Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"disampaikan dalam seminar penempatan dan perlindungan tenaga kerja di indonesia di luar negeri, diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan HAM RI tanggal 30-31 agustus"

"tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis dalam mengkaji perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri terutama tenaga kerja wanita tahun 2005"

"disampaikan pada seminar tentang perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri yang diselenggarakan pada tanggal 30-31 Agustus 2005 di surabaya"

"disampaikan dalam seminar penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diselenggalakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI tanggal 30-31 agustus 2005 di surabaya"

"disampaikan pada seminar tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja indonesia diluar negeri yang diselenggarakan pada tanggal 30-31 agustus di surabaya"

"Masalah terorisme dalam dunia internasional sebenarnya bukanlah fenomena yang baru. Namun Tragedi 11 September 2001 telah memunculkan paradigma baru tentang aksi terorisme intemasional, terutama setelah Amerika Serikat (AS) menetapkan kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden sebagai otak penyerangan tersebut dan menjadi target utama doktrin perang global melawan terorisme yang dipromosikan Presiden George Walker Bush sebagai kebijakan keamanan AS.Meluasnya fenomena perang global terhadap aksi terorisme, yang difokuskan pada upaya menumpas jaringan Al-Qaeda, juga mengimbas pada kawasan Asia Tenggara, khususnya Filipina, Malaysia dan Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang disinyalir sebagai tempat persembunyian jaringan terorisme internasional tersebut.Desakan AS dan terjadinya ledakan bom di Bali yang menewaskan ratusan wisatawan asing, memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah pengamanan guna memadamkan aksi terror tersebut. Dinamika politik luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu kontra terorisme terlihat mengalami pergeseran dari sikap pemerintah Indonesia yang tidak proaktif ke arah upaya yang lebih serius didalam upaya memberantas terorisme yang dibawa oleh AS. Dalam kurun waktu antara tahun 2001-2003 terdapat kebijakan yang berlainan mengingat dalam kurun waktu tersebut terjadi ledakan bom yang menewaskan ratusan wisatawan di Bali, Indonesia.Dikaitkan dengan tulisan ini, corak strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu kontra terorisme dengan variabel pengaruh lingkungan eksternal dan konteks internal Indonesia, mengalami pergeseran dari accommodation strategy ke concordance strategy. Hal ini terlihat dari mulai seriusnya pemerintah didalam memerangi teroris dengan melakukan peningkatan aktifitas diplomatik dan keamanannya dengan melakukan berbagai pertemuan-pertemuan baik bilateral maupun multilateral didalam membahas isu kontra terorisme. Pergeseran tersebut akan dibahas dengan unit unit analisis dari politik luar negeri Indonesia dan pengaruh tekanan AS.Secara analitik, konsep strategi memiliki dua komponen dasar yaitu komponen ofensif, untuk memperoleh keuntungan dan komponen defensif untuk mencegah kerugian. Akan tetapi, sering kali kedua komponen ini secara bersama-sama terkandung dalam suatu strategi politik luar negeri. Teori tersebut akan digunakan penulis untuk membantu penulisan tesis ini.Pada akhirnya diyakini bahwa desakan AS dan terjadinya ledakan bom di Bali mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kurun waktu 2001-2003 dalam menyikapi isu kontra terorisme, khususnya pada pergeseran strategi kebijakan Iuar negeri Indonesia dari accomodation strategy menjadi concordance strategy."

"makalah disampaikan dalam seminar tentang penempatan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri tanggal 30-31 agustus 2005 di surabaya"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai asuransi Tenaga Kerja yang diatur diIndonesia, khususnya dalam hal jenis risiko yang dipertanggungkan dan persyaratan pengajuan klaim. Selanjutnya, akan dibandingkan dengan peraturan yang ada di Filipina mengenai topik yang sama. Kemudian, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah persoalan apakah yang dihadapi oleh Indonesia dan Filipina dalam pemberian perlindungan terhadap Tenaga Kerja Luar Negeri. Selanjutnya, penelitian ini membahas mengenai teori jenis risikoyang dapat diasuransikan serta persyaratan pengajuan klaim berdasarkan hukum asuransi, yang kemudian akan diterapkan terhadap implementasi dalam peraturan mengenai asuransi tenaga kerja yang terdapat di Indonesia dan di Filipina.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisis datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asuransi Tenaga Kerja Indonesia belum dapat terlaksana secara maksimal karena masih terdapat beberapa peraturan yang tidak berpihak kepada TKI sehingga menyulitkan TKI ketika ingin mengajukan klaim asuransi.Dikarenakan terdapat beberapa jenis risiko yang dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi yang sulit pembuktiannya, maka ketika TKI ingin mengajukan klaim terkait risiko tersebut, perusahaan asuransi seringkali menolaknya. Secara normatif Filipina lebih baik dari Indonesia, karena membentuk OWWA. Dengan adanya OWWA, pengajuan klaim atas risiko-risiko atau hak-hak OFW yang tidak dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi umum dapat diproses karena OWWA menyediakan asuransi dengan benefit atau manfaat yang tidak umum diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut.

---

ABSTRACTThis study discusses the Employment Insurance regulated in Indonesia, especially in terms of types of risks insured and claim filing requirements. Furthermore, it will be compared with the existing regulations in the Philippines on the same topic. Then, the main problem analysed in this study are the issues faced by Indonesia and the Philippines in providing protection against Overseas Employment. Apart from that, this study discusses the theory on types of risksthat can be insured as well as the requirements of filing a claim under the insurance law, which will then be applied to the implementation in the regulations concerning migrant workers insurance in Indonesia and in the Philippines. This study uses normative juridical research, while data analysis uses the qualitative method. From these results it can be concluded that the Indonesian Labor insurance can not be implemented optimally because there are some rules that were unfavorable to the migrant workers making it difficult for them to file an insurance claim. Because there are several types of risks insured by the insurance company that are difficult to prove, it causes the insurance companies to often reject it when the migrant workers filed a claim related to the risk. Requirements filing a claim that are also borne by the workers to complete became an obstacle because recruitment companies should also be required to assist in completing the required documents. Philippines is normatively better than Indonesia, as it has the OWWA. With the OWWA, filing claims for risks or OFW rights that can not becovered by insurance companies can be processed because OWWA provides insurance with benefits that are not commonly provided by insurance companies."