Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis strategi rekrutmen caleg perempuan di Partai Nasional Demokrat dalam upaya memenuhi kebijakan affirmative action 30% keterwakilan perempuan pada Pemilu 2014. Pertanyaan dari penelitian ini adalah strategi Partai Nasional Demokrat merekrut calon legislatif perempuan dalam memenuhiAffirmative Action 30 % keterwakilan perempuan di Pemilu 2014.Penelitian ini beragumen, bahwa strategi Partai NasDem adalah memberikan kemudahan kepada perempuan untuk dapat masuk ke Partai NasDem, memberikan bantuan kepada caleg perempuan, membuat program rekrutmen, dan melakukan rekrutmen secara terbuka melalui media.Untuk menjawab pertanyaan, peneliti menggunakan teori rekrutmen politik yang berasal dari Pippa Norris dan Miriam Budiardjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai data primer, dan menggunakan data sekunder seperti undang-undang, AD/ART, dan studi literature lainnya. Penelitian ini menemukan 5 strategi Partai NasDem dalam merekrut caleg perempuan, diantaranya; Pertama, Partai NasDem mendirikan organisasi perempuan di bawah naungan Partai NasDem sebagai sumber kader perempuan dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan. Kedua, Melakukan rekrutmen terbuka, Ketiga, Memberikan syarat mudah khusus untuk perempuan yang ingin bergabung dengan Partai NasDem.Keempat, Memberikan bantuan kepada caleg perempuan.Kelima, Partai NasDem tidak memungut biaya kepada caleg perempuan yang ingin maju di pemilihan.

---

This research analyzes the female candidates recruitment strategy in National Democrat (NasDem) party in order to fulfill the 30% female representation affirmative action policy in the election of 2014. The research question is what is National Democrat party's strategy to recruit female legislative candidates in order to fulfill 30% female representation affirmative action in the election of 2014? I argue that NasDem party's strategy is to accommodate women to join NasDem party, providing help for female candidates, making recruitment programs, and conducting recruitment openly through media. To answer the question, I use political recruitment theory from Pippa Norris and Miriam Budiarjo.

This research uses qualitative strategy with deep interview technique for primary data, and using secondary data consisting of constitutions, party's statute and bylaws (AD/ART), and other literature study. This research found 5 NasDem party's main strategies in recruiting female candidates, which consist of; First of all, NasDem party establishes a female organization under the auspices of NasDem party as the source of female cadre in recruiting female legislative candidates. Second of all, conducting open recruitment. Third of all, requiring easily fulfilled requirements for women who want to join NasDem party. Fourth of all, providing help for female candidates. And fifth of all, NasDem party does not collect any payment from female candidates who want to come forward for the election."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Ketua DPW Partai NasDem Malut Mukti Baba dan beberapa pengurus partai. Sehingga NasDem merekrut elit partai lain untuk menjadi anggota partai dan Caleg DPRD Malut Pileg 2014. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori yakni: Pertama, teori partai politik dari Otto Krichheimer dan Kantz S. Richard tentang partai Catch-all. Kedua, teori modal politik dari Kimberly L. Casey, modal sosial dari Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam dan Francis Fukuyuma dan teori modal ekonomi dari Pierre Bourdieu.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data yakni: Pertama, wawancara mendalam terhadap informan yang memahami proses rekrutmen elit partai. Kedua, melalui dokumentasi dengan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisa bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti buku, artikel dari internet, naskah, dan arsip yang berhubungan dengan topik penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Partai NasDem merekrut elit partai lain pada Pileg 2014 di Malut yakni: Pertama, elit yang direkrut merupakan elit populer. Kedua elit partai yang direkrut merupakan elit politik lokal. Ketiga, elit yang direkrut memiliki basis massa. Keempat, elit partai yang direkrut memiliki dukungan modal finansial.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa dalam menghadapi kontestasi politik pada Pileg 2014, Partai NasDem merekrut elit partai lain dari latar belakang partai yang memiliki ideologi berbeda-beda dan merekrut elit partai yang memeliki modal politik, modal sosial dan modal ekonomi dengan tujuan untuk meraih dukungan eloktoral yang signifikan pada Pileg 2014 di DPRD Malut.

---

ABSTRACT

This research is based on the departure of Malut Mukti Baba, the head of the NasDem Party, and several other party members. As a result of this departure, the Nasdem Party recruited elites from other parties to become its member and to become candidates in the 2014 Legislative Election.

