Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti interaksi dinamis antara volatilitasharga minyak mentah Indonesia dan kapasitas fiskal (pendapatan pemerintah danpengeluaran pemerintah) dengan variabel kontrol yaitu jumlah uang beredar,produk domestik bruto dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikatpada periode tahun 2000 - 2014. Alat analisis yang digunakan adalah VECM(Vector Error Correction Model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapatinteraksi dinamis jangka pendek yang signifikan antara volatilitas pertumbuhanharga minyak mentah Indonesia dengan pertumbuhan pendapatan pemerintah,pertumbuhan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan jumlah uang beredar,pertumbuhan ekonomi dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AmerikaSerikat. Sedangkan dalam jangka panjang volatilitas pertumbuhan harga minyakmentah Indonesia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pengeluaranpemerintah.

---

ABSTRACTThis research aims to examine the dynamic interaction between theIndonesian crude price volatility and fiscal capacity (government revenue andgovernment expenditure) with the control variable that was money supply, grossdomestic products and exchange rate on the period of 2000 - 2014. To analyze therelationship VECM (Vector Error Correction Model) was used. The result of theresearch shows a significant existence of short term dynamic interaction betweenthe growth of Indonesian crude price and the growth of government revenue, thegrowth of government expenditure, the growth of money supply, the economicgrowth and the movement of exchange rate. While for a long term, the growth ofIndonesian crude prices significantly influences the growth of governmentexpenditure."

"Pada awal 1970-an, Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi yang merupakan penggerak utama perekonomian. Penurunan harga minyak dunia pada pertengahan 1980-an menandai berakhirnya masa minyak di Indonesia. Meskipun saat ini pendapatan minyak tidak lagi menjadi penggerak utama perekonomian, pemerintah optimis untuk memulihkan kembali sektor minyak. Di sisi lain, belanja pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Studi ini menganalisis pengaruh pendapatan minyak dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan uji ko-integrasi serta vector error correction model (VECM) untuk periode 1968-2017. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan minyak memiliki efek positif pada produk domestik bruto (PDB) karena pemerintah berhasil mengelola pendapatan minyak untuk pembangunan perekonomian. Pengeluaran pemerintah secara negatif mempengaruhi PDB karena alokasi anggaran yang besar untuk subsidi dan pembayaran bunga.

---

In the early 1970s, Indonesia was a country with an abundance of natural resources such as oil which was the main engine of the economy. The mid 1980s decline of world oil price signaled the end of the oil period in Indonesia. Although oil revenues are not the main drivers in the economy, the government is optimistic about recovering the oil sector. On the other hand, public expenditure plays an important role in piloting significant effects on the general growth of the economy. This study analyzes the effects of oil revenue and government expenditure on the economic growth in Indonesia by using the co-integration test as well as the vector error correction model (VECM) for the period 1968-2017. The result shows that oil revenue has a positive effect on gross domestic product (GDP) because the government succeeded in managing oil revenues for spending it on the development of the economy. Government expenditure negatively affects GDP due to substantial budget allocations for subsidies and interest payments."

"Standard costing layanan jasa pendidikan di Indonesia dapat digunakan dalam menentukan penganggaran transfer fiskal dana desentralisasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Standar tersebut didasarkan pada rumusan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai standar teknis layanan jasa pendidikan yang dikalikan dengan standar harga berdasarkan peraturan berlaku dengan beberapa pengecualian yang masih harus diperhatikan sebagai berikut : a. Standar biaya yang dirumuskan dalam peraturan teknis diperhitungkan pada ?tingkat satuan pendidikan? sebagai pusat biaya sehingga belum mencakup pembiayaan seluruh kegiatan proses pendidikan. Penerima manfaat seluruh kegiatan proses pendidikan tersebut ada pada tingkat sekolah sebagai satuan pendidikan. b. Pemetaan secara empiris di DKI Jakarta tahun 2008 menunjukkan terdapat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan pada tingkat Kotamadya/Kabupaten dan bahkan tingkat Provinsi. c. Dalam kasus DKI Jakarta tahun 2008 di seluruh tingkatan wilayah (Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten) terdapat 643 jenis kegiatan proses pendidikan dasar tetapi yang tercakup dalam kategori standarisasi kegiatan hanya terdapat 81 kegiatan. d. Total belanja operasi pendidikan dasar yang standar untuk DKI Jakarta tahun 2008 adalah Rp 1.559.709.252.005,00 Belanja operasi personil berdasarkan pada standar kualifikasi dan kompetensi guru yang minimal, sangat cukup bahkan berlebih dalam mengcover penggajian tenaga guru dan non guru di DKI Jakarta tahun 2008. Perbedaan perhitungan standar dengan data pembanding berdasarkan jumlah APBD, ternyata perhitungan standar lebih besar sebesar Rp 1.075.645.090.237,00 Belanja operasi non personil hasil perhitungan standar teknis sangat jauh lebih kecil dalam mengcover seluruh kegiatan pendidikan dasar di tingkat sekolah di DKI Jakarta tahun 2008. Jumlah perhitungan standar hanya sekitar 29 % dibanding dengan total APBD dan APBN yaitu berupa Belanja Operasional Pendidikan (BOP) dan Belanja Operasi sekolah (BOS) dengan selisih kekurangan dana sebesar Rp 787.309.454.075,00

