Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerekonomian dunia memasuki babak baru saat mata uang bersatu Uni Eropa(UE), yaitu Euro, diluncurkan pada tanggal 1 Januari 1999 lalu. Sejak tanggal tersebuthingga tahun 2001, Euro mulai diperdagangkan secara terbatas (dalam bentuk elektrik,belum ada bentuk fisiknya seperti uang kertas dan uang logam) dalam transaksiperbankan, pasar uang dan valuta asing antarnegara UE dan juga antarkawasan LTEdengan negara lain di dunia. Kehadiran Euro ini selain diharapkan memberikan manfaat bagi ke-11 negaraanggotanya seperti meningkatkan kemakmuran bagi setiap segmen masyarakat UE-11(baik pengusaha, konsumen, dan pekerja), memudahkan berinvestasi, dan lain-lainnya;juga diharapkan dapat berdampak bagi negara lain, seperti Indonesia. Dampak yang dapatdirasakan dengan kehadiran Euro misalnya penghematan biaya konversi mata uang dalamtransaksi perdagangan yang dilakukan para pengusaha. Dampak lain yang secara khususdirasakan dunia perbankan misalnya dengan penghematan biaya administrasi akibatmemiliki banyak rekening nostro, pengontrolan, dan pemanfaatan dana yang tersimpansebagai saldo minimal (minimal balance) pada nostro yang dimiiikinya untukdialokasikan bagi investasi lainnya. Namun, dampak efisiensi biaya yang diharapkan dapat dirasakan perbankan di.indonesia tidak begitu signifikan besarnya. Hal ini disebabkan karena berbagai kendalayang melanda perbankan Indonesia (secara khusus) dan negara Indonesia (secara luas).Kendala yang melanda negara Indonesia saat penelitian dilakukan adalah: kondisi politikmasih labil dengan pergantian pemerintahan yang belum begitu solid kinerjanya.Kendala lain dilihat dari kondisi sektor rill dan manufaktur yang sangat terpuruk denganterapresiasinya Dolar Amerika terhadap Rupiah dan tingginya tingkat bunga pinjamanyang membuat para pengusaha sulit untuk mempertahankan usahanya. Sektor perbankansendiri cukup merasakan imbas dan kendala makro ini, karena bank harusmerekapitalisasi struktur permodalan sehingga dapat memiliki rasio kecukupan modal(CAR) minimal 4%, harus menderita negative spread akibat tingginya tingkat suku bungatabungan saat penelitian dilakukan. Keadaan tersebut membuat dampak Euro tidak begitudirasakan manfaatnya bagi dunia perbankan Indonesia. Misalnya saja, upaya 2 banknasional yang dijadikan obyek penelitian untuk meminimalisasi beban operasionalnyadengan menutup beberapa rekening nostro yang dimiliki tetap tidak dapat menutupikerugian akibat tingginya beban utama yang barus dipikul bank akibat banyaknya bungayang harus dibayarkan kepada nasabah; sedangkan pendapatan bank dan kredit yangdikucurkan sangat kecil. Hal ini disebabkan karena kredit yang telah dikucurkan sebagianbesar macet. Berpengalaman dan kondisi tak menyenangkan itu, kedua bank obyekpenelitian sangat berhati-hati dalam mengucurkan kredit, bahkan Bank AA (bank swastanasional) tidak mengucurkan kreditnya selama tahun 1998 dan 1999 yang lalu. Dengandemikian, bank harus mengalami kerugian yang jauh leblh besar bila dibandingkandengan efisiensi biaya yang dikontribusikan oleh kehadiran Euro. Keadaan ini makindiperkuat dari hasil data perhitungan dengan menggunakan teori Return dan ProfitabilityRatio dan Hempel, serta Operating Expense Ratio dari Fraser dan Fraser. Hal lain yang membuat kehadiran Euro belum populer di kalangan masyarakatdunia bahkan di Indonesia, adalah belum hadirnya bentuk fisik sehingga pemasyarakatanPemakaian Euro belum maksimal. Selain itu, mata uang Amerika Serikat masihMenunjukkan dominasi yang kuat saat penelitian ini dilakukan. Lebih lanjut, rentangwaktu dari Euro dihadirkan secara formal dengan saat penelitian dilakukan relatif dekat,sehingga sulit untuk melihat kemampuan mata uang ini untuk menggeser dominasi DolarAmerika yang telah lama hadir dan diakui serta dijadikan patokan dalam perdagangandunia. Selain itu, ketidakmengertian pejabat bank mengenai mekanisme transaksipencatatan pengirirnan luar negeri menghambat pensosialisasian mata uang Euro dinegara ini. Namun penulis masih yakin akan kemampuan mata uang Euro ini di masa depandengan melihat bahwa perdagangan luar negeri Indonesia dengan negara-negara dikawasan UE-11 cukup signifikan besarnya. Namun secara kuantitatif angka tersebuttidak terlihat karena transaksi tersebut biasanya menggunakan mata uang Dolar Amerikasebagai alat pembayarannya. Hal ini disebabkan karena mata uang Euro belumdiperlakukan sebagai obligatory currency di negaranya sendiri."

