Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemanfaatan sisa tulang ikan sudah lama dilakukan kalangan peneliti di laboraturium, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak memahaminya. Oleh sebab itu, perlu transfer pengetahuan (Transfer knowledge) melalui penyeliaan masyarakat untuk meningkatkan ilmu dan pemanfaatannya ..."

"PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilancarkan pada 2001 adalah satu programawam yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan isi rumah miskin yang tinggal di kawasan pesisirpantai Indonesia. Sehingga kini program tersebut masih belum menunjukkan kesan yang ketara ke atasisi rumah berkenaan. Makalah ini bertujuan untuk menilai impak program PEMP ke atas pendapatan isirumah pesisir yang tinggal di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Menggunakan pelbagai rekod rasmiagensi berkaitan bersama dengan maklumat yang dikumpulkan melalui pemerhatian di lapangan, temubual dan kaji selidik yang dilakukan antara April 2006 dan Disember 2007, kajian ini menemukanbeberapa dapatan menarik. Antara dapatan yang penting termasuklah: (1) secara keseluruhannya tidakberlaku peningkatan pendapatan yang signifikan selepas isi rumah menyertai program PEMP; (2) tidakterdapat perbezaan yang signifikan antara pendapatan ketua isi rumah {t (220) = 8.322, p<.050} danpendapatan isi rumah (t = -25.644, df = 157, p< .05) peserta PEMP dan bukan peserta PEMP; (3) tiadakesan yang signifikan program PEMP ke atas pendapatan isi rumah di kawasan pesisir KecamatanCilincing. Ujian statistik mengesahkan perkara ini (Compare Means Paired Samples T Test). Wujudnyamasalah alam sekitar dan kenaikan harga bahan bakar serta ketiadaan kemudahan asas untuk membantuusaha mereka menyebabkan Program PEMP tidak berkesan meningkatkan pendapatan pesertanya. Secaraumumnya kajian ini cenderung untuk menunjukkan bahawa, walau pun Departemen Kelautan danPerikanan telah berjaya melaksanakan program PEMP seperti yang dapat diukur berdasarkan amaun yangdiagihkan dalam bentuk pinjaman dan pelbagai agensi pelaksana yang ditubuhkan, namun prestasikeseluruhan agensi pelaksana yang terbabit dapat dikatakan sebagai lemah dan tidak cekap, dan programPEMP gagal mencapai objektifnya. Suatu polisi, strategi dan program yang sesuai perlu dibentuk bagimenggantikan program PEMP.PEMP, launched in 2001 is a public programme with the objective of enhancing the income level of thepoor households living in coastal areas of Indonesia. Until now the programme has yet to leave anysignificant impact on the households . The present article is aimed at assessing the impact of PEMP on theincome of households living in Kecamatan Cilincing, North Jakarta. Using official records obtained fromvarious related agencies, together with information gathered through field observations, interviews and aquestionnaire survey carried out between April 2006 and Dicember 2007, the present study revealsseveral interesting findings. Among the important findings are: (1) overall there is no significant increaseon the income level of the households after participating the programme; (2) there is no significantdifferent in the monthly income between participants and non participants of the programme among headof households {t (220) = 8.322, p<.050} and households (t = -25.644, df = 157, p< .05); and (3) finallythere is no significant impacts of PEMP on the income of households living in the coastal areas ofKecamatan Cilincing . Statistical tests (Compare Means Paired Samples T Test) confirmed the finding.Environmental problems, rising fuel prices and the lack of basic facilities to support their efforts havebeen among the important reasons for the ineffectiveness of the programme to increase the income levelof its participants. Generally, this study tends to show that although the government has succeeded in implementing the programme as measured by the amount of grant provided in the form of loans and theestablishment of various agencies, the overall performance of the agencies involved can be considered asweak and inefficient, and PEMP fails to achieve it’s objectives. A more appropriate policy, strategy andprogramme should be formulated to replace PEMP"

