Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesennya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Kurator memiliki permasalahan saat mengurus harta pailit (boedel) yang diduga dari hasil tindak pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik berdasarkan KUHAP berhak untuk melaksanakan penyitaan barang bukti yang akan dibawa kedalam Pengadilan Pidana untuk dibuktikan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum pidana atas sita umum dalam pemberesan harta (boedel) pailit dan kewenangan kurator terhadap harta pailit yang sedang disita dalam perkara pidana. Selama Pengadilan belum mejatuhkan putusan terkait harta pailit tersebut, kurator masih berwenang untuk melakukan tugas pengurusan seperti mendata dan melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, maupun melakukan penelitian terhadap aset debitor pailit yang lainnya termasuk terhadap tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit. Tetapi apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan menyatakan harta pailit tersebut benar adanya terbukti mengandung unsur pidana, maka kurator harus menyerahkan harta pailit tersebut kepada penyidik untuk kepentingan perkara pidana maupun untuk kepentingan Negara.

---

Bankruptcy is a general confiscation of property the debtor's bankruptcy, which is arranged and settlement by the receiver under the supervision of the Supervisory Judge. In carrying out its duties and responsibilities, curators have problems when taking care of bankruptcy assets that allegedly came from the proceeds of crime. In the process of the investigation, the investigator based on the Criminal Code is entitled to carry out the confiscation of evidence that will be brought into the Criminal Court to prove. Issues to be discussed in this research is about the position of a general criminal law on confiscation in bankruptcy assets settlement and curator authority on bankruptcy assets being seized in a criminal case. During the court has not yet made a decision related to the bankruptcy assets, curators are still authorized to perform arrangements tasks such as record and verify the obligations of insolvent debtors, as well as conducting research on assets of the debtor bankrupt the other includes the bills owned by the debtor bankrupt. But if the results of the examination conducted by the Court declare bankruptcy assets are true shown to contain criminal elements, then the curator must submit to the investigator of the bankruptcy assets for the sake of a criminal case or for the interest of the State."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai keberlakuan prinsip kepailitan dalam studi kasuskepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities. Metodepenelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metodeanalisis datanya adalah metode kualitatif. Penulis melakukan analisa yuridisterhadap kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities,yang permohonan pailitnya didasarkan pada putusan pengadilan asing. Dalammengomentari aspek-aspek tersebut diatas, Penulis berusaha melihat pokokpermasalahan dari sisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenaiKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang menjadi pokokpermasalahan dalam penulisan ini adalah pengaturan hukum kepailitan dalamkasus ini dan apakah Putusan Pengadilan Asing yang telah memutus bahwaseorang debitor diwajibkan membayar utang kepada kreditor dapat dijadikandasar kepailitan terhadap debitor tersebut di Indonesia.

---

Abstract The focus of this thesis is about the applicability of the bankcruptcy principle inthe study of Manwani Santosh Tekchand versus OCBC Securities. The method ofthis research is qualitative normative interpretive. The data were collected by theauthor from literative study and interview. The author also did a juridical analysistowards the case, whereas the request for bankrupt is based upon the foreignjudgement. The author, commenting on the above aspects, tries to see the primarycause from the Act Number 37 of 2004 Regarding Bankruptcy. The primary issuefor this thesis is the regulation for Bankruptcy Law for this case, and whether ornot the foreign judgement that has let out a verdict that a debitor is obliged to paythe debt to the creditor can be used as a basis for the bankruptcy of that debitor inIndonesia."

"Berawal dari SE/121/PJ/2010 butir 6 dan S/193/PJ/2012 yang menyatakan bahwa penyerahan atas Agunan Yang diambil Alih tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa AYDA adalah saat penyerahan lesse kepada lessor karena terjadinya default yang dilakukan lesse karena gagal bayar. Namun pengertian penyerahan AYDA ini bukan atas dasar konsumsi sesuai dengan sifat PPN tetapi karena suatu perjanjian yang dilakukan oleh lesse dengan lessor pada saat transaksi kredit dilakukan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisa ketentuan PPN atas penyerahan BKP atas penyerahan AYDA dan kesesuaiannya dengan konsep penyerahan serta menggambarkan kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan dalam melaksanakan ketentuan PPN atas penyerahan AYDA.

