Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 26680 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya di break down ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa maka keberadaan pemerintahan desa menjadi semakin strategis."
321 KYBER 2:3 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Arum Adji Wibowo
"Tesis ini membahas permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam penyelenggaraannya, pada kenyataannya tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan partisipasi masyarakat tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Kemudian penelitian ini juga menawarkan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menekankan pada strategi pembangunan sistem penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang partisipatif. Optimalisasi partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud, dapat dimulai dengan membangun sistem yang berorientasi pada perwujudan good governance.

This thesis discusses problems in the administration of peace, public order and community protection that affect the quality of services provided to the community. Community participation, which is expected to have a positive effect in its implementation, in fact cannot be implemented optimally. This study aims to determine what factors cause community participation cannot be implemented optimally. Then this research also offers a solution. This research is a normative juridical study using a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study emphasize a participatory strategy for the development of a system for implementing peace, public order and community protection. Optimizing community participation as intended, can be started by building a system oriented towards the realization of good governance.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nopitri Wahyuni
"ABSTRAK
Penelitian ini menggambarkan upaya- upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Hanura dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan Dana Desa dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam peningkatan partisipasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menjabarkan bahwa memang terdapat upaya- upaya penting yang dilakukan Pemerintah Desa Hanura untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tahapan kegiatan perencanaan Dana Desa mulai dari persiapan petugas, penjangkauan masyarakat, kegiatan pengkajian masalah kebutuhan atau masalah, dan perencanaan sebagai penformulasian solusi itu sendiri. Upaya- upaya peningkatan partisipasi tersebut juga dapat berbeda- beda di setiap desa tergantung tahapan yang dilewati serta peran dan keterampilan dari pemerintah desa untuk melakukan perubahan yang dilakukan. Peran dan keterampilan tersebut mulai dari fasilitatif, edukasional, representasional dan teknis, untuk memberikan peluang dan memampukan masyarakat dalam berpartisipasi. Selain itu, kendala- kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Hanura, baik dari sisi aparat desa maupun masyarakat, telah dikelola dengan peran kepala desa dan manajemen konflik agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif. Penelitian ini kemudian menyarankan agar pemerintah desa mengembangkan komunikasi secara kultural kepada masyarakat serta pengkaderan desa agar tujuan dari peningkatan partisipasi masyarakat tersebut dapat tercapai.

ABSTRACT
This undergraduate thesis describes the efforts of Hanura local apparatus in strengthening community participation in Village Fund planning activities and the efforts to overcome the barriers in the ongoing process. This research used the qualitative research with descriptive approach. The result explains that Hanura local apparatus have encouraged the community participation in every single Village Fund planning process from team preparation, community engagement, community assessment, and planning as the solution formulation. The efforts could be different to other villages depend on the the planning process faced also the roles and skills applied. Those roles and skills by local apparatus, such as facilitative, educational, representational and technical, to widen the chances and enable the community to participate. Besides, the barriers both from the apparatus and community have been managed by the roles of local leader and conflict management to get the community participation run effective. This research gives recommendation for the local apparatus to develop the cultural communication to community also form local cadres to grab the goal of community participation strengthening. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Setiawan Eko Nugroho
"Tesis ini membahas mengenai kepemimpinan pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan. Adapun kasus yang diteliti adalah mengenai pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok di tahun 2008. Program pengadaan sarana dan prasarana di bidang persampahan ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup di Kota Depok, khususnya keterbatasan lahan pembuangan sampah. Sehingga pada skala kawasan, dibangunlah 20 unit pengolahan sampah (UPS). Selain itu juga, melihat bagaimana keterkaitan kepemimpinan pemerintahanan daerah terhadap resistensi warga terkait dengan implementasi tersebut. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah di Kota Depok belum optimal dalam mengimplementasikan pembangunan UPS. Kemudian, kaitan antara kepemimpinan pemerintahan daerah dengan resistensi warga masyarakat terjadi terutama dalam aspek politik.

The focus of this study is to explore the leadership in the implementation of government?s policy. The case being studied is the policy development in the Waste Processing Unit (UPS) in Depok Municipality year 2008. The waste program facilities are intended to address the problem of limited waste disposal area. This study is designed to find out the leadership of local government and also the regent legislative members play their role in the implementation of the policy that they have decided and legalized. In addition, it is also aimed to describe how the leadership?s role in the citizen resistance cases. By using qualitative research approach, it is concluded that the local government leadership in Depok municipality was not optimal in playing its role as well as in facing the citizen resistance."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T-pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muh. Azis Muslim
"The birth of constitution No 22 & 25 year 1999 is the first step to repair the running of the governance that tends to be centralistic to a more decentralistic environment by giving expanded autonomy at local level. Both constitutions are expected to generate democratization by giving more space for public participation in the politics field, the handling at local level monetary, and the utilization of other local resources.
