Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai interaksi antara stake holders, lembaga pemerintah dan regulasi penyiaran dalammenata sistem kepemilikan media penyiaran di Indonesia, terutama sejakbanyaknya kasus akuisisi perusahaan televisi baik stasiun televisi besar maupun televisi lokal oleh para pemodal besar. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis normatif dimana undang-undang menjadi sentral penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat tiga aspek yang akan diteliti, pertama terkait dengan pengaturan prinsip diversity of ownership dan diversity of content dari Undang-Undang Penyiaran, akuisisi dalam industri penyiaran ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penyiaran serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undangundang Penyiaran serta akan dikemukakan juga analisa akuisisi industri penyiaran yang terjadi pada LPS di daerah Jawa TimurHasil penelitian menunjukkan bahwa dengan akuisisi saham perusahaantelevisi tersebut menciptakan pemusatan kepemilikan media serta mengakibatkan pengalihan kepemilikan frekuensi dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. UU Penyiaran yang memiliki prinsip diversity of content, diversity of ownership ini tidak mampu mencegah praktik konsentrasi kepemilikan karena adanya celah penafsiran terutama pada pasal 18 ayat (1) tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan pasal 34 ayat (4) tentang larangan pemindahtanganan izin penyiaran.

---

ABSTRACTThis research aims to provide a comprehensive description of theinteraction between stakeholders, government agencies and broadcastingregulations in managing the system of ownership of broadcast media in Indonesia, especially since the number of cases of the acquisition of the television companies both large television stations and local television by major investors. This type of research is carried out using normative juridical statute which became a central research. In this study, there are three aspects to be studied, the first related to the principles of diversity of ownership and diversity of content of the Broadcasting Act, the acquisition of the broadcasting industry in terms of the Law on Limited Liability Company and the Broadcasting Act and the ruling of the Constitutional Court related Article 18 paragraph (1) and Article 34 paragraph (4) of the Law of broadcasting and acquisition analysis will be presented also the broadcasting industry that occurred in the broadcasting Agency in the area of East Java.The results showed that the acquisition of shares in a television companythat creates media ownership concentration and the resulting transfer of ownership of broadcasting frequencies and Provider License. Broadcasting Law, which has a principle of diversity of content, diversity of ownership is not able to prevent the practice of concentration of ownership for their interpretation gap mainly on article 18 paragraph (1) restrictions on concentration of ownership and Article 34 paragraph (4) on the prohibition of alienation of a broadcasting license."

"ABSTRAKStreaming internet telah berkembang menjadi hambatan yang besar untuk televisi kabel dalam mendapatkan kesuksesan yang lebih di Amerika Serikat. Terlepas dari segalanya, hak kekayaan intelektual memainkan peran penting dalam isu tersebut. Maka, maksud dari tulisan ini adalah untuk menginvestigasi korelasi antara televisi kabel dan streaming internet dari perspektif hak kekayaan intelektual di Amerika Serikat. Tulisan ini memakai tinjauan pustaka untuk membantu tulisan ini meraih tujuannya. Kesimpulannya, streaming internet memberikan dampak yang sangat besar untuk televisi kabel dalam segi konsumer, perkembangan, dan popularitas di Amerika Serikat. Hak kekayaan intelektual di Amerika Serikat mempunyai otoritas untuk memberikan hak dan untuk itu, melindungi pemilik hak, yang masih memiliki beberapa kelemahan untuk siapa hak itu dimiliki. Ini menandakan bahwa hak kekayaan intelektual mengenai industry televisi, terutama hak cipta, di Amerika Serikat perlu untuk lebih spesifik dalam regulasinya dan menyesuaikan isinya agar lebih pas untuk situasi yang berbeda.

