Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai legalitas atas hak cipta lagu parodi yang diunggah di dalam layanan berbagi video YouTube dengan mengkaji sejauhmana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hal tersebut termasuk perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Dengan kemajuan teknologi, kepastian hukum atas suatu ciptaan lagu yang ditransformasikan menjadi parodi dan kemudian diunggah di internet sangatlah penting untuk dikertahui oleh pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Terdapat dua cara untuk mengetahui sejauhmana suatu lagu parodi yang diunggah melalui YouTube adalah sah ataukah bertentangan dengan UUHC. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, maka pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli berhak atas perlindungan hukum dengan cara mengajukan penghentian, gugatan perdata, maupun tuntuan pidana yang diatur di dalam UUHC, UU ITE dan Copyrigts on YouTube.

---

This thesis discusses the legality to Copyright of Parody Song which being uploaded in video-sharing website, YouTube by analyzing at how far The Law of Republic of Indonesia Number 28 Year 2014 Regarding Copyright regulates this matter including the protection of moral right and economic right of the original songwriter and performer. With the progress of technology, legal certainty of the song which being transformed to parody and also uploaded to internet is very important for original songwriter and performer to know. There are two ways to find out about a parody song which were uploaded through YouTube be valid or contrary to UUHC. When there is a violation of copyright, the original songwriter and performer have a rights to access legal protection by reporting the termination, filing a lawsuit for compensation, and criminal charges as governed in UUHC, UU ITE, and Copyrights on YouTube."

"Recaps film adalah salah satu jenis konten yang dapat dibuat oleh para creator YouTube untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari sistem monetisasi yang disediakan oleh YouTube. Saqahayang adalah salah satu creator yang membuat jenis konten ini pada kanal YouTube-nya. Recaps film sendiri dapat di definisikan sebagai suatu konten penceritaan kembali suatu film/serial yang sedang atau sudah tayang di publik, dengan menggunakan narasi pembuat konten sendiri serta menggunakan unsur audio dan visual dari film atau serial yang dijadikan subjek yang memiliki sifat ‘pengganti’, dimana penonton atau calon penonton suatu film dapat menonton dan mengerti isi dari suatu film dalam waktu 15 sampai 30 menit tanpa harus menonton film yang dijadikan subjek secara keseluruhan di bioskop atau layanan streaming. Walaupun YouTube sebagai penyedia platform sudah memiliki aturan tentang larangan penggunaan karya orang lain tanpa ijin pengguna, pelanggaran mengenai hal tersebut masih kerap terjadi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembuatan konten berjenis recaps film yang dibuat oleh Saqahayang memiliki potensi pelanggaran Hak Cipta. Tindakan yang dilakukan Saqahayang juga tidak dapat dikategorikan sebagai ‘penggunaan yang wajar’ karena terdapat kepentingan ekonomi pencipta cuplikan film atau serial yang dirugikan. Sebagai bentuk tanggung jawab dan cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut, YouTube memiliki Formulir Web DMCA Publik, Copyright Match Tool, dan Content ID yang dapat membantu dan melindungi pencipta dan para pemilik hak cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, tulisan ini akan menganalisis mengenai bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Saqahayang dan bagaimana bentuk tanggung jawab hukum YouTube sebagai penyedia platform.

---

Film recaps are one type of content that can be created by YouTube creators to earn money or profit from the monetization system provided by YouTube. Saqahayang is one of the creators who produces this type of content on their YouTube channel. Film recaps can be defined as a retelling of a movie/TV series that is currently airing or has already been released to the public, using the creator's own narration and incorporating audio and visual elements from the film or series being discussed. It serves as a 'substitute' that allows viewers or potential viewers to understand the content of a film within 15 to 30 minutes, without having to watch the entire film in theaters or on streaming services. Although YouTube, as a platform provider, has rules against the unauthorized use of others' work, violations still occur frequently. Referring to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, the production of film recap content by Saqahayang has the potential to infringe on Copyright. Saqahayang's actions cannot be categorized as 'fair use' because they economically affect the creators of the film or series excerpts. As a form of responsibility and a way to address this issue, YouTube provides the Public DMCA Web Form, Copyright Match Tool, and Content ID to assist and protect creators and copyright owners. Using a normative juridical research method, this paper will analyze the forms of copyright infringement committed by Saqahayang and the legal responsibilities of YouTube as a platform provider."