As a theoretical foundation, this research used two theories namely: First, the theory of the political parties Kantz Krichheimer and Otto S. Richard about Catch-all parties. Second, the theory of the political capital of Kimberly L. Casey, the social capital of Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam and Francis Fukuyama and the economic capital theory of Pierre Bourdieu.

This research used qualitative methods, while the technique of data analysis using descriptive analysis. The study used two methods of data collection are: First, in-depth interview to the informant who understand the process of recruitment of the party elite. Secondly, through the documentation with data collection by reading and analyzing the materials that are relevant to the research problems, such as books, articles from the internet, and archives related to the research topic.

The principal findings of this research because of the Party elite NasDem recruit another party in 2014 Malut Pileg namely: First, the elite recruits a popular elite. Secondly, the party elite who recruited the local political elite. Third, the elite recruits a mass base. Fourth, the party elite recruits have the support of financial capital.

The theoretical implication shows that in facing the 2014 Legislative Election, NasDem Party recruit elite other parties of background party has and ideology different and recruit the party elite who own a political capital, social capital and economic capital for the purpose of gaining support eloctoral significant in 2014 parliament legislative election of the Malut."

"Penelitian ini membahas mengenai dampak usulan kebijakan mengenai imigran terhadap perolehan suara Partai Demokrat Swedia dalam pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisa bagaimana usulan kebijakan mengenai imigran berdampak pada perolehan suara Partai Demokrat Swedia pada pemilu tahun 2014. Dalam melakukan analisa, penulis menggunakan teori populisme dari Cas Mudde. Keberhasilan partai populis berdasarkan teori populisme bergantung pada sisi permintaan dan sisi penawaran. Hasil penelitian ini menemukan bahwa usulan kebijakan Partai Demokrat Swedia berdampak pada perolehan suara partai ini. Pada pemilu 2014 terdapat permintaan untuk alternatif kebijakan mengenai imigran yang disebabkan oleh adanya kegagalan kebijakan imigran dan integrasinya. Permintaan terhadap alternatif kebijakan juga terjadi karena adanya konvergensi partai-partai mainstream terkait usulan kebijakan mengenai imigran. Partai Demokrat Swedia mengalami keberhasilan dari sisi penawaran melalui usulan kebijakan mengenai imigran yang ditawarkan partai ini. Partai ini memiliki usulan kebijakan mengenai imigran yang berbeda dari partai-partai mainstream dimana partai ini ingin membatasi jumlah imigran yang masuk. Peningkatan perolehan suara partai ini dalam pemilu 2014 menjadi bentuk keberhasilan Partai Demokrat Swedia dalam memberikan usulan kebijakan alternatif mengenai imigran.

---

This research discusses the impact of policy proposal concerning immigrants on Sweden Democrat`s votes in the election. The following research uses qualitative method and analyzes how policy proposal impacts Sweden Democrat`s votes in 2014 election. In the analysis, the author uses populism theory by Cas Mudde. Based on the theory, the success of populist party depended on the demand and supply side. The result of this research found that Sweden Democrat`s policy proposal has an impact on this party`s votes. In 2014 election there is a demand for alternative policy concerning the immigrants caused by immigration and integration policy failure. The demand for alternative policy also caused by the convergence of mainstream parties on policy proposal concerning immigrants. The Sweden Democrats succeeded on the supply side through their policy proposal concerning immigrants offered by this party. This party had a different policy proposal concerning immigrants than what other parties had where this party wanted to limit the number of immigrants. The increase of this party`s vote in 2014 election was a Sweden Democrat`s success in offering alternative policy proposal concerning immigrants."

"Party Switching atau perpindahan partai politik yang dilakukan oleh politisi dipicu oleh keinginan politisi untuk mengejar ambisi politiknya di dalam konteks sistem kepartaian yang ada. Dampak dari fenomena ini akan memengaruhi institusi partai politik dengan terjadinya perpecahan, pengabungan, hingga pembentukan partai politik baru. Partai NasDem menorehkan hasil yang baik dalam Pemilu 2019, di antaranya karena adanya kandidat petahana yang berpindah dari partai politik lain ke NasDem. Tesis ini meneliti dan menganalisis fenomena party switching di Partai NasDem pada Pemilu 2019. Teori Sistem Insentif (Incentive System Theory) dari Alan Ware, dan teori four-stage model dari Heller dan Mershon digunakan untuk memahami bagaimana party switching terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Melalui teori sistem insentif, peneliti berusaha melihat alasan seorang politisi (caleg petahana) melakukan pindah partai politik menjelang pemilu, dan menjadikan Partai NasDem sebagai tujuan perpindahah tersebut. Peneliti melihat bahwa terdapat tiga insentif utama, yakni: material; solidaritas; dan tujuan, yang menjadi penggerak utama bagi politisi melakukan party switching. Perhitungan insentif ini bekerja dalam mekanisme outswitch (faktor internal) dan inswitch (faktor penarik), baik dari segi kondisi internal partai yang ditinggalkan maupun kondisi internal partai tujuan.

