Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam setiap masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuasaan otoritatif berupa kepentingan untuk memelihara atau mengukuhkan status-quo, dengan mereka yang ingin merubahnya. Kepentingan ini seringkali tidak disadari karena itu sering disebut talent interest. Meskipun sifatnya laten, namun jika tidak dikelola dengan baik konflik seperti ini suatu ketika dapat menjadi konflik yang bersifat terbuka atau manifest. Oleh kerena itu jika terjadi perkembangan demikian, maka harus diupayakan agar konflik tersebut idak berkembang ke arah kekerasan"

"dalam setiap masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuasaan otoritatif berupa kepentingan untuk memelihara atau mengukuhkan status quo, dengan mereka yang ingin merubahnya...."

"Tesis ini membahas modal sosial pada masyarakat daerah rawan konflik kaitannya dengan ketahanan daerah, adapun studi kasusnya di wilayah Kecamatan Johar Baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi demografi yang meliputi asal-usul, latar belakang, pendidikan terkait dengan heterogenitas dan kebudayaan pada masyarakat Johar Baru; kondisi sumber nafkah atau kesempatan kerja yang ada di Johar Baru dapat menampung masyarakat setempat dan sumber konflik; pola kepemimpinan yang ada pada masyarakat Johar Baru; dan efektifitas modal sosial dalam penataan ketertiban bermasyarakat baik dalam lingkungan maupun antar lingkungan sosial yang terlibat, kaitannya dengan ketahanan daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antar kelompok warga disebabkan oleh kelangkaan atau keterbatasan sumber daya yang ada pada masyarakat daerah rawan konflik. Modal sosial masyarakat daerah rawan konflik masih pada tahap pengikat (bonding) saja, modal sosial ada namun dalam lingkup kelompok dan wilayah sehingga belum efektif digunakan untuk penanggulangan konflik atau masalah bersama lainnya sehingga dapat melemahkan ketahanan daerah.

---

This thesis discusses social capital in the conflict-prone areas related to regional resilience, while the case studies in Kecamatan Johar Baru. The purpose of this study was to determine the demographic composition that includes the origin, background, education and culture associated with the heterogeneity in the Johar Baru; conditions livelihood or employment opportunities that exist in Johar Baru can accommodate the local community and a source of conflict; patterns of leadership Johar Baru of the community, and the effectiveness of social capital in structuring social order both within and between the social environment involved, related to regional resilience. This research is a qualitative descriptive design.The results showed that the conflict between the people caused by environmental scarcity that exist in most public areas prone to conflict. Social capital of the conflict-prone areas are still at the stage of binder (bonding) alone, there is social capital, but within the groups and regions that have not been effectively used for the prevention of conflict or other joint problems that could undermine regional resilience."

"Pelaksanaan community policing oleh Polri diharapkan dapat mengatasiterhadap semakin meningkatnya potensi konflik yang terjadi di masyarakat khususnyapada kecamatan johar baru. Kebiasaan polisi selama ini dalam mengatasi berbagaikonflik yang cenderung masih menggunakan tindakan koersif paksaan harus segeradirubah. Dalam prakteknya, polisi dapat berperan sebagai mediator konflik yang terjadipada penanganan tawuran di johar baru..Fokus penelitian ini untuk mengekspolorasi strategi pemolisian yang dilakukanoleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam pencegahan konflik sosial tawuran di KecamatanJohar Baru dengan menggunakan konsep dan teori yaitu : Konsep Ilmu Kepolisian,Teori Problem Oriented Policing, Teori Konflik, Teori Manajemen Strategi.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengunakan metodepenelitian secara studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara, penelitian dokumen, dan materi audio dan visual. Teknik analisis datamenggunakan teknik triangulasi data.Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik sosial tawuran yang terjadi dikecamatan Johar Baru benar merupakan proses sosial. Faktor Penyebab konflik sosialtawuran yang terjadi di kecamatan Johar Baru terdiri dari pemicu, faktor penyebab inti,faktor yang memobilisasi dan faktor yang memperburuk. Penulis juga menemukanbahwa Polres Metro Jakarta Pusat belum melaksanakan strategi pemolisian sesuaidengan konsep dan teori yang digunakan dalam penulisan ini. Dalam penelitian inipenulis merekomendasikan Strategi pemolisian dalam pencegahan konflik sosialtawuran dengan pemantapan Program Zero Tawuran.Kesimpulan penelitian ini memberikan deskripsi mengenai konflik sosialtawuran di Kecamatan Johar Baru yang dilatarbelakangi motif ekonomi. Hal inidisebabkan karena kebutuhan dasar masyarakat setempat yang dikecewakan. Strategipemolisian yang diharapkan dalam pencegehan konflik sosial tawuran di KecamatanJohar Baru dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadappemantapan strategi itu sendiri. Perumusan strategi pemolisian yang akan datangdiharapkan dapat mempedomani tahapan-tahapan manajemen strategi yang didalamnya memuat strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangdengan tetap memperhatikan kemampuan analisa sesuai dengan konsep IlmuKepolisian dan teori Problem Oriented Policing.