"ABSTRAKPerbankan Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat semenjakdjkeluarkannya Pakto 88. Berbagai pihak, terutama investor dalam negeri, membuka bankbaru untuk menyerap dana masyarakat. Kantor-kantor cabang bank baru bermunculan dimanamana. Berbagai usaha dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar aset usaha perbankannya,antara lain dengan pengucuran kredit, pembukaan kantor-kantor cabang, penaWaran berbagaiproduk simpanan yang disertai iming-iming berbagal hadiah dan bonus. Sedangkan untuk manajemen pengelolaannya, dilakukan usaha antara lain, membajaktenaga kerja dan pesaingnya, menggunalcan tenaga kerja yang ada walaupun terkadang tidakmemenuhi persyaratan Semua ini memberikan dampaknya niasing-masing ketika krisis moneter mulaimelanda Asia Pasifik, dan Indonesia path khususnya. Satu persatu bank-bank nasional kitaturnbang. Berbagai kasus perbankan berrnunculan, dan pelanggaran ketentuan BMPK maupunkredit macet. Permasalahan kredit macet memberikan dampak yang paling berat dan runut. Hampirsemua bank mengalami hal demikian, banya saja berbeda dalam bai kuantitas. Bank-bankasing tidak ketinggalan dalam bal ini, sejumlah kredit yang dikucurkan sebelumnya ternyatanngalami kenmcetari. Namun demilkian, permasalahan ini tidak sebesar yang dihadapi olehbank-bank nasional. Bank-bank nasional papan atas merniliki kredit macet yang tidak kecil jumlahnya,bahkan ada yang mencapai jumlah ieblh dan setengah total kredit yang dikucurkan. Bebanpenvusutan yang besar dan turunnya pendapatan bunga atas kredit menyebabkan kinerja bankbank nasional babak belur. Selain itu, kenaikan suku bunga simpanan yang lebih tinggi dan kenaikan suku kreditmenyebabkan terjadinya negative spread. Fenomena ini menghantui di tiap bank nasionaLkerugian yang sangat besar diderita oleh perbankan kita. Tìngkat kesehatan menurun tajam,modal yang dimiliki tidak mampu menutupi kerugian yang dideritanya.Pemerintah terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan industri perbankan ini.Melalui program rekapitalisasi, suntilcan modal dengan penyetoran obilgasi pernerintab, sertapengailban kredit macct ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dilakukan. Selainitu, penutupan sejumlah bank terpaksa dilakukan akibat tidak adanya harapan bagi bank-banktersebut untuk mempertahankan usahanya. Dilain pihak, bank-bank asing yang tidak terlalu terpengaruh oleh fenomena negativespread, melihat peluang untuk menarik nasabah. Berbagai strategi dan tindakan dilakukandengan gencar. Promo si sebagai predikat bank internasional, permudah persyaratanpembukaan rekening dan peluncuran berbagal produk dilakukan oleh bank-bank ini.Dlbarapkan dengan adanya usaha penyelamatan ¡ni yang menghabiskan dana yangsangat tinggi, perbankan Indonesia mampu kembali beroperasi dengan bersaing dengan sehat.lintuk 1w, berbagai tindakan dan peluang haruslah diperbatikan agar tidak sia-sia tindakanyang telah dilakukan bersama ini. Perbaikan kualitas SDM, kontrol dan pengawasan yang leblh ketat, penggalakan upayamerger merupakan beberapa tindakan yang banus dilakukan agar dapat mempertabanican danbersaing ntnghadapi persaingan global. Selain itu, peluang pasar barn (new marker), yaìtuinasyarakat muslim Indonesia, patut diperhitungkan dengan adanya ijin pembukaan bankdengan prinsip syariah. Jadi sesungguhnya perbankan na.sional Indonesia masih mampu bcrtaban, bahkanuntuk bersaing dengan bank-bank asing. Semua ini sangat tergantung dari komitmenpemerintah untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi perbaikan sektor ekonomi rill.Karena walau bagaimanapun, sektor perbankan saling tergantung dengan sektor usaha lainnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak konsentrasi kepemilikan bank terhadap risiko perbankan di Indonesia. Konsentrasi kepemilikan bank ditandai dengan tingginya komposisi saham yang dimiliki oleh satu pihak pemegang saham. Tingkat konsentrasi dibagi menjadi tiga level: (1) < 20%; (2) 20%-50%; (3) > 50%. Berdasarkan estimasi data panel terhadap individu bank di Indonesia, ditemukan bahwa tingginya konsentrasi kepemilikan bank akan meningkatkan risiko perbankan dan secara rata-rata bank dengan pemilik yang terkonsentrasi pada level 3 memiliki tingkat risiko paling besar diantara dua level konsentrasi lainnya. Selain itu, penelitian ini ikut mengkaji tingkat risiko jenis-jenis bank di Indonesia dimana jumlah bank dengan jenis Bank Umum Swasta Nasional yang banyak akan meningkatkan risiko perbankan.