---

Party Switching or the movement of political parties carried out by politicians is triggered by the desire of politicians to pursue their political ambitions within the context of the existing party system. The impact of this phenomenon will affect the institutions of political parties with the occurrence of divisions, mergers, and the formation of new political parties. The NasDem Party made good results in the 2019 Election, partly because of the incumbent candidate who switched from another political party to NasDem. This thesis examines and analyzes the phenomenon of party switching in the NasDem Party in the 2019 Election. Incentive System Theory from Alan Ware and the four-stage model theory from Heller and Mershon are used to understand how party switching occurs. This study uses a qualitative method approach with in-depth interview techniques. Through the theory of the incentive system, the researcher tries to see the reasons for a politician (incumbent candidate) to switch political parties before the election, and make the NasDem Party as the destination of the move. The researcher see that there are three main incentives, namely: material; solidarity; and goals, which are the main drivers for politicians to do party switching. This incentive calculation works in an outswitch (internal factor) and inswitch (pull factor) mechanism, both in terms of the internal conditions of the left party and the internal conditions of the destination party."

"Tesis ini membahas kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India tahun 2004. Faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan partai Congress menang pada Pemilu India 2004 akan dijelaskan dalam penelitian ini. Pemilu India 2004 ini, sebelumnya telah diprediksi akan dimenangkan oleh partai BJP, partai yang sedang memerintah India sejak tahun 1999-2004. Sementara partai Congress, partai yang pernah menguasai India sejak tahun 1950-an hingga 1980-an, diprediksi tidak akan muncul lagi untuk memerintah India. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai politik oleh Alen Ware, teori dinansti politik oleh G. Mosca dan Stephen Hess, serta teori koalisi pra-pemilu oleh Sona Nadenichek. Ketiga teori ini menjadi teori inti penelitian ini. Sementara teori kepemimpinan oleh Weber dan Selligman, teori budaya politik oleh Almond dan Verba, serta teori marketing politik oleh Marshment merupakan teori pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data-data diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, internet serta wawancara dengan Niraja Jaya Gopal dan Sanjay Kumar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India Tahun 2004 merupakan perpaduan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya, pertama krisis kepemimpinan dalam partai Congress dapat diatasi ketika Sonia Gandhi menjadi ketua partai Congress. Kedua, partai Congress menawarkan pemerintahan yang bersifat inklusif dengan slogan kampanye Aam Aadmi atau orang awam menjelang Pemilu 2004. Ketiga, berbeda dengan kebijakan pada Pemilu 1999, partai Congress berhasil membangun koalisi pra-pemilu dengan 18 partai regional lainnya pada Pemilu 2004. Faktor eksternal diantaranya, pertama perubahan perilaku pemilih India dari pemilih yang tradisional menjadi pemilih yang berorientasikan isu atau lebih rasional. Kedua, kebijakan-kebijakan di bawah pemerintahan BJP sebagian besar bersifat eksklusif. Temuan penelitian diantaranya adalah perubahan strategi pemilu partai Congress yang menerapkan pembangunan koalisi pra-pemilu dengan partai-partai regional lainnya. Kebijakan-kebijakan partai BJP yang eksklusif ternyata tidak berhasil. Dinasti politik sangat berpengaruh dalam perpolitikan India. Implikasi teoritis untuk teori partai politik Alen Ware terbukti dalam penelitian ini. Teori dinasti politik G. Mosca dan Stephen Hess juga terbukti dalam penelitian ini. Untuk teori koalisi pra-pemilu Golder, yaitu koalisi prapemilu umumnya terjadi di negara dengan sistem pemiludisproposrionalitas dan multipartai, terbukti. Akan tetapi, pendapat Golder untuk perundingan pembagian jabatan-jabatan dan penetapan kebijakan-kebijakan koalisi sebelum pemilu, tidak ditemukan dalam penelitian ini. Prakteknya, perundingan pembagian jabatanjabatan menteri dan pembentukan kebijakan-kebijakan koalisi dilakukan setelah hasil pemilu diketahui.