---

As stated in SE/12./PJ/2010 item no 6 and in S/193/PJ/2012, which are saying that the submission of Repossessed Assets is not included in the definition of the Submission of Taxable Goods for the Collateral of Account Payable. The Payable Tax on Taxable Goods in the form of Repossessed Assets is submitted from the lesse to the lessor caused by the lesse's inability to pay by default. Nevertheless, the definition of Repossessed Assets's submission is not based on the consumption as the nature of VAT, instead because of an agreement between the lesse and the lessor when the credit transaction was being held. This research is conducted based on qualitative approach and aims to analyze the submission and to describe the obstacles that are faced by Financing Companies in conducting the terms of VAT on Repossessed Assets submission."

"Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap suatu lembaga jaminan yang kuat dan mampu meberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat didalamnya. Perampasan terhadap objek hak tanggungan oleh negara karena terkait dengan tindak pidana korupsi menyebabkan beralihnya objek hak tanggungan yang semula berapa di tangan pemegang hak tanggungan kepada negara. Hal ini berpengaruh terhadap kedudukan pemegang hak tanggungan sebagai kreditur preferen dan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan yang objeknya disita tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Perampasan terhadap objek hak tanggungan karena terkait dengan tindak pidana korupsi seharusnya tidak dilakukan jika terdapat hak pihak ketiga yang beritikad baik dirugikan.Pemenuhan hak negara untuk mendapatkan penggantian kerugian akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam bentuk sita penyesuaian. Sita penyesuaian menempatkan pemegang hak tanggungan tetap berkedudukan sebagai kreditur preferen, sehingga memiliki kekuasaan untuk menjual objek hak tanggungan apabila pemberi hak tanggungan cedera janji. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa sertifikat hak tanggungan yang objeknya dirampas oleh negara karena terkait dengan tindak pidana korupsi tetap memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.Pelaksanaan perampasan terhadap objek hak tanggungan yang masih kerap terjadi menunjukkan perlunya pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Hak Tanggungan terkait dengan larangan meletakkan sita diatas objek hak tanggungan, di samping itu, agar negara tetap dapat memperoleh uang pengganti terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, hakim dapat meletakkan sita penyesuaian pada objek hak tanggungan tersebut.

---

Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land was born in order to meet the need for a strong guarantee institution that is able to provide protection and legal certainty to the parties involved in it. The confiscation of the object of mortgage by the state because it is related to a criminal act of corruption causes the transfer of the object of mortgage which was originally in the hands of the mortgage holder to the state. This affects the position of the mortgage holder as the preferred creditor and the executive power of the mortgage certificate whose object is confiscated.The research method used in this study is a normative juridical research method with a statutory and case approach.The confiscation of the object of mortgage because it is related to a criminal act of corruption should not be carried out if the right of a third party in good faith is harmed. The fulfillment of the state's right to obtain compensation for losses due to corruption can be carried out in the form of confiscation of adjustments. The adjustment confiscation places the mortgage holder in the position of the preferred creditor, so that he has the power to sell the mortgage object if the mortgage provider breaks his promise. This authority shows that the mortgage certificate whose object is confiscated by the state because it is related to a criminal act of corruption still has the same executive power as a decision that has permanent legal force. he implementation of confiscation of dependent objects that still occur frequently shows the need for strict regulations in the Morgage Rights Law related to the prohibition of confiscation of dependent objects, in addition, so that the state can still obtain compensation for losses caused by corruption crimes. , the judge may place an adjustment seizure on the object of the liability."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan anjloknya nilai Rupiah terhadap dollar, membuat Indonesia mengundang masuk IMF untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya IMF pun masuk ke Indonesia dengan memberikan "resep" kepada pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Letter of Intent (LoI). Di dalam letter of Intent tersebut banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia meliputi segala sector termasuk bidang hukum yang jika tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak segan-segan IMF menunda pencairan pinjaman atau bahkan membatalkan.Pembentukan sejumlah peraturan di bidang ekonomi -hasil desakan IMF- merupakan gangguan terhadap kedaulatan Indonesia, namun hal ini tidak dapat disalahkan oleh hukum internasional karena hal ini terjadi atas kerelaan dari si negara penerima pinjaman. Dan bukan rahasia lagi seringkali perjanjian internasional atau pemberian pinjaman dimanfaatkan untuk mengintervensi negara penerima pinjaman untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan pemberi pinjaman.Di bidang hukum ekonomi ada beberapa undang-undang yang dibentuk hasil tekanan dari IMF dan salah satunya adalah UU kepailitan. Karena dibuat terburu-terburu dan tidak melewati analisa yang mendalam, akhirnya Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998 malah mengakibatkan kekacauan di dalam dunia bisnis Indonesia."

"Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang sitaan negara terdiri dari Undang Undang No.8 Tahun 1981 , Permenkumham R.I. Nomor 16 Tahun 2014, Kepmen. Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03Tahun 1985, Keputusan Dirjen. Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 , Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI dan Menteri Keuangan RI. No: 2 Tahun 2011; No: KEP/259/A/JA/12/2011; , namun dari peraturan tersebut diatas belum ada yang mengatur mengenai barang sitaan negara yang tidak bergerak dan memiliki nilai tinggi tanah dan bangunan khususnya pengamanan aset sedangkan di lembaga kejaksaan sudah ada tentang pengamanan aset berupa tanah dan bangunan dalam PERJA Tentang Pedoman Pemulihan Aset . Hal ini menimbulkan permasalahan , yaitu : Bagaimana aturan pengelolaan Barang Rampasan Negara tidak bergerak yang dikelola Rupbasan , Bagaimana Pelaksanaan pengelolaan Barang Rampasan Negara tidak bergerak selama ini di dalam Rupbasan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada aturan mengenai barang sitaan negara berupa tanah dan bangunan. Saran permasalahan ini adalah perlunya aturan dirjen pas mengenai pengelolaan benda tidak bergerak yang ada dalam rupbasan terkait pengamanan aset tanah dan bangunan , memperhatikan anggaran perawatan benda sitaan negara khusunya berupa tanah dan bangunan.

---

he laws and regulations governing state confiscated goods consist of Law No. 8 of 1981, Permenkumham R.I. Number 16 of 2014, Kepmen. RI Justice Number : M.04.PR.07.03 of 1985, Decree of the Director General. Correctional Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number PAS-140.PK.02.01 of 2015, Joint Regulation of the Head of the Indonesian National Police, the Attorney General of the Republic of Indonesia, the Indonesian Corruption Eradication Commission, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. No: 2 of 2011; No: KEP/259/A/JA/12/2011; However, from the above regulations, there is no regulation regarding state confiscated goods that do not move and have a high value of land and buildings, especially asset security, while at the prosecutor's office there is already something about securing assets in the form of land and buildings in PERJA concerning Guidelines for Asset Recovery. This raises problems, namely: What are the rules for managing immovable State confiscated goods managed by the Rupbasan, how is the implementation of the management of immovable State confiscated goods in the Rupbasan. The method used in this study is a normative juridical method, using primary data and secondary data. The results of this study conclude that there are no regulations regarding state confiscated goods in the form of land and buildings. Suggestions for this problem are the need for regulations from the Director General of Past regarding the management of immovable objects in the General Meeting of Shareholders related to securing land and building assets, paying attention to the maintenance budget for state confiscated objects, especially in the form of land and buildings."

