patut dipahami bahwa terdapat tanggung jawab yang melekat padanya apabila Notaris tidak menjalankan jabatannya dengan benar.

---

Notary Act and Notary Ethical Code is guidelines for the Notary in run his position. Because of that, the Notary has obligations to obey rules and provisions of Notary Act and Notary Ethical Code in making the deed. When procedure in making the deed is not done with right and orderly related with arranged in Notary act, so that deed will become defect juridical. But, the Notary also as ordinary human being that can make a mistake. One of mistakes that can happen is error type in the minute of deed after a copy the minute of deed was issued. This research is using normative juridical research method and analyzed qualitatively.

The result from this research is known that for the deed which made not accord with regulations will effected to deed into degradation in terms the power of evidence. Whereas, for the Notary can be sanctioned in accordance with his actions. The conclusion in this research that is the procedure of making the deed which not accordance with the regulations, will cause the deed become juridical defect and for the Notary must be understood that there are responsibilities attached to his when Notary did not practice his position correctly."

"Notaris merupakan suatu profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris berwenang memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, Atas kewenangan tersebut Notaris mempunyai tanggung jawab yang melekat dan apabila tanggung jawab tersebut dilanggar menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris dan akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah mengenai perbuatan seorang Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan Kawaluyaan Kebon Jati yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Kawaluyaan yang diketahuinya Yayasan Kawaluyaan tersebut tidak melakukan penyesuaian sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang yayasan, tanpa mengkroscek kebenaran tersebut. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menganalisa kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat (MPP) tanggal 17 Desember 2014 nomor 05/B/Mj.PPN/XII/2014 untuk mengetahui pelanggaran kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris. Kesimpulan yang di dapat adalah tanggung jawab Notaris tidak terbatas dalam menjalankan jabatannya saja, akan tetapi tanggung jawab Notaris juga dilihat dari perilaku diluar jabatannya tersebut yaitu kode etik Notaris.

---

Notary is an authorized authority who has the rights to produce notarial deed. notary has the right to formulate parties rights and transform them into a authentic deed, therefore the rights of notary bear the responsibility which have to abide law within the notarial deed. Issue which has been revealed from the writer is regarding to the Article of Associaton of Yayasan Kebon Jati in accordance with Yayasan Law Act without checking the related regulation.

This thesis was written with yuridis normatif method which analyzed case of MPP yurisprudence dated 17th of December year 2014, case number 05/B/j.PPN/XXI/2014 which consist the obedience of borne to notary. the conclusion is that the notary not only responsible to his/her responsibility to bhe notary position however it is also to his/her code of conduct based the notary codes of ethic."

"Tesis ini berisi tentang tanggung jawab dari pihak notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu.Yang dimaksud dengan keterangan palsu tersebut adalah keterangan yang dituliskan di dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak baik yang disengaja maupun tidak sengaja.Keterangan palsu tersebut bisa berasal dari keterangan yang didapat dari Para Pihak yang menghadap Notaris atau keterangan yang ditulis oleh Pihak Notaris sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu mengacu pada asas-asas hukum tertulis. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sumber dari website atau dokumen dari internet yang dapat mendukung kepentingan penelitian yang ditulis oleh penulis. Jika kesalahan dilakukan secara sengaja oleh pihak penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi atau tindak pidana pemalsuan terhadap pihak yang merugikan tersebut dan pihak Notaris tidak dapat dipersalahkan apabila pihak Notaris dapat membuktikan apabila tidak terlibat dalam kesengajaan tersebut. Akan tetapi apabila kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Notaris maka Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dan meminta ganti rugi serta Notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administratif. Notaris dapat melakukan perbaikan apabila melakukan kesalahan tersebut secara tidak sengaja. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 pengganti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disebutkan bahwa Notaris dapat melakukan perbaikan dengan mengirimkan Berita Acara dan juga membuat perbaikan pada kesalahan yang ada di minuta akta yang telah dibuat oleh Notaris.

---

This thesis is about the responsibility of the notary towards the making of an authentic act that is based on false information. What is meant by the false information is an information that is written in the deed that is not in accordance with the wishes of the parties either intentional or accidental. False information can be derived from the information obtained from the Parties to Notary or statements written by Notary Party itself. This study is a normative juridical that relies on the principles of the written law. While this type of data used is secondary data in the form of legislation in the form of books relating to the research and resources of the website or document from the Internet to support the interests of research written by the author. If an error is made deliberately by the parties, then the party who feels aggrieved can file a claim for damages or a criminal act of forgery against the adverse party and the Notary can not be blamed if the Notary can prove if they are not involved in the deliberation. But if the error committed intentionally by a Notary, a party who feel aggrieved can sue the concerned Notary and ask for compensation as well as the Notary may be imposed sanctions in the form of criminal sanctions, civil penalties, and administrative sanctions. Notaries can make improvements when making such mistakes inadvertently. This is provided for in Article 51 of Law No. 2 of 2014 substitution of Law No. 30 of 2004 about Notary. Mentioned that the Notary can make improvements by sending Minutes and also make improvements to the existing errors in the minutes deed of Notary."

"Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum masih dijumpai beberapa kendala yang pada kondisi tertentu berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup perdata, administrasi ataupun pidana. Penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta autentik dan akibat hukum terhadap pemalsuan Akta yang dibuatnya. Metode dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan pemerintah, perundang-undangan dan buku. Dari hasil penulisan ini disimpulkan bahwa jasa yang diberikan oleh Notaris terikat dengan persoalan kepercayaan, oleh karena itu Notaris harus bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan jasanya. Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tanggal 26 Maret 2013 Nomor 40/PID.B/2013/PN.LSM, Notaris/PPAT Imran Zubir Daoed Sarjana Hukum dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan terhadap Akta autentik yang dibuatnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tanggung jawab Notaris/ PPAT Imran Zubir Daoed Sarjana Hukum dapat berupa tanggung jawab secara hukum dan secara moral.

---

In carrying out its duties and position as a Notary Public Officials still encountered some constraints on certain conditions likely to trigger an unlawful act well within the scope of civil, administrative or criminal. This writing discusses the responsibilities as Acting Notary Public authorized to make authentic deed and effect of the law against counterfeiting Deed made. The method in this paper is a normative juridical using secondary data, including government regulations, legislation and books.

From the results of this paper concluded that the services rendered by Notary tied to the issue of trust, therefore Notary must act honestly and responsibly in providing care services. Related to Lhokseumawe District Court Decision On March 26, 2013 Number 40 / Pid.B / 2013/PN.LSM, Notary /Land Deed Official Mr. Imran Zubir Daoed was alleged to have committed the crime of embezzlement as stated in Article 264 Code of Criminal Law. In connection with this, the responsibility of Notary and /or PPAT Imran Zubir Daoed may be liable legally and morally."

"Sejak disetujuinya undang-undang jabatan notaris perubahan awal tahun 2014 lalu telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran majelis kehormatan notaris didasari oleh Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peran penting lembaga ini adalah menggantikan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) di dalam menyetujui atau menolak pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Peran dan kewenangan majelis pengawas daerah yang terdapat dalam Pasal 66 UUJN yang mirip dengan peran majelis kehormatan notaris itu telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, karena bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan aturan teknis yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang didalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 66A ayat (3) UUJN Perubahan. Majelis kehormatan notaris didalam melaksanakan kewenangannya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang didalam mengambil keputusan atas permohonan dari penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim, adapun hal tersebut dikaitkan dengan rahasia jabatan yang dijanjikan didalam sumpah jabatan oleh notaris menjadi permasalahan tersendiri.Penulis melakukan penelitian di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat dimana didalam memberikan jawaban MKN wilayah Jawa Barat terdapat 3 (tiga) bentuk jawaban yaitu tidak memberikan persetujuan, memberikan persetujuan dan belum memberikan persetujuan. Penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan dari MKN Wilayah Jawa Barat didalam melaksanakan kewenangannya dan pertimbangan-pertimbangan MKN Wilayah Jawa Barat didalam memberikan jawaban lebih mendalam dikaitkan dengan sumpah jabatan yang menjadi janji notaris sebelum melaksanakan jabatannya serta kewenangan lembaga tersebut yang notabenenya bernama majelis kehormatan notaris apakah memiliki kewenangan memberikan persetujuan dalam hal permohonan persetujuan penegak hukum mengenai akta yang menyangkut pertanahan.