"Skripsi ini membahas mengenai Fiksasi yang merupakan salah satu persyaratan mutlak dalam perlindungan Hak Cipta. Doktrin Fiksasi mensyaratkan sebuah ciptaan harus berwujud nyata (tangible) dalam arti dapat dilihat, didengar, dan direproduksi kembali. Sebuah Ide tidak akan mendapatkan perlindungan Hak Cipta sehingga ide tersebut harus disalurkan kedalam suatu media. Namun ada sebuah ciptaan yang dapat didengar namun tidak dapat direproduksi kembali, yaitu ceramah atau pidato spontan. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pengaturan doktrin Fiksasi yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dengan Perjanjian Internasional Hak Kekayaan Intelektual dalam hal perlindungan terhadap karya cipta ceramah. Setelah melakukan analisis, pengaturan doktrin Fiksasi dalam UUHC tidak melindungi suatu Ceramah yang bersifat spontan dan belum di Fiksasi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan.

---

This paper discusses Fixation is one of the absolute requirement for Copyright Protection. To be qualified as fixation Under Law no. 28 Year 2014 concerning Copyright Law, a work must be fixed in tangible medium of expression that can be seen, heard or reproduced. A mere idea, on the other side, needs to be fixed in a form of media to obtain copyright protection. However, there is a work that can be heard but can not be reproduced, namely spontaneous speech or lecture.

This study discusses the compability of fixation doctrine under Copyright Law to International Agreement of Intellectual Property Rights regarding protection of speech. The author concludes that the fixation doctrine under Copyright Law does not protect spontaneous and unfixed speeches. The method used in this thesis is the method of literature.

"

"Jika dilihat dari latar belakang historis mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terlihat bahwa di negara barat/ western, penghargaan atas kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka yang kemudian diterjemahkan dalam perundang-undangan. Konsep HKI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha di mana karena suatu penemuan dikomersialkan atau kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Maka dengan Metode normatif, penulis akan menulis tentang bagaimana hak cipta sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari usaha untuk mendapatkan modal di luar negeri, dan bagaimana apabila hal ini diberlakukan di Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta yang baru memberikan peluang dan sudah mengatur tentang sistem ini, dan hak ini tinggal dilanjutkan bagaimana sistem pengaturan tentang penjaminan Hak Cipta dapat berjalan di Indonesia, dan apakah dapat selaras dengan pengaturan hukum yang sudah ada di Indonesia. Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, Hak Atas Kekayaan Intelektual dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud. Dalam tahun-tahun terakhir, telah semakin nyata di dalam kebutuhan pembangunan harus bersandarkan pada industry yang menghasilkan nilai gagasan tinggi. Terutama setelah gagasan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.

---

The historical background of the Intellectual Property Rights (IPR) is seen that in the west country / western, respect for intellectual property, or any results if the individual has a very long thought applied in their culture which is then translated into legislation. The concept of Intellectual Property Rights (IPR) for the western society is not just a legal device used only for the protection of one's intellectual work but used as a strategic tool for businesses where a discovery commercial or intellectual property, allowing the creator or inventor can exploit creation / discovery economically. So with normative method, the authors will write about how copyright as Intellectual Property Rights can be utilized as part of an effort to raise capital abroad, and what if it is applied in Indonesia.

Copyright Act gives new opportunities and are already set on this system, and the right to continue living how the system settings on guaranteeing Copyright can run in Indonesia, and whether it can be aligned with the existing legal arrangements in Indonesia. The growing conception of wealth on intellectual works also eventually lead to protect or maintain such property. In turn, this need produce to the conception of the legal protection of wealth before, including the recognition of the rights to it. In accordance with the essence Anyway, Intellectual Property Rights is classified as private property rights that are intangible.

In recent years, it has been increasingly evident in the development needs should be based on industries that produce high-value ideas. Especially after the idea of MEA (ASEAN Economic Community) as well as the participation of Indonesia as a member of the WTO, have demonstrated the seriousness of the Government in supporting the economic system which is free or open, and indirectly spur companies in Indonesia to further enhance its competitiveness."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan atas penayangan potongan-potongan gambar atau video dari YouTube pada program-program televisi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pihak televisi tidak menghargai hak cipta dari video-video dari YouTube yang mereka gunakan dengan tidak mencantumkan nama pemilik video-video tersebut namun menggunakannya untuk kepentingan komersial serta mendapatkan keuntungan atas itu. Pencantuman "courtesy of YouTube" tidak melegalkan tindakan pihak televisi dalam memanfaatkan video-video dari YouTube tersebut. Pihak televisi harus menghargai hak cipta yang melekat pada video-video yang mereka gunakan.