"Pesantren merupakan institusi pendidikan yang berbasis agama, yang umumnya melayani masyarakat golongan menengah ke bawah yang ada di daerah pedesaan. Pesantren secara umum adalah organisasi lokal yang secara fungsional memiliki peran yang sangat berarti dalam pembangunan desa. Pondok pesantren memiliki kemampuan untuk terlibat dalam berbagai bidang pembangunan masyarakat dan pondok pesantren juga memiliki kepedulian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar pondok pesantren, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pesantren telah memasuki wilayah sosial secara lebih luas. Selain mengandung kekuatan resistensi terhadap modernisasi sebagaimana pada awal berdirinya dulu, pesantren telah melakukan peran aktif membangun masyarakat pada berbagai bidang pembangunan di pedesaan. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren. Program tersebut adalah program pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir oleh pondok pesantren Maslakul Huda, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan tujuan dari penelitian ini yaitu menggambarkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren Maslakul Huda dan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk memperolehinformasi yang akurat mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren Maslakul Huda tersebut, maka digunakan teknik wawancara mendalam kepada informan. Informan dalam penelitian ini antara lain pimpinan pondok pesantren, pengurus BPPM, Tenaga Pemberdayaan Masyarakat, Camat Kecamatan Margoyoso, serta anggota kelompok pengusaha kerupuk pasir desa Kajen yang menerima bantuan modal usaha dari pondok pesantren. Dari hasil wawancara dan pembahasan diketahui bahwa kegiatan pondok pesantren Maslakul Huda dalam pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir desa Kajen dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan yang dilakukan antara lain terdiri dari pembentukan BPPM dan TPM dari unsur pondok pesantren, melakukan kegiatan FGD dan survey lapangan. Tahap perencanaan terdiri dari sosialisasi program dan pembentukan kelompok-kelompok. Tahap pelaksanaan terdiri dari penyusunan laporan simpanan pokok kelompok, menghitung besaran bantuan yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok, menyalurkan bantuan kepada kelompok, memberikan penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok-kelompok, melakukan pelatihan administrasi, serta mengadakan workshop mengenai usaha kelompok. Serta tahap evaluasi yang terdiri dari pengawasan lapangan dan penilaian kelompok yang dilakukan oleh TPM. Selain itu diketahui pula adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut yaitu berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terdiri dari kedekatan hubungan antara pondok pesantren dan masyarakat yang menciptakan rasa kepercayaan yang tinggi antara pondok pesantren dengan pengusaha kerupuk pasir, pengaruh ketokohan dari Kyai, serta adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan yang bersifat moril maupun materiil. Faktor penghambat terdiri dari penolakan dari masyarakat dan pemerintah atas kegiatan sosial yang dilakukan oleh pondok pesantren, penolakan atas kebijakan yang diambil pondok pesantren untuk menerima bantuan dana kegiatan dari pihak asing, serta adanya kendala di dalam kelompok peminjam dalam mengembalikan pinjaman modal kepada pondok pesantren. Hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa rekomendasi yang antara lain: 1. Memaksimalkan faktor ketokohan kyai untuk menciptakan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat. Di samping itu, perlu ditingkatkan peranan TPM dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap segala kebijakan dan program pemberdayaan yang disampaikan Kyai. 2. Memperketat pengawasan kelompok dengan melibatkan pengawasan internal di dalam kelompok usaha. 3. Meningkatkan pengetahuan kelompok tentang pemasaran dan pengemasan yang lebih menarik sehingga bernilai jual lebih tinggi dan lebih luas, yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan.