History has says that during the implementation of constitution No. 5 year 1974, the nuances policy is dominantly have the nature of top down, rather than bottom up. This kind of policy have the tendency to minimize local government roles. Therefore, the concept of local development that focused on the involvement of the local interest's (participation approach) needs to be nurtured. The public participation can be representated through a good election process, so the people role's can be seen from local council strength in controlling policy execution by the executive.
Public participation at the local level is interesting to study because basically the public participation on the execution of local autonomy is the form of representativeness from a policy. This is needed as a way to create good governance by developing, strengthening and public empowering with the condition that there civil society and people have capability therefore to begin initiatives, discussing, formulating recommendation, debating it, make an agreement, deciding, monitoring and evaluating the making process and executing public policy that within the authority of the government.
Participation has a very important meaning for democratic government system, even means for the embodiment of power that lies in the people's hand. Participation means to ensure that every policy taken reflect .the people's aspiration. Studies on various literature shows that participation is a mayor part of good governance. The aim of this research is to analyze how is the process of formulating local regulation, where in the process of formulating it there are two factors that will be effecting the result of a local regulation draft being discussed, which is the articulation of various interest by the local council and the public participation in the process of formulating it. This research basically is trying to bring up and describing many things thats connected to public participation in the process of formulating local regulation. The method of this research used qualitative approach. This research also comes as a case study, its means so that the research are conducted more throughly and to understand the symptoms in a holistic approach. The data is gamed from studying various document that related with the formulation process of local regulation and by conducting in depth interview to the members and staff of local council that involved in formulating each local regulation, special committee for public order in Depok, the community leaders, and non government organization involved in the process of formulating local regulation.
From the analization it is known that in connection with the law ground on the public participation in the process of formulating local regulation, there is no clear regulations for the citizen right to participate. This research is conducted at Depok city shows that the rules of Local Council in Depok City is not sufficiently accommodate the existence of public participation in the process of formulating local regulation.
The research shows that are space to public participation formally and informally in the process of formulating local regulation, but the utilization of the space available is not maximal due to the process of formulating local regulation regarding public order in Depok City, public participation only existed at RDPU (Public Hearing). The participation happened only in the formal context, which is the involvement in the RDPU at the consultation level. In Am stein perspective this consultation level is in the "degree of Tokenism' which marked the existence of two-way dialogue between public and local council even the nature of the dialogue is cooptative."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14139
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moch. Solekhan
"Buku yang ditulis oleh Moch. Solekan ini mengajak kita untuk melakukan refleksi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah pada level pemerintahan desa, dengan membedah regulasi penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis dan partisipatif pada tataran praktis, terutama dalam membangun mekanisme check and balance antara elemen organ di desa maupun aspek transparansi dan mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran."
Malang: Setara Press, 2014
352 MOC p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi termasuk desa."
321 KYBER 2:3 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Doharni Susilawaty
"Perubahan yang dihembuskan lewat reformasi pada akhir 1997 dan mencapal puncaknya pada Mel 1998, telah membawa banyak pembahan yang sangat besar. Perubahan tersebut tidak hanya di tingkat negara, tetapi merambat sampal ke daerah kabupahen/kota, kecamatan sampal ke desa-desa. Dalam bldang tata pemerintahan terjadi pula perubahan yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 lahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang berimpllkasl pada kewenangan dan kebijakan yang sebelumnya di era ORBA adalah dominan one hand control atau sentralisasi mulal didesentralisasikan kepada daerah melalui pemberian otonoml daerah. Hal Ini secara langsung membuka peluang bagl masyarakat dl tlngkat lokal baik Kabupaten/Kota, kecamatan sampal di desa/kelurahan untuk menyampaikan asplrasi mereka secara partisipatif dan berperan leblh aktif dalam mengisi pembangunan tersebut sesuai kebutuhan, kemampuan/potensi, kondisl sosial, ekonomi, politik, budaya, Serta keanekaragaman daerah.
Undang-undang No. 22 tahun 1999 telah memberlkan jaminan legal formal kepada masyarakat di daerah untuk terlibat juga di dalam pembangunan. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat di kabupaten Tapanuli Selalan Khususnya dl kecamatan Batang Angkola dan Sayur Matinggi untuk berpartisipasi dalam mengusung keinglnan mereka agar kecamatan Batang Angkola dimekarkan dan Kecamatan Sayur Matinggi menjadl kecamatan defenitif baru.
