Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKawasan Monumen Nasional (KMN) merupakan sebuah infrastruktur kota yang memiliki nilai sejarah tinggi. Namun demikian potensi KMN belum dikembangkan secara maksimal. Salah faktor utama yang memegang peranan penting dalam pengembangan potensi KMN adalah kelembagaan dalam pengelolanya yang selama ini dibentuk hanya dengan pendekatan birokratis saja. Karena banyak faktor yang mempengaruhi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan KMN, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Analytic Network Process. Hasil dari penelitian ini adalah strategi dan langkah penguatan kelembagaan yang tepat dalam pengelolaan KMN sehingga dapat mewujudkan pengembangan potensi KMN yang optimal.

---

ABSTRACTKawasan Monumen Nasional (KMN) is a municipal infrastructure that has a high historical value. Nevertheless KMN potential has not been developed to the maximum. One major factor that plays an important role in the development potential of KMN is institutional management that have been formed only by bureaucratic approach. Because many factors affect the institutional strengthening in the management of KMN, this study used the Analytic Network Process approach. The result of this study are strategies and steps for institutional strengthening in the management of KMN to achieve the optimum potential development of KMN."

"Wakaf Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Namun, pengembangan wakaf sampai saat ini masih didominasi oleh kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid. Wakaf perlu diproduktifkan sehingga manfaat yangdihasilkan lebih banyak dan dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Salah satu bentuk wakaf produktif adalah perumahan syariah. Wakaf dapat dimanfaatkan dalam bisnis perumahan syariah. Bisnis perumahan syariah yang bersifat komersial mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjaga nilai wakaf dan juga keberlangsungan usaha. Tanah wakaf dikembangkan untuk perumahan syariah dan disewakan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah, solusi atas masalah, dan strategi dalam pengembangan wakaf perumahan syariah. Jenis penelitian ini merupakan mix method, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP). Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan para pakar, praktisi danakademisi wakaf dan perumahan syariah. Hasil menunjukkan bahwa masalah muncul pada pengembangan wakaf perumahan syariah adalah masalah pada regulator, nazir, pengembang, dan masyarakat. Prioritas masalah pada regulator adalah spesifikasi aturan, pada nazir adalah administrasi, pada pengembang adalah status tanah, dan pada masyarakat adalah kesadaran. Prioritas solusi pada regulator adalah sosialisasi, pada nazir adalah administrasi, pada pengembang adalah branding, dan pada masyarakat adalah kepercayaan. Prioritas strategi adalah literasi, kemudian pengembangan usaha, dan sinergisitas.

---

Indonesian waqf has enormous potential. However, the development of waqf is still dominated by religious activities, such as the construction of mosques. Waqf needs to be productive so that the benefits can be generated more and enjoyed by more people. One form of productive waqf is sharia housing. Waqf can be developed in the sharia housing business. The commercial sharia housing business has a high economic value so that it can maintain the value of waqf and business continuity. Waqf land is developed for sharia housing and leased to the community. This study aims to analyze the priority of problems, solutions to problems, and strategies in the development of sharia housing waqf. This type of research is a mix method, namely qualitative and quantitative research using the Analytic Network Process (ANP) approach. Data obtained from in-depth interviews with experts, practitioners and academics of waqf and sharia housing. The results show that problems arising in the development of sharia housing waqf are problems on regulators, nazir, developers and the community. The priority problem in regulator is the rule specification, nazir is administration, developer is the land status, and community is awareness. The priority of the solution to the regulator is socialization, nazir is administration, developer is branding, and community is trust. Strategy priorities are literacy, then business development, and synergy."

"ABSTRAKSukuk adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Tetapi sejak 2013 sampai 2018, penerbitan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur masih rendah dibanding nilai underlying asset yang tersedia yakni nilai investasi infrastruktur yang dibutuhkan dan aset BMN yang dimiliki negara. Melihat hal itu, maka dibutuhkan evaluasi guna mengoptimalkan implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia dan mengusulkan solusi serta strateginya dengan metode Analityc Network Process. Hasilnya menunjukan bahwa prioritas masalah aspek obligor adalah risiko, prioritas masalah aspek inisiator adalah proyek, prioritas masalah aspek investor adalah pengetahuan produk. Prioritas solusi aspek obligor adalah risiko, prioritas solusi aspek inisiator adalah proyek, prioritas solusi aspek investor adalah pengetahuan produk. Setiap kriteria masalah dan solusi memiliki sub kriteria rinci untuk dipertimbangkan. Prioritas strategi yang ditawarkan 1. Sinergi 2. Inovasi dan 3. optimalisasi penggunaan TI.