---

The implementation of community policing by the Police is expected to addressthe increasing potential for conflict in the community, especially in the districts newVenus. Habits police so far in overcoming a variety of conflicts that tend to still usecoercive measures coercion should be changed. In practice, the police can play a roleas mediator in the conflict handling of clashes in Johar Baru .The focus of this research is to explore policing strategies conducted by CentralJakarta Metro Police in the prevention of social conflicts brawl in the district of JoharBaru by using the concepts and theories which are Concept of Police Science, Theoryof Problem Oriented Policing, Conflict Theory, Theory of Strategic Management. Theapproach used is a qualitative approach using the method of case study research. Datacollection techniques using observation, interviews, research documents, and audio andvisual material. Data were analyzed using data triangulation technique.The results showed that social conflicts brawl that occurred in the district ofJohar Baru really a social process. Causes of social conflict brawl that occurred in JoharBaru sub district consists of a trigger, the core causal factors, factors that mobilize andfactors that aggravate. The author also found that Central Jakarta Metro Police have notimplemented policing strategy in accordance with the concepts and theories used in thispaper. In this study the authors recommend the policing strategy in conflict preventionby strengthening the social brawl Zero Program.Conclusions This study provides a description of the social conflict in thedistrict of Johar Baru brawl against the backdrop of economic motives. This is becausethe basic needs of local people disillusioned. Expected policing strategies in theprevention of social conflicts brawl in the district of Johar Baru done with attention tothe factors that influence the consolidation strategy itself. Policing strategy formulationthat will come are expected to be guided by the stages of strategy management in whichincludes short term strategy, medium term and long term with regard to the analysiscapabilities in accordance with the concept of Police Science and the theory of ProblemOriented Policing."

"ABSTRAKKerusuhan tanggal 26 Desember 1995 di kabupaten Tasikmalaya memiliki makna sosiologis berupa resistensi terhadap sistem orde baru dan simbol gerakan perlawanan santri. Hal tersebut terjadi di daerah yang dikenal sebagai kota "santri" dan terjadinya sebelum Orde Baru tumbang atau sebelum reformasi 20 Mei 1998, sehingga merupakan peristiwa murni dalam konteks struktur sosial masyarakat Orde Baru.Permasalahan penelitian ini yaitu mengapa terjadi kerusuhan sosial dan bagaimana model resolusi konfliknya. Kerusuhan sosial merupakan salah satu bentuk dari perilaku kolektif (collective behavior) yang bersifat agresif yang dilakukan secara spontan dan keras (force). Penyebab kerusuhan terkait dengan konflik individu, konflik vertikal, konflik horizontal dan karakter resistensi masyarakatnya. Realitas kerusuhan menunjukkan dimulai dengan konflik individu, konflik horizontal, dan konflik vertikal sebagai akibat inkonsistensi kebijakan pemerintah. Untuk mengelaborasinya lebih tepat apabila dilakukan dengan pendekatan konstruktivis dan kondiisihitas struktural.Metode penelitian adalah studi kasus yang bersifat eksploratif dan kualitatif dengan paradigma konstruktivis, yaitu melakukan konseptualisasi dengan "intepretatif reversible" antara segi empirik dan segi teoretik. Sumber data primer dari individu yang merepresentasikan dirinya dalam kelompok, organisasi, lembaga dan masyarakat. Pola sosial yang dikaji meliputi konflik individual, vertikal dan horizontal serta aspek resolusi konfliknya.Hasil analisis menunjukkan bahwa:(1) Latar masalah kerusuhan barkaitan dengan bersinerginya konflik individual akibat tindakan penganiayaan oleh oknum polisi (terusiknva harkat dan martabat ulama yang menimbulkan kemarahan ummat), dengan faktor konflik vertikal (antara masyarakat dengan negara) dan konflik horizontal (antara warga masyarakat setempat dengan warga etnis Cina). Selain itu adanya sifat atau karakter daya resistensi masyarakat Tasikmalaya terhadap penguasa yang menindasnya dari masa ke masa. Faktor-faktor konflik Makro objektif tersebut meliputi beberapa hal berikut:a. Konflik vertikal terkait dengan akibat Kebijakan pemerintah daerah beserta DPRD (sebagai suatu perserikatan yang dikordinasi secara memaksa) dengan legitimasi wewenangnya yang cenderung menjadi normatif. Wewenang tersebut telah mendominasi kelompok masyarakat, yang menyebabkan adanya ketidakpuasan. dari kekecewaan warga, sehingga menimbulkan konflik vertikal.b. Konflik horizontal antara warga setempat dengan warga kelompok etnis Cina terjadi akibat perbedaan penguasaan akses ekorromi, yang meminggirkan pengusaha lokal, dan menjadikan oposisi kepentingan spesifik, eksklusif, penyimpangan sosial, dan main backing dengan aparat.c. Adanya karakter daya resistensi masyarakat terhadap setiap penguasa penindas berupa tawaran kerangka ideal ideologi lslam, sebagai sumber pemusatan kekuatan yang dianggap sebagai alternatif petunjuk terbaik bagi penyelesaian penderitaan masyarakat."