---

Pesantren is an education institution based on religion; it is serving middle groups in rural community. Functionally, this local organization plays an important role in the rural development. It is capable of taking some role in community development program and be aware of increasing the local community welfare through the empowerment activities. Pesantren expanded their role to the wider social sphere. Beside containing the resistant power of modernization formerly, pesantren also has contribution in rural development level. This research tries to describe the implementation of community empowerment program by pesantren, that is Small Entrepreneur Empowerment Program by Pondok Pesantren Maslakul Huda at Kajen Village, Margoyoso District, The regency of Pati, Central Java. This research uses the qualitative methods to describe the research goals that are to describe the implementation of community empowerment program by pesantren Maslakul Huda and to find the significant factors that affect the implementation. The need of accurate information were fully filled with depth interview technique to the informants. These informants are head of pondok pesantren, BPPM?s activist, TPM?s activist, the district head of Margoyoso, and member of small entrepreneur group at Kajen village. By result of depth interview and analysis, it?s found that there are some stages in the implementation. The stages are preparation stage, planning stage, implementation stage, and evaluation stage. The preparation stage includes establishing the BPPM institution and TPM, FGD activities, and field surveys. The planning stage includes the socialization of the program and creating groups in community. The implementation stage includes formatting group?s assets, planning the donation for each group, distributing the donation for each groups, supervising and consultation, administration training, and conduct a workshop. The evaluation stage consists of field control and field analyses. Then the significant factors are mentioned in supporting factors and the obstacles. Supporting factors include the relationship between pondok pesantren and community, Kyai?s determination, and external support. The obstacles include the community and local government resistances to pesantren?s social activities, and groups? financial factors. The final results of this research defined some recommendations, which are: 1. To maximize the Kyai?s determination to establish good relationship with the community. Then, concerning TPM?s role in community to back up Kyai?s determination. 2. To tighten the group control by involving group internal supervisor. 3. To increase group?s capacity in marketing issues and packaging technique for highest and wider market, through the collaboration with other institutions."

"Pesantren merupakan institusi pendidikan yang berbasis agama, yang umumnya melayani masyarakat golongan menengah ke bawah yang ada di daerah pedesaan. Pesantren secara umum adalah organisasi lokal yang secara fungsional memiliki peran yang sangat berarti dalam pembangunan desa. Pondok pesantren memiliki kemampuan untuk terlibat dalam berbagai bidang pembangunan masyarakat dan pondok pesantren juga memiliki kepedulian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar pondok pesantren, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pesantren telah memasuki wilayah sosial secara lebih luas. Selain mengandung kekuatan resistensi terhadap modernisasi sebagaimana pada awal berdirinya dulu, pesantren telah melakukan peran aktif membangun masyarakat pada berbagai bidang pembangunan di pedesaan. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren. Program tersebut adalah program pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir oleh pondok pesantren Maslakul Huda, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan tujuan dari penelitian ini yaitu menggambarkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren Maslakul Huda dan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren Maslakul Huda tersebut, maka digunakan teknik wawancara mendalam kepada informan. Informan dalam penelitian ini antara lain pimpinan pondok pesantren, pengurus BPPM, Tenaga Pemberdayaan Masyarakat, Camat Kecamatan Margoyoso, serta anggota kelompok pengusaha kerupuk pasir desa Kajen yang menerima bantuan modal usaha dari pondok pesantren. Dari hasil wawancara dan pembahasan diketahui bahwa kegiatan pondok pesantren Maslakul Huda dalam pemberdayaan pengusaha kerupuk pasir desa Kajen dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan yang dilakukan antara lain terdiri dari pembentukan BPPM dan TPM dari unsur pondok pesantren, melakukan kegiatan FGD dan survey lapangan. Tahap perencanaan terdiri dari sosialisasi program dan pembentukan kelompok-kelompok. Tahap pelaksanaan terdiri dari penyusunan laporan simpanan pokok kelompok, menghitung besaran bantuan yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok, menyalurkan bantuan kepada kelompok, memberikan penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok-kelompok, melakukan pelatihan administrasi, serta mengadakan workshop mengenai usaha kelompok. Serta tahap evaluasi yang terdiri dari pengawasan lapangan dan penilaian kelompok yang dilakukan oleh TPM. Selain itu diketahui pula adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut yaitu berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terdiri dari kedekatan hubungan antara pondok pesantren dan masyarakat yang menciptakan rasa kepercayaan yang tinggi antara pondok pesantren dengan pengusaha kerupuk pasir, pengaruh ketokohan dari Kyai, serta adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan yang bersifat moril maupun materiil. Faktor penghambat terdiri dari penolakan dari masyarakat dan pemerintah atas kegiatan sosial yang dilakukan oleh pondok pesantren, penolakan atas kebijakan yang diambil pondok pesantren untuk menerima bantuan dana kegiatan dari pihak asing, serta adanya kendala di dalam kelompok peminjam dalam mengembalikan pinjaman modal kepada pondok pesantren. Hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa rekomendasi yang antara lain: 1. Memaksimalkan faktor ketokohan kyai untuk menciptakan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat. Di samping itu, perlu ditingkatkan peranan TPM dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap segala kebijakan dan program pemberdayaan yang disampaikan Kyai. 2. Memperketat pengawasan kelompok dengan melibatkan pengawasan internal di dalam kelompok usaha. 3. Meningkatkan pengetahuan kelompok tentang pemasaran dan pengemasan yang lebih menarik sehingga bernilai jual lebih tinggi dan lebih luas, yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan.

