Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 69586 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Pengorganisasian adalah suatu pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan bersama."
330 MIWD 35 (2013)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Wibowo
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
658.406 WIB m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rizal Pahlevi
"Tesis ini membahas mengenai Manajemen Pelayanan Publik pada Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori segitiga pelayanan dari Albrecht dan Zemke dalam melakukan analisis manajemen pelayanan terhadap faktor strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem.
Penelitian ini menggunakan paradigma Positivis dengan metode penelitian mix method. Teknik Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dengan purposive sampling sedangkan untuk data kuantitatif dilakukan dengan pemberian kuesioner yang dilakukan dengan accidental sampling.
Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dalam manajemen pelayanan publik pada program Larasita yang dijalankan di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Program Larasita di BPN Kota Depok ditemukan berbagai masalah sedangkan Program Larasita di BPN Jakarta Barat berjalan dengan sangat baik.

This thesis discusses the Public Service Management in People?s Service for Land Certification Program (LARASITA) at National Land Agency (BPN) Depok and West Jakarta City Office. This study uses a Service triangle theory of Albrecht and Zemke there is three factors of service management based on this theory; Strategy, Human Resources, and Systems.
This study used the positivist paradigm and the research methods is mix method. Data collection technique in qualitative use in-depth interviews conducted with informants were determined by purposive sampling while quantitative data conducted by questionnaires conducted with accidental sampling.
Based on this study there is a difference in public service management application in Larasita programs that run at BPN Depok and West Jakarta Office. Larasita Program at BPN Depok office found numerous problems while Larasita Program at BPN west Jakarta office going so well.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2013
T33188
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Gusti Putu Hendra Sanjaya
"ABSTRAK
Tesis ini membahas manajemen kehumasan pada instansi pemerintah dalam
membangun kredibilitas atas perubahan peran dan fungsi organisasi. Humas
Pemerintah idealnya mempunyai kedudukan strategis yang memberikan
keleluasaan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Humas yang modern dan
dinamis.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan berbasis
studi kasus. Hasil Penelitian menunjukkan pada prinsipnya menajemen
kehumasan di BPKP masih berada dalam area penyampai informasi kepada
publik, belum berperan dalam pengambilan keputusan strategis di dalam
organisasi. Peningkatan pemahaman akan ilmu komunikasi di pemerintahan
sangatlah penting, agar kegiatan kehumasan yang dilakukan berada dalam koridor
ilmu dan praktek public relations.

ABSTRACT
This thesis discusses the PR management in government institutions for
developing credibility at the time of organizations change. Government PR ideally
has a strategic position to provide flexibility in carrying out the duties and
functions as a modern and dynamic PR.
This study is a qualitative research based on descriptive design and case studies.
Results of the research show that, PR management in BPKP still in the area of
communication technician, not yet in organization strategic area. Improving the
understanding in communication science for the government are essential, so that
PR activities undertaken by the government are in the corridor of the science and
practice of PR."
2012
T31145
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Linawati Rahmah
"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah menganalisis reformasi birokrasi mengatur pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional, evaluasi kebijakan reformasi birokrasi Badan Pertanahan Nasional dan mengatur pelayanan publik untuk kebijakan Badan Pertanahan Nasional yang lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Metode penelitian dengan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Hasil dari penelitian ini adalah Reformasi Birokrasi yang sudah terlaksana secara terencana oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dilihat dari visi dan misi yang sejalan dengan RPJMN 2010-2014. Dengan adanya pengaturan-pengaturan mengenai pedoman dalam kegiatan pendaftaran tanah dan program-pogram percepatan, maka kegiatan dan program tersebut dapat terukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, sehingga dapat dilihat dalam penelitian ini antara rendahnya pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dibandingkan dengan rencana strategis yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2009-2014. Dalam hal mengatur pelayanan publik yang lebih baik Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih sejalan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan melakukan pengaturan yang lebih konkrit dan jelas melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai standar prosedur pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam hal pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam pemberian sanksi.