---

ABSTRACTSukuk is one of the sharia financial instruments used to finance infrastructure in Indonesia. But from 2013 to 2018, the issuance of sukuk for infrastructure financing was still low compared to the value of available underlying assets, the value of infrastructure investment needed and BMN assets owned by the state. Seeing this, an evaluation is needed to optimize the implementation of state sukuk for infrastructure financing. This study aims to look at the problem of implementing state sukuk for infrastructure financing in Indonesia and propose solutions and strategies using the Analytical Network Process method. The results show that the priority problem of the obligor aspect is risk, the priority problem of the initiator aspect is the project, the priority problem of the investor aspect is product knowledge. The priority solution of the obligor aspect is risk, the priority solution of the initiator aspect is the project, the priority solution of the investor aspect is the product knowledge. Each problem criterion and solution has a detailed sub criteria to consider. Strategy priorities offered 1. Synergy 2. Innovation and 3. optimizing the use of IT."

"Zakat dan wakaf (Islamic Social Finance/ISF) memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dan memiliki potensi yang besar sebagai salah satu solusi dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera. Saat ini, pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui kriteria dan aspek dalam optimalisasi peran zakat dan wakaf. Tujuan lanjut dari penelitian ini untuk membangun model yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria dan aspek prioritas sehingga menjadi masukan bagi pihak yang terkait untuk meningkatkan peran zakat dan wakaf. Penelitian ini menggabungkan antara penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode Content Analysis dan Analytic Network Process (ANP). Pada pembangunan model dan perhitungannya, pakar dilibatkan untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa zakat dan wakaf telah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan meningkatnya pendapatan nasional, berperan dalam mendorong kinerja ekonomi, memelihara aktivitas perekonomian, berkorelasi yang positif dalam menekan baik gejolak sosial maupun gejolak politik, meningkatkan total investasi di perekonomian yang selanjutnya hasil investasinya digunakan untuk membiayai kegiatan sosial. Aspek yang menjadi alternatif dalam optimalisasi adalah aspek kebijakan/legalitas/kelembagaan, aspek teknis operasional/database, aspek SDM/pengelolaan, aspek audit/kontrol, aspek sosialisasi/literasi masyarakat, dan aspek kerjasama. Kriteria yang digunakan dalam memilih alternatif adalah kriteria efektif (penghimpunan dan penyaluran) dan kriteria efisien (murah, cepat, dan aplikatif). Model ANP menghubungkan alternatif dan kriteria dan menghasilkan perhitungan bahwa urutan prioritas dari yang tertinggi ke yang terendah adalah 1. Kebijakan, Legalitas dan Kelembagaan (47,28%); 2. Aspek SDM/Pengelolaan (13,94%), 3. Aspek Sosialisasi (12,66%); 4. Aspek Kerjasama (12,54%); 5. Aspek Teknis Operasional/Database (8,27%) dan; 6. Aspek Audit/Kontrol (5,29%).

---

Zakat and waqf (Islamic Social Finance/ISF) have a role in economic growth and have great potential as a solution to create a prosperous society. Currently, the management of zakat and waqf in Indonesia has not been implemented optimally. This is indicated by the problems and weaknesses in the management of zakat and waqf. Therefore, this study aims to determine the criteria and aspects in optimizing the role of zakat and waqf. The further objective of this research is to build a model that can be used to determine criteria and priority aspects so that it becomes input for related parties to improve the role of zakat and waqf. This study combines descriptive qualitative and quantitative research using the Content Analysis and Analytic Network Process (ANP) method. In building models and calculations, experts are involved to produce results that are in accordance with conditions in the field. The results of this study explain that zakat and waqf have played a role in encouraging national economic growth, namely by increasing national income, playing a role in encouraging economic performance, maintaining economic activity, having a positive correlation in suppressing both social and political turmoil, increasing total investment in an economy then the investment returns are used to finance social activities. Aspects that become alternatives in optimization are aspects of policy/legality/institutional, technical aspects of operations/databases, aspects of human resources/management, aspects of auditing/control, aspects of socialization/community literacy, and aspects of cooperation. The criteria used in selecting alternatives are effective criteria (collection and distribution) and efficient criteria (cheap, fast, and applicable). The ANP model connects alternatives and criteria and results in a calculation that the order of priority from the highest to the lowest is 1. Policy, Legality and Institutions (47.28%); 2. Human Resources/Management Aspects (13.94%), 3. Socialization Aspects (12.66%); 4. Cooperation Aspects (12.54%); 5. Operational/Database Technical Aspects (8.27%) and; 6. Audit/Control Aspects (5.29%)."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh rancangan pengelompokan multi variabel spare part inventory untuk aircraft part menggunakan pendekatan Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) yang mudah diaplikasikan dan mempermudah dalam pengelolaan dan penentuan kebijakan terhadap inventori spare part berdasarkan pengelompokannya. Pengelompokan inventori ini dilakukan berdasarkan 5 kriteria utama yaitu criticality, lead time, demand pattern, supplier sourcing dan unit price. Hasil penelitian menunjukkan criticality mempunyai bobot prioritas tertinggi dalam pengelompokan inventori. Penggunaan metode Fuzzy AHP terbukti dapat memberikan hasil yang reliable karena dapat mengakomodasi subjektifitas dalam pengambilan keputusan.