---

Pesantren is an education institution based on religion; it is serving middle groups in rural community. Functionally, this local organization plays an important role in the rural development. It is capable of taking some role in community development program and be aware of increasing the local community welfare through the empowerment activities. Pesantren expanded their role to the wider social sphere. Beside containing the resistant power of modernization formerly, pesantren also has contribution in rural development level. This research tries to describe the implementation of community empowerment program by pesantren, that is Small Entrepreneur Empowerment Program by Pondok Pesantren Maslakul Huda at Kajen Village, Margoyoso District, The regency of Pati, Central Java. This research uses the qualitative methods to describe the research goals that are to describe the implementation of community empowerment program by pesantren Maslakul Huda and to find the significant factors that affect the implementation. The need of accurate information were fully filled with depth interview technique to the informants. These informants are head of pondok pesantren, BPPM?s activist, TPM?s activist, the district head of Margoyoso, and member of small entrepreneur group at Kajen village. By result of depth interview and analysis, it?s found that there are some stages in the implementation. The stages are preparation stage, planning stage, implementation stage, and evaluation stage. The preparation stage includes establishing the BPPM institution and TPM, FGD activities, and field surveys. The planning stage includes the socialization of the program and creating groups in community. The implementation stage includes formatting group?s assets, planning the donation for each group, distributing the donation for each groups, supervising and consultation, administration training, and conduct a workshop. The evaluation stage consists of field control and field analyses. Then the significant factors are mentioned in supporting factors and the obstacles. Supporting factors include the relationship between pondok pesantren and community, Kyai?s determination, and external support. The obstacles include the community and local government resistances to pesantren?s social activities, and groups? financial factors. The final results of this research defined some recommendations, which are: 1. To maximize the Kyai?s determination to establish good relationship with the community. Then, concerning TPM?s role in community to back up Kyai?s determination. 2. To tighten the group control by involving group internal supervisor. 3. To increase group?s capacity in marketing issues and packaging technique for highest and wider market, through the collaboration with other institution."

"Budidaya udang di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1972. Lokasi tambak letaknya tidak jauh dan "Kota besar". Dalam penelitian ini adalah Jakarta, Bogor, Bandung dan Cirebon. Pada PELITA IV pemerintah mencanangkan untuk meningkatkan hasil pangan dan gizi masyarakat, yang mana salah satu peningkatan bidang pangan ini adalah peningkatan bidang perikanan dan hasil laut lainnya. Hal ini tercermin dengan Kenaikan konsumsi per kapita dari bidang perikanan dan kenaikan nilai ekspor udang niaga Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai garis pantai kurang lebih 81 000 kilometer (Soegiarto, 1978) yang sangat potensial untuk budidaya tambak udang. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui perkembangan wilayah tambak udang di Kabupaten Karawang , Jawa Barat Tahun 1980 sampai dengan tahun 1985. Masalah yang ingin diketahui adalah 1. Bagaimana perkembangan luas tambak udang di kecamatan kecamatan yang diteliti di kabupaten Karawang, tahun 1980-1985 ? 2. Bagaimana hubungan kesembilan faktor , yang mempengaruhi perkembangan Was tambak udang di kabupaten Karawang, Jawa Barat tahun 1980-1985 ? 3. Bagaimana hubungan kwalitas wilayah tambak udang dan perkembangan luas tambak udang yang terbesar (dalam hektar) per Kecamatan di kabupaten Karawang, Jawa Barat tahun 1980-1985? Hipotesa penelitian ini adalah, perkembangan wilayah tambak udang yang terbesar terdapat di wilayah yang mempunyai angka salinitas mendekati 3Ô per mil dan drainase yang baik. Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai benikut: Perkembangan adalah adanya pertambahan dan pengurangan faktor tertentu dari tahun 1980 - 1985. Kwalitas tambak udang yang baik adalah wilayah tambak udang dengan jumlah matrik nilai yang terbesar per kecamatan. Tambak udang adalah tambak yang benihnya adalah benih udang dan iRan. Tambak yang menghasilkan ikan dan udang ini disebut dengan tambak udang. Tambak adalah kolam dengan air berkadar garam tertentu dan letaknya di tepi pantai. Sembilan faktor yang mempengaruhi perkembangan tambak udang adalah buruh tambak; Jumlah penyuluh; Tempat pelelangan ikan; pembibit benih udang; sarana perhubungan; saluran irigasikorelasi antar peta dan analisa statistik adalah: -Perkembangan luas tambak udang di tiap Kecamatan tidak sama. Perkembangan luas tambak udang yang terbesar tedapat di kecamatan Batujaya dan kecamatan Pedes. - Faktor yang mempengaruhi perkembangan luas tambak udang di tiap kecamatan tidaK sama. Faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan luas tambak udang di kecamatan-kecamatan yang diteliti tahun 1980-1985 adalah faktor penyuluh dan saluran irigasi tambak udang. - Hubungan kwalitas tambak udang dengan penkernbangan luas tambak udang adalab positip dan mempengaruhi. Kwalitas tambak udang yang baik terdapat di kecamatan di kecamatan Batujaya dan kecamatan pedes. Kwalitas tambak yang sedang tendapat di kecamatan tempuran dan kecamatan cilamaya."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Strategi Ko-manajemen Pengelolaan Sumberdaya Perikanan pada Proyek Pengembangan Desa Pembenihan Ikan di Desa Kambitin Raya dalam rangka memberdayakan masyarakat petani ikan di wilayah tersebut. Penelitian ini penting mengingat di era otonomi daerah saat ini, dimana daerah dituntut untuk mencari sumber-sumber perekonomian baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun bagi upaya penggalian potensi PAD yang akan digunakan bagi pelaksanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah bersumber dari sektor perikanan. Disamping itu karena objek penelitian ini adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang menekankan pendekatan community based dan diimbangi oleh pendekatan science based dengan mengarah pada terwujudnya kawasan perikanan terpadu (integrated fisheries zone), maka sangat penting artinya untuk melihat apakah paradigma pembangunan sektor perikanan yang baru tersebut telah mampu menyentuh kebutuhan masyarakat baik dari aspek peningkatan kesejahteraan maupun dari aspek perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih maju.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan objek dan jumlah informan yang dianggap paling menguasai masalah penelitian dan mewakili semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program sebagai subjek penelitian.Dari hasil penelitian diketahui bahwa ko-manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan di Kambitin Raya berawal dari ketidakpuasan petani ikan terhadap sumber pendapatan mereka yang sangat minim. Mereka sadar bahwa untuk keluar dari masalah ini harus ada bantuan dari pihak pemerintah. Dengan dipelopori oleh beberapa orang tokoh masyarakat sekitar tahun 1997-an mereka mengajukan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah melalui dinas perikanan.Menjawab aspirasi tersebut, pada bulan Agustus 1999 Bupati Tabalong mengeluarkan kebijakan tentang Pengembangan Desa Kambitin Raya sebagai Desa Pembenihan Ikan dalam bentuk ko-manajemen dengan berbasis pada potensi masyarakat lokal. Peran pemerintah daerah yaitu sebagai pihak yang mengarahkan, memotivasi dan menfasilitasi berkembangnya produktifitas masyarakat, selain itu juga sebagai mediator bila terjadi konflik diantara petani. Pemerintah daerah juga menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan khusus usaha pembenihan ikan.Pada tatanan ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan di Kambitin Raya ini, pada awalnya memang menekankan tumbuhnya inisiatif masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan. Namun, pada pelaksanaannya terjadi dominasi peran pemerintah terhadap peran masyarakat yang dapat dilihat dari mekanisme penentuan program atau proyek yang akan dilaksanakan. Peran pemerintah temyata lebih dari sekedar memberi advokasi, konsultasi, motivasi atau fasilitasi, tetapi berperan dominan dalam implementasi, pengawasan dan pemantauan. Meskipun masyarakat memberikan aspirasi dalam setiap perencanaan kebijakan, tetapi keputusan akhir baik dari aspek finansial maupun manajemen tetap berada di tangan pemerintah.Uraian singkat diatas memberi kesan bahwa dalam banyak hal pemerintah sangat berperan. Masyarakat petani ikan hanya menerima apa yang direncanakan dan di atur oleh pemerintah. Dengan demikian bentuk ko-manajemen yang berlaku di Kambitin Raya adalah bersifat instruktif.Ko-manajemen dengan bentuk instruktif bukan merupakan kesalahan. Itu terjadi karena kondisi masyarakat yang memang relatif masih terbatas dalam segala hal. Bahkan manfaat yang dirasakan petani ikan cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka setelah ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan dilaksanakan. Artinya, walaupun terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, pelaksanaan ko-manajemen di Kambitin Raya dapat dikatakan cukup berhasil, ditambah dengan adanya pengaruh berbagai faktor internal dan eksternal yang mendorong keberhasilan pelaksanaan ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan."

