Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In the high-pressure quest to make a sale, acquire a contract, and beat out other bidders, sales professionals frequently resort to cutting prices, offering discounts, or making other concessions that cut into their operating margins-short-term strategies that are destructive to the long-term sustainability of their business. "High-Profit Selling" helps readers understand that their sales goal shouldn't simply be to sell more, but to sell more at a higher price...and that success comes only to those focused on "profitable sales." This eye-opening book shows readers how to: avoid negotiating; actively listen to customers; match the benefits of their product or service with the customer's needs and pains; confidently communicate value; successfully execute a price increase with existing customers; and ensure prospects are serious and not shopping for price. Too many salespeople believe that a sale at any price is better than no sale at all. This powerful guide helps move readers toward a profit-centered approach that will strength en their relationships and increase their bottom line.;"

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. PPAT dalam menjalankan jabatannya harus menjunjung tinggi nilai keadilan agar terwujudnya kepastian hukum. Tesis ini membahas mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 335/PDT/2020/PT.DKI dan tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan akta jual beli tanah yang mengandung cacat hukum. Tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian eksplanatoris dan problem identification yang menggunakan data sekunder. Hasil tesis yang diperoleh adalah pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan batal dan tidak sah akta jual beli tanah karena telah terjadi penyalahgunaan dalam praktik utang piutang yang dikemas dengan akta jual beli tanah sudah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian. Apabila perjanjian pokoknya adalah utang piutang, maka perjanjian accesoir adalah perjanjian jaminan, dalam hal ini adalah pembuatan APHT, apabila GT terbukti wanprestasi maka jaminan utang dapat dieksekusi sesuai Pasal 20 UUHT. Hubungan hukum utang piutang tidak dapat berubah secara otomatis menjadi hubungan hukum jual beli. Tanggung jawab PPAT berupa sanksi administrasi yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya, sanksi perdata yaitu pembayaran ganti rugi dan sanksi pidana pemalsuan surat sesuai Pasal 263 juncto Pasal 264 KUHP.

---

Land Deed Making Official (PPAT) is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding Land Rights. PPAT in carrying out his position must uphold the value of justice in order to realize legal certainty. This thesis discusses the Legal Considerations of the Panel of Judges in the Decision of the Jakarta High Court Number 335/PDT/2020/PT.DKI and the PPAT's responsibility for the making of a Sale and Purchase Deed containing legal defects. This thesis uses normative juridical research, explanatory research typology and problem identification using secondary data. The results of the thesis obtained are the legal considerations of the panel of judges which declare the Sale and Purchase Deed null and void because there has been an abuse in the practice of debt and receivables packaged with the Sale and Purchase Deed in accordance with the provisions of the agreement law. If the main agreement is debt and receivables, then the accesoir agreement is a guarantee agreement, in this case is the making of APHT, if GT is proven to be in default, the debt guarantee can be executed in accordance with Article 20 UUHT. The legal relationship of debt and receivables cannot be changed automatically into a legal relationship of sale and purchase. PPAT's responsibility is in the form of administrative sanctions, namely dishonorable discharge from his position, civil sanctions, namely payment of compensation and criminal sanctions for falsification of letters in accordance with Article 263 in conjunction with Article 264 of the Criminal Code."

"Penelitian ini membahas kasus Notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris adalah dalam pembuatan kedua akta tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemilik objek tanah, dan dari pembuatan kedua akta tersebut terbit Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT lain. Sehingga, dari perbuatan Notaris ini menimbulkan kerugian terhadap pemilik objek tanah. Permasalahan yang diambil adalah mengenai dampak hukum terhadap Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli dan Akta Kuasa Jual yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik objek tanah, serta tanggung jawab Notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Kuasa Jual yang dibuat secara melawan hukum sehingga mengakibatkan dampak hukum terhadap Akta Jual Beli. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut digunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris, metode analisis data kualitatif, dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Jual, dan Akta Jual Beli kekuatan hukum pembuktiannya menjadi akta batal demi hukum, karena dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli telah melanggar ketentuan pembuatan akta notaris sebagai akta autentik. Selain itu, Notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi perdata atau sanksi administratif. Saran yang dapat diberikan adalah dalam pembuatan akta notaris sebagai akta autentik, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus lebih hati-hati, cermat, dan saksama.