---

This research is aimed at gaining classification design of multi-criteria spare part inventory for aircraft part using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) approach which can be applied easily as well as facilitate the management and the determination of policy toward spare part inventory based on the classification. The inventory classification carried out is grounded on 5 main criteria e.g. critically, lead time, demand pattern, supplier souring, and unit price. The study result indicates that critically shows the highest quality of priority in inventory classification. Fuzzy AHP method proves to be able to give a reliable result because it can accommodate subjectivity in a decision making."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan reklamasi terhadap Kawasan Pantai Utara Jakarta dengan prinsip-prinsip pengembangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya perwujudan reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pihak Swasta. Dalam rangka penguatan konsep kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif pemanfaatan ruang kepada Pihak Swasta. Penentuan alternatif bentuk insentif yang memungkinkan untuk diberikan dilaksanakan melalui metode Content Analysis yang menghasilkan alternatif bentuk insentif berupa penyediaan sarana dan prasarana, pelampauan ketentuan teknis, kemudahan perizinan, pengurangan pajak, keringanan retribusi, serta urun saham. Alternatif bentuk insentif tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode AHP dan menghasilkan tiga bentuk insentif dengan skor preferensi yang paling tinggi yaitu penyediaan sarana dan prasarana, pelampauan ketentuan teknis, serta kemudahan perizinan.

---

Jakarta Capital City Government will carry out the reclamation of North Coast Region of Jakarta according to the principles development as defined in the law and regulations that prevail. The manifestation of North Coast Region of Jakarta reclamation is implemented through cooperation with private sectors. In order to strengthen these cooperation concept, Jakarta Capital City Government can give space utilization incentive to the private sectors. Based on Content Analysis method, the alternatives of this incentive that are feasible to be given are incentive on facilities and infrastructures provision, technical provisions excess, licensing easiness, tax and retribution alleviation, and participate in shares. Those alternatives are then analyzed by using AHP method. The results show that three incentives with the highest preferenceare incentive on facilities and infrastructures provision, technical provisions excess, and licensing easiness."

"Penelitian ini membahas tentang upaya meningkatkan performa dari kawasan khusus yang berfungsi sebagai kawasan pemerintahan (civic centre) sebagai amanat dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Upaya ini dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien sehingga performa dari kawasan tersebut dapat optimal.Tujuan dari penelitian ini adalah: a. Memberikan deskripsi terhadap pemanfaataan ruang di kawasan civic centre dibandingkan dengan masterplan yang telah ditetapkan. b. Menggambarkan pengelolaan taman monas yang merupakan pusat kawasan civic centre sebagai aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. c. merumuskan alternatif strategi dalam upaya optimasi pengelolaan taman monas dalam kawasan civic centre. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Adapun sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan para pengelola kawasan civic centre, pengamatan terhadap lokasi penelitian, kajian dokumentasi dan peraturan perundangan serta kuesioner yang disebarkan kepada para pakar untuk menentukan prioritas strategi yang akan digunakan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan peraturan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang memiliki tujuan menjadikan kawasan monumen nasional sebagai kawasan civic centre belum dilakukan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh: a. Pemanfaatan ruang di kawasan civic centre belum sesuai dengan peruntukkan yang telah ditetapkan, pembangunan fisik taman monas baru terealisasi 6 dari 16 rencana atau 37,5% dari masterplan yang telah ditetapkan b. Permasalahan koordinasi yang berakibat pada terjadinya duplikasi bidang tugas, akibat dari tidak adanya leading sector dalam pengelolaan taman monas dan berkurangnya political will terhadap penataan monas. c. Optimasi pengelolaan taman monas yang merupakan sentra dalam kawasan civic centre bisa dilakukan dengan melakukan pembenahan internal pengelolaan.Berdasarkan kesimpulan yang diungkapkan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: a. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta bersama-sama pemerintah pusat melaksanakan penataan di kawasan civic centre, selain itu Pemerintah Propinsi DKI Jakarta harus lebih berkonsentrasi pada penataan taman dan tugu v monas dengan cara membangun sesuai masterplan, b. Melakukan upaya optimasi pengelolaan taman monas dalam kawasan civic centre, dengan cara membentukbadan pengelola publik independen yang di dalamnya terdapat pakar pemerhati kota, kalangan akademisi, komunitas pencinta lingkungan, kaum budayawan, warga kota, LSM dan pengandil lainnya guna mencari sumber pembiayaan pengelolaan monas dengan tidak bersandar lagi pada APBD Propinsi DKI Jakarta c. Melaksanakan evaluasi terhadap Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

