Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai peran Notaris dalam penerbitan ObligasiBerkelanjutan di Indonesia. Penerbitan obligasi berkelanjutan merupakan suatuterobosan dalam dunia pasar modal, terutama dikarenakan obligasi merupakansalah satu sumber pembiayaan bagi perusahaan dan secara menyeluruh berakibat terhadap perekonomian negara Indonesia. Penerbitan obligasi berkelanjutan memiliki banyak aspek dan melibatkan banyak pihak antara lain profesi Notaris. Bagaimanakah peran Notaris dalam suatu proses penerbitan obligasi berkelanjutan tersebut? Serta bagaimana perlindungan hukum produk investasi yang mulai marak berkembang di Indonesia saat ini? Dan langkah preventif apa yang dapat dilakukan oleh profesi Notaris sebagai pejabat umum dan salah satu profesi penunjang pasar modal Indonesia? Dalam penelitian ini dijelaskan suatu istilah obligasi berkelanjutan yang dipakai oleh penggiat pasar modal, dan posisinya dalam pasar modal Indonesia. Penelitian ini menjelaskan mengenai obligasi berkelanjutan yang merupakan bentuk khusus dari obligasi, dan walaupun memiliki unsur tersendiri, sebagai bentuk khusus dari obligasi juga memiliki sifat, ciri, serta posisi yang menyerupai obligasi pada umumnya. Penelitian ini kemudian menjelaskan mengenai peran Notaris secara umumnya yaitu untuk membuat perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam proses penerbitan obligasi berkelanjutan. Sebagai bentuk terobosan produk investasi pasar modal, obligasi berkelanjutan tentu harus memiliki perlindungan hukum bagi para pemegangnya. Penelitian ini kemudian menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang obligasi berkelanjutan yang dapat muncul baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, lembaga penunjang peraturan, profesi penunjang pasar modal, dan lembaga pengawas pasar modal yang saat ini telah berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan semenjak diundangkannya UUOJK. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bagaimana posisi Notaris sebagai pejabat umum dan profesi penunjang pasar modal, sebagai profesi yang memiliki peran preventif sehingga dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum, khususnya dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan yang merupakan salah satu sumber kewenangan Wali Amanat sebagai lembaga perwakilan investor. Serta memastikan kemandirian dan kesamaaan posisi hukum (pengingat/balancing) para pihak dalam perjanjian khususnya wali amanat dalam menjalankan kewenangan perwakilan yang diberikan oleh Undang-Undang

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of the Notary in the issuance of continuous issuance Bond in Indonesia. Continuous issuance Bond is a breakthrough in the world of Indonesian capital markets, mainly because the bonds are one of the source of financing for the company and overall will have a big importance on the economies of Indonesia. Continuous issuance Bond has many aspects and involve many body or entity, including the Notary profession. How is the role of the Notary in the process of issuance for the continuous issuance bond? And how the legal protection of this investment products that began to grow in Indonesia at this time? And what preventive measures can be done by the Notary profession as a public official and one of the Indonesian capital market supporting professionals? In this study described a continuous issuance bond term used by capital markets activists, and its position in the Indonesian capital market. This study describes the continuous issuance bond which is a special form of bonds, and even though it has a special trait, as a special form of bonds it also has the characteristics, as well as a position that resembles the bonds in general. The study then explains the role of the Notary in general, i.e. to make the necessary agreements in the process of bond issuance. Also as a form of investment product breakthroughs capital markets, bonds must necessarily have legal protection for their holders. The studythen explains the legal protection for holders of bonds that may arise either bylegislation, regulation, supporting institutions, supporting professions of Indonesian capital markets and capital market supervisory agency which has now been under the Financial Services Authority since the enactment of the Financial Services Authority Act. At the end, this study then concludes how the position of Notary as a public official and capital market supporting professionals, as a profession that has a preventive role to prevent any legal issues from happening, particularly in the manufacture of the trustee agreement as it is one of the source that gives authority to Trustees as an institution that has been given the power of investors representation by the law. As well to ensure the independence and the balance of each party legal position (reminder / balancing duty) in the agreement, particularly the power of trustee when exercising its representation authority given by the law."