---

ABSTRACTInternet streaming has turned into a major obstacle for cable television to reach a greater success in the United States. In spite of all that, intellectual property rights play a key role in the issue. Consequently, the purpose of this study is to investigate the correlation of cable television and internet streaming from a perspective of intellectual property rights in the United States. This study uses literature review to help achieve the purpose of this study. In conclusion, internet streaming made a huge impact on cable television in terms of consumers, growth, and popularity in the United States. The intellectual property rights in the United States have the authority to give rights and thus, protect the right owners, which still has some weaknesses on whom do the rights belong to. This indicates that the intellectual property rights regarding the television industry, especially the copyright, in the United States have to be more specific on the regulation and adjust the content to be more fitting to the different situation. "

"ABSTRAKTerkait penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2014, ada beberapa halgugatan terkait pelanggaran hak cipta Piala Dunia FIFA 2014diposting oleh PT. ISM untuk kawasan komersial di Indonesia, khususnya ke hotel. Bahkan, beberapa hotel yang digugat tidak mengomersialkan siaran tersebut. Di sisi lain, siaran Piala Dunia FIFA 2014 dapat diakses melalui fasilitas tersebut Televisi tersedia di kamar hotel dan siaran terestrial tidak berbayar (gratis untuk air) untuk ruang lingkup tamu hotel. Nilai ganti rugi yang diminta oleh PT. ALIRAN mencapai puluhan miliar rupiah. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada industri hotel yang merupakan bagian besar dari perekonomian Indonesia. Karena itu dalam hal tersebut terdapat indikasi adanya penyalahgunaan Hak Cipta oleh PT. ISM sebagai pemegang izin siaran Piala Dunia FIFA 2014 di Indonesia. Tesis ini membahas tentang bagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) mengatur akibat penyalahgunaan Hak Cipta persaingan bisnis tidak sehat, bagaimana melindungi Hak Cipta dalam industri siaran televisi, dan apakah tindakan PT. ISM sedang dalam sengketa hak siar Dunia FIFA Piala 2014 yang disiarkan secara terestrial bebas mengudara untuk cakupannya tamu hotel adalah salah satu bentuk penyalahgunaan Hak Cipta. Penelitian ini adalah a penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis tersebut mengatakan bahwa Pasal 82 UUHC 2014 tidak mengatur secara jelas tentang penyalahgunaan hak Cipta yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, terkait pengaturanPerlindungan hak cipta dalam industri penyiaran televisi juga belum diatur secara hukum lengkap. Selain itu penulis menyimpulkan bahwa tindakan PT. ISM sedang dalam sengketa hak menyiarkan Piala Dunia FIFA 2014 yang disiarkan gratis untuk lingkup tamu hotel merupakan penyalahgunaan Hak Cipta.ABSTRACTRegarding the holding of the 2014 FIFA World Cup, there are several things lawsuit related to copyright infringement of the 2014 FIFA World Cup posted by PT. ISM for commercial areas in Indonesia, especially for hotels. In fact, some of the hotels that were sued did not commercialize the broadcast. On the other hand, broadcasts of the 2014 FIFA World Cup can be accessed through these facilities. Television is available in the hotel rooms and terrestrial broadcasts are free of charge (free for water) for the scope of hotel guests. The value of compensation requested by PT. ALIRAN reaches tens of billions of rupiah. This will certainly have an impact on the hotel industry, which is a big part of the Indonesian economy. Therefore, in this case there are indications of misuse of Copyright by PT. ISM as the holder of the license to broadcast the 2014 FIFA World Cup in Indonesia. This thesis discusses how Article 82 of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright (UUHC 2014) regulates the consequences of copyright misuse of unfair business competition, how to protect Copyright in the television broadcast industry, and whether PT. ISM is currently in dispute over the broadcast rights of the 2014 FIFA World Cup, which is broadcast on terrestrial free to air for the coverage of hotel guests is a form of copyright abuse. This study is a juridical-normative study using secondary data. The results of the analysis state that Article 82 of the 2014 UUHC does not clearly regulate the abuse of copyright which results in unfair business competition. Then, regarding the settings Protection of copyright in the television broadcasting industry is also not fully legally regulated. In addition, the authors concluded that the actions of PT. ISM is currently in dispute over the rights to broadcast the 2014 FIFA World Cup which is broadcast free of charge to hotel guests, constituting an abuse of Copyright."