"Tesis ini membahas tentang peran PPAT dalam jual beli harta pailit berupa tanah yang dikaitkan dengan Pasal 185 Ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa dalam penjualan harta pailit berupa tanah yang menjadi penjual adalah kurator berdasarkan ketentuan Pasal 24 juncto 69 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Dalam menuliskan komparisi kurator selaku penjual, PPAT harus memberikan keterangan mengenai dasar kewenangan bertindak kurator yaitu putusan pailit yang menjadi dasar penunjukannya dan penetapan hakim pengawas yang memberikan izin penjualan harta pailit tidak melalui lelang.

---

This thesis discussed the role of PPAT in the bankruptcy assets purchase and sale in the form of land associated with article 185 paragraph 2 of Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. This thesis is a legal normative research. This thesis concluded that in the purchase and sale of bankruptcy assets in the form of land, curator acting as the seller under the provisions of Article 24 conjunction with Article 69 Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. In writing a curator position as a seller, PPAT should provide legal bases of curator's authority which are the bankruptcy decision that also mention curator appointment and stipulation from supervisory judge that authorize curator to sell bankruptcy asset without auction. "

"Tesis ini menganalisis mengenai jual beli atas tanah objek sita jaminan yang tidak didaftarkan oleh para pihak dan/atau juru sita pada Kantor Pertanahan setempat. Tidak terdaftarnya sita jaminan mengakibatkan tanah tersebut beralih kepada pihak ketiga dan diterbitkan sertipikat peralihan haknya, sehingga bertentangan dengan tujuan sita jaminan dalam Pasal 227 HIR dan/atau Pasal 261 RBg yaitu untuk mencegah debitur menggelapkan, memindahkan, atau mengalihkan barang-barangnya. Hal ini memicu diajukannya gugatan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan hingga jual belinya dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 32/Pdt.G/2017/PN.Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 142/PDT/2018/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Mahkamah No. 3260 K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan jual beli tanah objek sengketa atau sita jaminan dan implikasinya terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanahnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif sebagai metode analisis data. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan bentuk hasil penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli objek sengketa atau sita jaminan tidak memenuhi syarat sahnya jual beli tanah dan menyebabkan perbuatan hukum yang bersangkutan batal demi hukum. Batalnya jual beli sebagai dasar perolehan hak atas tanah ternyata berimplikasi pula pada kebatalan pendaftaran peralihan haknya. Hal ini dikarenakan Hukum Tanah Nasional menganut sistem publikasi negatif berunsur positif pada pendaftaran tanahnya, sehingga apabila terbukti adanya cacat yuridis atau cacat administratif dalam penerbitan haknya atau berdasarkan perintah putusan pengadilan, dapat menjadi dasar pembatalan peralihan hak atas tanah oleh pejabat yang berwenang.This thesis analyses the sale and purchase of seized land which has not yet registered in Land Register Office. Not registering the security seizure has caused the land being transferred to a third party and the transfer of rights registration being issued, so it is contrary to Article 227 HIR and/or 261 RBg which aimed to prevent the debtor from embezzling, moving, or transferring his properties. This triggered the filing of lawsuit by the parties who suffered losses, so that the deed of sale and purchase is declared null and void by the Decision of the Makassar District Court No. 32/Pdt.G/2017/PN.Mks jo. Makassar High Court Decision No. 142/PDT/2018/PT.MKS jo. Supreme Court Decision No. 3260 K/PDT/2018 with permanent legal force. In connection with the issues above, the problems raised in this study are regarding the legality of the sale and purchase of disputed or seized land and its implications on the registration of the transfer of rights. To answer these problems, this study uses a normative juridical research method with qualitative method as a method of data analysis. Data collection used is document study with the form of descriptive-analytical research results. This research results in the conclusion that the sale and purchase of disputed or seized object does not fulfill the legal requirements of the land sale and purchase which may cause such legal action to be null and void. The null and void of the sale and purchase as the basis of land transfer has implication on its registration of rights as well. This may happen because the National Land Law uses a negative-positive publication system on its land registration system, therefore if it is proven that there has a juridical or administrative defect in the issuance of the land certificate or there has a court decision’s order, those may become the basis of the nullification of the registration of rights by the authorized official."