Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerusahaan perkebunan sawit terintegrasi mengolah perkebunan dari bibit menjadiTandan Buah Segar, hingga menjadi Palm Oil. Tandan Buah Segar merupakanbarang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN menurut PeraturanPemerintah, sedangkan Palm Oil merupakan barang yang dikenakan PPN.Pengkreditan PPN Masukan atas Tandan Buah Segar di perusahaan perkebunansawit seringkali menimbulkan sengketa pajak karena beda interpretasi peraturan.Dalam laporan ini dibahas mengenai pokok permasalahan, peraturan, proses dalampengadilan pajak serta analisis yurisprudensi sengketa PPN pada perusahaanperkebunan sawit terintegrasi serupa. Hasil perbandingan menunjukkan perusahaanperkebunan sawit yang mengalami masalah yang sama putusan pengadilannyamengarah pada putusan yang sama walaupun Indonesia tidak menganut sistemYurisprudensi. Selain itu, pokok permasalahan adalah beda interpretasi peraturan.

---

ABSTRACTPalm Oil Company operates in cultivating palm seeds to produce fresh fruitbrunches, until processed to be Palm Oil. Fresh Fruit Bunches is categorized asstrategic object which is freed from VAT charges according to GovernmentRegulations, while Palm Oil is an object charged with VAT. This has led to be thecause of VAT Dispute in the Palm Oil Company towards the recognition ofcrediting VAT In. This report discusses about the main problem, regulations, taxcourt process, and also jurisprudence analysis of the similar dispute encountered byother Integrated Palm Oil Company. The result of the comparisons of similarcompany show that the verdicts are leading to same directions although Indonesiais not adopting Jurisprudence System. Furthermore, the main problem causing thedispute is the different interpretation of the Government Regulations."

"PTPN V sebagai perusahaan yang menghasilkan minyak kelapa sawit memiliki beberapa proses produksi, antara lain memproduksi hasil perkebunan (tandan buah segar) dan proses pabrikasi. Bagi PTPN V keduanya merupakan satu proses yang terintegrasi, sedangkan Direktorat Jendral Pajak menganggap kedua hal tersebut adalah proses yang berbeda karena menurut Direktorat Jendral Pajak tandan buah segar adalah non barang kena pajak sehingga pajak masukan yang diperoleh tidak dapat dapat diperhitungkan terhadap pajak keluaran dari minyak kelapa sawit. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan sengketa yang diajukan ke pengadilan pajak, dan berdasarkan kajian yang mendetail dari peraturan yang terkait, didapati bahwa kasus ini merupakan satu proses sehingga pajak masukan atas tandan buah segar dapat dikreditkan.

---

PTPN V as a company that produces palm oil has some production processes, such as producing crops (fresh fruit bunches) and the manufacturing process. For PTPN V are both single integrated process, while the Tax Auditor considers both of these is a different process because, according to the tax auditor of fresh fruit bunches are non taxable goods thus acquired input tax can not be counted against the output tax of palm oil. This different interpretations has led to the dispute submitted to the tax court, and based on a detailed study of the relevant regulations, it was found that this case is a process that input tax on fresh fruit bunches can be credited."

"Tesis ini membahas implementasi pengembalian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.218/PMK.02/2014 (PMK 218/2014) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PMK 218/2014 yang ditujukan untuk lebih memberikan kepastian hukum ternyata dalam implementasinya menambah beban administratif baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan usulan-usulan dalam rangka melakukan amandemen terhadap PMK 218/2014 sehingga ke depan proses pengembalian (reimbursement) PPN ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak baik dari sisi Pemerintah maupun dari sisi Kontraktor.

---

This thesis analyzes the implementation of Value Added Tax reimbursement on the upstream oil and gas industry which regulated in Minister of Finance Regulation Number 218/PMK.02/2014 (MoF 218/2014) that was previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.02/2005. This research is a qualitative research with descriptive design. The research concludes that the MoF 218/2014 intended to give greater legal certainty, however in its implementation turned out to add new administrative burdens and legal uncertainty. Therefore it is necessary to amend the MoF 218/2014 so that the Value Added Tax reimbursement process can run properly in accordance with the expectations of all parties both from the Government and from the Contractor."

"Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai proses penyelesaian dan analisis terhadap pokok sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut sendiri pada PT. XYZ, sebuah perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Sengketa pajak dimulai dari adanya selisih perhitungan antara pihak PT. XYZ dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Lebih Bayar yang diajukan oleh PT. XYZ atas PPN Masa Desember 2013. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa status PPN atas PT. XYZ adalah Kurang Bayar karena dianggap peningkatan kuantitas dalam kurun waktu satu tahun tidak wajar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyerahan sepanjang tahun dengan menggunakan Analisis Kewajaran Produksi Kelapa Sawit. Atas perbedaan perhitungan PPN ini, PT. XYZ telah memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari 2015 hingga mengajukan proses keberatan pada April 2015 dan banding pada Juli 2016. Hasil banding menetapkan bahwa koreksi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak tepat sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk tetap mempertahakan pendapat PT. XYZ atas PPN Lebih Bayar. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan SE-10/PJ.7/2008, 202/PMK.03/2015, dan UU Nomor 14 Tahun 2002. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak maupun Peneliti Keberatan harus didasarkan pada dokumen dan data penyerahan yang secara aktual terjadi di lapangan. Perhitungan pajak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan analisis kewajaran berdasarkan standard perkebunan kelapa sawit sebagaimana diterbitkan dalam buku Teknologi Budidaya Kelapa Sawit tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pengawas dan peneliti pajak, dapat menghitung penyerahan dengan menggunakan bukti yang valid dan menghindari pendapat yang bersifat asumtif.

---

This report explains the Value-Added Tax dispute resolution related to self-collected VAT of PT. XYZ, an integrated palm oil company. Tax dispute starts from the different argument between the PT. XYZ and the Directorate General of Taxation due to tax overpayment status on PT. XYZ rsquo;s VAT return period December 2013. However, the Directorate General of Taxation considers the status of VAT over PT. XYZ is underpaid because they thought significant increase within one year is suspicious, so it is necessary to make correction towards sales throughout the year by using Fairness Analysis on Palm Oil Production. The result of the analysis in this report show that sales should not calculated using fairness analysis, but using the actual data occurs in field, especially in the palm oil industry such as daily data production and sales of Fresh Fruit Bunches and sales of processed product of Fresh Fruit Brunches, which are Crude Palm Oil and Palm Kernel, each day because the price may vary every day so it can not be calculated using the annualized approach. Therefore, it is expected that in the future, the Directorate General of Taxation can calculate the whole sales by using valid evidence and avoid the unreliable assumption."

"

---

.Pengkreditan Pajak Masukan dalam suatu perusahaan terpadu khususnya

perusahaan terpadu kelapa sawit menjadi sengketa yang banyak dibahas di

Pengadilan Pajak. Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak

terkait sengketa PPN Masukan tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara DJP

di satu sisi dengan perusahaan terpadu kelapa sawit selaku Wajib Pajak dan

Majelis Hakim di sisi lain. DJP berpendapat bahwa Pajak Masukan terkait dengan

unit yang menghasilkan BKP Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari

pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan. Namun pengusaha perusahaan terpadu

serta Majelis Hakim berpendapat bahwa pengkreditan Pajak Masukan harus

dikaitkan dengan ada atau tidak adanya penyerahan yang terutang PPN pada

produk akhir dari rangkaian kegiatan usaha integrated tersebut. Analisis ketentuan

pengkreditan Pajak Masukan dilakukan dengan menganalisis pendapat yang

dikemukakan masing-masing pihak pada ketiga contoh kasus yang diambil dalam

penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Masukan yang

diperoleh dari unit perkebunan yang menghasilkan TBS pada perusahaan terpadu

seharusnya dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN

Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu, dari hasil analisis juga diketahui bahwa

peraturan PPN yang ada belum efektif mengatur tentang pengkreditan Pajak

Masukan dalam suatu perusahaan terpadu khususnya kelapa sawit.

---

ABSTRACT

Crediting VAT input in an integrated enterprise particularly integrated palm oil

company becomes a dispute that is widely discussed in the Tax Court . From

some case study Verdicts Tax Court concerning the input VAT , there are some

different opinions among the DJP in one side with an integrated palm oil company

as taxpayer and the panel of Tax Court judges on the other side. DJP found that

the input VAT associated with the unit that produces the strategic taxable goods

on transfered is exempt from VAT, can not be credited. However the integrated

companies and the judges of Tax Court thought that the crediting of Input VAT

must be attributed to the existance of the VAT payable transfered on the final

product of the intergrated operations. The analysis of input VAT crediting policy

was done by analyzing the opinions expressed on each of the three cases taken

from this paper. The results of the analysis indicated that the VAT input derived

from plantations that produce TBS unit should be credited according to Article 9

(2) of VAT Act No. 18 of 2000 on the Second Amendment of Law No. 8 of 1983

on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods . In

addition, from the results of the analysis, it?s also known that the existing of VAT

rules has not been effectively regulate the VAT input crediting, especially the

integrated palm oil company."

"Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang tidak dipungut Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) lebih digunakan oleh industri garmen dibanding dengan industri serat benang dan kain sebagai penyedia bahan baku dalam industri tekstil. Pemberian insentif menghambat berkembangnya industri serat benang dan kain, serta mendistorsi penggunaan bahan baku lokal karena fasilitas hanya untuk bahan baku impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPN Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor pada industri garmen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian fasilitas PPN terutang tidak dipungut merupakan penerapan fungsi pemerintahan yang diungkapkan oleh Musgrave berupa fungsi stabilisasi. Komitmen dan pengetahuan penerapan baik perpajakan dan administrasi sangat penting dalam penerapan fasilitas PPN KITE. Komitmen dari pemerintah dan Kementerian terkait saling bersinergi untuk mengoptimalkan penerapan fasilitas secara efisien. Pemberian fasilitas untuk impor bahan baku yang diolah tujuan ekspor dianggap tidak netral karena mendistorsi pilihan untuk menggunakan bahan baku lokal. Bila diberikan fasilitas PPN terutang tidak dipungut untuk bahan baku lokal yang diolah tujuan ekspor dari segi pengawasan akan sulit dan restitusi harus dilakukan bukan hanya di industri garmen saja tetapi juga industri serat benang dan industri kain.

---

The Incentive of uncollected Value Added Tax (VAT) Facility for Ease of Import Purpose of Exports (KITE) is more used by the garment industry than The Yarn and Fabric Fiber Industry as a provider of raw materials in the textile industry. In addition, the provision of incentives inhibits the development of the yarn and fabric fiber industry and distorts the use of local raw materials because the facilities are only for imported raw materials. The aim of this research is to analyse the application of VAT Facility for Ease of Import Purpose of Exports in the garment industry. The research approach used in this research is a qualitative approach and descriptive research type. Data collection techniques that are used in this research are literature studies and interviews. The result of this research show that the provision of uncollected VAT facilities is the application of the Government function revealed by Musgrave, that is the stabilization function. Commitment and knowledge of both taxation and administration is very important in the application of the VAT Facility for Ease of Import Purpose of Exports. Government and related ministry commitments are mutually synergistic to optimize the implementation of facilities efficiently. Providing facilities for importing raw materials to be processed for export purposes is considered not neutral because it distorts the choice to use local raw materials. If incentive of uncollected VAT facility is also given for local raw materials to be processed for export purposes, there will be difficulties in order to supervise the implementation. Besides, the restitution must be applied not only in the Garment Industry but also in the Yarn Fiber Industry and the Fabric Industry."

"Melalui kebijakan energi nasional, pemerintah mencanangkan alternatif diversifikasi energi untuk mengatasi keterbatasan energi fosil. Industri bioetanol yang dihasilkan dari tetes tebu molasses merupakan industri yang diharapkan memiliki peran aktif dalam rangka penyediaan Bahan Bakar Nabati penganti Bahan Bakar Fosil. Namun industri ini terhambat karena berbagai faktor antara lain belum adanya insentif Pajak Pertambahan Nilai PPN . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan PPN atas penyerahan tetes tebu molasse dilihat dari prinsip economic growth dan ease of administration, serta menganalisis fasilitas PPN yang dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian diketahui bahwa pengenaan PPN atas tetes tebu molasse belum memenuhi pengembangan ekonomis dan belum dipertimbangkan untuk mendapatkan insentif PPN. Dari sisi ease of administration, terutangnya tetes tebu kurang memenuhi asas convenience dan efficiency, sedangkan asas certainty dan simplicity dapat dipenuhi. Fasilitas yang dianggap tepat adalah PPN terutang tidak dipungut atau skema pengganti insentif lain. Seyogyanya pemerintah dapat membentuk koordinator tetap dan mempertimbangkan pemberian fasilitas insentif PPN atas penyerahan molasses guna mendorong pengembangan energi baru terbarukan.

---

Through the policy of national energy, government has launched an alternative of energy diversification to overcome the fossil energy that is very limited. Bioethanol industry that is produced from sugarcane drops molasses is an industry which is expected to have an active role in providing fuel from vegetables in place of fossil fuel. Nevertheless, this industry has been obstructed because of some factors, one of which is the absence of value added tax VAT incentives. This research is intended to analyze the applying of value added tax on the sugarcane drops submission molasse seen from the economic growth and ease of administration principles, and to analyze the value added tax facilities that can be provided. This research uses qualitative approach with field study and literature study data collection methodes.