---

This study aims to identify the impacts of bank ownership concentration on banking risk in Indonesia. The ownership concentration is characterized by the high composition of shares that is held by one shareholder. The concentration is classified into three levels: < 20%; 20%-50%; > 50%. Based on panel data estimation using 115 banks from 2008-2017, it was found that higher concentration of ownership would increase the banking risk. Banks with ownership concentration on level 2 are riskier than the other levels. This study also examines the risk of specific types of Indonesia banking sector. The large number of National Private Commercial Bank tend to increase the banking risk."

"Permasalahan dalam industri perbankan sebelum adanya deregulasi, memperlihatkan bahwa kelompok bank-bank pemerintah menduduki posisi monopoli dalam pasar perkreditan. Pengendalian pemerintah atas sister keuangan yang distortif ini menciptakan financial repression, sehingga akhirnya pemerintah melakukan deregulasi di bidand perbankan Juni 198.3. Namun demikian deregulasi ini belum menyentuh market entry di sektor perbankan. Tahun 1988 pemerintah melakukan deregulasi lagi yang dikenal dengan Pakto 1988, dimana pemerintah mempermudah ekspansi dan market entry bank-bank. Hal ini memungkinkan masuknya bank-bank asing maupun bank asing campuran ke dalam industri perbankan Indonesia, sehingga mempengaruhi perubahan konsentrasi dalam industri perbankan Tulisan ini mengaplikasikan teori organisasi industri dengan model persamaan konsentrasi Kang Rae Cho, yang akan melihat pengaruh dan kehadiran bank-bank asing dalam industri perbankan Indonesia. Struktur data yang diqunakan dalam skripsi ini merupakan data kwartalan dari periade tahun 1987 - 1994. Tehnik pengujian model dalam penulisan ini mempergunakan tehnik ekonometri dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dan dengan mememenuhi asumsi-asumsi klasiknya, maka metode OLS .ini merupakan penaksir terbaik tidak bias. Dalam menganalisa tingkat konsentrasi perbankan ada lima faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat konsentrasi dalam industri perbankan yaitu size pasar, economies of scale dan capital intensity bank-bank, jumlah bank-bank lokal dan asing, kehadiran bank-bank acing (foreign banking presence), serta kebijakan pemerintah yang merupakan entry control. Dari hasil pengujian ternyata hanya variabel jumlah bank-bank yang tidak mempengaruhi perubahan tingkat konsentrasi. Kehadiran bank-bank asing selain mempengaruhi tingkat konsentrasi, Juga meningkatkan efisiensi ekonomi dan kompetisi dalam di dalam industri perbankan Anjuran pemerintah yang menghimbau bank-bank untuk merger, bisa memperbaiki kondisi bank-bank yang tidak sehat, namun apabila merger dilakukan antar bank-bank dalam sate grup, dapat meningkatkan konsentrasi perbankan, sehingga terpusatnya kekuatan pada grup bank tertentu ini cenderung menimbulkan oligopoli dalam industri perbankan Indonesia."

"Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan ini terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dampak dari aktivitas intermediasi bank ini akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sumber dana untuk pembiayaan investasi dan modal kerja kepada sektor swasta. Dengan kata lain, efek dari pembiayaan bank ini akan mendorong kegiatan sektor rill melalui interaksi berbagai pelaku ekonomi sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan input produksi yang pada akhimya akan mendorong terjadinya peningkatan output produksi nasional.Namun fungsi intermediasi perbankan terganggu sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Melemahnya nilai tukar rupiah yang berkepanjangan telah menimbulkan kesulitan likuiditas perbankan yang sangat besar. Depresiasi rupiah yang kemudian diikuti dengan kenaikan suku bunga sebagai konsekuensi upaya menstabilkan harga dan nilai tukar rupiah telah memperburuk kinerja debitur sehingga kredit bermasalah semakin menumpuk. Bank-bank mengaami negative spread sebagai akibat peningkatan suku bunga dana (borrowing rate) yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan suku bunga pinjaman (lending rate). Situasi tersebut telah menggerogoti permodalan bank sehingga banyak bank yang mengalami kekurangan modal (under capitalized).Dalam upaya menyehatkan sistem perbankan dan meningkatkan peran intermediasi bank, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan peningkatan permodalan bank atau yang dikenal dengan istilah "rekapitalisasi perbankan" yang dimulai pada tahun 1998 dan selesai tahun 2000 yang menelan biaya sebesar Rp431,1 triliun.Berdasarkan kondisi diatas, menjadi menarik untuk mengkaji fungsi intermediasi perbankan setelah program rekapitalisasi. Kajian dibatasi pada enam bank besar di Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN , Bank BCA dan Bank Danamon (BDI) yang menerima 89% dari total dana rekapitalisasi dan menguasai lebih kurang 65% dari total aset perbankan nasional. Kajian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh rekapitalisasi terhadap intermediasi bank serta untuk melihat faktor-faktor internal dan eksternal perbankan yang mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan.Data yang digunakan adalah laporan neraca publikasi bank dan data sekunder dari Bank Indonesia secara series bulanan dari September 2000 (setelah program rekapitalisasi berakhir) sd September 2003 dengan sampel enam bank besar tersebut diatas. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan Cara (1) menghitung rasio keuangan yang terkait dengan tujuan penulisan yaitu rasio CAR, LDR, BOPO, NPLs, pertumbuhan kredit, pertumbuhan dana, pertumbuhan aktiva produktif non kredit dan rasio kredit terhadap aktiva produktif, (2) melakukan estimasi fungsi kredit menggunakan model regresi linear berganda dengan dua persamaan tunggal (single equation) dan enam persamaan sistem (system equation) melalui metode pooled least square dan seemingly unrelated regression estimation dan (3) melakukan uji statistik Wald-test dan F-test untuk rnelihat pengaruh faktor internal dan eksternal secara bersama-sama terhadap kredit perbankan serta uji statistik T-test untuk melihat pengaruh parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel terikat adalah kredit, sedangkan variabel bebas, untuk faktor internal adalah modal, dana pihak ketiga (DPK), aktiva produktif non kredit (APNK) dan non performing loans (NPLs). Sedangkan variabel bebas faktor eksternal adalah pertumbuhan produk domestik bruto, suku bunga SBI dan perubahan wholesales price index.Dari hasil pengujian statistik memperlihatkan rekapitalisasi perbankan berpengaruh dalam meningkatkan pemberian kredit. Hasil yang sama juga terIihat dari pengujian statistik secara individual (T-tets) dimana masing-masing variabel bebas juga berpengaruh terhadap pemberian kredit. Sementara dari hasil pengujian Wald-tets dan F-test, faktor internal dan faktor eksternal secara bersama-sama juga berpengaruh terhadap pemberian kredit.Untuk mendorong intermediasi perbankan, kiranya perlu dilakukan kebijakan yang dapat menjadi stimulus bagi peningkatan pemberian kredit perbankan seperti aturan yang bersifat mandatori bagi bank untuk menyalurkan UKM, menerapkan good corporate governance pada usaha bank, relaksasi aturan kualitas kredit oleh Bank Indonesia, restrukturisasi kredit dan tidak melakukan reprofiling terhadap seluruh obligasi rekap yang jatuh tempo."