---

Since Law Amendment of Notary Function was agreed on early 2014, a new institution  named Majelis Kehormatan Notaris/Honorary Notary Council (MKN) have emerged. Presence of Majelis Kehormatan Notaris were based on Article 66 and Article 66A of Law Act Number 2 Year 2014 regarding changes on Law Act No. 30 year 2004 of Notary Function. Substantial roles of this new institution is to Replace Majelis Pengawasan Daerah/Regional Supervisory Council (MPD) function in agreeing or dismiss a request made by Law Enforcer to obtain original of the deed and/or to call a notary for investigation process. Roles and Authority of regional supervisory council stated in Article 66 UUJN which similar to Honorary Notary Council function, have been removed by Constitution Court (MK) with Constitution Court Decree No 49/PUU-X/2012, since it contradict with Indonesian State Constitution.Ministry of Law and Human Rights have published Ministrial Law and Human Rights Regulation No 7 year 2016 as technical regulation of Honorary Notary Council concerning job and function, terms and conditions of designation and discharge, organization structure, working procedure, also MKN Budgeting as mentioned in Article 66A clause (3) Amendment UUJN. Honorary Notary Council in administering their authority, also include some careful considerations during decision making process on responding of Law Enforcer request (investigator, public prosecutor and/or judge). Most important and problematic issue regarding this request is notary confidentiality of occupation promised by oath.Writer have made a research at Honorary Notary Council of West Java Region Office, which during research MKN have provide writer with 3 form of answers to respond to Law Enforcer request, which are; Did not approve, Approved and have not issue the approval. Writer wish to review how Honorary Notary Council of West Java Region Office perform their responsibilities and how they put consideration by giving more elaborate answers related with notary occupational oath which taken before a notary performing their function, also how the so called authorized institution named as Honorary Notary Council have definite authority in giving approval to Law Enforcer concerning Land Title Deed."

"Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, membukukan akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking), dan akta di bawah tangan yang disahkan (legalisasi). Kenyataannya seringkali Notaris disalahkan apabila terjadi masalah mengenai akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking) dan disahkan (legalisasi). Hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis saya yakni bagaimanakah peran notaris terhadap kebenaran isi data akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan serta bagaimana tanggung jawab notaris secara perdata apabila terdapat kesalahan di dalam akta tersebut. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Dalam kesimpulannya peran dan tanggung jawab notaris terhadap isi akta yang dilegalisasinya dibatasi, yaitu hanya sebatas pada tanggung jawab formil saja, tidak pada tanggung jawab materiil, namun notaris wajib memastikan bahwa akta tersebut tetap pada koridor hukum, dan apabila terdapat kesalahan karena kelalaian ataupun kesengajaan dari Notaris yang bersangkutan, maka tanggung jawab notaris secara perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

---

Notary public authorities to create an authentic act, posted the deed under the hand of registered (waarmerking), and deed under the hand that passed (legalization). In fact often Notary blame when problems occur regarding the deed under the hand of registered (waarmerking) and confirmed (legalization). This later became the main problem in my thesis namely how the role of the notary toward the truth of the contents of the deed data under the hand that has obtained the legalization made as evidence in the trial and how the responsibility of the notary by civil liability when there is an error in the deed. The Writer then examine these issues with nomative juridical research method, using secondary data.

In conclusion the role and the responsibility of the notary toward the contents of the deed that legalization restricted, namely only limited on the responsibility of formal requirement only, not on the responsibility of the judicial review but notary are required to ensure that the act remains on the corridors of the law, and when there is an error for negligence or deliberate from Notary concerned, then the responsibility of the notary by civil liability can be a replacement cost, compensation and interest."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila tidak dibacakan, dan untuk mengetahui kriteria dan norma-norma yang dipakai untuk memutuskan sanksi yang pantas bagi Notaris yang terbukti bersalah melanggar kode etik dengan menganalisa lebih dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Tahun 2014, yaitu putusan mengenai kasus dimana Notaris Achmad Munif, SH.MM yang mengeluarkan Akta Nomor 31 tertanggal 12 Februari 2014 tentang Pernyataan Putusan Rapat Perngurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya, sedangkan suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. dalam akta para pihak yang memenuhi ketentuan hukum perdata materil dan Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatannya maka akta tersebut paling tinggi hanya kembali menjadi akta di bawah tangan sebagaimana akta yang ditandatangani oleh pihak tanpa melibatkan notaris, tapi manakala hukum perdata materil yang dilanggar, baik mengenai syarat subyektif maupun syarat obyektif dari syarat sahnya perjanjian, maka akibat hukumnya juga akan kembali kepada KUHPer, yaitu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

---

This study is aiming to understand the responsibilities of a Notary towards his or her deed of agreement that once written but not being read out to his or her clients. This study also investigating the appropriate sanctions to the Notary that is violating the ethical codes and proven guilty by breaking the criteria of Notary?s norms and values they have been taught. Further, this study will analyze in depth the Decision of Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Year 2014, whereas the case started when Notary Achmad Munif, SH.MM issued a deed Number 31 dated February 12, 2014 about The Meeting Decision and Statement from Elder Members of Indonesia?s University Lecturers Association in Banyuwangi, East Java. Moreover, the decision from the case above will be elaborated in this study by using an investigation of law that has a juridical normative quality and applicable secondary data such as legislations and books.