---

This study discusses the case of a Notary who has committed an unlawful act in the making of the Sale and Purchase Binding Agreement and the Selling Authorization Deed. The unlawful act committed by the Notary is that in the making of the two deeds, the deed was made without the knowledge of the owner of the land object, and from the making of the two deeds, a Sale and Purchase Deed was issued by another PPAT. Thus, the actions of this Notary cause losses to the owner of the land object. The problems taken are regarding the legal impact on the Sale and Purchase Deed made based on the Sale and Purchase Binding Agreement Deed and the Selling Authorization Deed made without the knowledge of the owner of the land object, as well as the responsibility of the Notary who made the Sale and Purchase Binding Agreement Deed of Selling Power of Attorney which was made against the law. thus resulting in a legal impact on the Sale and Purchase Deed. To answer these two problems, research methods are used in the form of normative juridical research, the typology of research used is explanatory, qualitative data analysis methods, and analytical descriptive research results. The results obtained from the research are the Sale and Purchase Binding Agreement Deed, Sales Authorization Deed, and Sale and Purchase Deed the legal force of the proof is to be null and void, because in making the Sale and Purchase Binding Agreement Deed and Selling Authorization Deed as the basis for making the Sale and Purchase Deed violated the provisions making a notarial deed as an authentic deed. In addition, the Notary who makes the Sale and Purchase Binding Agreement Deed and the Sale Authorization Deed can be held liable in the form of civil sanctions or administrative sanctions. Suggestions that can be given are in making a notary deed as an authentic deed, a notary in carrying out his position must be more careful, careful, and thorough. "

"Tesis ini mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh sebuah denominasi Kristen di Protestan yang mencoba membangun jembatan relasi dengan komunitas agama lain, yaitu Islam yang mereka narasikan sebagai tanggung jawab moral nubuatan (ramalan Alkitab) untuk merangkul dan menyelamatkan saudara teologis mereka dari genealogis agama monoteis yang sama. Membangun relasi dengan denominasi agama yang berbeda merupakan bagian dari upaya untuk membangun posisi yang lebih baik untuk menjalin kedekatan dan menjangkau umat dari agama yang memiliki kemiripan dan persamaan identitas teologis umat kedua agama. Dalam upaya membangun titik persamaan kedua pemeluk agama, mereka mengembangkan narasi terkait persamaan visi eskatologis tentang turunnya Isa Almasih (Yesus Kristus) di akhir zaman (apocalyptic). Hal yang menarik dari upaya membangun relasi tidak hanya menawarkan hubungan friendship (pertemanan) dalam pergumulan hubungan sosial semata, tetapi juga untuk bisa menjadi “teman spiritual” dari irisan persamaan identitas dan visi eskatologis kedua pemeluk agama. Narasi dan projek membangun relasi dan kedekatan pada strategi institusional dalam praktiknya di lapangan memunculkan varian baru yang mengarah pada hibriditas dan sinkretisme untuk mendamaikan dan mengkompromikan dua kategori nilai agama yang berbeda, yaitu Kristen dan Islam.

---

This thesis examines the efforts made by one of the Protestant denominations who try to build relationships with other religious community, namely Islam, which they narrate as the obligation of moral prophecy (Bible predictions) to embrace and save their theological brothers from the same monotheistic religious lineage. Building relationships with different religious denominations is part of the effort to build a better position to establish a close relation and reach out the people from the religions that have similarities in theological identities thereof. In an effort to build a common ground between the two religions, they developed a narration related to the eschatological vision of the descent of Isa Almasih (Jesus Christ) at the end of time (apocalyptic). The interesting thing about the effort of building relations is not only offering friendship in social relation per se, but also being able to become "spiritual friends" from the intersection of identities and eschatological visions of the two religious adherents. Narratives and projects that build relationships and closeness to institutional strategies in practice in the field give rise to new variants that lead to hybridity and syncretism to reconcile and compromise two different categories of religious values, namely Christianity and Islam."

"Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli. Dalam proses jual beli diperlukan akta autentik sebagaialat bukti untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap peralihan hak atas tanah. Dalam hal ini yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT memiliki tugas pokok untuk membuat akta autentik di bidang pertanahan, salah satunya adalah akta jual beli. Proses pembuatan akta jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Salah satu syarat dalam pembuatan akta jual beli adalah penyerahan sertipikat asli hak atas tanah kepada PPAT untuk dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan setempat. Jika syarat untuk pembuatan akta jual beli belum terpenuhi tetapi PPAT telah membuat akta jualbelidanmenyerahkan lembar salinan akta jual beli kepada para pihak, maka akta tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka masalah yang diteliti adalah terkait prosedur penyerahan salinan akta jual beli yang dilakukan oleh PPAT serta proseduruntuk mengubah akta jual beli yang dapat dilakukan oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif. Hasil dari penelitianini adalah PPAT tidak melakukan pengecekan terhadap sertipikat asli hak atas tanah. Jika sertipikat asli hak atas tanah tidak diserahkan, maka PPAT tidak dapat membuat akta jual beli. Dengan tidak dapat dibuatnya akta jual beli, maka PPAT tidak dapat mengeluarkan lembar salinan akta jual beli kepada para pihak. Proses untuk mengubah akta yang dapat dilakukan oleh PPAT adalah dengan melakukan perubahan atau renvoi.Renvoi dilakukan pada saat akta belum ditandatangani. Jika akta telah ditandatangani, maka notaris berwenang melakukan pembetulan terhadap akta tersebut.