"ABSTRAKFidusia merupakan lembaga jaminan yang timbul di dalam praktek sebagai.suatu kebutuhan masyarakat terhadap jaminan kredit benda bergerak selain gadai. Sejak tanggal 30 September 1999 pemerintah telah mengundangkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya Undang-undang Fidusia tersebut para praktisi perbankan berharap bahwa ketentuan mengenai jaminan fidusia ini dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum, tidak seperti sebelumnya. Namun para praktisi perbankan masih merasakan bahwa ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undangundang Fidusia belum sepenuhnya melindungi kepentingan mereka sebagai kreditor penerima fidusia. Hal ini disebabkan karena sifat dari penyerahan jaminan fidusia itu sendiri yaitu secara constitutum possesorium, debitor menyerahkan hak milik secara kepercayaan kepada kreditor, namun barang yang menjadi objek fidusia secara fisik masih masih dikuasai oleh debitor, dan masih ada rumusan pasal Undang-undang Fidusia yang tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dengan demikian diperlukan pendapat para ahli atau peraturan pelaksana agar implementasinya dapat berjalan dengan baik."

"ABSTRAKIstilah gadai dalam Islam disebut ar-rahn. Definisi ar-rahn yaitu menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dart (harta) benda itu bila utang tidak dibayar. Hukum gadai terdapat dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan 283, As-sunnah dan ijma' para ulama. Bank BNI Unit Usaha Syariah lahir dengan konsep Dual Banking System yaitu penyediaan dua layanan perbankan secara konvensional dan syaniah sekaligus, telah mengeluarkan salah satu produk jasa yaitu gadai emas Syariah (ar-rahn). Dengan konsep Dual Banking System serta produk jasa ar-rahn yang cenderung baru tersebut tentu akan timbul permasalahan. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai keberadaan bank BNI Unit Usaha Syariah yang harus sesuai dengan hukum Islam, proses pemberian ar-rahn serta upaya penyelesaian pihak bank BNI Unit Syariah Syariah terhadap nasabah yang tidak melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo (wanprestasi), faktor pendukung dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ar-rahn pada BNI Unit Usaha Syariah. Untuk dapat menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan wawancara.Berdasarkan penelitian yang dilakukan di temukan bahwa modal awal yang berupa modal inti pada bank BNI Unit Usaha Syariah berasal dari bank BNI Konvensional. Pengaturan dan pengawasan terhadap bank BNI Unit Usaha Syariah tetap dilakukan oleh Bank Indonesia dan badan khusus yaitu Dewan Syariah Nasional dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah sedangkan terhadap pemberian ar-rahn berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Upaya penyelesaian apabila nasabah wanprestasi melalui penjualan secara lelang baik di hadapan umum maupun di bawah tangan, namun apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah, arbitrase atau pengadilan. Adapun yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan ar-rahn adalah jumlah penduduk yang beragama Islam cukup banyak di Indonesia, kurang lebih hampir 90% dari total penduduk Indonesia dan salah satu faktor yang menjadi kendala adalah sumber daya insani yang kurang ahli, terutama juru taksir yang harus memiliki keahlian khusus.