---

This research study about how to improve performance from a special area, that functioned as governance area based on President decision Number 25/1995 about development on medan merdeka area.This research focused on managing the asset of medan merdeka area which hope become optimum function as a civic centre. This research contained: a. Description about how to managing site area of civic centre compared to masterplan which have been specified. b. Describe monas park management in the area of civic centre center as DKI Jakarta Provincial Government asset c. formulating alternative strategy to optimizing monas park management in area of civic centre Method used in this research is descriptive method with qualitative approach.Interview is one of the four basic types of data collection in this research. The informan are chief or employee from institution who managing monas park in the area of civic centre, aside that, interviews are analizing the expert perception to formulating strategy priority would be used. Based on data analysis, we?ve got results that: a. implementation of President decision Number 25/1995 about development on medan merdeka area not yet been effectively implemented. Physical plan from monas park as describe on masterplan had been realize only 6 from 16 plan or 37,5% since 1995. b. management monas had a problem specially in coordination, especially area duplication of work, it caused there are no leading sector from monas management and decreased support government to settlement monas specially in political will, c. Optimizing monas park whose representing sentra in area civic centre can be conducted is internal correction of management.Based on conclusion, researcher raise some the following suggestion a. Government of Province of DKI Jakarta together with the central government improving the area of civic centre, besides that DKI Jakarta Provincial Government have to concentrate on managing monas park according to masterplan b. Optimizing management monas park in the area of civic centre, by released to public organization which in it there are expert on town observer, academician, community of environment, cultural clan, civil society, and stakeholder to look for source of fund in managing national monument without leaning from DKI Jakarta vii Provincial. c. Evaluate President Decisions No.25/1995 about development at national monument."

"[ABSTRAKRiset ini bertujuan untuk mengetahui jenis pos penerimaan yangsesuai terkait integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara. Metodeyang digunakan pada riset ini adalah Metode Pairwase Comparisondengan pendekatan Analytic Network Process (ANP) Modifikasi.Hasil penelitian ini menyimpulkan untuk menjadikan zakatsebagai bagian dari kebijakan fiskal negara, ada 4 kriteria yang harusdipenuhi, yaitu : Kelembagaan, Syariah Compliance, PengelolaanKeuangan dan Probabilitas Terealisasi. Kriteria Syariah Compliancemenjadi kriteria prioritas yang disepakati oleh para pakar untukmenjadikannya sebagai pondasi dalam masing-masing kriteria.Sedangkan, bentuk pos penerimaan yang sesuai dengan semua kriteriaadalah PNBP-BLU (Badan Layanan Umum).

---

ABSTRACTThis research aims to discover the proper channel of receiptsrelated to zakat integration in fiscal policy. The method used in thisresearch is a Pairwase Comparison method with modified AnalyticNetwork Process (ANP) approach.This research concluded that in order to integrate zakat in fiscalpolicy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance,Financial management, and probability to be realized. Shariacompliance becomes the priority criteria which is agreed by theexperts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form ofreceipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax StateRevenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU), This research aims to discover the proper channel of receiptsrelated to zakat integration in fiscal policy. The method used in thisresearch is a Pairwase Comparison method with modified AnalyticNetwork Process (ANP) approach.This research concluded that in order to integrate zakat in fiscalpolicy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance,Financial management, and probability to be realized. Shariacompliance becomes the priority criteria which is agreed by theexperts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form ofreceipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax StateRevenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU)]"