---

The purpose of this thesis is to investigate the victory of Congress party in the 2004 Indian Lok Sabha Election. The internal and external factors that led the Congress party in winning the 2004 India's election will be described in this research. The 2004 India's election had previously been predicted to be won by the BJP party, a party which had been ruling India since the year 1999-2004. While the Congress party, the party that once ruled India from the 1950s to the 1980s, was predicted not to rule India anymore.

The theory applied in this research is based on the political party theory by Alen Ware, political dynasty theory by G. Mosca and Stephen Hess, as well as, the pre-election coalition theory by Sona Nadenichek. The third theory becomes the ground theory of this research. This research is also supported by the leadership theory by Weber and Selligman, political culture theory by Almond and Verba, and the theory of political marketing by Marshment. This research is conducted by implementing qualitative methods. The data are obtained from books, journals, articles, internet, as well as, interviews with Niraja Jaya Gopal and Sanjay Kumar.

The results of this research indicate that the victory of Congress Party in the Indian 2004 Lok Sabha Election is a combination of internal and external factors. The internal factors range from; first, a crisis of leadership in the Congress Party was successfully overcome when Sonia Gandhi was the head of the Party. Second, Congress Party offered an inclusive governmental with its campaign slogan 'Aam Aadmi' or common people towards the 2004 election. Third, in contrast to the policy in the 1999 election, Congress Party managed to build a pre-election coalition with 18 other regional parties in the 2004 election. A change of behavior in India's voters from traditional voters to an issue-oriented or more rational voter becomes one of the external factors of the victory of Congress Party in 2004. Second, the policy under the BJP's governmental is mostly exclusive.

The results of this research provide evidence of a change in the election strategy executed by the Congress party. This party applied a pre-election coalition development with other regional parties. The exclusive policies implemented by BJP party did not work accordingly. Political dynasty has a great influence in India's politic. The theoretical implication of Alen Ware's political party theory is proved right in this research, as well as the theory of political dynasties by G. Mosca and Stephen Hess. The theory of pre-election coalition by Golder that generally occurs in countries with multiparty electoral systems is also proved right. However, the opinion of Golder to negotiate the sharing of positions and the stipulation of the coalition policies prior to the election, are not found in this research. In fact, the negotiation for sharing positions of ministers and the establishment of the coalition policies were executed after the result of the election came out."

"Pemilihan Umum di Indonesia di selenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang sebagaimana terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP. Dalam penyelenggara pemilu partai politik merupakan peserta pemilihan umum baik untuk pemilihan anggota legislative maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD tahun 1945 setelah Perubahan. Untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum partai politik harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. KPU melakukan verifikasi atas persyaratan tersebut dan menetapkan partai politik yang lolos verifikasi tersebut sebagai peserta pemilu. Partai Politik yang tidak lolos dapat mengajukan sengketa atas keputusan KPU tersebut kepada Bawaslu, PTTUN dan terakhir ke Mahkamah Agung. Upaya hukum yang diberikan Undang-Undang kepada partai yang tidak lolos tersebut menunjukkan pemenuhan hak untuk ikut serta dalam pemilihan partai politik.

---

General Election in Indonesia organized by the election organizing body which consists of the KPU, Bawaslu and DKPP. In political party election management is good for the general election participants legislative elections and the election of President and Vice President by the Constitution of 1945 after the change. To be designated as a participant elections, political parties must meet a number of requirements specified in Law Number 8 Year 2012 on Election of Members of the DPR, DPD and DPRD. Commission to verify the above requirements and establish political parties that pass the verification as a participant election. Political parties that do not qualify to file a dispute over the Election Commission's decision to Bawaslu, PTTUN and finally to the Supreme Court. Remedies Act given to parties who do not qualify for the show fulfillment of the right to participate in political elections."