"Penelitian ini membahas mengenai pembentukan database sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (SDGPT), penunjukan pihak/instansi yang akan melakukan integrasi database yang saat ini masih tersebar, serta proses pelaksanaan integrasi dan validasi database SDGPT. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: pertama, terdapat pendapat atau wacana yang berkembang mengenai pihak/instansi yang akan melakukan integrasi database SDGPT, yaitu: bentuk konsorsium, membentuk lembaga/instansi baru, dan mengoptimalkan instansi yang sudah ada. Namun, permasalahan utama yang timbul dari penunjukan pihak/instansi tersebut adalah pendanaan. Kedua, data SDGPT sering disampaikan dalam bentuk yang ringkas dan tidak disertakan data lengkap atau data pendukung dari lapangan. Hal ini berarti bahwa temuan data SDGPT tersebut, banyak yang belum divalidasi. Oleh sebab itu, proses validasi data SDGPT yang berada di database-database saat ini perlu dilakukan validasi oleh pihak yang berkompeten secara obyektif. Mengingat banyaknya database terkait SDGPT yang tersebar di berbagai lembaga litbang dan perguruan tinggi, maka konsep berbagi pengetahuan melalui suatu sistem manajemen pengetahuan (knowledge management system/KMS) bisa dijadikan salah satu cara untuk dapat melakukan integrasi database SDGPT yang saat ini masih tersebar.

---

This research discusses the establishment of genetic resources and traditional knowledge (GRTK) database, the appointment/agencies that will carry out the integration of databases that are still scattered, and the implementation process of GRTK database integration and validation. From the results of this study concluded that: first, there is a growing opinion or discourse about the party/agency will conduct GRTK database integration, namely: form a consortium, formed new institution, and optimize existing agencies. However, the main issues arising from the designation of parties/agencies are funding. Secondly, GRTK data is often presented in the form of concise and do not include complete data or supporting data from the field. This means that the GRTK data findings, many of which have not been validated. Therefore, the GRTK validation data process residing in databases today is necessary to validation by the competent authorities objectively. Considering the number of databases related GRTK scattered in various research and development institutions and universities, the concept of knowledge sharing through a knowledge management system/KMS could be one way to be able to perform database integration GRTK which is still scattered."

"ABSTRAKOtomasi administrasi hak kekayaan intelektual telah dimulai sejak tahun 1990 dengan adanya pembuatan rencana induk sistem informasi manajemen hak cipta, paten, dan merek. Berdasarkan rencana induk tersebut, otomasi dimulai dengan studi kelayakan pengembangan sistem administrasi paten, sistem administrasi merek, dan sistem administrasi hak cipta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi efektivitas dari otomasi administrasi hak kekayaan intelektual. Lebih lanjut persepsi efektifitas yang dianaiisis termasuk distnbusi dan frekuensinya terhadap otomasi yang telah dibangun dengan mengumpulkan data responden dari internal Ditlen HKI rnelalui pengambilan sampel secara purposifHasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat persepsi efektifitas otomasi administrasi DitJen HKI berdasarkan siklus pengembangan sistem dari yang tertinggi sampai terendah adalah dimensi investigasi sistem (mean score = -1,300), dimensi desain sistem (mean score = -1,380), dimensi analisis sistem (mean score = -1,513), dimensi pemeliharaan sistem (mean score = -1,670), dan climensi implementasi sisteni (mean score = -1,951) secara berturutturut. Dimensi implementasi sistem yang memiliki mean score terendah terutama terletak pada variabel pengembangan perangkat lunak dengan indikator pengembangan aplikasi perangkat lunak (mean score = -1,990), pelaksanaan evaluasi setiap modul aplikasi perangkat lunak (mean score = -1,058), dan pelaksanaan validasi data (mean score = -2,000).Dari analisis distribusi dan frekuensi diperoleh rata-rata persentase persepsi efektifitas otomasi adalah sekitar 21% responden menyatakan baik dan sekitar 79% responden menyatakan tidak baik. Dari rata-rata persepsi efektifitas tersebut lebih jauh diketahui bahwa untuk pengembangan aplikasi perangkat lunak hanya sekitar 8% responden menyatakan baik sedangkan sisanya menyatakan tidak baik.

---

ABSTRACT

Intellectual property administration automation was started since 1990 with the established of the master plan (blue print) management information system of copyrights, patent, and trademark. According to the master plan, automation was started with feasibility study in the system development of patent administration, trademark administration, and copyrights administration.