---

This thesis discusses the giving copyright protection of broadcasting the pieces of pictures or videos from YouTube on television programs in Indonesia. This is a normative study that examines the formulation of the problem from the point of view of the applicable legislation.

Based on the results obtained that the television does not respect the copyright of the videos from YouTube that they use by not include the name of the owner of these videos, but use them for commercial purposes and get benefit from them. The phrase "courtesy of YouTube" not legalize the act of television on utilizing the videos from YouTube. Television must respect copyright attached to the videos they use."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pengelola tempatperdagangan yang diatur di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-undang No. 28Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dua hal yang menjadi pokok permasalahanpenelitian ini ialah mengenai bagaimanakah latar belakang munculnyapertanggungjawaban pidana pengelola tempat perdagangan dalam Undangundangtersebut dan juga apakah secara teoritis rumusan Pasal 114 tersebut sudahtepat atau tidak. Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana PengelolaTempat Perdagangan, Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentangHak Cipta ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatifyang diarahkan pada hukum positif untuk kemudian dikaitkan dengan teorikebijakan/politik kriminal serta teori pertanggungjawaban pidana dan kesalahansebagai unsur tindak pidana. Penelitian ini menggali latar belakang munculnyapertanggungjawaban pengelola tempat perdagangan melalui naskah akademik,risalah sidang perumusan undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,serta pendapat dari ahli hukum hak cipta. Kemudian akan menganalisis unsurkesalahan (kesengajaan) dalam rumusan Pasal 114 sebagai ketentuan pemidanaanpengelola tempat perdagangan melalui teori pertanggungjawaban pidanadikaitkan dengan pendapat dari ahli hukum pidana.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss about the criminal responsibility of commercial venue?smanagement, which is regulated under Article 10 and Article 14 of Law Number28 Year 2014 on Copyright. The two main problems of this study are thebackground on the emergence of criminal responsibility of commercial venue?smanagement under Law Number 28 Year 2014 and whether Article 114 istheoretically correct. In this study, the method used is the normative juridicalliterature in perspective of positive law which is then associated with the theoryon political criminal policy and the theory on criminal responsibility and liabilityas elements of crime. This study seeks for the background on criminalresponsibility of commercial venue?s management through academic draft,minutes of Law Number 28 Year 2014 and opinions from experts on copyrightlaw. Furthermore, this study will analyze the liability element under Article 114as the criminalization provision of commercial venue?s management through thecriminal responsibility theory, which is then associated with opinions fromcriminal law experts."

"Motif batik kahuripan Purwakarta berawal dari keinginan Bupati Purwakarta untuk memiliki batik yang bermotif khas Purwakarta pada pakaian dinas pegawai negeri Kabupaten Purwakarta. Terciptanya motif batik kahuripan menimbulkan persoalan bagi pencipta motif batik kahuripan, yaitu mengenai kepemilikan motif batik kahuripan. Peneliti merumuskan 1 Apakah karya seni batik kahuripan merupakan motif batik tradisional atau motif batik kontemporer berdasarkan UUHC 2014? 2 Siapa pencipta dan pemegang hak cipta karya seni batik kahuripan? 3 Apakah dengan adanya peraturan bupati mengenai motif batik kahuripan dapat mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah logika induktif. Motif batik kahuripan merupakan motif batik kontemporer. Pencipta karya seni batik kahuripan adalah Herry, Ita, dan Eden secara bersama-sama menghasilkan motif batik kahuripan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta atas karya seni batik kahuripan adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, karena terciptanya motif batik kahuripan berdasarkan hubungan dinas. Ditetapkannya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2009 tentang Motif dan Penggunaan Batik Kahuripan Kabupaten Purwakarta, mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya.

---

A batik kahuripan Purwakarta motif starts with desire of regent Purwakarta to have batik patterned Purwakarta in uniform civil servants kabupaten Purwakarta. The creation of batik kahuripan generated problems for the creator of a batik kahuripan, about possession that batik. Researchers formulate 1 is artwork batik kahuripan a traditional batik or a contemporary batik based on Law of The Republic of Indonesia Number 28, 2014 2 who is the creator and copyright holder for artwork batik kahuripan 3 is the regulation on batik kahuripan can cause of deprived of the economy This research uses statute approach. Researcher uses primary law and secondary law. Data collection technique a study literature and interview. Techniques used in analyzed data is logic inductive. Batik kahuripan is a batik contemporary. Creator artwork batik kahuripan is Herry, Ita, and Eden are jointly produce batik kahuripan that is unique and personal. Copyright holders of artwork batik kahuripan is district government Purwakarta, because the creation of batik kahuripan based on relationship department. The establishment of Bupati regulation Purwakarta Number 33, 2009 about the motives and use batik purwakarta kahuripan district, resulting in the creator deprived of the economy rights."