"Tesis ini mengkaji mengenai Pertarungan Kekuasaan Antara Partai Besar vs Partai Kecil dalam Perumusan Ambang Batas Presiden ('Presidential Threshold') Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam proses pembahasan tersebut masing-masing fraksi saling beradu argumentasi mengenai isu ambang batas presiden ('presidential threshold'). Terdapat 2 (dua) pendapat yang mengemuka yang saling berlawanan (kontradiktif) antara satu dengan yang lainnya. P'ertama', pendapat yang menginginkan agar besaran ambang batas presiden tetap pada angka 20% kursi dan 25% suara sah nasional. 'Kedua', pendapat yang menginginkan agar aturan mengenai ambang batas presiden ('presidential threshold') dihapuskan menjadi 0%. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kekuasaan, teori persaingan dan teori konflik. Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif dengan menggunakan teknik analisa deskriptif-analitis dan wawancara mendalam dengan beberapa anggota fraksi yang terlibat langsung dalam proses politik tersebut.Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partarungan kekuasaan antara partai besar vs partai kecil pada perumusan ambang batas presiden ('presidential threshold') lebih dimotivasi oleh orientasi dan kepentingan politik pragmatis masing-masing fraksi yang sifatnya kolutif dalam rangka untuk kepentingan Pilpres dan Pemilu tahun 2019. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori kekuasaan, teori persaingan dan teori konflik berimplikasi positif terhadap penelitian ini.

---

This thesis examines the Power Struggle between the Big Parties vs Small Parties in the Formulation of the Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections that occurs in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). In the discussion process each faction clashed with each other regarding the presidential threshold. There are 2 (two) opinions that are contradictory between one another. First, opinions that want the presidential threshold to remain at 20% of seats and 25% of legitimate national votes. Second, opinions that want the presidential threshold to be abolished to 0%. The theories used in this study are power theory, competition theory and conflict theory. This research is a qualitative research using analytical-descriptive analysis techniques and in-depth interviews with several faction members who are directly involved in the political process.

The findings in this study indicate that the participation of power between big parties vs small parties in the formulation of the presidential threshold is more motivated by the orientation and pragmatic political interests of each faction that is colutive in the interests of the 2019 Presidential Election and Election. Theoretical implications shows that the theory of power, competition theory and conflict theory have positive implications for this research."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Padang Tahun 2013. Jalur perseorangan adalah cara untuk mewujudkan pinsip kesetaraaan dalam politik. Calon perseorangan hadir sebagai solusi dari tuntutan masyarakat akan kecilnya akses politik bagi orang yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Padang cenderung memanfaatkan jalur perseorangan untuk mendapatkan kekuasaan. Calon perseorangan juga tak memaknai jalur perseorangan sebagai media represetasi politik yang menghubungan mereka dengan rakyatnya.Penelitian ini menggunakan teori demokrasi, khususnya yang menjabarkan fenomena defisit demokrasi. Selain teori demokrasi, dalam tesis ini juga dijelaskan konsep rerkutmen politik dan representasi politik.Dalam prinsip demokrasi elektoral, pemilu adalah instrumen utama dalam demokrasi sehingga kehadirannya perlu dipertahankan.Calon perseorangan hadir untuk melengkapi instrumen demokrasi itu.Teori rekrutmen politik yang menyatakan bahwa rekrutmen calon kepala daerah ditentukan oleh faktor popularitas calon dan kekuatan finansial calon.Teori representasi politik digunakan untuk melihat bagaimana para calon memanfaatkan isu politik sebagai alat untuk meraih dukungan

