Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Press freedom in Indonesia is not apart from its accountabilities for particular delicts as set forth in Press Act and Criminal Law currently revised in line with the development of era and Indonesian cultures. Accountability of the press for delicts including humiliation, slandering and pornography where such involved parties shall account for. Meanwhile legal aspects for such involved parties include editor, writer, publisher, printing agency and distributors, with more advantageous legal position compared to the ones of non-press delicts."

"Setelah dibentuknya UU. No. 40 Tabun 1999 tentang Pers, pemberlakuan delik pers menurut KUHP terhadap pers ternyata tidak lagi disepakati oleh sebagian kalangan terutama pers, karena dianggap bertentangan dengan asas lex specialis derogar lex generalis. Untuk menelusuri persepsi lex specialis terhadap UU Pers tersebut, permasalahan yang penulis ajukan tertuju pada tiga hal, yaitu berkaitan dengan pengkonstruksian delik-delik terhadap pers menurut UU Pers yang dihubungkan dengan asas legalitas dan asas lex specialis derogal lex generalis, kemudian sistim pertanggung jawaban pidana pers yang hams dibangun, dan terakhir mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menentukan hokum terhadap pers.Untuk rnenjawab ketiga permasalahan tersebut, penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan metode penelitian normatif yuridis. Sedangkan mengenai bahan ataupun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, berupa bahan hokum primer (peraturan perundang-undangan dan sebuah kasus pidana pers pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), bahan hukum sekunder (literatur mengenai hukum pidana materiil dan hukum pers) dan bahan hukum tarsier (bibiliografi dan kamus). Untuk memperoleb data sekunder tersebut, alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen (kasus). Dalam penyajian dan analisa data, hal itu dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya materi pembahasan yang dituangkan dalam penulisan ini akan dikonstruksikan kedalam suatu uraian analisa hukum.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang penulis peroleh terdiri atas tiga bagian. Pertama, konstruksi delik pets yang tercanturn dalam UU Pers ternyata tidak dimaksudkan untuk menghapuskan ataupun untuk menarik delik pers menurut KUHP kedalam UU Pers. Tetapi delik pers menurut UU Pers merupakan delik yang ditujukan pada perusahaan pets dan terbatas pada lima jenis delik pers. Sehingga delik pers menurut KUHP tetap berlaku bagi pers. Delik yang memang dapat dikatakan sebagai lex specialis terletak dalam gabungan pelanggaran norma, atau suatu pemberitaan pers itu baru dapat dituntut jika isinya secara keseluruhan melanggar norma agama, rasa kesusilaan dan asas praduga tidak bersalah.Kedua, sistim pertanggung jawaban pers merupakan bentuk pertanggung jawaban korporasi. Dalam pertanggung jawaban pidananya, korporasi akan diwakili oleh penanggung jawab bidang redaksi dan bidang usaha. Sedangkan untuk pertanggung jawaban personal, konstruksinya ditempuh berdasarkan asas penyertaan dalam KUHP. Ketiga, dalam menentukan hukum terhadap pers, ternyata UU Pers memang turut dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukum terhadap pers. Khususnya dalam hal norma delik dan pertanggung jawaban pers. Dalam putusannya, ternyata haldm tetap menerapkan delik pers menurut KUHP, karena unsur deliknya telah terpenuhi."

"Tesis ini menggambarkan tentang Pemberitaan pers dalam sebuah kasuskonflik dapat berdampak kondusif maupun destruktif. Berdampak kondusifapabila pemberitaan yang dihasilkan secara objektif mampu memberikan rasadamai terkait dengan situasi yang ada. Sedangkan bersifat destruktif apabilapemberitaannya malah dapat memicu atau memperbesar sebuah konflik. Untukpemberitaan yang dianggap bersifat destruktif, insan pers dapat dikenakanpertanggungjawaban atau dijerat dengan tindak pidana pers (delik pers), baikmengacu pada pasal-pasal KUHP dan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers yangsaling melengkapi. Delik pers yang dapat digunakan terkait dengan pemberitaankasus konflik adalah delik penabur kebencian, delik agama, dan delik beritabohong. Selain itu, dalam kedua perundang-undangan tersebut diatur juga pihakpihakyang bertanggung jawab atas sebuah pemberitaan pers serta sanksi atauhukuman pidana yang diterima. Perbedaan di antara kedua perundang-undangantersebut adalah dalam melihat pihak yang seharusnya bertanggung jawab atassebuah pemberitaan pers. apabila KUHP mengatur bahwa setiap insan pers (setiapindividu) dapat dikenakan pertanggungjawaban, maka dalam UU No. 40 tahun1999 hanya pemimpin redaksi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban. Dalampenerapannya, ketiga delik pers tersebut dapat digunakan untuk menjerat insanpers dalam beberapa contoh pemberitaan, khususnya terkait dengan kasus konflikdi Ambon dan Sampit.

---

AbstractThe thesis describes a Press Release in a conflict case which may haveconducive and destructive impacts. It will have conducive impacts if the news isproduced objectively and may result in peaceful feeling related to the existingsituation. On the other hand, it will be destructive if the news can even trigger ormagnify a conflict. For the news considered as destructive, the members of thepress may be charged to be accountable or indicted with press criminal acts (pressoffense), referring to the articles of Penal Code and the Law No. 40 of the year1999 on Press (those two laws mutually complement each other). The pressoffenses which may be used related to the press release of a conflict case are thehatred spread offense, religion offense, and untrue news offense. In addition, inthe two laws the parties accountable for a press release and the sanction orcriminal punishment sentenced are governed. The difference between those 2 lawsis in looking at the parties who should be responsible for a press release. ThePenal Code governs that every member of the press (each individual) may becharged accountable, whereas in the Law No. 40 of the year 1999 only the head ofthe editorial staff can be charged accountable. In its implementation, the threepress offenses can be used to indict the members of the press in several examplesof a press release, especially related to the conflict cases in Ambon and Sampit."