" Hak Cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup paling luas. Segala hasil karya intelektual manusia dihasilkan dari proses olah pikir dan kreativitas yang kemudian diwujudkan menjadi suatu ciptaan. Oleh karena itu, persinggungan antara hak cipta dengan hak kekayaan intelektual lainnya sering terjadi. Satu jenis ciptaan yang selalu berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan adalah logo. Logo adalah hasil karya seni lukis atau seni desain grafis yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai tanda pembeda bagi badan usaha untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkannya dengan produk atau jasa badan usaha lain, selain itu logo juga sering digunakan sebagai lambang organisasi atau badan hukum untuk menunjukkan identitas mereka. Dilatar belakangi oleh sengketa yang terus menerus mengenai kepemilikan logo yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda yang telah memiliki merek terdaftar dan hak cipta tercatat, maka pencatatan hak cipta seni lukis logo atau tanda pembeda yang telah digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa serta lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum tidak lagi diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kurangnya pemahaman masyarakat akan perlindungan hukum hak cipta pada khususnya menjadikan sulit bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk membuktikan kepemilikan ciptaan. Perlindungan hukum hak cipta bersifat otomatis begitu hasil karya cipta tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat dinikmati dengan panca indera. Pencatatan hak cipta tidak diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, tetapi Surat Pencatatan Ciptaan dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta ketika terjadi sengketa atau ketika hak ekonomi atas ciptaaan tersebut akan dieksploitasi atau dialihkan haknya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 65, diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan hukum hak cipta oleh masyarakat.

---

Copyright is part of intellectual property rights having largest scope. All human intellectual property creations are generated from the process of thinking and creativity which are then embodied into a work. Hence, overlapping between copyright and other intellectual property rights often happen. One type of work which always potentially causes dispute of ownership is logo. Logo is a creation of painting or graphical design art intended to be used as identifier for business to distinguish products or services they are producing from products or services of other businesses, besides, logo is also oftenly used as symbol of an organization, legal body to show their identity. Given perpetually occuring disputes of logo ownership owned by different parties having registered trademark and registered copyright, registration of copyright for logo or distinguishing sign which has been used as a mark in trade of goods or services as well as symbol of organization, business or legal body is no longer acceptable, as regulated in the Article 65 Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright. Lack of understanding in society with respect to legal protection of copyright particularly, making it difficult for the Author or Copyright Owner to prove ownership of their copyrights. Legal protection of copyright is automatic in nature once the work is embodied in a form which can be enjoyed with the senses. Registration of copyright is not required to secure legal protection; however, Copyright Registration Letter can be used as prima facie evidence of copyright ownership when dispute arises or when the economic rights of the copyright will be exploited or assigned. With the enactment of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, particularly Article 65, it is necessary to have better understanding of copyright protection by the society."

"Motif batik kahuripan Purwakarta berawal dari keinginan Dedi Mulyadi selaku Bupati Purwakarta untuk memiliki batik yang bermotif khas Purwakarta pada pakaian dinas pegawai negeri Kabupaten Purwakarta, sehingga diadakan perlombaan yang diikuti oleh semua instansi pemerintah di Kabupaten Purwakarta. Motif batik kahuripan menjadi juara dalam perlombaan tersebut dan digunakan sebagai motif batik pakaian dinas pegawai negeri Kabupaten Purwakarta. Motif batik kahuripan merupakan sebuah karya seni hasil kreasi pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta. Hal ini memungkinkan motif batik kahuripan khas Purwakarta dapat dilindungi UUHC 2014, karena telah diketahui penciptanya. Terciptanya motif batik kahuripan menimbulkan persoalan bagi pencipta motif batik kahuripan, yaitu ketidakjelasan mengenai kepemilikan motif batik kahuripan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan munculnya persoalan yang berlanjut yaitu siapakah yang berhak untuk menggandakan motif batik kahuripan. Saat ini, motif batik kahuripan yang ada di Purwakarta beragam motifnya dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2009 tentang Motif dan Penggunaan Batik Kahuripan Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan pemaparan dan uraian di atas, peneliti merumuskan (1) Apakah karya seni batik kahuripan merupakan motif batik tradisional atau motif batik kontemporer berdasarkan UUHC 2014? (2) Siapa pencipta dan pemegang hak cipta karya seni batik kahuripan? (3) Apakah dengan adanya peraturan bupati mengenai motif batik kahuripan dapat mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah logika induktif. Karya seni batik kahuripan khas Purwakarta merupakan motif batik yang memenuhi unsur Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC 2014 yaitu pencipta dan waktu penciptaannya diketahui serta motif batik kahuripan merupakan karya inovatif hasil pengembangan dari motif batik tradisional, sehingga motif batik kahuripan merupakan motif batik kontemporer. Pencipta karya seni batik kahuripan adalah Herry, Ita, dan Eden secara bersama-sama menghasilkan motif batik kahuripan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta atas karya seni batik kahuripan adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, karena terciptanya motif batik kahuripan berdasarkan hubungan dinas. Ditetapkannya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2009 tentang Motif dan Penggunaan Batik Kahuripan Kabupaten Purwakarta, mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya, dikarenakan hak ekonomi pencipta beralih kepada pemegang hak cipta yaitu Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