"ABSTRAKObligasi merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan dana gunamendukung operasional suatu perusahaan dan sebagai media berinvestasi yang cukup menguntungkan bagi investor. Investasi tersebut juga tidak luput dari risikorisiko hukum dan bisnis. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode normatif dikarenakan data yang digunakan adalah data sekunder. Tesis ini membahas tentang Praktik Aksi Korporasi berupa Penerbitan Obligasi dengan mata uang rupiah oleh salah satu perusahaan terbuka yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (?BUMN?) pula, yaitu PT ABC dengan menganalisis aspek hukum penerbitan Obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan Obligasi dari sisi subjek dan objeknya. Subjeknya adalah dengan membahas akibat hukum dan kewajiban hukum yang lahir dari penerbitan Obligasi tersebut, dan memandang Obligasi sebagai suatu objek (benda) dalam peristiwa hukum penerbitan Obligasi ini untuk mengetahui bagaimana jaminan pembayaran Obligasi dari Emiten kepada Pemegang Obligasi sebagai investor. Disamping itu penulis akan membahas juga peranan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal sehubungan dengan praktik aksi korporasi penerbitan Obligasi oleh PT ABC. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa praktik aksi korporasi PT ABC telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan obligasi yang diterbitkan dijamin dengan seluruh harta kekayaan PT ABC.

---

ABSTRACTBonds is one of the tool to raise funds to support the operations of acompany and as a media to invest quite profitable for investors. The investments are also subject to risks and business law. This research was conducted qualitatively by using normative methods because the data used are secondary data. This thesis discusses the practice of Corporate Actions such as Bonds Issuance with rupiah currency by one public company which is a State-Owned Company, PT ABC, by analyzing the legal aspects of the Bonds Issuance through deals sustainable public Bonds in terms of subject and object. The subject is to discuss the legal consequences and legal obligations which born from the Bonds Issuance, and Bonds looked as an object (object) in the event of Bonds Issuance to determine how the payment Bonds guarantee of the Issuer to the Bondholders as an investor. Besides of that matters, this thesis will also discuss the role of the notary as a supporting profession in capital market related to practice of corporate actions such as Bonds Issuance by PT ABC. The results from this research showed that practice of corporate actions by PT. ABC has been accordance with the rules and bonds issuance secured by all assets of PT. ABC"

"Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Emiten untuk menerbitkan Obligasi dalam beberapa tahap penerbitan, Bapepam-LK mengeluarkan Peraturan Nomor IX.A.15 perihal Penawaran Umum Berkelanjutan yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (?POJK No. 036?). POJK tidak memberikan batasan tugas/tanggung jawab Wali Amanat selaku wakil pemegang Obligasi. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan tanggung jawab Wali Amanat terhadap Emiten dan pelaksanaan tugas Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dibuatlah penelitian ini. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak terdapat hubungan tanggung jawab antara Wali Amanat terhadap Emiten. Dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan para pemegang Obligasi dari setiap Obligasi yang diterbitkan dalam rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Wali Amanat harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian terkait penerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan seperti akta pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan perjanjian perwaliamanatan.

---

In order to provide convenience to the Issuer to issue Bond in several issuing phase, the Bapepam-LK has issued Regulation No. IX.A.15 regarding Continuous Public Offering which is an annex of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK Number: Kep-555 / BL / 2010 dated December 30, 2010, as amended by the Financial Services Authority Regulation No. 36 / POJK.04 / 2014 dated December 8, 2014 on Continuous Public Offering of Debt Securities And / Or Sukuk ("POJK No. 036"). POJK No. 036 does not regulate the limitation of duty or responsibility of Trustee. This research is made to understand is Trustee has responsibility relationship Issuer and implementation of Trustee's duty in Bond issuing through Bond Continues Public Offering. The research method used is normative research. Based on research, there is no responsibility relationship between the Trustee and the Issuer. To conduct his duties in protecting the bondholders from each Bond issued through Bond Continues Public Offering, Trustee shall comply with the legislation in force and agreements related Bond issued through Continuous Public Offering, such as the deed of Declaration of Continuous Public Offering and trustee agreement."

"Tesis ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris, permasalahan yang dihadapi notaris dalam penerbitan depositary receipt, serta perlindungan hukum terhadap pemegang depositary receipt. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Perkembangan ekonomi saat ini memungkinkan Perseroan Terbuka melakukan internasionalisasi pasar modal melalui penerbitan depositary receipt di bursa efek luar negeri. Penulis memberikan contoh penerbitan American Depositary Receipt (ADR) PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk pada bursa efek Amerika, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerbitan depositary receipt. Dalam penerbitan ADR Telkom pada bursa efek Amerika, notaris memiliki peran dan tanggung jawab membuat akta otentik terkait persetujuan RUPS yang diperlukan, termasuk akta perubahan anggaran dasar yang memuat ketentuan mengenai pengeluaran saham yang dijadikan dasar penerbitan depositary receipt, serta memberikan nasihat hukum mengenai penyelenggaran RUPS dan memastikan perubahan anggaran dasar yang dibuatnya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi notaris adalah berkaitan dengan pemahaman akan aturan hukum baik di Indonesia maupun hukum asing mengenai depositary receipt. Perlindungan hukum pemegang depositary receipt sama dengan pemegang saham, perbedaannya terdapat pada pengenaan pajak atas dividen yang diterima dan harus ditunjuknya perwakilan yang mewakili suara pemegang depositary receipt secara bersama-sama di dalam RUPS.

---

This thesis discusses the roles and responsibilities of notaries, notary public of the problems related with the issuance of depositary receipts, as well as legal protection of holders of depositary receipts. This research is using normative juridical research that emphasizes the use of literature data and / or written legal norms with the type of descriptive analysis of research that aims to provide an exact overview and deep understanding of the subject. Current economic developments enable the Company to open internationalization of capital markets through the issuance of depositary receipts on stock exchanges abroad.

The author gives examples of the issuance of PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk American Depositary Receipt (ADR) on American stock exchanges, to provide a clearer picture regarding the issuance of depositary receipts. In the ADR issuance of Telkom on the American Stock Exchange, the notary has a role and responsibility to make authentic deeds related to the Shareholders General Meeting approval which is required, including the deed of amendment which contains provisions regarding the expenditure shares on which the issuance of depositary receipts, as well as providing legal advice on organizing the Shareholders General Meeting and ensure the amendments made do not violate applicable law.

The notary usually have problems related to the understanding and implementing the rule of law both in Indonesia and foreign laws regarding the depositary receipts. Depositary receipt holders legal protection equal to its shareholders, there are differences in the taxation of dividends received and the obligation to appoint representatives of holders of depositary receipts representing the voting rights together at the Shareholders General Meeting."

"Tesis ini membahas tentang alternatif pendanaan yang digunakan PT. PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan investasi dalam Perusahaan. Penerapan berbagai program kebijakan dalam pemilihan obligasi, baik berupa obligasi konvensional maupun obligasi Sukuk Syariah. Dampak pengaruh penilaian obligasi dengan economic value added (EVA), posisi diversifikasi pendanaan dalam PT. PLN (Persero), maupun proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh PT. PLN (Persero) menjadi pokok pembahasan yang diangkat penulis. Optimalisasi manajemen kas dan perubahan dari market menuju equity market juga menjadi pembahasan dalam tesis ini.

---

This thesis discusses the use of alternative funding PT. PLN (Persero) in meeting the needs of investment in the Company. Implementation of policy programs in the bond election, either in the form of conventional bonds and Islamic Sukuk bonds. Effect of issuance of bonds in using economic value added method, diversification in PT. PLN (Persero) funding position, and projected financial statements, prepared by the PT. PLN (Persero) become the main issue discusses in in this thesis. Optimization of cash management and a change of market leading equity market are also under discussion in this thesis."

"Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan untuk membiayai anggaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan untuk pengembangan proyek-proyek negara. Sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, penerbitan dan penjualan SBSN membutuhkan berbagai organ, yaitu agen pembayar, agen penata usaha, dan terutama agen penjual. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memungkinkan Bank Umum Syariah untuk melakukan aktivitas bukan hanya sebagai agen penjual, tetapi juga sebagai agen pembayar dan agen penata usaha. Pengaturan mengenai peran Bank Umum Syariah sebagai agen telah sukses diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan terkait. Namun, tanggung jawab hukum Bank Umum Syariah sebagai agen penjual terbatas pada tanggung jawab terhadap pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas penerbitan dan penjualan SBSN, dan oleh karena itu membebaskan agen penjual dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga atau pemilik SBSN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan memberlakukan peraturan yang berisi ketentuan tentang tanggung jawab hukum agen penjual terhadap investor, mengingat kurangnya ketentuan yang mengatur kewajiban agen penjual terhadap investor. Skripsi ini ditulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang memberikan analisis deskriptif dari data sekunder dan didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara.