The focus of this research discusses about Implementation of Bureaucracy Reforms of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in Public Services. The aims to : analyzing the set of bureaucratic reform public services at the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional), evaluation of bureaucratic reform policy of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) and regulate public services to the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) policies that better fits with Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Methods used in this research is qualitative. The data were collected by literature study with the use of primary law and secondary law.
Result of this research that Bureaucracy Reform that have been implemented as planned by the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) can be seen from the vision and mission that are in line with the 2010-2014 RPJMN. With the arrangements of guidelines in land registration activities and accelerated programs, the activities and the program can be measured by the performance indicators that have been set. Evaluation is done by measuring performance using a form of performance measurement according to the Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Performance measurements to compare targets and implemetation of each end of year to take masurement the achievement of performance targets set forth in the determination of the performance, so that it can be seen in this study include lack of implementation of land registration is done in comparison with the strategic plan that set the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional)in 2009-2014. In terms of regulating public services better of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) should be more in line with the principles of the Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik and make arrangements more concrete and clearly through the policies established by the Regulation of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) of the standard procedure servicing and administration of land in terms of public service in the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in imposition of sanctions.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44861
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Filza Syahda Rifiana
"Berawal dari program One Agency, One Innovation yang diusung oleh Kementerian PANRB guna meningkatkan optimalisasi pelayanan publik melalui inovasi maka dari itu dibentuklah program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk meningkatkan daya saing pemerintah dalam menciptakan inovasi. Dari banyaknya proposal inovasi yang masuk ke Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) belum ada pengawasan lebih lanjut mengenai keberlangsungan inovasi setelah berhasil mendapatkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Dari banyaknya proposal inovasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komponen inovasi pelayanan publik guna mengetahui arah perkembangan bangsa selanjutnya dengan menggunakan teori framework public service innovation dari Pratama (2019). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor keberlanjutan inovasi pelayanan publik dengan menggunakan teori sustainability innovation oleh Pradana, Susanto, dan Kumorotomo (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, data sekunder, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa komponen inovasi pelayanan publik terdiri dari Inovator, Kategori Inovasi, Hasil Inovasi, Sektor Kebijakan, dan Perspektif Geografis. Serta pada faktor keberlanjutan inovasi menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberlanjutan, yaitu faktor konteks politik, manajemen publik, karakteristik inovasi, dan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai dampak yang dihasilkan inovasi terhadap keberlanjutannya.

Starting from the One Agency, One Innovation program promoted by the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform to increase the optimization of public services through innovation, the Public Service Innovation Competition (KIPP) program was formed to increase the government's competitiveness in creating innovation. Of the many innovation proposals submitted to the Public Service Innovation System (SINOVIK), there has been no further monitoring regarding the sustainability of the innovation after successfully obtaining the Top 99 Public Service Innovations. Of the many innovation proposals, the aim of this research is to analyze the components of public service innovation in order to determine the direction of the nation's further development using the public service innovation framework theory from Pratama (2019). Apart from that, this research also aims to analyze the sustainability factors of public service innovation using the theory of sustainable innovation by Pradana, Susanto, and Kumorotomo (2022). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, secondary data and literature study. The results of this research show that the public service innovation component consists of Innovators, Innovation Category, Innovation Results, Policy Sector, and Geographical Perspective. And the innovation sustainability factor shows that there are 4 factors that influence sustainability, namely political context factors, public management, innovation characteristics, and the external environment. Therefore, there needs to be further consideration regarding the impact that innovation has on its sustainability."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tsabita Moeldi Salsabila
"Perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara kepada masyarakat. LPSK sebagai lembaga yang memiliki mandat utama dalam hari ini sudah semestinya memberikan perlindungan yang inklusif dan menyeluruh kepada seluruh penerima manfaatnya. Namun terkait hal ini, LPSK dihadapi oleh tantangan keterbatasan SDM dan geografis dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban, menghambat kinerja LPSK secara optimal. Untuk itu, LPSK melanggengkan pendekatan perlindungan berbasis komunitas sebagai perpanjangan tangannya untuk menjangkau lebih banyak saksi dan korban lagi. Untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal ini, peneliti menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan interaksi antaraktor yang terjalin dalam perlindungan berbasis komunitas tersebut melalui konsep network governance. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode post-positivist dengan data yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan beberapa studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis meninjukkan bahwa pada dasarnya kerja-kerja perlindungan telah berjalan dengan baik sebagaimana diamanakan kepada masing-masing aktor. Namun, peningkatan dalam aspek kepercayaan resiprokal, koordinasi, persamaan informasi, dan respon terhadap eksternal masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Di samping itu, disimpulkan juga model jaringan yang terbentuk dalam penelitian ini adalah shared-governance namun sebagai upaya perbaikan model lead-organization dapat menjadi pilihan untuk diterapkan.