---

Standard costing method for educational services in Indonesia can practically use for fiscal transfer budget of decentralization fund for general allocation grant (DAU). These standard based from Minimum Services Standard (SPM) as technical standard for educational services that multiply with regulation standard of price. Several exception must be assessed for that method :

a. Standard costing that keeping out from technical regulation counted at ?the education entity level? as pooling of cost. So that not entirely the expenditures covered the full process of education activities. The benefit recipients of the full process of education activities resided in the school based as entitiy level.

b. Empirically mapping at DKI Jakarta at the year of 2008 take conclude that really of the full process of education activities reside in Kotamadya/Kabupaten level or Province level.

c. The case of DKI Jakarta year 2008 at the level of Kabupaten/Kotamadya and Province take really that of all activities is 643 education process activities but just covering as standardized activities is 81 activities.

d. Total amount of standard expenditures primary education at DKI Jakarta year 2008 is Rp 1.559.709.252.005,00 Personal operation expenditures based on standard of qualification and competence of the teacher and non teaching staffs take really over calculated for covered wages of the teacher and non teaching staffs at DKI Jakarta year 2008.

Calculating difference among the standard and real wages of APBD is about the position of the standard very larger at Rp 1.075.645.090.237,00 Non personal operation expenditures based on technical standard costing extremely less for covered full activities of primary education in the level of the school of DKI Jakarta year 2008. Amount of standardized cost just 29 % by comparing with the real total cost of ABPD and APBN consist about BOP (Belanja Operasional Pendidikan) and BOS (Belanja Operasional Sekolah) at the difference for Rp787.309.454.075,00."

"Penatausahaan Pengeluaran merupakan proses yang di dalamnya mempunyai risiko bawaan yang tinggi karena terkait dengan pencairan dana. Penatausahaan pengeluaran juga merupakan faktor kunci dari eksekusi anggaran yang telah disusun. Integrasi keduanya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan magang ini akan dibagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan pertama menekankan pada permasalahan faktual penatausahaan pengeluaran. Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan faktual adalah permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Permasalahan ini lebih mengarah pada tidak sejalannya pelaksanaan dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pembahasan kedua menekankan pada analisis permasalahan konseptual penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan konseptual adalah permasalahan pada peraturan tersebut, yang mana belum mengakomodir prinsip kegiatan pengendalian teori pengendalian internal. Analisis penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006 akan bermanfaat untuk masukan proses revisi kepada Kemendagri yang mana akan menjadi acuan peraturan teknis pengelolaan keuangan daerah.

---

The expenditure administration is a high-risk process regarding fund disbursement. The expenditure administration is also key of the implementation of budget that has been planned. Integration of both is the success key of expenditure administration in Indonesian's region. This intern report is divided into two parts. The first part explains the factual problem in the expenditure administration that is regulated in The Regulation of Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006. The factual problem is the problem that happens in the expenditure administration in regionals government in Indonesia. The problem is more about the difference between the regulation in Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006 and the actual implementation of the expenditure administration. The second part explain the conseptual analysis of expenditure administration system that is regulated in Permendagri 13,2006. The conseptual problem is that the regulation has not accomodated internal control theory. The analysis will be useful as recommendation to Ministry of Domestic Affairs in Indonesia that is the regulation maker for the technical regulation in financial management in Indonesian region."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis dan memberikan usulan peningkatan kualitas penilaian kinerja bendahara pengeluaran yang dapat diimplementasikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Penelitian dilakukan dengan mix method berupa wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. Analisis dilakukan dengan deskriptif kualitatif atas sistem penilaian kinerja bendahara pengeluaran. Penentuan usulan Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan prinsip SMART-C dengan pembobotan menggunakan metode AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKU yang digunakan dalam penilaian kinerja bendahara pengeluaran belum seluruhnya sesuai dengan tugas bendahara pengeluaran. Penelitian juga menghasilkan usulan IKU yang lebih relevan bagi penilaian kinerja bendahara pengeluaran. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai usulan peningkatan kualitas penilaian kinerja bendahara pengeluaran maupun sebagai bahan pertimbangan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

---

This research is a case study that aims to analyze and provide suggestions to improve the quality of public expenditure treasurer performance assessment that can be implemented by the Directorate General of Treasury Regional Office of Bangka Belitung Province. The research was done by mix method in the form of interview, literature study, and questionnaire. The analysis is done by qualitative descriptive of the public expenditure treasurer performance assessment system. Determination of the Proposed Key Performance Index (KPI) with SMART-C principle with KPI weighting using AHP method. The results showed that the KPI used in the public expenditure treasurer performance assessment not entirely in accordance with the public expenditure treasurer's main task. The research also produces more relevant KPI for performance assessment of the public expenditure treasurer. The result of the research is expected to be used as a proposal to improve the quality of performance assessment of the public expenditure treasurer as well as consideration to improve the quality of performance management within the Directorate General of Treasury."