---

Sovereign Sukuk or State Sharia Bonds (SBSN) is issued in order to finance state budget, including financing construction for development of state projects. In accordance with Law No.19 Year 2008 on Sovereign Sukuk, the issuance and sales of sovereign Sukuk require the assistance of various organs, namely; paying agent, administrative agent and especially a selling agent. Law No.21 Year 2008 on Sharia Banking allows Sharia Commercial Bank to perform not only as a selling agent, but also a paying agent and an administrative agent. The provision of the role of Sharia Commercial Bank as agents has been successfully implemented in accordance with related laws and regulations. However, the legal responsibility of Sharia Commercial Bank as a selling agent is limited to the responsibility towards the government. The Government is responsible for the issuance and sales of the Sovereign Sukuk, and therefore free the selling agent of any possible claims arising from third parties or Sovereign Sukuk holders. Hence, the government shall draft and enact regulation which contained the provision on selling agents legal responsibility towards the investors, considering the lack of provision governing the liability of selling agent towards investors. This thesis is written in a normative legal approach providing descriptive analysis from secondary data and supported by primary data obtained through interviews. "

"Perusahaan mengambil kebijakan aksi korporasi bertujuan untuk memperbaiki atau menunjukkan performa perusahaan, serta bertujuan untuk mendapatkan dana dari pasar modal, karena aksi korporasi selalu ditunggu oleh investor dan seringkali berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Peran Notaris menjadi penting dalam aksi korporasi yang melibatkan para pelaku pasar modal demi memastikan agar aksi korporasi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menyediakan alat bukti yang sempurna terhadap aksi korporasi tersebut. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Metode penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif Analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Metode Analisis Data dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Bentuk hasil penelitian adalah Deskriptif Analitis. Dapat diambil kesimpulan dari penulisan ini yaitu aksi korporasi didalam suatu perseroan bertujuan untuk kemajuan perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dalam proses aksi korporasi right issue agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham dan tidak melanggar undang undang yang belaku. Untuk itu peran serta OJK sebagai pengawas dan pelaksana pasar modal sangatlah diperlukan. Oleh sebab itu disarankan OJK melakukan pengawasan ketat dan membuat peraturan yang lebih tegas sesuai dengan kondisi saat ini untuk pelaksanaan aksi korporasi.

---

The company takes corporate action policies aimed to improving or performing companies, and aims to obtain funds from the capital market because corporate action is always awaited by investors and often positively impact to company performance. As a profession which supports capital market activities, a notary is expected to be responsible for the drafting of deed on the resolutions of the general meeting of shareholders. The roles of Notary became important in corporate actions which involved capital markets stakeholders to assure that such actions were not against the law and to provide formed evidence about the actions. Thus, notary has role of codirecting and providing legal counseling to the Issuer, during the making of the deed, so that his deeds do not conflict with existing provisions. Research methods in this paper is normative juridical. The research typology used is Analytical Descriptive research. The type of data used is secondary data. The data collection tool used is the study of documents or library materials. Data Analysis Method in this research is Qualitative. The form of research results is Analytical Descriptive. Conclusions can be drawn from this paper that corporate actions within a corporation aims to advance the company. Notaries as one of the profession which supports capital market activities must be careful in carrying out their profession in the process of corporate action right issue so as not to cause harm to shareholders and not violate applicable laws. For that role and OJK as a supervision and enforcer of capital markets is necessary. Therefore recommended OJK to strict supervision and make the regulations more strictly in accordance with current conditions for implementation of the corporate action."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya sebagai PPAT karena telah menerbitkan akta kuasa mutlak beserta akta jual beli sebagai turunannya sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam kaitannya dengan proses jual beli tanah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta kuasa mutlak yang dikeluarkan oleh Notaris atas dasar penyalahgunaan keadaan, akibat hukum dari akta jual beli yang tidak sesuai kehendak para pihak, serta tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang didukung wawancara. Kemudian jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier serta metode analisa yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Kuasa mutlak dalam praktek dilarang karena dibuat untuk menyimpangi aturan-aturan mengenai pemindahan hak atas tanah yang berlaku dengan tujuan untuk memiliki jaminan yang diberikan oleh debitur atau dialihkan kepada orang lain dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai jaminan yang seharusnya, Dalam Putusan Nomor: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan akta kuasa mutlak dimana akta tersebut dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, sehingga akta tersebut batal demi hukum, begitu juga akta jual beli sebagai turunannya secara otomatis juga batal demi hukum dan dalam hal ini Notaris dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata dan administratif. Batalnya kuasa mutlak dan akta jual beli tersebut mengakibatkan keadaan kembali seperti sediakala dimana kedua perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