---

ABSTRACT

The mortgage term in Islam is mentioned as ar-rahn. The definition of ar-rahn is making the object that is considered like a wealth as the belief from a debt that could be paid from (the price) the object when the debt was not paid. The mortgage law was received in al-qur'an, al-Baqarah verses 282 and 283, As-sunnah and ijma' the Muslim scholars. BNI Sharia Business Unit was born with the Dual Banking System concept that is the provisions of two banking services conventionally and Islamic canon law (sharia) at the same time, issued one of the service products that is the mortgage of Islamic canon law (sharia) gold (ar-rahn). With the concept of Dual Banking System as well as the service product ar-rahn that is considered new will certainly caused some problem.

In this Thesis the writer promoted the problem about the condition of BNI Sharia Business Unit must to run appropriate with Islamic law, giving ar-rahn as well as efforts of the resolution of the BNI Sharia's Business Unit side against the customer who did not settle funding when it is due (wanprestasi), the supporting factor and the factor that became the hindrance in the implementation of ar-rahn to BNI Sharia Business Unit. To be able to answer this problem, the writer used the method of bibliography research and juridical normative, supported with the interview. According to the research that was carried out, it was found that the initial capital that took the form of core capital to the BNI Sharia Business Unit came from conventional BNI. The regulation and the supervision of BNI Sharia Business Unit continue to be carried out by the Bank of Indonesia and government organization such as the Sharia National Council by placing Sharia Supervisor Council whereas towards giving ar-rahn was based on the Article number 8 commandment number 10, 1998. Resolution efforts if the wanprestasi's customer through the selling in a manner of good auction in the public or under the hands, but if in the later days should there be any dispute then it will be completed in a manner of the conference, arbitration or the court. Another supporting factor is the Muslim population which consists of 90% of the national population. However, good appraiser is hardly found in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pembiayaan kredit bank terhadap nilai tambah industri pengolahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data level sub sektor industri pengolahan. Data yang digunakan yaitu: data kredit sub sektor (bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan); data nilai tambah, jumlah tenaga kerja, modal tetap (bersumber dari Industri Besar Sedang, Badan Pusat Statistik); dan data upah minimum, nilai tukar, dan Produk Domestik Bruto (bersumber dari Badan Pusat Statistik). Periode penelitian yaitu tahun 2002 - 2012. Metode estimasi yang digunakan adalah Two-Stage Least Square dengan Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kredit bank berpengaruh signifikan mendorong nilai tambah industri pengolahan di Indonesia.

---

This study aims to measure the effect of bank credit financing to value-added of manufacturing industry in Indonesia. This study uses the data of manufacturing industry sub-sector level. The data used are: sub-sector credit (source: Financial Services Authority); value added, labor, fixed capital (source: Large dan Medium Industry, the Central Bureau of Statistics); and the minimum wage, the exchange rate, and the Gross Domestic Product (source: the Central Bureau of Statistics). The study period is 2002 - 2012. The estimation method used is a Two-Stage Least Square with Fixed Effect. The results showed that the significant effect of bank credit financing to encourage value-added manufacturing industry in Indonesia."

"Bank Sentral Eropa (ECB) sedang dihadapkan dengan inflasi yang tinggi setelah beberapa dekade inflasi di Zona Euro mencapai tingkat yang sangat rendah. Hal ini mengharuskan ECB mengambil tindakan moneter, yaitu dengan melakukan pengetatan perekonomian yang menyebabkan ECB menaikkan suku bunganya untuk pertama kalinya setelah 11 tahun. Sebuah studi peristiwa (event study) digunakan untuk mempelajari dampak pengetatan moneter terhadap harga obligasi pemerintah di zona euro. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetatan moneter menyebabkan peningkatan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah. Dua regresi digunakan untuk menganalisis faktor pendorong abnormal return imbal hasil obligasi selama pengetatan moneter.

---

The European Central Bank (ECB) is being faced by a high inflation after decades of low inflation. This led the ECB to take monetary measures by tightening the economy which induced the ECB to increase its interest rates for the first time after 11 years. An event study was conducted to examine the effects this monetary tightening has on the Eurozone government bond prices. The results of the analyses indicated that the monetary tightening lead to increase in government bond yields. Finally, two regressions were run to analyse the drivers of the abnormal returns of bond yields during the monetary tightening. "