"Program pemberantasan kemiskinan hingga kini terus dilaksanakan dengan dana yang besar dari APBN. Dari berbagai program pemberantasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pemerintah, program pengembangan kecamatan atau PPK (sekarang PNPM/program pemberdayaan masyarakat mandiri) dianggap berhasil, sehingga dilaksanakan di seluruh kecamatan di Indonesia. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil evaluasi PPK sebelumnya yang menunjukan: (a) peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan tidak meningkat secara signifikan; (b) perubahan struktur secara alamiah berupa peningkatan kemampuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara memadai dan lestari belum terwujud; (c) aspek CDD yang berkenaan dengan demand responsive organization tidak berjalan lancar; dan (d) peningkatan lapangan kerja RTM hanya terjadi ketika ada kegiatan konstruksi dan tidak berlangsung jangka panjang. Adanya perbedaan antara tujuan pelaksanaan PPK dan kondisi riil hasil evaluasi tersebut membuat peneliti ingin mengetahui lebih jauh efektifitas pelaksanaan PPK, yaitu dengan melakukan studi evaluasi program pemberdayaan masyarakat dalam PPK di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.Menggunakan pendekatan mixed methods dan pengumpulan data secara kuantitatif (angket) dan kualitatif (wawancara mendalam), dengan rancangan penelitian sintesis antara evaluasi program model CIPP dan aspek pemberdayaan Seven E, penelitian ini ingin menjawab dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana efektifitas pemberdayaan masyarakat dalam PPK di Kabupaten Bogor. Kedua, apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PKK.Penelitian mendapatkan temuan: Pertama, evaluasi program selama ini lebih pada aspek teknis dan ekonomis dan tidak bermuatan pemberdayaan. Kedua, penetapan jenis program sesuai konteks, input program belum mencukupi kebutuhan, proses pemberdayaan ditekankan pada pembangunan prasarana dan pinjaman modal bagi SPP, serta terjadi peningkatan penghasilan bagi anggota SPP. Ketiga, faktor penghambat pemberdayaan seperti penggunaan evaluasi non pemberdayaan, sosialisasi program terbatas, tidak adanya pendampingan khusus bagi keluarga miskin, dan tidak adanya jaminan keberlanjutan program. Keempat, untuk mencapai hasil pemberdayaan maksimal perlu penerapan konsep pemberdayaan Seven E, sehingga transformasi sosial akan berlangsung terutama melalui pendidikan, pendampingan dan evaluasi. Evaluasi program model CIPP sesuai untuk melakukan evaluasi program pemberdayaan, jika pada keempat unsurnya bermuatan pemberdayaan dan dilakukan secara partisipatif (participatory empowerment evaluation). Kelima, keberlanjutan suatu program pemberdayaan akan tercapai jika aspek pengembangan kemandirian dilaksanakan sejak awal dan dengan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk berinisiatif membuat program sesuai kemampuan sendiri (otonom), dan bukan harus melaksanakan program yang dikembangkan oleh pemerintah (pusat).

