Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Export Credit represent one of alternative financings used for procuring goods/service in around Dephan/TNI. Basically, export credit loan represent a loan prepared by exporter states to the concerned state export and also for fulfilling good needs for importer state. Said loan represents the credit granted to importer state for settling good procurement bought from the exporter company of the concerned credit provider state and therefore it cannot be used feely. The requirements of export credit during this time refer to the rules issued by states joined in OECD called OECD guidelines. In said rules it is mentioned that export credit loan is not purposed for military and agriculture needs. But factually export credit loan is still one of the important financings for goods/service procurement in around Dephan/TNI. In this thesis, it was conducted legal analysis on export credit agreement in line with the existence of standard requirements stipulated in OECD Guidelines and legal analysis of goods/service procurement export credit agreement in around Dephan/TNI."

"Tesis ini membahas mengenai perlunya perjanjian keagenan yang biasanya dibuat dengan menggunakan akta dibawah tangan untuk dibuat dengan menggunakan akta otentik dihadapan notaris. Walaupun untuk mendaftarkan usaha keagenan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, hanya menuntut dilampirkannya suatu perjanjian keagenan antara prinsipal dan agen yang dilegalisir saja oleh notaris. Tujuan dari pokok permasalahan dalam thesis ini adalah untuk mengetahui sejauhmana manfaat pembuatan perjanjian keagenan dengan akta otentik dibandingkan dengan akta di bawah tangan, dan juga untuk mengetahui apakah perjanjian baku dari prinsipal dalam perjanjian keagenan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using a certificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary. Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditions and Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributors of Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between the principal and the agent are certified only by a notary.

The purpose of the issue in this thesis is to determine the extent of the benefits of making the agency agreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also to determine whether the standard contract of the principal in the agency agreement is not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the research by using the juridical normative approach."

"Tesis ini membahas mengenai peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana terjadinya persekongkolan tender. Regulasi yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali mengalami perubahan sehingga menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum. Selain diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, persekongkolan tender juga diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk lebih memahami bagaimana terjadinya persekongkolan tender, dalam tesis ini juga dijelaskan mengenai studi kasus tentang persekongkolan tender. Studi kasus yang diambil adalah Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik)). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bagaimana persekongkolan tender dapat terjadi dan peran KPPU dalam mengawasi persekongkolan tender serta putusan yang dikeluarkannya. Tesis ini juga membahas mengenai penerapan pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dalam putusan perkara KPPU Nomor 03/KPPUL/ 2012 mengenai Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 dengan sumber dana APBN DIPA Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012.

---

This thesis discusses the rules procurement of goods/services and how bid rigging can occur. Regulations governing the procurement of government goods/services often experience changes that give rise to debate and legal uncertainty. Regulated by Keppres No. 80/2003 and Perpres No. 54/2010 (last amended by Perpres No. 70/2012), bid rigging is also regulated in UU No. 5/1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. To better understand how the bid rigging occur, in this thesis also described the case study of bid rigging. As an example case study is Bid Rigging in Procurement of Goods/ Services In terms of UU No. 5/1999 (Case Study: NIK-Based Identity Card Application Tender (Electronic KTP)). This research is a normative juridical nature that research refers to the legal norms contained in the legislation. Based on this study it can be concluded how bid rigging can occur and the Commission's role in overseeing the bid rigging as well as the issuance of the verdict. This thesis also discusses the application of Article 22 of UU No. 5/1999 in the court judgment regarding the Commission verdict No. 03/KPPU-L/2012 about Bid Rigging in Procurement of Goods/Services In terms of UU No. 5/1999 (Case Study: NIK-Based Identity Card Application Tender (Electronic KTP))."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1574 K/PDT/2011 mengenai gugatan PT Helga Prima Contractor melawan Pemerintah Kota Bekasi tentang sah atau tidaknya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah diantara para pihak. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi dalam beberapa bidang hukum seperti hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum persaingan usaha. Sebagai sebuah perjanjian maka perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah harus tunduk pada ketentuan hukum perdata.

---

The purpose of this research is to analyze the agreement of procurement by government in Indonesia. The object of this research is the Supreme Court Decision Number 1574 K PDT 2011 between PT Helga Prima Contractor against City of Bekasi rsquo s Government about the legalization of the agreement of procurement by government between the parties. This research method is normative juridical. Secondary data obtained from books, previous studies, and related legislative products.