---

The transfer of land rights can be done by buying and selling. In the buying and selling process, authentic certificates are neededas evidence to realize legal certainty regarding the transfer of land rights. In this case the authorized person to make an authentic deed is the Official Certifier of Land Deed(PPAT). PPAT has the main task of making authentic certificates in the land sector, one of which is a sale and purchase deed. The process of making a sale and purchase deed must meet the conditions that have been determined. One of the requirements in making a sale and purchase deed is the submission of the original certificate of land rights to the PPAT to be checked at the local Land Office. If the conditions for making a sale and purchase deed have not been fulfilled but the PPAT has made a sale and purchase deed and submitted a copy of the sale and purchase deed to the parties, then the deed can be canceled. Based on the explanation, the problem studied was related to the procedure for submitting a copy of the sale and purchase deed carried out by PPAT and the procedureto change the sale and purchase deed that could be done by PPAT. This study uses juridical-normative research methods. The result of this research is that PPAT does not check the original certificate of land rights. If the original certificate of land rights is not submitted, PPAT cannot make a sale and purchase deed. By not being able to make a sale and purchase deed, PPAT cannot issue a copy of the sale and purchase deed to the parties. The process to change the deed that can be done by PPAT is to make changes or renvoi. Renvoi is done when the deed has not been signed. If the deed has been signed, the notary is authorized to make corrections to the deed."

"Tesis ini mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang diperjualbelikan setelah terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 14/Pid.B/2019/PN.PML. Adapun permasalahan yang diangkat adalah akibat hukum atas jual beli harta bersama dimana salah satu pihak tidak memberikan persetujuan dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelusuran data sekunder dari berbagai dokumen sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa bilamana salah satu pihak tidak mengetahui dan memberikan persetujuan atas jual beli harta bersama maka jual beli tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur obyektif yaitu sebab yang halal. Hal tersebut dikarenakan persetujuan pasangan bersifat mutlak dalam pelaksanaan jual beli atas harta bersama. Dalam jual beli harta bersama setelah terjadinya perceraian peran penting tidak hanya berupa persetujuan dari mantan pasangan suami istri tetapi juga perlunya sikap kehati-hatian dari PPAT yakni PPAT harus hadir dan memastikan bahwa pihak yang bertandatangan adalah pihak yang berwenang. Akibat dari ketidakhati-hatian PPAT menyebabkan kerugian. Selain itu PPAT juga harus bertanggungjawab dan terancam sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018

---

This thesis about marital properties obtained during marriages which are traded after the divorce based on the Decision of Pemalang District Court Number 14/Pid.B/2019/PN.PML. The problem raised is the legal consequences of the sale and purchase of marital properties in which one party does not give consent and responsibility that must be borne by the Land Deed Making Officer (PPAT). The research method used is normatif juridical with secondary data retrieval from various primary, secondary and tertiary legal source document. The approach used is qualitative with descriptive analytical research type. The result of the study stated that if one of the parties does not know and give approval for the sale of marital assets the sale and purchase will be null and void by law because it does not fulfill the objective element which is halal cause. That is because the consent of the spouse is absolute in the conduct of buying and selling of joint marital properties. In the sale and purchase of marital properties after the divorce the important rule is not only in the form of approval from a former husband and wife but also the need for prudence from the PPAT that is the PPAT must be present and ensure that the signatory is an authorized party. As a result of carelessness PPAT causes losses. Because PPAT must also be responsible and threatened administrative sanction as Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 2 of 2018"

"Kemajuan yang begitu pesat dalam teknologi membuat dunia mengalami pergeseran. Saat ini, teknologi telah berperan sangat besar dalam kehidupan manusia dengan memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai hal, salah satunya adalah dalam sektor transaksi. Perkembangan teknologi melahirkan online marketplace sebagai media bagi manusia melakukan transaksi secara online. Keberadaan dari online marketplace memberikan kemudahan karena manusia dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Salah satu transaksi yang dapat dilakukan pada online marketplace adalah transaksi obat. Namun, perlu diketahui bahwasanya transaksi obat tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur regulasi untuk peredaran obat keras. Online marketplace sebagai pihak ketiga dalam transaksi obat keras perlu berperan untuk mengatur transaksi obat keras tanpa izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai peran online marketplace dalam penjualan obat keras tanpa izin edar, karena hingga saat ini masih terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menjual obat keras tanpa izin edar di platformonline marketplace, dengan menggunakan Tokopedia sebagai bahan analisis. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Setelah dilakukan analisis, kemudian dapat disimpulkan bahwasanya online marketplace berperan terhadap produk yang dipasarkannya dengan membuat peraturan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap produk yang diperbolehkan dan tidak dijual di platformnya dan melakukan pengecekan terhadap produk yang dipasarkan pada platformnya. Selain itu, penulis menemukan bahwa Indonesia telah menetapkan regulasi untuk mengatur izin edar obat keras, bahwa obat keras dapat dibeli jika menggunakan resep dokter saja dan hanya fasilitas pelayanan kefarmasian yang memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Penulis juga menemukan bahwasanya online marketplace tidak berperan secara langsung dalam penjualan obat, sehingga online marketplace hanya akan menerima aduan dari pembeli dan meneruskan aduan tersebut kepada penjual atau kepada pihak ekspedisi yang bekerja sama dengan online marketplace. 