---

This thesis discusses the illegal acts carried out by a Notary in his position as Land deed Official because he has issued an absolute deed of power along with a sale and purchase deed as derivatives as a form of legal smuggling in relation to the process of buying and selling land. The problems that will be examined in this study are the validity of the absolute power deed issued by a Notary on the basis of misuse of the situation, the legal consequences of the deed of buy and purchase that are not in accordance with the wishes of the parties, and the Notary`s responsibility for the deed. The research method used by the author is a normative juridical literature study supported by interviews. Then the type of data used is the type of secondary data, both from primary legal materials, secondary legal materials and also tertiary legal materials and the analysis method used by the author is a qualitative approach. Absolute power in practice is prohibited because it is made to deviate the rules regarding the transfer of applicable land rights with the aim of having guarantees given by the debtor or transferred to others at prices that are not in accordance with the guaranteed value, In Decree Number: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, the Notary in his position as Land Deed Official committed an illegal act issuing an absolute power deed where the deed was prohibited by the Minister of Home Affairs Instruction Number 14 of 1982, so that the deed was null and void, so was the sell and purchase agreement automatically also null and void by law and in this case notaries can be asked for civil and administrative responsibilities. The cancellation of the absolute power of attorney and the sell and purchase agreement resulted in the situation returning to where the two agreements were deemed to have never existed."

"Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kealihan dalam bidang kenotariatan dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam pembuatan akta yang tidak boleh diperantarakan melalui pihak ketiga. Kasus kerjasama Notaris dengan Konsultan Kenotariaran Pertanahan dalam proses pembuatan akta di Jakarta Utara yang sampai pada saat ini masih terjadi dan harus segera dihentikan. Tesis ini membahas tentang peran Organisasi I.N.I dalam memantau pelaksanaan dan jabatan etika Notaris berkaitan dengan adanya Notaris yang menjalin Kerjasama dengan Konsultan Kenotariatan Pertanahan maupun kekuatan, keabsahan, dan dampak hukum pembuatan akta Notaris melalui Konsultan Kenotariatan Pertanahan. Metode Penelitian yang di gunakan dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris hanya meliputi, pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris saja, serta menunggu laporan dari masyarakat atau rekan sesama Notaris, namun pada praktiknya Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris juga dapat berperan aktif dan turut memeriksa ketika ada isu adanya Notaris yang menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pembuatan akta . Kekuatan, keabsahan pembuatan akta Notaris melalui Konsultan Kenotariatan Pertanahan tetap autentik, tetapi dalam pelaksanaan dilapangan terjadi cacat prosedur dalam proses pembuatan akta  sehingga mengurangi keautentikan akta itu sendiri yang seharusnya penghadap di hadapkan secara langsung di hadapan Notaris sedangkan dampak hukum Notaris yang menjalin kerjasama dengan Konsultan Kenotariatan Pertanahan dapat berupa sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat tergantung dari kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris akan menelusuri secara internal sebagai upaya pembuktian.

---

A notary as a public official who has expertise in the notarial field and has its own characteristics in making a deed that cannot be brokered through a third party. The case of cooperation between a Notary and a Land Notary Consultant in the process of making a deed in North Jakarta is still happening and must be stopped immediately. This thesis discusses the role of the I.N.I Organization in monitoring the implementation and ethical positions of Notaries related to the existence of a Notary who collaborates with a Land Notary Consultant as well as the strength, validity, and legal impact of making a Notary deed through a Land Notary Consultant. The research method used in this thesis is normative juridical. The result of this research is that the authority of the Notary Honorary Council and the Notary Supervisory Council only includes supervision of the implementation of the position and behavior of the Notary, as well as waiting for reports from the public or fellow Notaries, but in practice the Notary Honorary Council and the Notary Supervisory Council can also play an active and participate in checking when there is an issue of a Notary collaborating with a third party in the process of making a deed. The strength, validity of making a Notary deed through a Notary Land Consultant remains authentic, but in the field implementation there is a procedure defect in the process of making a deed so that it reduces the authenticity of the deed itself which should appear before a Notary, while the legal impact of a Notary who cooperates with a Notary Consultant Land can be in the form of reprimand, warning, temporary dismissal, respectful or dishonorable dismissal depending on the quantity and quality of violations committed by the Notary and the Notary Honorary Council will investigate internally as an effort to prove."