From the result of this research, it is known that the applying of value added tax on sugarcane drops molasse has not fulfil the economical development yet and has not been considered decent to get value added tax incentives. Based on the ease of administration principles, the granting of VAT facility on the submission of molasses is less fulfilling the principle of convenience and efficiency, while certainty and simplicity principles can be met. The facilities that are deemed appropriate are the unpaid VAT or other incentive replacement schemes. Hopefully government should be able to establish a permanent coordinator and willing to consider giving the facilities for value added tax incentives on molasses submission in order to push the development of renewable new energy. "

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."

"Semenjak terjadinya penurunan harga minyak dan gas bumi pada awal 1980-an,Pemerintah mulai mengandalkan sektor perpajakan di dalam membiayai pembangunan.Segala aspek perpajakan, baik berupa Ketentuan Perundang-undangan maUpllnAd,ministrasi perpajakan telah mengalami banyak perubahan yang mana tujuannya adalahuntuk meningkatkan penghasilan dari pajak.Penelitian dilakukan meIaIui studi kepustakaan dan wawancara dengan karyawanperusahaan. Untuk itu penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik yangdiambil serta menelaah data yang diperoleh dari perusahaan.Pada dasamya pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan PPN pada PT"XYZ" sudahbedangsung dengan baik walaupun memang masih terjadi kelalaian, baik yang disengajamaupun tidak disengaja. Hal ini terlihat pada dipenuhinya kewajiban administratif, yaituberupa pendaftaran diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelunasan pajak sertapembuatan Faktur Pajak maupun kewajiban substantif berupa penentuan besamya pajakterutang. '. Penerapan Ketentuan Perundangan-undangan PPN yang baik dan sempurna merupakanharapan pihak perpajakan, agar pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektorperpajakan sesuai dengan yang ditargetkan dalarn APBN. Oleh karena itu hendaknyasetiap perusahaan meningkatkan pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan sehinggaseluruh aspek perpajakan dapat terlaksana dengan· baik. Kerja sarna antara pihakperpajakan dan perusahaan harus ditingkatkan dalarn arti masing-masing pihak berupayauntuk meningkatkan profesionalisme dalarn melaksanakan tugasnya."

"Studi ini mengevaluasi manajemen PPN di PT. GFE, sebuah perusahaan perdagangan batubara di Indonesia, untuk mengatasi tantangan perpajakan yang signifikan akibat mismanajemen pajak. Penelitian ini menganalisis praktik PPN perusahaan saat ini, mengidentifikasi akar penyebab masalah perpajakan, dan mengusulkan solusi yang layak. Melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan manajer keuangan dan direktur keuangan, beserta triangulasi data menggunakan dokumen PPN seperti Faktur Pajak,SPT Masa PPN, ditemukan beberapa permasalahan yang serius. Permasalahan tersebut antara lain ketiadaan sistem manajemen pajak, perencanaan pajak yang buruk akibat pembukuan yang tidak memadai, pengetahuan karyawan yang terbatas tentang peraturan PPN, tidak adanya kontrol internal, dan ketidakefisienan organisasi karena ketergantungan pada satu individu untuk pembukuan, keuangan, dan administrasi pajak. Akibatnya, PT. GFE tidak dapat memenuhi tanggung jawab perpajakannya, dan menerima SP2DK atas masalah dalam pelaporan PPN mereka. Studi ini menyimpulkan bahwa manajemen pajak perusahaan sangat buruk dan merekomendasikan restrukturisasi divisi keuangan, penjelasan peran dan tanggung jawab, peningkatan infrastruktur untuk pembukuan dan perpajakan, serta penggunaan jasa tenaga profesional pajak.

---

This study evaluates VAT management at PT. GFE, a coal trading company in Indonesia, to tackle significant taxation challenges caused by tax mismanagement. The research analyses the company's current VAT practices, identifies the root causes of tax issues, and proposes viable solutions. Through structured and unstructured interviews with finance managers and directors, along with triangulation using VAT tax documentation, critical deficiencies were uncovered. These include the absence of a tax management system, poor tax planning due to inadequate bookkeeping, limited employee knowledge of VAT compliance, lack of internal controls and supervision, and organizational inefficiencies from relying on a single individual for bookkeeping, finance, and tax administration. Thus, they failed to fulfil their taxation responsibilities, and received SP2DK due to problems in their VAT report. The study concludes that the company's tax management is severely flawed and recommends restructuring the financial division, redefining roles and responsibilities, improving infrastructure for bookkeeping and taxation, and engaging professional tax services. "