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the independent candidate in Local Election of Padang 2013. Independent candidate is one way, among others, to achieve, equality in the politics. It solves of the people's demands of political access for people who have no affiliation to any political party. The result of this study shows that in practice independent candidates utilizes the prosedure to gain popular support in the case of Padang. Independent candidates also do not perceive the procedure as a medium of political representation which links them with the people.The case of independent candidate participation in Local Election in Padang 2013 represent the case of democratic deficit. In the principles of electoral democracy, election is the main instrument of democracy so that its presence should be maintained. Independent candidate participation was meant to improve the quality of democracy, especially in terms of equal chance for participation or recruitment. Political recruitment theory states that the recruitment of candidate for the head of district is determined by the popularity of the candidate and the candidate's financial strength. The theory of political representation is used to see how the candidates utilize the political issue as a media to gain support.;This thesis discusses about the independent candidate in Local Election of Padang 2013. Independent candidate is one way, among others, to achieve, equality in the politics. It solves of the people's demands of political access for people who have no affiliation to any political party. The result of this study shows that in practice independent candidates utilizes the prosedure to gain popular support in the case of Padang. Independent candidates also do not perceive the procedure as a medium of political representation which links them with the people.The case of independent candidate participation in Local Election in Padang 2013 represent the case of democratic deficit. In the principles of electoral democracy, election is the main instrument of democracy so that its presence should be maintained. Independent candidate participation was meant to improve the quality of democracy, especially in terms of equal chance for participation or recruitment. Political recruitment theory states that the recruitment of candidate for the head of district is determined by the popularity of the candidate and the candidate's financial strength. The theory of political representation is used to see how the candidates utilize the political issue as a media to gain support., This thesis discusses about the independent candidate in Local Election of Padang 2013. Independent candidate is one way, among others, to achieve, equality in the politics. It solves of the people's demands of political access for people who have no affiliation to any political party. The result of this study shows that in practice independent candidates utilizes the prosedure to gain popular support in the case of Padang. Independent candidates also do not perceive the procedure as a medium of political representation which links them with the people.The case of independent candidate participation in Local Election in Padang 2013 represent the case of democratic deficit. In the principles of electoral democracy, election is the main instrument of democracy so that its presence should be maintained. Independent candidate participation was meant to improve the quality of democracy, especially in terms of equal chance for participation or recruitment. Political recruitment theory states that the recruitment of candidate for the head of district is determined by the popularity of the candidate and the candidate's financial strength. The theory of political representation is used to see how the candidates utilize the political issue as a media to gain support.]"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oteh Partai Golkar yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2004. Penelitian ini menarik diteliti karena partai ini memasuki awal era reformasi mengalami resistensi masyarakat yang berakumulasi tuntutan pembubaran Partai Golkar, namun demikian masih dipercaya oleh publik dengan indikator meraih peringkat pertama pada pemilu legislatif tahun 2004.Dari Iatar belakang tersebut diatas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah. Pertama, yaitu mencermati sejauh mana peran dan eksistensi Partai Golkar di era reformasi kedua, bagaimana strategi Partai Golkar dalam pemilu legisiatif tahun 2004 ditinjau dari teori tentang partai politik oteh Ramlan Surbakti. Demokrasi oleh Robert A. Dahl, Anthony H. Birch,. pelembagaan partai politik oleh Samuel P. Huntington.Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam terhadap informan sebanyak empat orang dan data - data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2004 adalah pertama, melakukan pembenahan internal organisasi: yang meliputi perubahan struktur Partai Golkar dan konsolidasi organisasi. Kedua, penggatangan calon Iegislatif DPR-Rl dilakukan dengan mekanisme dari bawah (bottom-up) dan didukung oleh sistem skoring pembobotan yang dinilai dart DPD tingkat I (provinsi) maupun tingkat ll (kabupaten) serta didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah menciptakan inovasi politik (konvensi) Partai Golkar.Implikasi teoritik dari penelitian ini adatah berjalannya fungsi - fungsi partai politik di tubuh Partai Golkar seperti artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik dan sosialisasi yang merupakan suatu cara memperkenalkan nilai - nilai potitik dan demokrasi. Pelembagaan partai politik seperti yang dikemukakan oleh Samuel P. Hungtington berlaku dalam penelitian ini, dimana kemampuan sebuah partai politik untuk menyesuaikan diri terhadap sebuah dinamika dan Iingkungannya dapat diukur dari segi umur sebuah organisasi, yang artinya semakin tua sebuah organisasi politik akan semakin banyak puta kemungkinan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya pada setiap jangka waktu tertentu berikutnya.

---

This research is set up by the success of Golkar Party which gets the first rank in the legislative election in 2004. It is interesting to be explored because the party goes in the reformation era while people oppose the party and demand its disposal. However, the party is still trusted by the voters as the first rank party in the election.

From that background, the research questions are tirst, identify the role and existence of the party in the era; second, examine the strategies of the party in the election based on theories of political party from Ramlan Surbakti; theory of democracy from Robert A. Dahl and Anthony H. Birch; and theory of institutionalisation of political party from Samuel P. Huntington.

To answer those questions, the writer applies qualitative approach and the technique of primary data collection is in-depth interview with four informants.

The result of the research shows that the strategies of Golkar Party in facing the election are first, improve the internal organisation such as structural changes and consolidation of the organisation; second, select candidates of legislative member for DPR through bottom up mechanism and supported by scoring system from DPD I in province level and DPD It in regency or city level and its high quality human resource. The last strategy is creating political innovation (convention) of the party.

Theoreticai implication of the research is that the functions of the party are running well such as interest articulation and aggregation, political communication and socialization as an alternative to introduce values of politics of democracy. Institutionalization of political party as generated by Huntington is applied in the research, that an ability of a political party to adapt its environment changes and dynamics can be measured from aspect of age of an organisation. The aspect indicates that older political organisation will have better opportunity to sustain its life in the future."