Witness and victim protection is an integral part of public services that must be fulfilled by the state to the community. LPSK as an institution that has the main mandate on this day should provide inclusive and comprehensive protection to all beneficiaries. However, in this regard, LPSK is faced with the challenges of limited human resources and geography in order to fulfill the rights of witnesses and victims, hampering the optimal performance of LPSK. For this reason, LPSK perpetuates a community-based protection approach as an extension of its arm to reach out to more witnesses and victims. To learn more about this, the researcher describes the factors that determine the success of interactions between actors in community-based protection through the concept of network governance. This research was conducted using a post-positivist method with data derived from in-depth interviews and several literature studies as secondary data. The results of the analysis show that basically the protection work has been running well as mandated to each actor. However, improvements in the aspects of reciprocal trust, coordination, information equality, and external response still need to be made to improve service quality. In addition, it is also concluded that the network model formed in this study is shared-governance but as an effort to improve the lead-organization model can be an option to be applied. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Rissalwan Habdy
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S8306
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shendy Marharani
"ABSTRAK
Krisis merupakan hal yang ditakuti oleh semua perusahaan baik swasta ataupun instansi milik pemerintah. krisis mampu menghancurkan citra dan reputasi perusahaan. Datangnya krisis tidak bisa diperediksi. Namun tidak semua krisis mendatangkan petaka bagi perusahaan, ada beberapa kejadian yang membuktikan bahwasanya dengan krisis jutru mendatangkan banyak peluang untuk memajukan perusahaan. Hal ini tergantung bagaimana perusahaan mampu menangani krisis yang melanda. Dengan melakukan manajemen krisis yang tepat maka krisis bisa dijadikan peluang untuk jadikan perusahaan lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Humas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tangerang Selatan (BMSDA Tang-Sel) dengan sangat efesien dan efektif dalam mengelola krisis terutama dalam kasus Pembangunan Jalan Maruga. Humas BMSDA Tang-Sel menggunakan 4 tahapan krisis yang dikemukan oleh Steven Fink dan cara memenejemen krisis yang dikemukakan oleh Rhenald Kesali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat managemen krisis seperti apa yang telah dilakukan BMSDA Tang-Sel dalam mengelola krisis yang terjadi di instansinya. Hasilnya, Humas BMSDA Tang-Sel mampu mengelola krisis dengan sangat baik walaupun tidak semua tahapan dilakukan secara terstruktur. Terbukti saat ini BMSDA Tang-Sel mampu bergerak dengan sangat maksimal dalam bidang pelayan publik dan didukung banyak masyarakat berkat jasanya dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur yang ada di wilayah Tangerang Selatan.

ABSTRACT
The crisis is something that is most feared by all companies either koorporat or government-owned institutions. The most fatal of the crisis was able to damage the image and reputation of the company. Diperediksi the coming crisis can not, in other words, the crisis came suddenly. However, not all crises bring disaster to the company, there are several events prove that the crisis jutru bring many opportunities to advance the coorporate. It depends how the company is able to handle the crisis in his company. By doing the proper management of the crisis could be an opportunity to make the company better than before. As has been done by the PR Highways and Water Resources of South Tangerang with a very efficient and effective in managing the crisis, especially in the case he had ever experienced in Road Construction Maruga. Publicist BMSDA Tang-Cells using 4 stages of the crisis raised by Steven Fink and how memenejemen crisis proposed by Rhenald Kesali. The aim of this study was to see Managemen crisis like what has been done BMSDA Tang-Cells in managing the crisis in the institution. And the result, PR BMSDA Tang-cells capable of managing the crisis very well, although not all done in a structured stages. And proven today BMSDA Tang-cells are able to move to the very maximum in the field of public servants and supported by many people thanks to his services in building and repairing the existing infrastructure in the region of South Tangerang."
2016
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>