This study will conclude that a Un-Notary Deed will have a proven values that is as perfect as any Legal Notary Deed as long as all parties in the Deed aware and admitting the Deed itself. In other case, when a Notary Deed is being stated null in the face of law even though all parties associated with this Deed are compelling the rules and regulations of Indonesia?s Civil Laws, still this Deed will be considered never existed and the Notary?s signature will be waived. The Deed itself will be considered a Un-Notary Deed. Furthermore, when the Notary Deed is violating the Civil Law, thus, the legality conditions of the Deed (Objective condition and Subjective condition) will have legal implications referring to KUHPer (Indonesia?s Civil Law) and the Deed itself can be considered null or required to be void by laws."

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya berdasarkan suatu kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Permasalahan yang dibahas yaitu Akta Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris J yang mengandung cacat hukum karena kuasa lisan yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut ternyata tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu akta yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat kesepakatan berakibat akta tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan dan Notaris yang membuatnya dapat dikenakan pertanggungjawaban secara moral, administratif, dan perdata.

---

This study explained about The Notarys responsibility through AuthenticDeedwhich has been made based on verbal agreement that is not qualified on the requirements validity. The issues are Deed No. 20 Date October 28th, 2018 which made by J Notary containing fault of law because verbal agreement that is being a fundamental in creating a deed. Evidently, the deed is invalid because it does not meet the requirements of agreement validity according to Article 1320 Civil Law Book. The study utilizes normative juridical. The typology of this study is analytical descriptive. The data classification is secondary data. The method in data analysis is qualitative data analysis method.

The result of study concludes that a deed is made based on verbal agreement which does not fit the requirements would affect the cancellation of deed by the aggrieved party and The Notary could responsible morally, administratively, and civilly."

"Tesis ini membahas tanggung jawab notaris sebagai pihak yang sering diikutsertakan terkait sengketa atas akta akta yang dibuatnya, dalam hal ini ialah terhadap pembatalan sertifikat jaminan fidusia oleh pengadilan. Notaris selaku pejabat umum memiliki peran yang penting dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum melalui akta autentik. Di pengadilan, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Adapun permasalahannya meliputi bagaimana implikasi yuridis pembatalan sertifikat jaminan fidusia oleh pengadilan terhadap akta pembebanan fidusia serta bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembatalan sertifikat jaminan fidusia oleh pengadilan. Penelitian ini tergolong ke dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam tesis penelitian ini adalah data sekunder, yakni studi kepustakaan yang menggunakan sumber hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode analisis data yang dipakai adalah metode pendekatan kualitatif dengan bentuk hasil penelitian berupa deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembatalan sertifikat jaminan fidusia oleh pengadilan tidak serta merta membatalkan pula akta pembebanan fidusianya, harus diperhatikan terlebih dahulu apakah akta pembebanan fidusia tersebut melanggar unsur keotentisitasan yang berujung pada terdegradasinya akta, ataukah melanggar unsur pasal 1320 KUHPerdata yang berujung pada dapat dibatalkannya atau batal demi hukum terhadap akta yang bersangkutan. Mengenai tanggung jawab notaris terhadap pembatalan sertifikat jaminan fidusia, tidak dapat dipersalahkan dan dituntut kerugian sebab notaris sejatinya bertanggungjawab sebatas kebenaran formil saja. Pembatalan yang bukan disebabkan karena kelalaian atau kealpaan notaris tidak dapat dilakukan penuntutan kerugian. Notaris dalam aktanya apat menambahkan klausula kebenaran pernyataan dari para pihak, meskipun tidak membuat notaris dapat lepas tangan terhadap aktanya.

---

This thesis discusses about the notaries responsibility as a party that is often included in relation to disputes over the deeds made by them, in this case is the cancellation of the fiduciary guarantee certificate by the court. Notaries as public officials through authentic certificates made in guaranteeing legal certainty, order and legal protection play a very important role. In court, authentic deeds are the strongest and perfect proof power, unless they can be proven to be untruthful. The problems include the juridical implications of the cancellation of a fiduciary guarantee certificate by the court on the fiduciary assignment deed and how the notary is responsible for the cancellation of the fiduciary guarantee certificate by the court. This research belongs to the form of normative juridical research with descriptive research typology. The type of data used in the thesis of this research is secondary data, namely the literature study that uses legal sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis method used is a qualitative approach method with the form of analytical descriptive research results. The research states that the cancellation of the fiduciary guarantee certificate by the court does not necessarily invalidate its fiduciary deed, it must be considered first whether the deed of fiduciary infringement violates the element of authenticity which leads to degradation of the deed, or violates the article 1320 Civil Code which can be canceled or canceled by law against the relevant deed. Regarding the notary's responsibility for the cancellation of the fiduciary guarantee certificate, it cannot be blamed and demanded losses because the notary is actually responsible only to formal truth. Cancellations that are not due to negligence or negligence of the notary cannot be prosecuted for losses."