Focus of this study is the analysis of effectivities perception of intellectual property administration automation_ Further, the effectivities perception were analyzed included its distribution and frequency to the automation that have established, which is by collecting the answering from internal Directorate General of Intellectual Property via questionnaire with purposive sampling.

The study result are disclosed that the level of effectivities perception of intellectual property administration automation in the Directorate General of Intellectual Property based on the system development cycle as follows: system investigation have mean score -1,300 is the most effective, in addition system design (mean score= -1,380), system analysis (mean score = -1,513), system maintenance .(mean score = -1,670), and system implementation (mean score = -1,951), respectively. System implementation is the Iowest effectivities, particularly in the variable indicator of the software application development (mean score = -1,990), evaluation of each software application module (mean score = -1,058), and data validation (mean score = -2,000).

The result of distribution and frequency analysis are average presentation of effectivities perception of automation about 21% respondent give good respond (positive) and around 79% respondent give negative respond. In the system implementation, software application development is the lowest effectivities perception that is only 8% respondent give positive respond and others are give negative respond."

"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep yang mengatur tentang pemberian dan perlindungan hak kepada seseorang atas karya yang diciptakannya, di mana HKI terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berkaitan dengan hak ekonomi tersebut, pemegang HKI dapat memanfaatkan haknya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Akan tetapi saat ini, setidaknya terdapat 2 (dua) kendala yang dihadapi pemegang HKI untuk dapat memanfaatkan hak yang dimilikinya tersebut. Kendala yang pertama adalah tidak adanya acuan dalam melakukan valuasi nilai HKI. Sedangkan, kendala kedua yang dihadapi pemegang HKI adalah tidak adanya wadah yang memfasilitasi pemegang HKI untuk menawarkan haknya guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya bursa HKI dapat menjadi solusi, baik terhadap permasalahan valuasi nilai HKI maupun sebagai fasilitas bagi pemegang HKI dan peminatnya untuk bertemu. Untuk dapat mewujudkan bursa HKI di Indonesia, maka diperlukan suatu skema peraturan yang sistematis dan terukur. Sehingga bursa HKI yang tercipta dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyarankan bentuk peraturan yang mengatur tentang bursa HKI dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP tersebut, dapat diatur mengenai frasa-frasa yang akan dipergunakan di dalam bursa HKI, tata cara pembentukan bursa HKI, mekanisme perdagangan, bentuk pengawasan transaksi bursa HKI serta pemberian sanksi terhadap peraturan tersebut.

---

Intellectual Property Rights (IPR) is a concept that regulates the granting and protection of rights to someone for the work he created, in which IPR consists of moral rights and economic rights. In connection with these economic rights, IPR holders can use their rights to benefit economically. However, at present, there are at least 2 (two) obstacles faced by IPR holders to be able to take advantage of the rights they have. The first obstacle is the lack of reference in valuing IPR values. Meanwhile, the second obstacle faced by IPR holders is the absence of a container that facilitates IPR holders to offer their rights to obtain economic benefits. To answer this problem, this study uses normative juridical methods, namely by examining library materials which are secondary data. This study uses the Theory of Legal Protection and Theory of Formation of Legislation. The results of this study are the formation of IPR exchanges can be a solution, both to the problem of valuation of IPR values ​​and as a facility for IPR holders and interested people to meet. To be able to realize the IPR exchange in Indonesia, a systematic and measurable regulatory scheme is needed. So that the IPR exchanges created can run optimally. Therefore, in this study the authors suggest the form of regulations governing IPR exchanges can be in the form of Government Regulations (PP). In this PP, it can be regulated regarding the phrases to be used in the IPR exchange, the procedures for the establishment of IPR exchanges, trade mechanisms, forms of supervision of IPR exchange transactions and sanctions against the regulation."

"ABSTRAKSifat kekayaan intelektual yang unik dan keterbatasan data menjadikan 25% rulesebagai pilihan otoritas pajak di Indonesia dalam menentukan tarif royalti wajar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi 25% rule di Indonesia denganpengujian kuantitatif terhadap perusahaan terbuka di Indonesia dan mencari tahupenggunaannya oleh otoritas pajak di Indonesia melalui pendekatan kualitatifmelalui studi putusan pengadilan maupun wawancara para pihak yang jugamenggali lebih lanjut dampak yang mungkin terjadi apabila 25% rule digunakansebagai pengaturan resmi. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa 25%rule sangat relevan di Indonesia sehingga memiliki manfaat untuk dijadikan safeharbor sehingga memberikan kepastian baik bagi Wajib Pajak maupun otoritaspajak.