The results of this research indicate that the procurement of government occurs in several areas of law such as state administrative law, civil law, and business competition law. As an agreement, the procurement is rulled by the Indonesian civil law system. "

"Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan yang tahapannya diawali dengan penentuan kebutuhan, pemilihan penyedia barang/jasa, pembentukan kontrak dengan penyedia barang/jasa terpilih, sampai pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai bentuk pelaksanaan kontrak. Dalam pembentukan kontrak, terdapat percampuran antara elemen publik dengan elemen privat sehingga untuk sahnya kontrak yang dibuat harus mengacu pada ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga mengacu kepada ketentuan KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian dengan pemerintah membuat kedudukan antara para pihak tidak seimbang sehingga penerapan asas keseimbangan sangat diperlukan untuk mengimbangi kedudukan pemerintah yang kuat. Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada masalah keabsahan pembentukan kontrak, masalah diterapkannya asas keseimbangan dalam perjanjian, serta masalah pelaksanaan kontrak. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah sah karena pembentukannya telah memenuhi ketentuan dalam Keppres No. 80/2003 beserta perubahannya dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata; Komisi Kepolisian Nasional telah berupaya menerapkan asas keseimbangan; pelaksanaan kontrak berupa pemenuhan hak dan kewajiban dalam pengadaan jasa yang tidak lain berjenis perjanjian pemborongan, telah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, meskipun cara pemenuhannya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak.

---

Procurement of goods or services is an activity to support the implementation of Government task which stages beginning with the determination of needs, the selection of goods or services provider, the engagement in a contract with provider of goods/services selected, until the fulfillment of rights and obligations as a form of the implementation of the contract. In establishing the contract, there is combination between the public elements and private elements, so that for the validity of a contract should refer to the provisions of Presidential Decree No. 80 Year 2003 and its amendment on Guidelines for Implementasion of Government Procurement of Goods or Services and also refers to the provisions of Civil Code regarding the legal conditions of the agreement. The engagement in a contract with the Government makes the position between the parties is not balanced, so that the application of the principle of fairness manner is neccesary to counterbalance the strong position of the Government.

In this thesis, the discussion focused on the issue of validity of the contract, than the problem of application the principle of fairness manner in the agreement, and the issue of implementation of the contract. This research is normative and descriptive analytic nature. The result in this paper concludes that the contract made by the parties is valid because its formulation has been compliant with the provisions of Presidential Decree No. 80 Year 2003 and its amendments and than the legal conditions of the agreement in Civil Code; Komisi Kepolisian Nasional has attempted to apply the principle of fairness manner; execution of the contract (fulfillment of rights and obligations) in procurement of services activity which is similar as contracting agreement, has been implemented properly by the parties although the way of it fulfillment is not wholly in accordance with what is specified in the contract."

"ABSTRAKPerjanjian jual beli adalah merupakan salah satu cara untuk ineniperoleh hak milik dengan adanya hubungan hukum antara para subyek hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban. Bagi pihak penjual berkewajiban menyerahkan benda yang dijualnya dan berhak meminta ponbayaran harga. Sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga sebagai imbalan perolehan benda tersebut , dan ia berhak meminta penyerahan benda yang diperjual belikan itu. Oleh karena itu perjanjian jual beli adalah raerupakan perjanjian \ timbal balik. Sebagaimana diatur dalam KUHPerdata bahwa kewajiban sipenjual tidak hanya menyerahkan barang saja tetapi juga menanggung kenikmatan atau suatu benda yang dijualnya. Apa bila benda yang dijualnya mengandung cacad tersembunyi , maka sipenjual harus raaigganti benda tersebut atau perabatalan jual beli. Disinilah arti pentingnya perjanjian jual beli , sehingga keraung - kinan yang akan terjadi telah diatur sebelumnya , dan harus di taati oleh kedua belah pihak. Didalam masyarakat kita , masih ber laku beberapa sistim jual beli dimana yang dianut oleh masyarakat pedesaan pada umuranya menganut sistira jual beli menurut hukum adat sedang masyarakat kota pada umumnya menganut jual beli seperti di atur dalam KUHPer. Dalam pergaulan sehari hari tidak jarang akan timbul perbedaan paham misalnya mengenai panjar , sehingga tidak jarang terjadi pertikaian. Namun dengan adanya perjanjian jual beli maka kesemuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya."

"Dengan semakin banyaknya stasiun televisi Swasta di Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan pecinta film nasional, maka semakin banyak pula jumlah rumah produksi yang memproduksi tontonan lokal. Salah satu alternatif tontonan televisi itu adalah sinetron. Dalam memproduksi sebuah sinetron, pihak rumah produksi terlibat dengan banyak pihak diantaranya stasiun televisi dimana produksi sinetron itu akan ditayangkan dan sesama rumah produksi sejenis, dimana diantara mereka dibutuhkan suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerjasama diantara sesama rumah produksi dan stasiun televisi dalam pembuatan sinetron merupakan suatu perjanjian untuk melakukan sementara jasa sebagaimana diatur dalam Bab VIIA buku III KUHPerdata. Antara rumah produksi yang satu dan lainnya pasti terdapat perbedaan dalam mengatur dan menyusun suatu kontrak hal ini terjadi karena adanya ketentuan pasal 1338 KUHperdata mengenai kebebasan berkontrak sehingga para pihak bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian antara para pihak. Dalam skripsi ini diuraikan penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara lisan atau tidak secara tertulis."