"Kewirausahaan sosial Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi terutama dalam rangka pemulihan pandemi COVID-19 saat ini. Seiring dengan meningkatnya reliugisitas masyarakat, solidaritas sosial serta adanya perubahan pola hidup dan berkembangnya inovasi dan teknologi perlu didukung dengan strategi pengembangan kewirausahaan sosial Islam yang tepat. Walaupun pertumbuhan ekosistem kewirusahaan cukup pesat, masih banyak kendala dalam pengembangannya. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi penyebab serta faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengembangan kewirausahaan sosial Islam dengan pendekatan metode Analytic Network Process (ANP) BOCR termasuk solusi dan strategi yang diusulkan. Berdasarkan urutan prioritas, maka alternatif aspek masalah menunjukkan bahwa Sumber Daya manusia menjadi aspek prioritas, selanjutnya diikuti oleh aspek pemasaran, pendanaan, dan kelembagaan. Penguraian solusi secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas 1) Peningkatan pelatihan dan keterampilan 2) inovasi dan pemanfaatan teknologi, 3) Pemanfaatan ziswaf dan pembiayaan mikro syariah 4) regulasi untuk legalitas sosiacla entrepreneurship. Sedangkan prioritas strategi yang dianggap dapat meningkatkan pengembangan kewirausahaan sosial Islam terdiri dari: 1) Intervensi kurikulum pendidikan untuk pembentukan perilaku dan Jiwa kewirausahaan 2) Pemberdayaan komunitas/lembaga Islam seperti Masjid dan Pesantren, dan 3) Optimalisasi dukungan Pemerintah melalui regulasi pada ekosistem syariah

---

Islamic social entrepreneurship has a very important role in supporting the improvement of social and economic welfare, especially in the context of recovering the current COVID-19 pandemic. Along with the increase in community religiosity, social solidarity as well as changes in lifestyle and the development of innovation and technology need to be supported by appropriate Islamic social entrepreneurship development strategies. Although the growth of the entrepreneurial ecosystem is quite rapid, there are still many obstacles in its development. This study tries to identify the causes and the dominant factors that become obstacles in the development of Islamic social entrepreneurship with the BOCR Analytic Network Process (ANP) method approach including the proposed solutions and strategies. Based on the order of priority, the alternative aspects of the problem indicate that human resources are the priority aspect, followed by marketing, funding, and institutional aspects. The breakdown of the overall solution resulted in a priority order of 1) Improvement of training and skills 2) innovation and use of technology, 3) Utilization of Ziswaf and Islamic microfinance 4) regulation for the legality of social entrepreneurship. Meanwhile, strategic priorities that are considered to be able to increase the development of Islamic social entrepreneurship consist of: 1) Educational curriculum interventions for the formation of entrepreneurial behavior and spirit 2) Empowerment of Islamic Communities/Institutions such as Mosques and Islamic Boarding Schools, and 3) Optimizing Government support through regulations on the sharia ecosystem."

"Pada masa sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuat terjadinya perubahan paradigma di organisasi dari resource-based menjadi knowledge-based. Dari perubahan tersebut munculah tren pengelolaan pengetahuan (knowledge management) yang dalam satu dasawarsa terakhir menjadi salah satu metode peningkatan produktifitas suatu organisasi. Ide utama yang melatarbelakangi munculnya knowledge management adalah persoalan competitiveness (daya saing) perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja knowledge management yang telah diterapkan pada suatu perusahaan telekomunikasi dengan menggunakan metode ANP (Analytic Network Process), menganalisis hubungan yang terjadi antar kriteria pengukuran kinerja, dan mengetahui nilai kinerja knowledge management pada beberapa grup/divisi dalam perusahaan. Sebelumnya dilakukan factor analysis terlebih dahulu untuk mengelompokan kriteria-kriteria kedalam beberapa cluster. Hasil pengolahan data dari 38 kriteria menghasilkan 5 cluster, yaitu cluster Employee & Product/Service Development, Organizational Success, Systematic Knowledge Activities, Optimalization Internal Process, dan External Relationship. Model ini juga menghasilkan bobot kinerja tiap cluster, tiap kriteria, dan peringkat kinerja dari grup dalam perusahaan.

---

Nowadays, rapid developments in science and technology make a paradigmatic shift in the organization from resource-based to knowledge-based. These changes emerges the trends knowledge management that in the last decade become one method of increasing the productivity of an organization. The main idea behind the emergence of knowledge management is a matter of competitiveness of the company.

This study aims to measure the performance of knowledge management that has been applied to a telecommunication company using ANP (Analytic Network Process), to analyze the relation between the performance measurement criteria, and to measure the score of knowledge management performance in several groups/divisions within the company. Before that, factor analysis was conducted to classify the criteria into several clusters.

Results of processing data from 38 criteria produces five clusters, namely Employee & Product / Service Development, Organizational Success, Systematic Knowledge Activities, Optimalization Internal Process, and External Relationship Cluster. This model also produced the performance rating of each cluster, criteria, and performance rating of the group within the company."