Namun untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan ruang partlsipasl yang kondusif serta jalur akses yang tepat untuk memfasllitasi asplrasl dan partlslpasl aktlf masyarakat. Karena partislpasl tidak terjadi dldalam ruang hampa, dan partlslpasl adalah sebuah dlnamika.
Berkaltan dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Selatan dalam merencanakan pemekaran dlrespon saat penyampalan Surat Bupatl Tapanuli Selatan Nomor. 130.04 /7134 langgal 21 Agustus 2001 tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati Tapanuli Selalan TA. 2000 dengan tanggapan positif darl beberapa fraksl di DPRD. Dimana dlsebutkan bahwa kegiatan penyempumaan penyelenggaraan pemerintah hendaknya leblh dltujukan pada penyempumaan dl bidang kelembagaan, ketalalaksanaan, kepegawaian dan fasilitas sarana dan prasarana serta pelaksanaan fungsl dan peran aparatur pemerintah desa. Supaya tetap terpelihara, dltingkatkan dan dikembangkan dalam melayani, mengayomi, menggerakkan dan menghargal prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam mengisi pembangunan.
Tesis inl bertujuan untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Kecamatan Batang Angkola dl Kabupaten Tapanuli Selatan era otonomi daerah (2001-2003), apakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola adalah partisipasi yang murni/otonom/mandiri atau partisipasi mobilisasi/manipulasi atau gabungan keduanya. Serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat kecamatan Batang Angkola dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola.
Metndologi penelitian yang digunakan dalam penelitian Ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel (Informan) menggunan Teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang mengetahui topik penelitian dan merupakan para pelaku dan secara langsung mengikuti proses perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola (2001-2003).
Penelitian partisipasl masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola ini mengacu kepada pendapat dan teorl para ahli yaltu Soetrisno Loekman, Abe, Okley dan IDS (International Development Studies). Secara garis besar dapat disimpulkan Partisipasi masyarakat kecamatan Batang Angkola dalam upaya perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola (Agustus 2001 sampai pada bulan April tahun 2003) hanya berada pada pelaksanaan forum sosialisasl perencanaan pemekaran kecamatan yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Bentuk partlslpasl berupa dukungan dana, beras, tanah ulayat, keahlian dan ketrampilan, pendapat dan masukan serta upaya masyarakat dalam forum tersebut untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang dlambll serta inisiatif membentuk Forum Peduli Kecamatan Pembantu Batang Angkola Jae (09 Februari 2001) sebagai forum yang berupaya menekan dan mempengaruhi pemerlntah daerah kabupaten dalam kebljakan pemekaran kecamatan Batang Angkola.
Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola, di antaranya berasal dan masyarakat, pemerlntah dan faktor eksternal yang kurang mendukung. Kondisi masyarakat yang maslh kurang memahaml haknya sebagal warga negara untuk berpartisipasl dan makna partisipasl itu sendiri, adalah kendala tersendiri yang menyebabkan masyarakat bersifat apatis, diam dan ?nrimo? (budaya diam) terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh pernerintah kabupaten Tapanuli Selatan.
Terlalu dominannya posisi pemerintah dalam proses perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola tersebut juga menghambat pelaksanaan konsultasi, diskusi, pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat. Faktor penghambat lain adalah adanya sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menjadlkan masyarakat bersifat paslf, mengekor dan takut mengambil inisiatif dan hidup dalam budaya petunjuk. DIi samping itu kendala Iainnya adalah maslh minimnya sarana dan prasasana pendukung bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, misalnya dalam hal belum adanya pedoman mekanlsme perencanaan pemekaran kecamatan, tidak adanya mekanlsme serta sarana pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dan kontrol serta belum dijadikannya variabel partisipasi masyarakat dalam tata cara pembentukan kecamatan.
Mengingat pentingnya Forum Perencanaan Pemekaran Kecamatan dan Musrenbang sebagal sarana dan ruang publik bagi masyarakat kecamatan, maka periu dladakan perubahan cara berpikir, prosedur, mekanisme dan cara bertindak dalam penencanaan pemekaran kecamatan ke depannya. Selaln itu telah dfbuktikan bahwa tidak selamanya mobilisasi itu buruk, mengingat masyarakat Indonesia telah cukup lama berada dalam suasana pemerintahan sentralistik-otoriter sekalipun dalam tata pemerintahan sudah mengalami reformasi. Perubahan perlu dladakan secara perlahan dengan melihat kepada kondisi nyata dan sosial budaya masyarakat setempat."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22155
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moch. Solekhan
Malang: Setara Press, 2012
320.8 MOC p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>