---

Poverty eradication program up to now then carried out with big budget from APBN. Various poverty eradication program, The Kecamatan Development Program (KDP) (now PNPM/National Program of Community Empowerment) being assumed success, so that carried out in all kecamatan or sb-district in Indonesia. But this matter not in line with evaluation result KDP previous that demo: (a) member participant enhanced in development doesn't increase to significant; (b) structure change naturally shaped region ability enhanced and society welfare according and everlasting not yet materialized; (c) aspect CDD that with demand responsive organization doesn't go well; and (d) employment enhanced RTM (poor people) only happen when there construction activity and doesn't go on long-range. Difference existence of KDP goal and evaluation result real condition makes researcher wants to know farther efectifity of KDP, that is with do study evaluation of commnity empowerment program in KDP at Bogor regency, West Java province.Use to approach mixed methods and data collecting quantitatively (inquiry) and qualitative (interviews), research disign of sintesis CIPP model program evaluation and empowerment aspect seven E, this study wants to answer two main questions. First, how efectifity of community empowerment in KDP at Bogor regency. Second, is strengthening and weakness factor ini KDP.Result of study: First, program evaluation during the time more in technical aspect and economical and doesn't empowerment. Second, program kind stipulating appropriate context, input program not yet adequate, empowerment process is emphasized in infrastructure development and capital loan for SPP, with happen income increase for SPP member. Third, the weakness factor likes evaluation use non empowerment, limited program socialization, special assistance inexistence for poor people, and not guarantee of program sustainability yet. Fourth, to achieve maximal empowerment result necessary empowerment concept applications seven E, so that social transformation will go especially will pass education, assistance and evaluation. model program evaluation CIPP appropriate to do empowerment program evaluation, if in fourth the element contains empowerment and done participatory (participatory empowerment evaluation). Fifth, sustainaility of a empowerment program reached if self relient development aspect is carried out since beginning and with give authority to local government to make program down alley self (autonomous), and must not carry out program that developed by government."

"Tesis ini mcrupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat sub suku Nawaxipi di Nayaro, Kabupaten Mimika, Papua tahun |998-2001. Pada penelitian ini dipelajati tcntang proses pemberdayaan yang meliputi tahapan, strategi dan peran petugas lapangan dalam pemberdayaan melalui rekognisi; manfaat rckognisi bagi sub suku Nawaripi dan apakah tujuan pcmberdayaan meialui rekognisi berhasil atau tidak ? Sebagai sebuah program pemberdayaan, rekognisi belum begitu banyak dikenal dan dilaksanakan. Rekognisi bagi sub suku Nawaripi diberikan sebagai kompensasi alas alH1 fungsi hutan, sungai, dusun sagu ulayat sub suku Nawaripi akzbat aktiitas tambang PT Freeport Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif untuk menghasilkan infonnasi-informasi tentang proses pemberdayaan yang meliputi tahapan, strategi dan peran petugas lapangan; dan manfaat rckognisi bagi sub suku Nawaripi_ Pengumpulan data dilakukan dua tahap. Pada tahap penama, informasi diperoleh dengan secondary data collection mclalui jurnal harian fasilitator dan parzicqoam observation. Pada tahap, kedua informasi dikumpulkan melalui in-deph interview.Hasil penelitian menunjukkan rckognisi adalah salah sam bemuk pemberdayaan masyarakat scbagai suaiu program. Strategi rekognisi yang mcmbangun sumber ekonomi pengganti yang hilaug, pcmbangunan berbagai fasilitas umum dan pcmukiman dan sebagainya mempakan sebuah strategi pemberdayaan yang berdasarkan aspirasi sub suku Nawaripi. Olch karena itu, strategi ini berpotensi meningkatkan daya masyarakat. Strategi rekognisi tersebut jika dikaitkan dengan srrategi pemberdayaan yang dikemukakan beberapa ahli maka diketahui bahwa strategi pemberdayaan melalui rekognisi merupakan kombinasi stratcgi pemberdayaan melalui kebiiakan dan pcrencanaan pembangunan oleh Pemda Kabupaten Mimika dan PTFI dan strategi pemberdayaan mclalui pendidikan dan pcnyadaran sub suku Nawaripi. .Iuga digunakan kombinasi antara smafl scaie self re/ian! local development atau community development, sustainable sysrem developmem dan people 