---

A batik kahuripan Purwakarta motif starts with desire of Dedi Mulyadi as regent Purwakarta to have the batik patterned Purwakarta in uniform civil servants kabupaten Purwakarta, so that held a competition that followed by all government agencies in kabupaten Purwakarta. A batik kahuripan motif become a champion in the competition and used as a batik uniform civil servants kabupaten Purwakarta. A batik kahuripan motif is an artwork the results of creation civil servants Dinas Peternakan dan Perikanan in kabupaten Purwakarta. This allows a batik kahuripan Purwakarta protected by Law of The Republic of Indonesia Number 28, 2014 having been known the creator. The creation of a batik kahuripan generated problems for the creator of a batik kahuripan, namely obscurity about possession of a batik kahuripan. This lack of clarity has drawn problems that continues namely who is entitled to double a batik kahuripan.

Currently, a batik kahuripan has various motive in Purwakarta and not based on Bupati regulation Purwakarta number 33, 2009 about the motives and use batik kahuripan Purwakarta district. Based on explaination and the information above, researchers formulate (1) is artwork batik kahuripan a traditional batik or a contemporary batik based on Law of The Republic of Indonesia Number 28, 2014? (2) who is the creator and copyright holder for artwork batik kahuripan? (3) is the regulation on a batik kahuripan can cause of deprived of the economy?

This research uses statute approach. The researcher uses legal material such as primary law and secondary law. Data collection technique in this research uses a study literature and interview. Techniques used in analyzed data is logic inductive. Artwork batik kahuripan Purwakarta is a batik fulfilling the article 40 (1) letters j Law of The Republic of Indonesia Number 28, 2014 the creator and creation time are known as well as a batik kahuripan is the work of innovative the development of a batik traditional, so a batik kahuripan is a batik contemporary.

Creator artwork batik kahuripan is Herry, Ita, and Eden are jointly produce a batik kahuripan that is unique and personal. Copyright holders of artwork batik kahuripan is the district government Purwakarta, because the creation of a batik kahuripan based on the relationship department. The establishment of Bupati regulation Purwakarta Number 33, 2009 about the motives and use batik purwakarta kahuripan district, resulting in the creator of deprived of the economy rights, because of the economic rights creator transferred to copyright holders the government district Purwakarta."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan doktrin de minimis dalam perlindungan hak cipta karya musik atau lagu yang menggunakan metode sampling dalam proses penciptaannya menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-undang Hak Cipta). Semakin berkembanganya teknologi dalam bidang industri musik yang memunculkan cara-cara baru dalam proses penciptaan karya musik maupun lagu yang mana metode sampling adalah salah satu cara baru terebut, sehingga diperlukan analisa atas metode sampling serta penggunaan doktrin de minimis sebagai pembelaan atas kasus sampling karena pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta masih terbatas. Penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian ini memaparkan penggunaan doktrin dan teori tertentu sebagai penunjang dan pelengkap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dalam menganalisi penggunaan doktrin de minimis dalam kasus music sampling serta perlindungannya dalam Hukum Hak Cipta.

---

The focus of this mini-thesis is to describe the application of de minimis doctrine on music and song work that use sampling in the process of creation under Coptyright Act. Modernization of technologhy in music industry bring new ways of composing and producing music or song, and sampling method is one of that new ways, because regulation about this new method still limited, it is necessary to analyze the method which is often use de minimis doctrine to defend that action. This research is a qualitative research with prescriptive design. The research depicts the use of certain doctrines and/or theories as supplementary provisions upon Copyright Law in analyzing the use of the doctrine of de minimis in the case of music sampling as well as protection in the Copyright Law."