"TNI-AD merupakan salah satu instrumen strategis untuk fungsi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD cenderung terjadi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013 berdasarkan persepsi 190 responden yang merupakan pejabat anggaran belanja di satuan kerja TNI-AD. Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja ini diukur menggunakan skor rata-rata dari skala likert indikator pertanyaan pembentuk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi logistik.Hasil penelitian menunjukan faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor sumber daya manusia, dan faktor ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013, sedangkan faktor dokumen pengadaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013.

---

Indonesian Army is one of the core instruments for national defense and security of Indonesia. However the expenditure budget absorption tends to occur in the end of the year. This research aims to analyze factors affecting expenditure budget absorption of Indonesian Army based on the perceptions of 190 respondents who acts as budget officials in Indonesian Army. These factors affecting expenditure budget absorption are measured by using average score of likert scale from the triggering questions. This study uses quantitative method and logistic method for the hypothetical test.

The result shows that planning, administration, human resource, and reimbursing money supplies positively and significantly affect to the expenditure budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013, while the procurement document does not affect to the budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013."

"Laporan ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi siklus pengeluaran di PT XYZ dan menganalisis pengendalian internal terkait siklus pengeluaran di PT XYZ, sebuah anak perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi informasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan COSO Framework. Laporan ini juga memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memitigasi risiko yang ada. Metode analisis yang diterapkan dalam laporan ini meliputi penilaian umum terhadap siklus pengeluaran yang saat ini diterapkan oleh perusahaan, beserta sistem pengendalian internal yang diimplementasikan di dalam siklus pengeluaran tersebut. Selanjutnya, risiko yang masih ada akan diidentifikasi dan kemudian akan diikuti dengan rekomendasi terkait risiko tersebut. Siklus pengeluaran yang terdapat di PT XYZ saat ini sudah sangat baik, namun masih ditemukan beberapa risiko terkait implementasi, seperti peraturan yang perlu disesuaikan dengan lingkungan setempat serta kapasitas sistem teknologi informasi yang masih perlu ditingkatkan. Maka dari itu, seiring dengan perkembangan perusahaan, perusahaan perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap implementasi siklus pengeluaran beserta pengendalian internalnya agar dapat menjalankan operasi bisnisnya dengan lebih efektif dan efisien.

---

The report aims to explain the implementation of expenditure cycle in PT XYZ as well to analyze the internal controls related to expenditure cycle in PT XYZ, a subsidiary of a multinational company which operates in IT industry. The analysis was conducted by referring to the COSO Framework. Moreover, it provides specific recommendations based on the potential risks.

The method of analysis used in this study includes the general assessment of current expenditure cycle applied in the company, along with the internal controls implemented within the cycles. Subsequently, the potential risks will be identified which then generates the specific recommendations.

The expenditure cycle of PT XYZ is already well-implemented, yet it still comprised with potential risks such as regulations which should be adjusted with local condition as well as information system capacity in the company which should be upgraded. Hence, as the company business keeps growing, it is important to focus more on the implementation of its expenditure cycle as well as the internal control in order to achieve the most effective and efficient methods in operating the business."

"Laporan magang ini membahas mengenai pengendalian internal siklus pengeluaran atas pembelian bahan baku pakan ikan di PT CPP. Proses yang dijabarkan pada siklus pengeluran mencakup aktivitas pemesanan, penerimaan, persetujuan tagihan dari pemasok, dan pembayaran tagihan. Selain itu, dalam laporan ini dijelaskan juga mengenai penerapan pengendalian internal yang mengacu pada 5 kerangka pengendalian COSO. Hal ini bertujuan untuk memberikan evaluasi atas penerapan pengendalian internal pada 4 aktivitas yang terjadi di siklus pengeluaran, terutama dalam hal yang terkait dengan pembelian bahan baku pakan ikan di PT CPP. Laporan ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan oleh PT CPP perlu untuk ditingkat guna mencapai efektivitas pengendalian internal yang baik berdasarkan kerangka pengendalian COSO.

---

This internship report discusses the analysis of internal control of expenditure cycle in purchasing fish feed raw materials in PT CPP. The process of expenditure cycle consists of 4 main activities which are ordering, receiving, approving supplier invoices, and cash disbursements. This report also discusses about the implementation of internal control refers to the 5 elements of COSO Framework. This process is aimed to evaluate the internal control implementation of expenditure cycle activites, especially in purchasing fish feed raw materials in PT CPP. This report concludes that PT CPP rsquo s internal control implementation must be improved in order to achieve good internal control effectiveness based on COSO Framework."