's movemem. Peran petugas lapangan yang dijaksauakan dalam benluk pendampingan masyarakat dan pendampingan P3R, merupkan perwujudan dari peran sebagai pemercepat perubahan, mediator, pcndidik, tenaga ah1i.Rekognisi bemuanfaat dalam merubah pcrilaku sub suku Nawaripi misalnya daiam memenuhi kebutuhan hidup dimana dulu dengan meramu dan sekarag secara pcrlahan mu!ai memaufaatkan lahan pekarangan dan kebun (budidaya tanaman), sanitasi rumah yang sebelum rekognisi kurang diperhatikan sekarang mulai diperhatikan dalam bemuk memlnuka jendela pada siang hari, membersillkan WC setelah selesai dipakai, membersihkan rumah dan pekarangau, kepemimpinan dimana sebcium rekognisi tokoh-tokoh sub suku Nawaxipi kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh Pemda Mimika dan PTFI tetapi setelah rekognisi tokoh-tokoh sub suku Nawaripi mulai dilibatkan tau dimintai pendapamya dan mulai diundang dalam penemuan-pertemuan di tingkat Iokal ataupun regional. Rekognisi _iuga bennanfaat dalam mcnambah pcndapatan, kesempatan, pengetahuan, kererampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka guna menentukan masa depan mereka, dan menyediakan berbagai fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikau, pemerintahan desa, air bersih, jalan dan sebagainya. Semuanya itu secara kcseluruhan mcmbanru meningkatkan daya sub suku Nawaripi."

"Dalam prespektif pembangunan, pemberdayaan berbasis masyarakat pada dasamya merupakan penguatan potensi masyarakat (community empowerment) yang meletakkan masyarakat secara individu atau bersama sama sebagai subjek pembangunan. lnisiatif kreatif masyarakat dianggap sebagai sumber daya utama dalam proses pembangunan Pemberdayaan juga memberi ruang partisipasi penuh kepada masyarakat ke dalam suatu program pemberdayaan dan pembangunan itu sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi program dan pembangunan.Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pelaksanaan program Penggerakan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kelurahan (P3MK) yang dilaksanakan di Kelurahan Limo sebagai upaya pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kota Depok .Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program P3MK yang dilaksanakan di Kelurahan Limo, Kecamalan Limo, Kota Depok. Dengan dilakukannya evaluasi, diharapkan mendapatkan informasi tentang keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan program, sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan program berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Logical Framework Analisis (LPA) dengan melihat dan menganalisis kesesuaian dan sinergi antara dimensi input, process, output, outcome, dan impact yang terjadi di dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data primer diperoleh dad basil wawancara mendalam (depth interview) kepada 16 orang informan dan observasi lapangan. Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil evaluasi sumatif terhadap pelaksanaan program P3MK di Kelurahan Limo menunjukan adanya kekuatan di dalam program ini yaitu masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan di lingkungannya. Masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terlibat langsung dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi. Program juga dianggap sebagai bentuk dan proses pembelajaran bagi masyarakat dalam mengelola dan memobilisasi sumber-sumber daya yang ada di masyarakat sendiri. Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan juga merasa program ini membiasakan mereka untuk bekerjasama, bertanggung jawab dan peduli terhadap Iingkungannya. Masyarakat yang kurang mampu juga merasa terayomi oleh lingkungannya.Selain kekuatan, ternyata pelaksanaan program P3MK di Kelurahan limo mempunyai kelemahan yang dapat mengganggu pelaksanaan program ke depan. Adapun kekurangan dan kelemahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah : Pedoman Teknis Pelaksanaan program belum sempurna ; Kurangnya sosialisasi Program ; Dana Rp 50 Juta masih dirasakan kurang oleh masyarakat jika semua komunitas RW melakukan kegiatan kegiatan sesuai dengan usulan mereka ;Tidak adanya pendampingan langsung dilapangan oleh CDC) professional ; Belum bisanya semua sarana dan prasarana yang diusulkan komunitas RW dapat terlaksana ; Belum adanya data base mengenai masarakat miskin dan kurang mampu,Untuk pelaksanaan program P3MK di masa datang, penulis mencoba untuk memberi usulan bagi perbaikan program. Dimana kelemahan dan kekuatan yang telah diidentifkasi dalam hasil penelitian Menjadi dasar bagi usulan yang diajukan. Usulan juga berdasakan prinsip-prinsip pemberdayaan berbasis komunitas ."