---

ABSTRACTThe unique nature of intellectual property and the lack of data, result in using 25%rule by the authorities of Indonesia in determining reasonable royalty rates. Thisresearch use quantitative approach on public company to understand the relevanceof a 25% rule in Indonesia and to find out its use by the tax authorities inIndonesia through a qualitative approach by studying the court rulings andinterviewing the authorized parties. It also explores the impact that may occur ifthe 25% rule is used as the formal regulation in Indonesia. Based on research, it isknown that the 25% rule is highly relevant in Indonesia so it may be used as safeharbor to provide certainty for both the taxpayer and the tax authorities."

"Skripsi ini membahas bagaimana perlindungan terhadap merek dan nama perusahaan yang sama atau serupa. Pembahasan ini merupakan hal penting karena pemboncengan nama perseroan sebagai merek (dan juga sebaliknya) sering terjadi, sedangkan peraturan yang ada dalam UU Merek dan PP Nomor 43 Tahun 2011 kurang memberikan perlindungan. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat suatu kasus antara PT. Sinar Laut Abadi dengan Wartono Fachrudin Kunardi, dimana Wartono mendaftarkan merek 'Sinar Laut Abadi' yang merupakan nama perseroan milik pihak lain. Dengan menganalisa kasus ini akan dibahas bagaimana pengadilan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal adanya merek yang sama dengan nama perusahaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak pemilik merek dan pendiri perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkup perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, pemerintah diharapkan pula dapat melakukan koordinasi yang lebih baik antara Daftar Umum Merek dan Daftar Perusahaan.

---

This mini thesis discusses the protection of trademark and company names which are same or similar. Passing off between trademark and company names often emerges, however the protection given under Trademark Law and Company Law in Indonesia are not enough. Related to this discussion, there is a case between PT. Sinar Laut Abadi against Wartono Fachrudin Kunardi. In this case, Wartono registered trademark "Sinar Laut Abadi" which is a company's name owned by other party. This research encourages the owner of trademark and company name to be more aware of the protection given under the related laws. Besides, government is expected to keep a better coordination."

"[The Republic of Indonesia which consists of various ethnic and culture for certain possesses various priceless cultural heritages. The protection to cultural products which can be considered as traditional cultural expression have become an urgent issue for Indonesia because of the threats in the form of exploitation to the traditional cultural expression products that emerged along with the development of technology and information.Ulos as a textile product which is preserved by the Batak society is a form of traditional cultural expression which is possessed and need to be protected by Indonesia. In the development of providing protection to the traditional cultural expressions through Intellectual property legal framework, Indonesia incorporated the protection of the traditional cultural expression to the Copyright legal framework which previously regulated by the law no 19 of 2002.In 2014 the Indonesian government enacted law no 28 concerning Copyright which intended to complete the provisions which was missing and have yet to be regulated in the previous law, and included in the new law is the provisions on protection of the cultural value and the manufacturer of traditional cultural expression product., Negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya tentu memiliki ragam kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Perlindungan terhadap karya budaya yang merupakan ekspresi budaya traditional telah menjadi isu yang mendesak bagi Indonesia karena seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, ancaman dalam bentuk eksploitasi terhadap produk produk ekspresi budaya tradisional semakin bermunculan.Ulos sebagai kerajinan tekstil yang dilestarikan oleh masyarakat Batak adalah salah satu ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia yang harus dilindungi. Dalam perkembangan pemberian perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui Hak Kekayaan Intelektual sebagai rezim hukum yang berkembang pesat, Indonesia mengakomodir perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui rezim Hak Cipta yang pada sebelumnya diatur pada Undang Undang no 19 tahun 2002.Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 mengesahkan undang undang no 28 tentang hak cipta untuk melengkapi peraturan peraturan yang belum diatur didalam Undang Undang sebelumnya, dan termasuk didalamnya adalah peraturan tentang perlindungan terhadap nilai budaya dan pengrajin produk Ekspresi Budaya Tradisional.]"