---

Rapid advances in technology make the world experience a shift. Currently, technology has played a very large role in human life by providing convenience for humans in various ways, one of which is in the transaction sector. Technological developments gave birth to online marketplaces as a medium for humans to make transactions online. The existence of an online marketplace provides convenience because humans can make transactions anywhere and anytime. One of the transactions that can be made on the online marketplace is a drug transaction. However, it should be noted that drug transactions cannot be carried out haphazardly because Indonesia as a legal state has regulated regulations for the distribution of hard drugs. The online marketplace as a third party in hard drug transactions needs to play a role in regulating hard drug transactions without a distribution permit. This study aims to understand the role of the online marketplace in selling hard drugs without a distribution permit, because until now there are still irresponsible individuals who deliberately sell hard drugs without a distribution permit on the online marketplace platform, using Tokopedia as material for analysis. This research was conducted using normative juridical research methods, namely legal research conducted by examining library materials or secondary materials. After analysis, it can be concluded that the online marketplace plays a role in the products it markets by making regulations regarding terms and conditions that apply to products that are allowed and not sold on its platform and checking products marketed on its platform. In addition, the authors found that Indonesia has established regulations to regulate distribution permits for hard drugs, that hard drugs can only be purchased using a doctor's prescription, and only pharmaceutical service facilities that have a Pharmacy License (SIA). The author also finds that the online marketplace does not play a direct role in drug sales, so the online marketplace will only accept complaints from buyers and forward these complaints to sellers or to expedition parties who work closely with the online marketplace. "

"Kepastian hukum dalam setiap peralihan tanah sebagai akibat dari transaksi jual beli hak atas tanah sangatlah penting. Oleh karena itu, Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena jual beli tersebut. Pada prakteknya, di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong terdapat praktek jual beli tanah yang belum bersertipikat. Tanah yang belum bersertipikat adalah tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan di kantor pertanahan. Praktek jual beli tersebut banyak dilakukan dihadapan kepala desa bersifat tunai, nyata dan terang. Tesis ini membahas bagaimana proses pencatatan kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa serta kekuatan hukum terhadap surat keterangan tanah tersebut jika dibandingkan denga akta yang dikeluarkan PPAT. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pencatatan kepemilikan hak atas tanah pada Desa Kampung Melayu terbilang mudah yaitu dengan menghadapnya para pihak kepada kantor desa beserta saksi-saksi lalu kemudian dilakukan pengukuran batas- batas tanah oleh kepala dusun, baru kemudian kemudian kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak. Kedudukan surat jual beli di bawah tangan itu sepanjang menurut Kepala Kantor Pertanahan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka ia dapat dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali dan pastinya harus dilengkapi dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan KBPN Nomor 1 Tahun 2010.

---

Legal certainty in any transfer of land as a result of buying and selling transactions of land rights is very important. Therefore, the Basic Agrarian Law obliges to register the transfer of rights due to such sale and purchase. In practice, in Bermani Ulu District, Rejang Lebong Regency, there is a practice of buying and selling land that has not been certified. Land that has not been certified is land that has never been registered at the land office. The practice of buying and selling is mostly carried out in front of the village head in cash, real and clear. This thesis discusses the process of recording land ownership rights based on a village head's certificate and the legal force of the land certificate when compared to the deed issued by the PPAT. The method used is empirical juridical method and the specifications used in this study are analytical prescriptive. Based on the results of the research, it can be seen that the process of recording ownership of land rights in Kampung Melayu Village is fairly easy, namely by facing the parties to the village office along with witnesses, then measuring the boundaries of the land by the head of the hamlet, then the village head issues a Certificate of Transfer of Rights. The position of the sale and purchase letter under the hand, as long as according to the Head of the Land Office it is correct and can be accounted for, then it can be used as a basis for conducting the first land registration and of course it must be equipped with other supporting documents as mentioned in KBPN Regulation Number 1 of 2010."