"Provinsi Aceh resmi memasuki era pascakonflik pada tahun 2005, dalam bagian pembangunan perdamaian pascakonflik, Konflik Lokal masih bereskalasi antarwarga, antardesa, antarsuku, dengan pemerintah daerah, dengan aparat keamanan setempat, antara pelajar, dan konflik kelompok lainnya. Studi ini mengkaji keterkaitan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat (Ormas) terhadap peluang terjadinya konflik lokal di desa-desa di Aceh. Kami menggunakan data Survei Desa (Podes) Indonesia tahun 2008, 2011, 2014, dan 2018 dari Badan Pusat Statistik, serta didukung dengan hasil wawancara dengan 20 kepala desa. Kami menggunakan Logit Biner untuk menghitung hubungan antara keberadaan LSM/CO dan peluang kemungkinan terjadinya konflik lokal. Hasil kami menunjukkan bahwa kehadiran LSM/CO di dalam desa meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik lokal. Dan jika ada interaksi antara LSM/CO dan BPD di dalam desa, kehadiran LSM/CO mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lokal di Aceh.

---

Aceh officially entered a post-conflict era in 2005, in its part of post-conflict peace development, the Local Conflict still escalated between citizens, between villages, between Ethnic, with local government, with the local security force, and between students and other group conflicts. This study examines the association of the Non-Governmental Organization (NGO)/Community Organization (CO)’s to chance of having local conflict in village in Aceh. we use the data of the Indonesian village survey (Potensi Desa/Podes) in 2008, 2011, 2014, and 2018 from statistics Indonesia, and supported with interview results with 20 village leaders. We use Binary Logit to quantify the association between NGO/CO existence and the chance of likelihood of the local conflict. Our results show that the presence of NGO/CO within the village increases the chance of the likelihood of local conflict. And if there is an interaction between NGO/CO and BPD within the village, the presence of NGO/CO is decreasing the chance of likelihood of local conflict in Aceh. "

"Mengharapkan hadimya seorang Tokoh yang didengar, dihormati, dan disegani, adalah suatu dambaan tersendiri bagi masyarakat di Maluku saat ini. Betapa tidak, negeri yang terkenal, toleran dan konpromis, dalam nuansa heterogenitas masyarakat yang kental tersebut, kini diporak-porandakan oieh konfiik, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikannya. Koniiik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun ini, hampir dapat dikata berhasil meluluh-lantakan semua tatanan sosial Iokal yang selama ini terbangun mapan di masyarakat meialui proses-proses kultural. Dengan kata lain, pemirnpin dan kepemimpinan di Maluku dalam skala kecil (in grup), maupun masyarakat secara luas, saat ini dipertanyakan.Padahal, berbicara mengenai pemuka pendapat di Maluku, tidak kurang banyaknya orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemuka pendapat. Berbagai pengalaman telah membuktikan bahwa Iewat kepemukaannya, para pemuka pendapat memperiihatkan peranannya yang dominan dan signiiikan, di masyafakat. Kepemukaan mereka telah banyak dibuktikan dalam hai penyelesaian konfiik yang terjadi di masyarakat, dimana tidak periu mengikutsertakan pihak Iuar (termasuk TNI dan Polri).Dalam sejarah perjalanan masyarakat di Maluku, kemampuan pemuka pendapat dalam mengelola konflik terlihat sedemikian rupa, sehingga konflik dengan dampak yang negatif sekalipun, mampu dikelola menjadi kekuatan yang positif. Hasilnya adalah, terbangunnya relasi-relasi sosial, kohesi sosial bahkan integrasi sosial. Kenyataan ini yang melahirkan hubungan-hubungan seperti, Pela dan Gandong.Ketika konflik terus berlanjut, orang lalu menanyakan dimana peran pemuka pendapat yang selama ini ada ? siapa-siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemuka pendapat, dan bagaimana perannya saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini yang mendorong dilakukannya studi ini.Dari hasil studi di lapangan, ditemukan seiumlah fakta berkaitan dengan permasalahan sebagaimana diajukan di atas. Pertama, konfiik yang terjadi sejak 19 Januari 1999, adalah konflik yang direncanakan, dengan memanfaatkan sejumlah persoalan sosial seperti, masalah mayoritas- minoritas, masalah kebijakan politik pemerintahan Orde Baru, masalah kesenjangan sosial, ekonomi antara pusat dan daerah, masalah imigran dan penduduk asli, serta masalah politisasi agama. Kedua, Konfiik berhasil membangun fanatisme kelompok yang sempit, dimana setiap orang mengidentifikasi dirinya secara subyektif berbeda dengan orang lain di Iuar kelompoknya. Dengan demikian, kepemukaan seseorang sering mengalami gangguan komunikasi dalam berhadapan dengan kelompok di Iuamya (out group). Ketiga, Masuknya kelompok Iuar dalam jumlah besar dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar, adalah faktor kendala tersendiri bagi berperannya seorang-pemuka pendapat secara signiikan di Maluku.Untuk maksud studi ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Dengan metode ini diharapkan akan dapat dituliskan secara sistimatis semua fenimena konflik yang terjadi di masyarakat pada Iatar alamiahnya, dan bagaimana peran pemuka pendapat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut."